Sebuah kajian ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal Pallangga Praja Volume 8 Nomor 1 April 2026 terbitan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) menyimpulkan bahwa pemekaran Luwu Raya tidak hanya layak secara fiskal dan administratif, tetapi juga berpotensi menjadi solusi untuk mengoreksi ketimpangan pembangunan yang selama ini terjadi antara wilayah utara dan selatan Sulawesi Selatan.

Penelitian yang ditulis dosen IPDN Kampus Sulawesi Selatan, Hamzah Jalante, mengkaji pembentukan Provinsi Luwu Raya melalui pendekatan empiris, analisis kapasitas fiskal, dan perspektif sosial-spasial kontemporer.

Kajian tersebut menyoroti bahwa selama bertahun-tahun pembangunan di Sulawesi Selatan cenderung terpusat di kawasan metropolitan Mamminasata, sementara wilayah Luwu Raya masih menghadapi berbagai keterbatasan pembangunan infrastruktur dan konektivitas.

Menurut penelitian itu, kondisi tersebut mencerminkan apa yang disebut sebagai ketidakadilan spasial atau ketimpangan pembangunan antarwilayah yang terjadi akibat terkonsentrasinya aktivitas ekonomi, investasi, dan belanja pembangunan di satu kawasan tertentu.

Secara makro, Sulawesi Selatan memang mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup kuat. Pada 2025, ekonomi provinsi ini tumbuh 5,43 persen dengan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai sekitar Rp753 triliun. Namun, capaian tersebut dinilai belum mencerminkan pemerataan pembangunan antarwilayah.

Kajian IPDN mencatat lebih dari 60 persen aktivitas ekonomi Sulawesi Selatan terkonsentrasi di kawasan Mamminasata yang meliputi Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar.

Sebaliknya, kawasan Luwu Raya yang mencakup Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur, dan Kota Palopo masih menghadapi keterbatasan akses terhadap infrastruktur strategis, layanan publik, dan investasi pembangunan berskala besar.

Penelitian tersebut menyebut bahwa konsentrasi pembangunan di wilayah selatan telah menciptakan kesenjangan yang cukup tajam antara pusat pertumbuhan dan daerah pinggiran.

Infrastruktur strategis seperti kawasan industri, pelabuhan utama, jaringan logistik, hingga pusat layanan ekonomi modern lebih banyak berkembang di kawasan metropolitan, sementara wilayah Luwu Raya belum memperoleh manfaat pembangunan yang sebanding dengan kontribusinya terhadap perekonomian daerah.

Pemblokiran ini menyebabkan pasokan BBM tersendat ke beberapa SPBU, terutama di Luwu Timur, namun kini kondisi kembali normal.

Sales Branch Manager PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Muhammad Yoga Prabowo, mengatakan gangguan distribusi telah diatasi melalui mekanisme RAE (Regular Alternative Emergency).

Dalam mekanisme ini, suplai yang biasanya datang dari Terminal Palopo dialihkan sementara dari Terminal Poso untuk wilayah Luwu Timur.

“Daerah Luwu Raya sempat terjadi kendala distribusi kurang lebih lima hari kemarin, kita tidak bisa supply di akhir. Tetapi berkat koordinasi dengan seluruh pihak, dengan provinsi, kabupaten, APH, TNI, Polri, kemarin kami sudah berhasil melakukan recovery build up stok,” jelas Yoga, Rabu (18/2).

Yoga menambahkan, untuk memastikan pasokan energi tetap stabil selama Ramadan, Pertamina menekankan pentingnya koordinasi lintas instansi di wilayah Luwu Raya.

Langkah ini mencakup pemantauan distribusi BBM dan LPG, serta penyesuaian jalur suplai jika terjadi kendala.

“Ke depan kami akan terus berkoordinasi dengan seluruh pihak, dengan provinsi, dengan kabupaten dan juga seluruh APH stakeholder untuk memastikan ketersediaan energi, jaminan pasokan di wilayah Luwu Raya baik untuk BBM maupun LPG,” ujar Yoga.

Sebelumnya Holopis.com memberitakan, akses jalan Trans Sulawesi di Luwu sempat tertutup akibat aksi massa sehingga menghambat mobil tangki Pertamina dan memicu kelangkaan BBM.

Bahkan akibat akses di blokir, harga BBM pertalite di pengecer dijual tembus Rp40 ribu satu liter.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan aparat terkait terus memfasilitasi pembukaan jalur agar distribusi energi kembali lancar.

Sekretaris Daerah Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, menekankan bahwa aksi blokade jalan memang dimaksudkan sebagai bentuk perjuangan.

Namun, tindakan tersebut justru menyulitkan masyarakat Luwu sendiri, termasuk terganggunya rujukan medis dan suplai kebutuhan pokok.

“Melakukan aksi dengan menutup jalan itu secara tidak langsung sebenarnya menyusahkan orang Luwu sendiri. Karena toh kalau ada yang sakit mau dirujuk dan seterusnya,” kata Jufri, Selasa (27/1) lalu.

Secara umum, Pertamina memastikan stok BBM dan gas LPG di Sulawesi Selatan, termasuk di kawasan Luwu Raya, dipastikan aman selama bulan suci Ramadan dan Idulfitri 1447 Hijriah.

Berdasarkan data Pertamina, ketersediaan LPG 3 kg tercatat cukup untuk 17,7 hari, Pertalite 9 hari, Pertamax 9,4 hari, dan Pertamax Turbo 11,8 hari.

Untuk jenis solar, stok Biosolar tersedia untuk 7,4 hari, sementara Pertamina Dex tercatat sangat panjang mencapai 400 hari karena permintaan yang relatif kecil. Sementara itu, avtur di Sulsel cukup untuk 5 hari ke depan.

Penyaluran BBM dan LPG di wilayah ini ditunjang oleh tiga terminal BBM yang berada di Makassar, Parepare, dan Palopo, serta depot LPG di Bosowa.

Langkah ini diambil untuk memastikan pasokan energi tetap stabil selama Ramadan dan Idulfitri, terutama menghadapi potensi lonjakan konsumsi di masa mudik dan arus balik. []