Patroli tersebut dilakukan sebagai langkah preventif untuk memastikan distribusi LPG bersubsidi berjalan tertib sekaligus memberikan rasa aman kepada masyarakat yang membutuhkan.

Dalam kegiatan tersebut, personel Perintis Presisi tidak hanya melakukan pemantauan dari sisi keamanan, tetapi juga membantu mengurai antrean warga dan mengatur arus lalu lintas di sekitar lokasi distribusi.

Langkah ini dilakukan untuk mencegah antrean menimbulkan kemacetan maupun mengganggu pengguna jalan lainnya.

Personel juga memantau proses penyaluran LPG 3 kilogram serta memberikan imbauan kepada pengelola agen dan pangkalan agar tidak melakukan penimbunan ataupun menjual LPG bersubsidi melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan.

Kasat Samapta Polresta Gowa AKP Cahyadi, mengatakan patroli tersebut merupakan bentuk kehadiran Polri dalam menjaga situasi tetap aman dan kondusif di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap LPG 3 kilogram.

“Kami hadir untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus memastikan proses distribusi LPG 3 kilogram berjalan tertib. Jika terjadi antrean, personel membantu mengatur sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas,” ujar AKP Cahyadi.

Selain menjaga ketertiban, pihaknya juga mengantisipasi potensi penimbunan dan penjualan LPG bersubsidi di atas HET yang dinilai dapat merugikan masyarakat.

“Kami mengingatkan agen dan pangkalan agar menyalurkan LPG sesuai ketentuan. Jangan ada penimbunan ataupun menjual di atas HET. Subsidi pemerintah harus benar-benar dirasakan masyarakat yang berhak,” tegasnya.

Polresta Gowa memastikan patroli akan terus ditingkatkan untuk mencegah potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang dapat muncul akibat kelangkaan maupun antrean LPG 3 kilogram.

Langkah tersebut sekaligus menjadi bentuk komitmen Polri untuk hadir di tengah masyarakat, menjaga ketertiban, mengawal distribusi kebutuhan pokok bersubsidi, serta mencegah praktik yang berpotensi merugikan masyarakat. []

Persoalan yang awalnya dikeluhkan masyarakat karena sulit mendapatkan gas melon kini mengarah pada dugaan adanya kebocoran dalam rantai distribusi.

Wakil Ketua DPRD Sulsel, Sufriadi Arif, mengungkap adanya informasi mengenai LPG 3 kilogram yang semestinya diperuntukkan bagi masyarakat Sulsel justru diduga dibawa keluar daerah dan dijual kembali di wilayah lain, termasuk Morowali, Sulawesi Tengah, dan Kendari, Sulawesi Tenggara.

Dugaan tersebut disampaikan Sufriadi saat jajaran DPRD Sulsel bertemu dengan PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi di Kantor Pertamina, Jalan Garuda, Makassar, Rabu (9/9/2026).

Pertemuan dipimpin Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi dan dihadiri sejumlah anggota DPRD, di antaranya Kadir Halid, Lukman B Kady, Muhammad Sadar, Andi Aan Nugraha, serta Andi Anwar Purnomo.

Dalam pertemuan tersebut, DPRD meminta penjelasan Pertamina mengenai sejumlah persoalan yang muncul di lapangan, mulai dari kelangkaan LPG 3 kg, kenaikan harga di tingkat masyarakat, distribusi yang diduga tidak tepat sasaran hingga kemungkinan adanya LPG subsidi yang keluar dari wilayah Sulsel.

Sufriadi mengatakan, informasi yang diterimanya menunjukkan adanya LPG 3 kg yang dialokasikan untuk Sulsel kemudian dibawa ke daerah lain karena memiliki nilai jual lebih tinggi.

Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi menjadi salah satu faktor yang membuat masyarakat Sulsel kesulitan memperoleh LPG subsidi meski pasokan secara resmi tetap disalurkan.

“Jumlah tabung gas yang diberikan itu kan sudah ada datanya, jelas peruntukannya ke mana. Itu bisa kita cek apakah benar-benar tersalurkan atau tidak,” kata Sufriadi, seperti dikutip dari laporan media setempat.