JAKARTA – Pemerintah Australia memberi tunjangan kepada warga Sydney yang terkena dampak lockdown. Warga yang kehilangan waktu kerja lebih dari 20 jam per minggu akan mendapat tambahan uang AU$ 150 atau sekitar Rp 1,6 juta per minggu.

Sedangkan yang kehilangan jam kerja di bawah 20 jam per minggu akan mendapat tambahan AU$ 75 atau sekitar Rp 800 ribu per minggu.

Perdana Menteri Australia Scott Morrison juga mengalokasikan anggaran untuk mereka yang kehilangan pekerjaan akibat lockdown. Untuk orang-orang yang kehilangan sebagian besar pendapatan, pemerintah akan memberi bantuan AU$ 750 per minggu atau sekitar Rp 8 juta. Sedangkan yang pendapatannya berkurang sebagian, akan mendapat bantuan AU$ 450 per minggu atau sekitar Rp 4,8 juta.

Pembayaran akan dilakukan mulai awal pekan depan. Namun jika terjadi lagi lockdown di masa menatang, bantuan akan tersedia mulai pekan pertama.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan bantuan untuk mereka yang selama ini menerima tunjangan kesejahteraan seperti tunjangan generasi muda dan tunjangan pengasuh. Besarnya adalah AU$ 200 per minggu atau lebih dari Rp 2 juta jika kehilangan lebih dari delapan jam kerja.

“Prioritasnya adalah memastikan kami ada di sana untuk mendukung mereka yang membutuhkan bantuan,” kata Morrison.

Pemberian bantuan bencana ini menurut Morrison akan menambah beban anggaran pemerintah federal $750 juta atau sekitar Rp 8 miliar seminggu.

Jumlah pembayaran bencana yang baru itu mirip dengan skema JobKeeper. Namun Morrison mengatakan tak akan memberlakukan kembali skema JobKeeper. “Itu bukan solusi yang tepat sekarang,” kata Morrison.

Sebelumnya New South Wales NSW dan pemerintah federal telah mengumumkan tunjangan untuk sektor usaha yang terkena dampak lockdown sebesar AU$ 100 ribu per minggu atau sekitar Rp 1 miliar.

BANDUNG – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil atau Kang Emil mengatakan Pemprov Jabar saat ini sedang mengkaji wacana penerapan kebijakan lockdown untuk tingkat RT (rukun tetangga), hal tersebut dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19 dan rencananya kebijakan tersebut akan diterapkan di 700 RT.

“Jadi ada sekitar 700-an RT di wilayah Jabar yang sedang kita analisa apakah efektif melalui lockdown yang sedang kita siapkan. Kalau ada media mau mengutip, lockdown di level RT dan RW, tidak dan belum di level kabupaten kota dan provinsi,” kata Kang Emil dalam jumpa pers secara virtual di Bandung, Rabu.

Orang nomor satu di Provinsi Jawa Barat ini mengatakan berdasarkan data terbaru level kewaspadaan COVID-19 Jabar dan saat ini ada 11 daerah atau kabupaten/kota di Jabar yang masuk kategori zona merah atau wilayah berisiko tinggi penyebaran virus corona.

Dari seluruh wilayah zona merah itu, kata Kang Emil, tercatat ada 731 RT yang masuk ke dalam kategori zona merah skala mikro.

JAKARTA – Menanggapi kasus Covid yang terus bertambah, Perhimpunan lima organisasi profesi dokter mengusulkan agar kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) diberlakukan dalam skala yang luas.

Opsi tersebut dinilai perlu dilakukan mengingat lonjakan kasus positif Covid-19 terus terjadi. Bahkan, jika diperlukan pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) bisa menjadi alternatif untuk menekan lonjakan kasus saat ini.

“Agar pemerintah atau pihak yang berwenang memastikan implementasi serta penerapan PPKM yang maksimal,” ujar Ketua Umum Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) Agus Dwi Susanto dalam keterangan pers secara virtual, Jumat (18/6/2021).

Agus mengatakan, PPKM berskala mikro yang saat ini diterapkan dinilai kurang tepat.

Karena, dampaknya untuk menekan laju penularan Covid-19 di masyarakat tidak semasif PPKM dalam lingkup luas.

“Jadi lebih pas dilakukan PPKM seperti di awal Januari 2021 dulu atau mungkin bahkan PSBB seperti tahun lalu. Jadi itu bisa kuat dampakmya untuk mengurangi transmisi Covid-19 pada populasi,” ucapnya.

Selain itu, Ketua Pokja PDPI Erlina Burhan mengatakan, PPKM mikro yang menjadi kebijakan pemerintah saat ini ternyata belum menyeluruh diterapkan.

Dia berpendapat, pemberlakuan PPKM mikro masih bersifat sporadis.

Terlebih di beberapa daerah ada yang melaksanakannya secara ketat dan ada pula yang tidak.

“Dan bahkan ada yang tidak ada PPKM juga di banyak provinsi. Inilah saya kira semua organisasi profesi menyarankan agar PPKM ini dilakukan menyeluruh,” tegas Erlina.

“Kemudian agar dipastikan implementasinya benar-benar sesuai. Karena kita lihat PPKM (mikro) menyeluruh belum ada,” tambahnya.

Perhimpunan dokter yang menegaskan usulan ini terdiri dari

Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI), Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI), Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Perhimpunan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif Indonesia (PERDATIN) dan Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskuler Indonesia (PERKI).

Sebelumnya, pemerintah kembali memperpanjang PPKM skala mikro di 34 provinsi. Kebijakan tersebut diperpanjang selama dua pekan, terhitung sejak 15 Juni 2021 sampai 28 Juni 2021.

JAKARTA – Peningkatan kasus aktif Covid-19 di Jakarta kembali meningkat menyentuh angka 10.615. Dengan penambahan 483 kasus aktif per hari Senin (24/5/2021).

Sebelumnya, terjadi kasus aktif lebih dari 10 ribu kasus pada 28 Februari 2021, dengan jumlah 10.365 kasus. Namun sejak itu, kasus aktif di Jakarta terus turun hingga di bawah 7 ribu kasus. Peningkatan kasus aktif ini patut diwaspadai.

Terlebih, vaksinasi Covid-19 saat ini hanya mengurangi dampak tertular saja.  Tapi masih berpeluang besar tertular dan menularkan virus Covid-19. Ini bisa dilihat dari lonjakan kasus yang terjadi.

“Butuh kerja bersama untuk memutus rantai penularan ini,” ucap Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Dwi Oktavia, dalam keterangan resminya, Senin (24/5/2021).

Dari dara terkini Dinas Kesehatan DKI Jakarta, dilakukan tes PCR sebanyak 10.197 spesimen. Dari jumlah tes itu, sebanyak 8.361 orang dites PCR hari ini untuk mendiagnosis kasus baru dengan hasil 819 positif dan 7.542 negatif.

“Untuk tes antigen sebanyak 10.910 orang dengan hasil 126 positif dan 10.784 negatif. “Untuk rate tes PCR total per 1 juta penduduk sebanyak 367.478. Jumlah orang yang dites PCR sepekan terakhir sebanyak 56.247,” tambahnya.

Sementara jumlah kasus konfirmasi secara total di Jakarta sampai hari ini sebanyak 424.828. Hasil tes antigen positif di Jakarta tidak masuk dalam total kasus positif karena semua dikonfirmasi ulang dengan PCR.

Dari jumlah total kasus positif, total orang dinyatakan telah sembuh sebanyak 406.987 dengan tingkat kesembuhan 95,8 persen. Sedangkan, total 7.225 orang meninggal dunia dengan tingkat kematian 1,7 persen.

Catatan positivity rate atau persentase kasus positif sepekan terakhir di Jakarta sebesar 9,2 persen. Sedangkan persentase kasus positif secara total sebesar 10,9 persen.

Sementara itu, proses vaksinasi masih terus berlangsung. Adapun jumlah sasaran vaksinasi tahap 1 dan 2 yang dilakukan untuk tenaga kesehatan, lansia, dan pelayan publik berjumlah 3.000.689 orang.

Editor: Redaksi

ERANASIONAL, Jakarta | Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI sedang mengkaji untuk menerapkan kebijakan lockdown akhir pekan. Dalam kebijakan tersebut, warga diharapkan tidak keluar rumah sejak Jum’at malam sampai Minggu malam, kecuali untuk hal yang sangat penting dan mendesak seperti terkait dengan kesehatan.

Tempat-tempat yang akan menimbulkan keramaian seperti pasar, pusat perbelanjaan, restoran, tempat hiburan, obyek wisata dan taman diminta untuk tidak beroperasi atau menerima pengunjung.

Hal ini bertujuan untuk menekan angka penularan Covid-19 yang sudah pada taraf mengkhawatirkan. Dengan cara mengurangi kerumunan dan mobilitas warga, sehingga resiko penularan dapat dikurangi.

Menanggapi rencana itu, Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Mohammad Arifin meminta agar Pemprov DKI mempersiapkan dengan matang jika kebijakan tersebut akan dilaksanakan.

Persiapan meliputi perangkat peraturan yang akan jadi landasan hukum kebijakan tersebut, dan hal apa saja yang dilarang dilakukan selama akhir pekan, serta batas waktu pemberlakuannya. “Pemprov DKI juga harus melakukan mitigasi terhadap dampak yang timbul di masyarakat jika kebijakan tersebut dilaksanakan, seperti bagaimana masyarakat memenuhi kebutuhan pokoknya selama akhir pekan, maupun pengalihan kegiatan yang biasa dilakukan di akhir pekan oleh masyarakat,” ujar Arifin, Jum’at (5/2/2021).

“Juga antisipasi jika masyarakat memenuhi pusat perbelanjaan ataupun pasar sebelum pembatasan kegiatan dilakukan di akhir pekan,” kata Arifin.

Arifin menilai, memang diperlukan kebijakan yang bisa lebih memberikan efek kejut di masyarakat untuk menekan angka penularan Covid-19 yang masih tinggi.

Red.

Eranasional.com – Warga di Arab Saudi dilarang memasuki atau keluar dari Jeddah mulai hari Minggu ini 29 Maret 2020. Menurut sebuah pernyataan dari Kementerian Dalam Negeri dilakukan dalam upaya untuk memperlambat penyebaran virus korona.

Seperti dilansir Suai Press Agency (SPA), jam malam yang diberlakukan di Jeddah juga akan dimulai pukul 15.00 sore, bukannya pukul 19.00 malam seperti sebelumya. Jadi langkah ini merupakan pembatasan terbaru di tengah pendemi Corona yang sedang berlangsung.

Raja Salman pun sudah menyetujui langkah-langkah pembatasan pada pekan lalu. Dia mengeluarkan larangan bagi penduduk yang tinggal di di 13 wilayah Kerajaan sau Saudi.

Riyadh, Makkah, dan Madinah juga sudah ‘dikunci’ mulai Kamis lalu. Di sana jam malam pun diberlakukan mulai pukul 15.00 malam, dan bukannya dimulai pukul 19 malam lagi.

Menurut laporan SPA, pengecualian jam malam masih berlaku untuk mereka yang berada di sektor publik dan swasta yang vital seperti keamanan, militer, dan media. Mereka yang bekerja di layanan kesehatan juga dikecualikan dari jam malam.

Mal dan taman pun telah ditutup semenjak awal bulan ini. Sementara itu, restoran dan kafe dilarang menyajikan makanan dan minuman di tempat mereka.

Kehadiran di tempat kerja baik di lembaga pemerintah dan swasta juga telah ditangguhkan tanpa batas waktu. Hal ini juga ada pengecualian bagi mereka yang bekerja pada sektor kesehatan, keamanan, dan militer. (red)

Eranasional.com – Melihat perkembangan menyebaran Virus Corona atau Covid-19 yang semakin masif, seharusnya Kota Depok sudah dikarantina.

“Kajian kami, Kota Depok seharusnya dikarantina,” kata juru bicara (Jubir) Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Depok, Dadang Wihana, Minggu 29 Maret 2020.

Melihat kemungkinan Kota Depok di lockdown, menurut Dadang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. “Kewenangan ada pada Pemerintah Pusat, kami buatkan kajiannya yang akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat (Jabar) sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah,” kata Dadang.

Tapi bila melihat perkembangan penyebaran COVID-19 demikian masif di Kota Depok, menurut Dadang sudah seharusnya dilakukan karantina. Sejauh ini tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan VOVID-19, terus koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jabar terutama tentang penanganan kasus sesuai protokol, tracing pada orang-orang yang kontak erat dan penanganan area sekitar, pengawasan intensif bagi Pasien Dalam Pengawasan (PDP), Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan orang terkonfirmasi positif yang melakukan isolasi mandiri.

“Penyemprotan disinsfektan, sosialisasi secara masif, menggerakan relawan dan juga kami sudah meyiapkan rumah sakit yaitu RSUI,” kata dia.

Bahkan rumah sakit lapangan sedang dipersiapkan di area RSUD Kota Depok. Begitu juga alternatif lain seperti menyiapkan ruang sekolah yang akan dijadikan tempat penanganan kasus ringan COVID-19.

Sampai Sabtu 28 Maret 2020, sudah 29 orang yang positif terpapar virus corona di Kota Depok. Ada empat orang yang sembuh dan tiga orang meninggal dunia karena positif corona.

Yang berstatus Pasien Dalam Pengawasan (PDP), saat ini mencapai 272 orang, dan masih dalam pengawasan 256 orang. Orang Dalam Pemantauan (ODP) sebanyak 869 orang, selesai 187 orang dan masih dalam pemantauan 682 orang. Sedangkan yang berstatus PDP, sudah 12 orang yang meninggal dunia. (red)

Eranasional.com – Pemprov DKI Jakarta Melalui Gubernur Anies Baswedan tengah mempersiapkan sejumlah cara untuk mencegah penyebaran virus corona atau covid19. Salah satunya dengan melakukan karantina wilayah atau lockdown local

Namun Anies mengatakan, untuk melakukan karantina wilayah masih dalam pembahasan. Kemarin, topik ini di bahas bersama dengan pangdam jaya Mayjen TNI Eko Margiyono dan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sujana.

“Ya. Kita sudah melakukan pembahasan tentang itu(karantina wilayah), semua masih dalam kajian.” Ujar Anies di Balai Kota, Sabtu (29/03).

Anies juga mengatakan indikator yang menjadi patokan karantina wilayah juga tengah dibahas. Nanti ketika semuanya sudah rampung, kita akan mengumumkan nya.

“Jadi ada indikator indikator karantina wilayah termasuk juga kita bahas, nanti kalau sudah rampung akan kita umumkan.” Lanjut Anies.

Namun demikian, Anies tidak menyebutkan kapan ini semua akan rampung. Ia hanya mengatakan saat ini semuanya baru himbauan himbauan saja, belum pada tahapan untuk penindakan tegas seperti karantina wilayah diberlakukan.

“Jadi pada fase saat ini, kami hanya mengajurkan untuk bekerja dan berkegiatan dari rumah saja” imbuh dia (red)

Eranasional.com, TEGAL – Langkah berani karena bertentangan dengan kebijakan nasional itu dilakukan, setelah pasien dalam pengawasan (PDP) yang dirawat di ruang isolasi RSUD Kardinah Tegal dinyatakan positif Covid-19.

Pernyataan penutupan wilayah secara lokal tersebut disampaikan oleh Walikota Tegal Dedy Yon Supriyono, saat melakukan jumpa pers di Pendapa Balai Kota Tegal, terkait pasien positif Covid-19 di Tegal, Jawa Tengah, Rabu (25/3) yang lalu.

“Ini berita yang sangat memprihatinkan, bahwa pasien laki-laki berusia 34 tahun pada hari ini dinyatakan positif covid-19,” ucapnya dilansir dari suara.com, Kamis (26/3/2020).

MUI serukan Masjid di seluruh Jawa Tengah untuk tak menggelar Sholat Jum’at dan sholat berjamaah. Sementara itu warga Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur tersebut mulai menjadi PDP RSUD Kardinah pada tanggal 16 Maret silam. Pasien mengeluh demam, batuk, pilek, sesak napas, dan diare.

Dalam video jumpa persnya, Dedy Yon juga menjelaskan PDP itu baru saja pulang dari Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Saat di Jakarta, pasien menggunakan kereta api untuk kembali ke Tegal.

Setelah memiliki pasien positif Corona, Dedy menyatakan Kota Tegal menjadi kota darurat. Pemkot Tegal akan melakukan fully local lockdown untuk mengurangi penyebaran Covid-19.

Local lockdown tersebut akan dilakukan mulai 30 Maret sampi 31 Juli 2020 mendatang.

“Seluruh perbatasan akan kita tutup, tidak lagi menggunakan water barrier tetapi MBC beton untuk memagar pintu-pintu masuk,” tegas Dedy Yon.

“Itu beratnya MBC beton kurang lebih dua ton, jadi warga tidak akan menggeser,” paparnya dalam jumpa pers.

Ia berharap masyarakat Tegal bisa memahami kondisi tersebut. Dedy Yon juga mendoakan pasien positif Corona agar cepat pulih.

“Ini adalah pilihan yang pahit dan saya juga dilema. Jika disuruh memilik, lebih baik saya dibenci, daripada maut menjemput mereka,” tutupnya. (Red)