Temuan ini diungkap oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) setelah seluruh jajaran kewilayahan di lingkungan Pemkot Medan dilakukan tes urine di Rumah Dinas Wali Kota pada Sabtu 26 April lalu.

Kepala BNN Provinsi Sumut Brigjen Toga Panjaitan mengatakan keempat orang tersebut yakni Camat Medan Barat HS, Camat Medan Johor AF, Lurah Gaharu HSS, dan Lurah Petisah Hulu EEL.

“Berdasarkan hasil pendalaman dan asesmen yang telah dilakukan BNN Provinsi Sumut selama dua minggu, keempatnya terbukti dan mengakui telah menggunakan narkotika jenis sabu, ekstasi, ganja dan obat penenang,” kata Toga Panjaitan di Kantor Wali Kota Medan, Senin (2/6/2025).

Toga menyebutkan berdasarkan kesimpulan terperiksa Camat Medan Johor AF merupakan pengguna psikotropika golongan 4 jenis benzodiazepine dan alprazolam yang telah dibuktikan dengan resep dokter.

“Ini kalau kami klasifikasikan masuk kategori sedang dan harus ditangani lebih intensif. Ini bukan positif narkotika, tapi psikotropika,” ucap Toga Panjaitan.

Kemudian Camat Medan Barat HS, tambah Toga Panjaitan, kesimpulannya tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekambuhan dari kecanduan narkotika golongan jenis ekstasi.

“Yang bersangkutan pernah menggunakan ekstasi di tahun 2013, tapi terakhir-terakhir ada menggunakan obat penenang juga. Kita akan dalami lagi, karena dia pernah direhabilitasi. Apa perlu rehabilitasi lanjutan, kita akan dalami lagi,” terang dia.

Kemudian Lurah Gaharu HSS, ungkap Toga Panjaitan, berdasarkan hasil kesimpulan, terperiksa mengalami ketergantungan narkotika golongan 1 jenis metamfetamin (sabu).

“Dia masuk kategori sedang dan harusnya rehabilitasi,” katanya.

Toga menambahkan untuk Lurah Petisah Hulu EEL hasilnya positif narkotika golongan 1 jenis ganja.

“Ini juga bisa rehabilitasi, tapi termasuk kategori ringan karena baru satu kali menggunakan ganja yang diberikan oleh temannya. Kita akan dalami lagi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Toga menyebut empat orang pejabat wilayah ini merupakan korban penyalahgunaan narkoba sehingga tidak dilakukan proses hukum.

Namun, ia pasti menjerat mereka jika terbukti bagian dari jaringan narkoba.

“Tapi kalau hanya menggunakan, sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 5, wajib direhabilitasi. Begitupun harus ada persetujuan keluarganya,” kata Tota.

“Kami sudah minta izin Pak Wali Kota, kalau diizinkan keempat-empatnya akan kami dalami. Kemudian, kita juga minta persetujuan keluarga apa mau dikasih rawat inap atau bagaimana. Tergantung nanti hasil pendalaman kami,” pungkas dia.

Wali Kota Pekalongan, Achmad Afzan Arslan Djunaid, mengatakan bahwa, langkah penanganan sampah segera telah disusun dan disepakati bahwa semua OPD, camat, dan lurah akan turun langsung ke masyarakat untuk memberikan contoh pengelolaan sampah yang baik.

“Selain itu, Satgas Pengelolaan Sampah Darurat juga telah dibentuk di masing-masing dinas untuk menangani persoalan sampah secara spesifik,” ucap Mas Aaf, sapaan akrabnya di Ruang Buketan Setda Kota Pekalongan, Sabtu (22/3/2025).

Menanggapi isu yang tengah ramai diperbincangkan di media sosial mengenai anggaran Rp1,5 miliar untuk pengadaan audio visual di Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Mas Aaf menegaskan bahwa, anggaran tersebut awalnya ditujukan untuk mendukung sistem pemantauan.

“Dan pengawasan kondisi sampah di TPA serta sejumlah titik rawan sampah. Namun, mengingat situasi darurat ini, anggaran tersebut telah ditiadakan dan dialihkan sepenuhnya untuk mendukung penanganan darurat sampah,” terang Aaf.

Menurutnya, fokus utama saat ini adalah mengatasi penumpukan sampah yang terjadi di sejumlah titik Kota Pekalongan.

Sebagai langkah awal, Pemerintah Kota Pekalongan menargetkan pembersihan sampah di ruas jalan protokol dalam 1-3 hari ke depan.

Ia menegaskan bahwa, mulai Senin mendatang, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Kuripan Kertoharjo dan Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, dan Recycle (TPS3R) yang selama ini sudah berjalan akan terus dioptimalkan.

“Kami akan meninjau lokasi mana yang berfungsi maksimal dan mana yang perlu ditingkatkan,” ungkapnya.

Pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama berpartisipasi dalam upaya penanganan sampah ini.

“Kami harap warga dapat mendukung dengan melakukan pemilahan sampah dari rumah dan menjaga lingkungan sekitar. Kita harus bergerak bersama-sama, tidak saling menyalahkan, agar Kota Pekalongan dapat segera keluar dari krisis sampah ini,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala DLH Kota Pekalongan, Sri Budi Santoso, menambahkan bahwa TPST Kuripan Kertoharjo akan segera dioperasikan menggunakan dana tak terduga dari APBD Kota Pekalongan.

Sampah di jalan utama dan sampah yang telah dipilah oleh warga akan menjadi prioritas penanganan di TPST tersebut. Sehingga, tumpukan sampah di beberapa titik jalan bisa berkurang.

“Sementara untuk TPS3R, selama ini sudah berjalan dan melayani pengambilan dan pengolahan sampah dari warga sekitarnya ini juga akan ditingkatkan kapasitasnya, baik menyangkut personil, maupun peralatan penanganan sampahnya,” katanya.

Tadi sudah dapatkan komitmen dari pak wali, lanjutnya, bu wakil dan pak sekda, akan mendapatkan biaya dari belanja anggaran tak terduga untuk meningkatkan kapasitas pengolahan sampah di TPS3R yang ada di 23 titik di Kota Pekalongan. (em-aha)

“Kemarin saya sudah kumpulkan lurah-lurah supaya mengingatkan warga agar tidak judi ‘online’. Kemarin saya panggil camat, lurah,” kata Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono usai meninjau pengerukan Kali Semongol Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat, Jumat (28/6/2024).

Hal ini dia sampaikan sebagai tanggapan atas laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang menyebutkan lebih dari 1.000 orang di lembaga Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terlibat judi “online” atau daring.

Mereka ini terdiri dari legislator di DPR dan DPRD serta orang-orang yang bekerja di lingkungan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR maupun DPRD.

Merujuk data, DKI Jakarta tercatat sebagai provinsi dengan jumlah penjudi daring terbanyak kedua setelah Jawa Barat dengan total sekitar 235.568 pelaku. Sementara di Jawa Barat tercatat sebanyak 535.644 penjudi daring.

Selain membahas tentang judi daring, Heru yang saat itu bersama Wali Kota Solo sekaligus wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka kemudian ditanya awak media terkait pemungutan tarif parkir liar sebesar Rp300 ribu di Masjid Istiqlal beberapa waktu lalu.

​​​​​​Dia menuturkan sudah menurunkan tim untuk melakukan penertiban parkir setiap hari. “Dengan Trantib dengan Dishub sudah ada tim, setiap hari ada 100 titik ditertibkan,” kata dia.

Kepolisian telah mengidentifikasi tiga pelaku juru parkir liar di sekitar Masjid Istiqlal yang meminta Rp300 ribu untuk sebuah bus wisata yang parkir di kawasan tersebut.

“Dengan adanya kejadian tersebut, kami sudah mengidentifikasi tiga pelaku juru parkir liar inisial B, R dan F, ” kata Kapolsek Sawah Besar, Kompol Dhanar Dhono Vernandhie.

Eranasional.com – Prostitusi online di Kota Malang cukup marak saat ini. Untuk itu Wali Kota Malang Sutiaji mewajibkan seluruh Lurah dan Camat memaksimalkan pengawasan di wilayahnya.

Salah satu caranya, yaitu ikut menggunakan aplikasi pengirim pesan instan gratis, yakni MiChat. Alasannya, karena Sutiaji menilai pemantauan prostitusi online juga menjadi tanggung jawab mereka.

“Tolong install aplikasi MiChat guna memantau di wilayahnya. Terlebih prostitusi online yang cukup marak. Salah satu indikatornya kemarin di wilayah Dinoyo terjaring 15 orang di salah satu tempat yang diduga menjadi prostitusi online/open BO,” terangnya, Senin (14/3/2022).

Apalagi dalam penertiban itu ditemukan banyak anak di bawah umur. Mereka, lanjut Sutiaji, sering kali menggunakan kos harian, ruko, guest house, dan sebagainya.

“Petugas kemarin juga sempat memanggil orang tua atau penanggung jawab dari para pelaku yang diduga sebagai open BO dan diikutkan sidang Tipiring berupa denda, untuk memberikan efek jera,” pungkasnya.

KARAWANG, eranasional.com – Sehubungan dengan merebaknya Virus  Corona (Covid-19) di wilayah Kabupaten Karawang . Segenap pemerintah Desa Pamekaran , Kecamatan Banyusari , Kabupaten Karawang mengadakan penyemprotan Disinfektan di seluruh lingkungan rumah warga, masjid dan tempat-tempat umum untuk menghindari dan mengantisipasi penyebaran Covid-19 di berbagai wilayah khususnya di Desa Pamekaran ,Kecamatan Banyusari , Kabupaten Karawang. Sabtu 11/04 /2020.

Penyemprotan Disinfektan ini di laksanakan oleh Lurah H. Ahmad Kholil, beserta Relawan Terdiri dari Unsur perangkat Desa, BPD, Linmas, PKK, Bidan Desa, Kader Posyandu, Karang Taruna serta di dampingi oleh Bhabinkamtibmas Brigadir Fauzi Sandha dan Babinsa Serka Syamsudin.

Penyemprotan ini akan di lakukan rutin per 1 Minggu 1 kali selama 2-3 bulan yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terhadap bencana wabah Virus Corona.
                                            Saat di konfirmasi oleh awak media , H. Ahmad Kholil menyebutkan bahwa dengan menindak lanjuti surat edaran dari Bupati Kabupaten Karawang , tentang percepatan penanganan Covid-19 dan di lanjutkan ke beberapa Desa di Kabupaten Karawang . Tentu nya di Desa Pamekaran , Kec. Banyusari Kab.Karawang . Kami mengintruksikan kepada jajaran dan staf Desa Pamekaran , untuk bersama mengantisipasi penyebaran Covid-19 di wilayah Desa Pamekaran .

Alhamdulillah kami beserta staf dan para relawan  bergotong royong untuk bersama memerangi virus Corona yang menghantui masyarakat di wilayah Desa Pamekaran dengan cara penyemprotan Disinfektan di berbagai wilayah  dan titik kumpul yang bisa menyebabkan percepatan penyebaran virus ini, Kami tak henti-hentinya mengingatkan, mengimbau, dan menyampaikan prosedur tetap selama pandemi Covid-19.

Artinya, kedisiplinan dan komitmen untuk menjalankan protokol kesehatan dan “physical distancing” perlu lebih ditekankan dalam menjalankan pekerjaan.  .” Ungkap, Lurah H. Ahmad Kholil.

(CM/red).