Jaksa Penuntut Umum (JPU) meyakini Roy terbukti bersalah merintangi penyidikan KPK di kasus korupsi Lukas Enembe.

“Menyatakan Terdakwa Stefanus Roy Rening telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menghalang-halangi penyidikan kasus tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan tunggal,” kata jaksa saat membacakan tuntutan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu, 17 Januari 2024.

“Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Stefanus Roy Rening dengan pidana penjara selama 5 tahun,” sambung jaksa.

Selain itu, jaksa juga menuntut Stefanus Roy Rening membayar denda Rp150 juta. Dan, jika tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan badan selama 4 bulan.

Menurut jaksa, hal yang memberatkan tuntutan karena Roy Rening dianggap tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Roy Rening juga dianggap berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga mempersulit pembuktian.

“Sedangkan hal-hal yang meringankan, Terdakwa belum pernah dihukum dan memiliki tanggungan keluarga. Terdakwa juga tidak memperoleh atau tidak menikmati hasil tindak pidana,” ujar jaksa.

Jaksa meyakini Stefanus Roy Rening melanggar Pasal 21 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Stefanus Roy Rening didakwa dalam kasus perintangan penyidikan. Dia didakwa secara aktif berperan dalam merintangi hingga berupaya menggagalkan penyidikan kasus korupsi yang dilakukan KPK terkait kasus korupsi Lukas Enembe.

“Bahwa Terdakwa, baik secara langsung maupun dengan memberikan perintah kepada tim penasihat hukum Lukas Enembe, memberikan arahan kepada Lukas Enembe, Rijatono Lakka selaku Direktur PT Tabi Bangun Papua, dan beberapa orang saksi, di antaranya Muhammad Ridwan Rumasukun selaku Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Papua dan Wilicius selaku staf bagian Lelang PT Tabi Bangun Papua untuk melakukan sesuatu sesuai dengan arahan Terdakwa,” kata jaksa KPK dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu, 27 September 2023.

Selain itu, Roy Rening juga menghasut Lukas Enembe untuk tidak memenuhi panggilan pemeriksaan KPK pada 12 September 2022.

Dalam pertemuan di rumah Lukas Enembe pada 11 September 2022, kata jaksa, Roy Rening juga menyampaikan soal kebutuhan pengerahan massa. Jaksa mengatakan massa itu diarahkan ke Mako Brimob Jayapura.

Jaksa menyebut skenario yang dirancang oleh Roy Rening tersebut berhasil.

Kata jaksa, KPK gagal memeriksa Lukas Enembe pada 12 September 2022 dan ribuan orang melakukan demonstrasi di depan Mako Brimob Jayapura.

Roy juga diduga memberikan arahan kepada Direktur PT Tabi Bangun Papua Rijatono Lakka terkait pemberian keterangan kepada penyidik.

Roy juga meminta Rijatono membuat video klarifikasi pemberian uang Rp1 miliar ke Lukas Enembe.

Jaksa KPK juga menjelaskan Roy Rening berperan dalam memberikan saran kepada staf bagian lelang PT Tabi Bangun Papua Willicius agar tidak memenuhi panggilan penyidik.

Selain itu, Roy juga diduga menghasut Sekda Papua Ridwan Rumasukun agar tidak menyerahkan uang Rp10 miliar yang dipakai untuk merayakan ulang tahun anaknya ke KPK. (*)

Padahal Polda Papua sudah menerjunkan 1.500 pasukan untuk mengawal proses arak-arakan jenazah.

Kabid Humas Polda Papua Komisaris Besar (Kombes) Ignatius Benny Prabowo mengatakan, awal kerusuhan terjadi di Bandara Sentani.

Saat jenazah Lukas Enembe di bawa keluar dari bandara, kelompok masyarakat yang menyambut mendesak agar dilakukan arak-arakan, dengan memanggul peti jenazah.

“Warga meminta agar jenazah almarhum itu, dibawa sendiri oleh masyarakat,” ujar Benny, Kamis 28 Desember 2023.

Karena banyaknya warga yang mendesak, sehingga pihak keluarga pasrah mengikuti keinginan warga.

Saat arak-arakan dilakukan, terjadi aksi pelemparan-pelemparan oleh beberapa orang peserta arak-arakan.

Dalam video yang beredar terlihat sejumlah warga yang berlarian dan sebuah mobil yang hangus terbakar.

Terlihat juga dalam video tersebut Penjabat (Pj) Gubernur Papua M Ridwan Rumasukun sedang berlari-lari dikelilingi pengawalan.

Ridwan yang memakai kemeja putih dilaporkan mengalami luka di bagian kepala akibat kericuhan tersebut.

Kabar terlukanya Ridwan Rumasukun dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Benny Ady Prabowo.

“Iya benar beliau (Ridwan Rumasukun) terluka. Ada yang memprovokasi sehingga anarkis,” kata Benny Ady Prabowo saat dikonfirmasi lewat pesan singkat, Kamis, 28 Desember 2023.

Namun, Benny Ady tidak menjelaskan secara rinci kondisi Pj Gubernur Papua tersebut terkini, dan tidak menceritakan kronologi kericuhan.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI asal Papua Yunus Wonda menyatakan pemakaman bekas Gubernur Papua Lukas Enembe dilaksanakan pada Kamis, 28 Desember sore.

“Pemakaman Lukas Enembe harus dilaksanakan sore hari, karena budaya kita tidak ada pemakaman dilaksanakan pada malam hari,” kata Wakil Ketua DPR Papua Yunus Wonda.

Menurut Wonda, jenazah Lukas Enembe dibawa dari Bandara Sentani ke STAKIN untuk mendapatkan penghormatan terakhir dari masyarakat Papua.

Jenazahnya kemudian dibawa ke tempat pemakaman di Koya Tengah, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Papua.

Terpidana kasus suap dan gratifikasi

Mantan Gubernur Papua Lukas Enembe divonis 8 tahun penjara dan dicabut hak politiknya selama 5 tahun.

Pada November 2023, dia divonis bersalah dalam kasus suap dan gratifikasi sebesar Rp19,6 miliar.

Lukas dinyatakan terbukti melanggar Pasal 12 huruf a UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat 1 KUHP dan Pasal 12 huruf B UU Tipikor. (*)

Menurut Kuasa hukum Lukas Enembe, Antonius Eko Nugroho, Lukas Enembe meninggal dunia pada pukul 10.00 WIB.

“Menurut keterangan keluarga mendiang, yang setia mendampingi dan merawat beliau, Bapak Pianus Enembe, sebelum meninggal, Bapak Lukas minta berdiri, kemudian Bapak Pianus membantu Pak Lukas untuk berdiri, dengan memegang pinggang Bapak Lukas, tidak lama berdiri, Bapak Lukas menghembuskan nafas terakhirnya,” ujar Antonius.

Dari penuturan Bapak Pianus, sikap mendiang yang minta berdiri, ingin menunjukkan bahwa beliau kuat dan tidak bersalah.

“Begitu, Bapak Lukas tidak bernafas lagi, langsung kami tidurkan dan memanggil dokter. Sudah diberikan tindakan, namun Bapak sudah meninggal,” kata Antonius menirukan keterangan Bapak Pianus.

Menurut keterangan adik Bapak Lukas, Bapak Elius Enembe, mendiang akan dibawa ke Jayapura, pada Rabu malam. (*)

“Sore ini beredar informasi di berbagai media yang menyatakan klien kami, Bapak Lukas Enembe berpulang. Sebagai penasihat hukumnya yang rutin mengunjungi beliau di Paviliun Kartika RSPAD, dengan tegas menyatakan bahwa info meninggalnya Bapak Lukas Enembe itu tidak benar,” kata pengacara Lukas, Petrus Balla Pattyona, Rabu (15/11/2023).

Petrus mengatakan dirinya masih menemani Lukas berobat ke RSPAD pada Selasa (14/11) sekitar pukul 17.00 WIB. Saat itu Lukas menjalani cuci darah di rumah sakit tersebut.

“Kemarin pukul 17.00 WIB saya masih menemani beliau ke ruang tindakan RSPAD untuk cuci dari keenam kalinya yang dilakukan sejak 29 Oktober, setelah beliau diyakinkan oleh tim dokter dari Singapura pada tanggal 28 Oktober 2023,” jelas Petrus.

Kata Petrus, tim pengacara juga telah berkoordianasi dengan sejumlah pihak yang rutin menemani Lukas saat menjalani perawatan di rumah sakit. Dia memastikan kondisi Lukas hingga saat ini tidak dalam kondisi mengkhawatirkan.

“Setelah saya menanyakan ke adik-adik dari Papua yang menemani beliau di RSPAD tidak terjadi apa-apa. Beliau baru saja selesai makan. Untuk tindakan cuci darah dilakukan dengan durasi selama 3 sampai 4 jam. Beliau tetap mengikuti saran-saran dokter RSPAD,” ujarnya.

Lukas Enembe terjerat kasus korupsi dan divonis 8 tahun penjara karena terbukti suap dan gratifikasi.

Selain itu, hakim juga menghukum Lukas Enembe membayar pidana denda Rp500 juta subsider 4 bulan.

Lukas Enembe dinyatakan bersalah melanggar Pasal 12 huruf a UU Pemberantasan juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat 1 KUHP dan Pasal 12B UU Pemberantasan Korupsi. (*)

JAKARTA, Eranasional.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan vonis mantan Gubernur Papua Lukas Enembe 8 tahun penjara.

“Kita sudah diskusikan untuk banding terhadap vonis Lukas Enembe,” kata Direktur Penydikan KPK Brigjen Asep Guntur di Gedung KPK, Jakarta, Senin (23/10/2023).

Untuk diketahui, Jaksa KPK dalam dalam dakwaannya, Lukas diyakini menerima suap dan gratifikasi sebesar Rp46, miliar. Jaksa KPK pun menuntut 10,5 tahun penjara.

Namun, dalam vonis yang dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor), Lukas dinyatakan menerima suap dan gratifikasi jauh lebih rendah yaitu Rp19,6 miliar.

Untuk suap, majelis hakim menyatakan Lukas Enembe terbukti menerima sebesar Rp17,7 miliar.

“Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa (Lukas Enembe) telah menerima hadiah atau janji berupa uang sejumlah Rp17,700,793,900,” kata hakim anggota Dennie Arsan Fatrika dalam persidangan di PN Tipikor Jakarta, Kamis (19/10).

Hakim mengatakan uang itu diterima Lukas dari Piton Enumbi dan Rijatono Lakka. Dengan rincian uang dari Piton senilai Rp10,4 miliar dan dari Rijatono Lakka Rp7,2 miliar.

JAKARTA, Eranasional.com – Majelis hakim Pengadilan Tipikor, Jakarta, memvonis mantan Gubernur Papua Lukas Enembe divonis 8 tahun penjara dan membayar uang pengganti senilai Rp19,6 miliar dalam kasus suap dan gratifikasi.

“Menghukum Terdakwa dengan pidana kurungan selama 8 tahun, serta membayar uang pengganti sebesar Rp19.690.793.900. Paling lama dibayarkan dalam waktu satu bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap,” kata Hakim Rianto Adam Pontoh dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Kamis (19/10/2023).

Hakim Rianto menyatakan, harta benda Lukas Enembe akan disita dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut. Apabila tidak mencukup, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 tahun penjara.

Vonis majelis hakim ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK yang menuntut Lukas Enembe 10,5 tahun penjara dan denda Rp1 miliar dalam kasus suap dan gratifikasi, serta membayar uang pengganti sebesar Rp47.833.485.350.

“Apabila tidak dibayar dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti,” ucap Jaksa KPK Wawan Yunawarto saat membacakan tuntutan di Pengadilan Tipikor, Rabu (14/9).

Jaksa KPK meyakini Lukas Enembe melanggar Pasal 12 huruf a UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Pasal 12B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dakwaan Lukas Enembe

Mantan Gubernur Papua Lukas Enembe didakwa menerima suap dan gratifikasi sebesar Rp46,8 miliar.

JAKARTA, Eranasional.com – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat mengagendakan sidang vonis terhadap Lukas Enembe hari ini, Senin 9 Oktober 2023.

“Kami sudah jadwalkan hari senin 9 Oktober 2023 untuk membacakan putusan terhadap terdakwa Lukas Enembe,” kata ketua majelis hakim, Rianto Adam Pontoh, Rabu 27 September 2023 lalu.

Tim penasihat hukum Lukas Enembe mengatakan, kliennya tidak bisa mengikuti persidangan vonis lantaran sedang menjalani perawatan di RSPAD Gatot Subroto akibat jatuh di toilet Rutan KPK.

“Saya datang mengunjungi pak Lukas di lantai 3 Unit Stroke RSPAD bersama rekan satu tim Antonius Eko Nugroho pada Minggu, 8 Oktober 2023 dan melihat langsung pak Lukas sedang diinfus dan dipasangi alat monitor detak jantung,”ujar penasihat hukum Lukas Enembe, Petrus Bala.

Sementara itu Humas PN Jakarta Pusat Zulkifli Atjo mengatakan, pihaknya belum mengetahui soal itu.

JAKARTA, Eranasional.com – KPK memeriksa Presiden Direktur PT RDG Gibrael Isaak untuk mengusut dugaan adanya perintah dari Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe membawa uang tunai miliaran rupiah ke Jakarta dan luar negeri menggunakan private jet.

Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan Gibrael telah diperiksa Jumat (8/9) pekan kemarin.

“Saksi Gibrael Issak telah hadir dan didalami pengetahuannya terkait dugaan perintah tersangka LE (Lukas Enembe) untuk membawa sekaligus mengangkut yang tunai miliaran rupiah dari Papua ke Jakarta dan ke luar negeri menggunakan private jet,” kata Ali Fikri, Senin (11/9/2023).

“Dia diperiksa di Gedung Merah Putih KPK hari Jumat kemarin,” sambungnya.

Sebagai informasi, Lukas Enembe ditangkap di Papua pada Januari 2023. Dia dijerat dengan pasal gratifikasi, suap, hingga tindak pidana pencucian uang (TPPU). Untuk kasus suap dan gratifikasi, kini sedang berproses di persidangan.

Lukas Enembe didakwa menerima suap dan gratifikasi sebesar Ro46,8 miliar. Jaksa KPK mengatakan suap dan gratifikasi itu diterima dalam bentuk uang tunai dan pembangunan atau perbaikan aset milik pribadi.

Dalam kasus TPPU, KPK telah menyita 27 aset milik Lukas Enembe yang diduga berasal dari hasil korupsi. Nilainya mencapai Rp144,5 miliar.

JAKARTA, Eranasional.com – Gubernur Papua nonaktif, Lukas Enembe, diduga memerintahkan pengiriman uang puluhan miliar rupiah ke sejumlah perusahaan di Jakarta dengan menggunakan pesawat jet.

Perintah mengirimkan uang tersebut diungkapkan oleh KPK terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjeratnya.

Keterangan ini didapat setelah tim penyidik KPK memeriksa saksi seorang pramugari bernama Selvi Purnama Sari, Jumat (26/8) kemarin.

Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, dari keterangan Selvi, tim penyidik mendalami dugaan adanya perintah dari Lukas soal pengiriman uang tersebut.

“Saksi dimintai keterangannya terkait dengan dugaan adanya pengantaran uang puluhan miliar secara tunai menggunakan pesawat jet atas perintah tersangka LE (Lukas Enembe),” kata Ali Fikri.

Selain Selvi Purnama, penyidik KPK juga memeriksa seorang wiraswata bernama Agus Gunawan. Saksi ini diberondong pertanyaan oleh penyidik soal perintah Lukas untuk menukarkan uang belasan miliar rupiah ke mata uang asing.

Di hari yang sama, penyidik KPK juga memeriksa Corporate & Legal Manager PT RDG, Torang Daniel Kaisardo Kristian Gultom. Dia ditanyakan soal transaksi jual beli pesawat jet yang melibatkan Lukas Enembe.

JAKARTA, Eranasional.com – Selvi Purnama Sari, seorang pramugari cantik diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus yang menjerat eks Gubernur Papua, Lukas Enembe.

Selvi Purnama Sari diperiksa terkait kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Gubernur nonaktif Papua, Lukas Enembe (LE).

Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK, Ali Fikri mengatakan, saksi Selvi Purnama Sari dikonfirmasi soal adanya perintah Lukas untuk mengantarkan uang tunai berjumlah puluhan miliar.

Lukas Enembe diduga memerintah Selvi Purnama Sari untuk mengantarkan uang tunai menggunakan pesawat jet.

“Selvi Purnama Sari, hadir sebagai saksi dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan dugaan adanya pengantaran uang puluhan miliar secara tunai menggunakan pesawat jet atas perintah tersangka Lukas Enembe,” kata Ali Fikri, Jumat (25/8/2023).

Sebelumnya, KPK telah lebih dulu menetapkan Lukas Enembe sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait proyek pembangunan infrastruktur.

JAKARTA, Eranasional.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut dugaan korupsi terkait penggunaan dana operasional Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe sebesar Rp 1 triliun per tahun, yang di dalamnya untuk biaya makan Lukas Enembe Rp1 miliar per hari.

“Penyelidikan sudah masuk tahap akhir,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur di Gedung KPK, Jakarta, Senjmin (14/8/2023).

Namun, Asep tidak menyebutkan perbuatan Lukas yang diduga masuk unsur pidana korupsi terkait dana operasional tersebut.

Sebagai informasi, dana operasional Lukas Enembe selama menjabat sebagai Gubernur Papua termasuk untuk makan dan minumnya setiap hari sebesar Rp1 miliar.

Menanggapi biaya makan dan minum Lukas Enembe sebesar Rp1 miliar, Asep membenarkan.

“Iya betul. Nanti kita umumkan, karena yang menghitung kerugian keuangan negara adalah BPK atau BPKP,” jelasnya.

Sebelumnya Wakil Ketua KPK Alex Marwata mengungkapkan penyelewengan dana operasional Lukas Enembe mencapai Rp1 triliun, yang di dalamnya terdapat anggaran makan per hari sebesar Rp1 miliar.

Kata Alex, setiap tahunnya dana operasional Lukas sebesar Rp1 triliun lebih, tapi pertanggungjawaban keuangannya fiktif.

“Itu jauh lebih tinggi dari ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Jadi dana operasional kepala daerah itu dihitung berdasarkan persentase tertentu dari APBD,” kata Alex, Senin (26/6/2023).

Terungkap, dana operasional itu mayoritas digunakan untuk keperluan makan dan minum Lukas Enembe. KPK pun menelusuri dengan mengecek ke sejumlah tempat yang tertera dalam kuitansi penggunaan dana operasional.

“Sebagian besar sudah kita telisik itu dibelanjakan untuk biaya makan dan minum,” tuturnya.

“Bayangkan kalau Rp1 triliun itu sepertiga digunakan makan dan minum, berarti setiap hari menghabiskan Rp1 miliar untuk belanja makan dan minum,” sambungnya.

KPK juga menemukan sejumlah dugaan penyelewengan dari laporan pertanggungjawaban dana operasional yang dipakai Lukas Enembe. Kata dia, banyak laporan pengeluaran yang tidak disertai bukti-bukti yang jelas.

Lukas Enembe telah dijerat dengan tiga kasus korupsi mulai dari gratifikasi, suap, hingga tindak pidana pencucian uang (TPPU). Kasus suap dan gratifikasinya saat ini pada tahap persidangan.

JAKARTA, Eranasional.com – Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe menyebut dirinya adalah orang yang bekerja paling jujur di Papua. Dia mengucapkan itu untuk membantah dakwaan Jaksa KPK yang menyebut dirinya menerima gratifikasi sebesar Rp46,8 miliar.

Pada persidangan yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (7/8) kemarin, Lukas menepis dakwaan Jaksa KPK tersebut.

“Saya tidak pernah menerima uang gratifikasi apapun Namanya,” kata Lukas Enembe di dalam ruang sidang.

“Saya orang yang kerja paling jujur di Papua,” sambungnya dengan nada tinggi.

Dalam surat dakwaan Jaksa KPK, besaran suap yang diterima Lukas Enembe yakni Rp45.843.485.350. Sedangkan gratifikasi yang diterimanya sebesar Rp1 miliar.

Lebih detail lagi, dakwaan kasus suap, Lukas menerima Rp10,4 miliar dari Piton Enumbi selaku pemilik PT Melonesia Mulia. Selain itu, Lukas juga menerima dari Rijatono Lakka selaku Direktur PT Tabi Anugerah Pharmindo sebesar Rp35,4 miliar, yang terdiri dari uang Rp1 miliar dan Rp34,4 miliar dalam bentuk pembangunan atau renovasi aset Lukas berupa hotel, dapur catering, kos-kosan, dan rumah.

Sedangkan, dakwaan gratifikasi yaitu dituduh menerima gratifikasi sebesar Rp1 miliar dari Budy Sultan, Direktur PT Indo Papua melalui Imelda Sun.

Sekadar informasi, Lukas Enembe tengah menjalani proses hukum di Pengadilan TIpikor Jakarta. Setiap sidang digelar, Lukas kerap memprotes perlakuan KPK terhadap dirinya yang kini mendekam di Rutan KPK.

Dia juga sempat menolak menu makanan ala rutan dan tidak mau meminum obat yang membuat kondisi kesehatannya memburuk.

Kebiasaan dia lainnya di Rutan KPK juga dikeluhkan tahanan lain, karena disebut mempunyai kebiasaan yang jorok, yaitu buang air kecil (BAK) dan buang air besar (BAB) disembarang tempat.

JAKARTA, Eranasional.com – Lukas Enembe, Gubernur Papua nonaktif yang jadi tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi sebesar Rp46,8 miliar sering buang air kecil di celana dan tempat tidur selama mendekam di Rutan KPK. Hal itu diungkapkan pengacaranya, Petrus Bala Pattyona.

Petrus mengaku dirinya menerima surat dari 20 penghuni Rutan KPK yang mengeluhkan kondisi Lukas Enembe yang sering buang air kecil di celana dan tempat tidur.

“Dalam surat yang ditandatangani John Irfan, tahanan Rutan KPK dan 19 tahanan lainnya, menuliskan bahwa Bapak Lukas Enembe selama enam bulan di rutan selalu kencing di celana dan di tempat tidur,” kata Petrus dalam keterangan tertulisnya, Jumat (4/8/2023).

Tak hanya itu, lanjut Petrus, Lukas tidak pernah membersihkan diri setelah buang air besar (BAB).

“Juga sering kencing di celana di kursi di ruang bersama, meludah ke lantai atau di tempat-tempat lain di mana dia berada, dan tidak pernah membersihkan diri setelah buang air besar, tidurnya di atas Kasur yang bau pesing karena Kasur itu tidak diganti,” ujarnya.

Dalam surat itu tertulis, para tahanan tidak sanggup lagi dengan perilaku Lukas. Petugas Rutan KPK pun tidak melakukan perawatan khusus terhadap Lukas Enembe.

“Para tahanan dengan kesibukan dan beban pikirannya yang masing-masing sudah tidak mungkin menyelesaikan hal-hal di atas,” ucap Petrus menirukan keluhan para tahanan KPK.

JAKARTA, Eranasional.com – Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)  mengabulkan permohonan pembataran penahanan yang diajukan Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe untuk dirawat di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta. Lukas Enembe meminta mantan Menteri Kesehatan (Menkes) dr Terawan Agus Putranto menanganinya.

Tak hanya itu, Lukas mengatakan dirinya akan membayar sendiri biaya perawatannya.

“Silakan, kemarin saudara (Lukas Enembe) bermohon kepada majelis untuk diperiksa dokter Terawan, sehingga dalam penetapan ini kami memerintahkan penuntut umum untuk dibantarkan di RSPAD Gatot Soeboroto bertepatan dokter ytang ditunjuk oleh terdakwa dan keluarga adalah dokter Terawan yang berdinas di RSPAD Gatot Soebroto,” kata Hakim Ketua Rianto Ada Pontoh dalam persidangagn di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (26/6/2023).

Menanggapi putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan akan membawa terlebih dahulu Lukas Enembe ke RSPAD untuk melakukan pemeriksaan guna memastikan apakah perlu dirawat atau tidak.

“Akan kami laksanakan dengan membawa ke rumah sakit kepada dokter yang dimaksud tersebut untuk dilakukan pemeriksaan. Apabila kemudian dokter memutuskan untuk dirawat maka kami akan membantarkan sesuai rekomendasi dokter,” ucap Jaksa KPK.

Pengacara Lukas Enembe, Petrus Bala Pattyona mengatakan Lukas akan menanggung biaya perawatannya dengan uang pribadi.

“Pak Lukas menyatakan, akan membiayai sendiri untuk kesehatannya,” ucap Petrus kepada majelis hakim.

Untuk diketahui, Lukas Enembe mendapat izin untuk menjalani perawatan pada 26 Juni sampai dengan 9 Juli 2023.

Lukas Enembe mengajukan permohonan dibantarkan ke RSPAD akan beranggapan membutuhkan perawatan medis.

Meski mengabulkan permohonan pembantaran, majelis hakim menolak nota keberatan atau eksepsi Lukas Enembe. Dengan begitu, sidang kasus dugaan suap dan gratifikasi ini berlanjut ke tahap pembuktian.

“Mengadili, menyatakan nota keberatan atau eksepsi tim penaihat hukum terdakwa Lukas Enembe tidak dapat diterima,” tegas hakim.