Dalam Apel Kesiapsiagaan di Desa Cibeunying, Rabu (19/11/2025), Mendagri menegaskan bahwa pemerintah pusat dan daerah akan terus bergerak bersama membantu masyarakat terdampak.

“Atas nama pemerintah, Bapak Presiden menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada semua pihak yang telah membantu bekerja keras dari mulai peristiwa sampai dengan hari ini dan sampai ke depan nanti,” ujarnya saat memimpin apel.

Mendagri menekankan bahwa penanganan bencana tidak berhenti pada tahap tanggap darurat. Pemerintah pusat dan daerah juga menyiapkan langkah lanjutan, termasuk relokasi warga yang terdampak.

“Akan ada upaya-upaya untuk membantu masyarakat yang terdampak, di antaranya adalah melakukan relokasi,” katanya.

Ia menyebut pemerintah kabupaten, provinsi, serta kementerian dan lembaga pusat telah menyatakan komitmennya untuk memberikan dukungan penuh. Hal ini selaras dengan arahan Presiden. “Presiden pasti tidak akan tinggal diam untuk membantu,” tegas Mendagri.

Mendagri menjelaskan bahwa apel tersebut digelar untuk memastikan kesiapan tim sekaligus memberikan dukungan moral kepada para petugas yang bekerja di medan sulit.

Ia memastikan pemerintah akan terus memberikan pendampingan hingga tuntas, mulai dari dukungan kepada keluarga korban hingga penyiapan hunian bagi warga yang membutuhkan. Ia juga mengingatkan pentingnya langkah antisipatif agar kejadian serupa tidak menimbulkan dampak lebih besar di wilayah lain.

“Kita masih terus bekerja sampai maksimal dan kita akan mendukung, bantu keluarga korban sambil kita memitigasi, mengantisipasi mudah-mudahan tidak terjadi di tempat lain,” ujarnya.

Selain memimpin apel, Mendagri juga meninjau dapur umum yang dioperasikan relawan dari Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Cilacap untuk memastikan kebutuhan pangan warga terdampak tetap terpenuhi. Setelah itu, ia memimpin rapat koordinasi singkat bersama jajaran terkait guna memutakhirkan informasi kondisi di lapangan.

Dalam kesempatan tersebut, Mendagri menyerahkan bantuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berupa pakaian, vitamin, dan kebutuhan dasar lainnya bagi para korban. Dukungan tambahan berupa empat tenda turut disalurkan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri sebagai sarana penunjang penanganan bencana.

Langkah ini merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

Hal itu disampaikan Mendagri pada Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian (Rakorendal) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2025 di Hotel Aston Sentul Lake, Bogor, Jawa Barat, Selasa (18/11/2025).

“Kita ketahui bahwa masalah perbatasan ini menjadi atensi dari pimpinan negara, dari awal pimpinan negara, Presiden, sampai ke Bapak Presiden kita yang sekarang, Pak Prabowo,” jelas Mendagri.

Presiden Prabowo Subianto, lanjutnya, menempatkan penguatan sistem pertahanan serta pembangunan dari daerah pinggiran sebagai salah satu prioritas nasional.

“Membangun dari desa dan dari bawah, untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pembangun dari pinggiran, bahasanya seperti itu, pinggiran ini dua, satu adalah di perbatasan, dua adalah desa,” ujar Mendagri.

Ia menjelaskan bahwa wilayah perbatasan memiliki peran strategis baik dari sisi ekonomi maupun pertahanan. Mendagri menyoroti banyaknya potensi ekonomi di kawasan perbatasan yang belum dimanfaatkan secara optimal.

“Paling tidak ada dimensi ekonomi, ada dimensi keamanan di sana. Dimensi ekonomi, di daerah-daerah perbatasan ini juga banyak yang berpotensial,” jelasnya.

Mendagri menekankan perlunya pemanfaatan posisi geografis Indonesia yang berada di jalur strategis perdagangan internasional, seperti Selat Malaka.

Ia mencontohkan bagaimana negara lain seperti Singapura dan Malaysia telah lebih dulu mengoptimalkan kawasan tersebut sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

Ia menegaskan, Indonesia harus mulai memanfaatkan keunggulan geografis tersebut dengan membangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang terhubung dengan jalur logistik internasional.

“Nah, itu Malaysia sudah membuat bangun tujuh [KEK]. Dia bangun di sepanjang dari semenanjung Malaya yang dari negara bagian utara sampai dengan Johor,” jelasnya.

Selain potensi ekonomi, Mendagri menekankan pentingnya menjadikan masyarakat perbatasan sebagai garda terdepan dalam menjaga kedaulatan negara melalui peningkatan kesejahteraan.

Menurutnya, kesejahteraan masyarakat memiliki peran besar dalam memperkuat nasionalisme. Dengan demikian, upaya menjaga pertahanan di daerah perbatasan tidak selalu harus mengandalkan kekuatan militer.

“Itulah buffer zone sistem pertahanan kita untuk menjaga daerah agar tidak dipenetrasi oleh pihak-pihak lain,” jelasnya.

Pada kesempatan itu, Mendagri juga memaparkan tiga tugas besar BNPP, yaitu penyelesaian sengketa batas, pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN), dan pembangunan kawasan perbatasan. Terkait PLBN, Mendagri menyebutkan saat ini sudah ada 15 PLBN yang beroperasi dan 11 lainnya sedang dipersiapkan.

“Belum memadai [jumlahnya] tapi kita tetap membuatnya bertambah terus secara bertahap,” ujarnya.

Mendagri meminta kepala daerah untuk menginventarisasi kebutuhan pembangunan di kecamatan perbatasan dan mengajukannya kepada BNPP. Usulan tersebut akan dikaji bersama kementerian/lembaga terkait untuk ditindaklanjuti sesuai kemampuan anggaran nasional.

Ia menyadari bahwa kapasitas fiskal daerah perbatasan sangat terbatas sehingga membutuhkan dukungan pemerintah pusat.

“Kita menggunakan metode bottom up, jadi silakan untuk mengajukan misalnya perlu dermaga, perlu cold storage, perlu misalnya apa namanya itu di Kalimantan membuka jalan yang masih terputus,” ujarnya.

Di sisi lain, Mendagri mengajak seluruh pihak memperkuat koordinasi untuk memastikan pembangunan perbatasan berjalan sesuai target.

“Kami yakin kalau seandainya ini bisa dikerjakan seperti konsep itu, perbatasan kita akan masyarakatnya akan lebih sejahtera, lebih baik, tidak merasa terpinggirkan, bukan warga negara kelas dua, dan ada pemerataan keadilan,” pungkasnya.

Perkuat Koordinasi

Sementara itu, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) Djamari Chaniago selaku Ketua Pengarah BNPP mengamini bahwa tugas BNPP perlu didukung banyak pihak.

Ia mengajak seluruh kementerian/lembaga, pemerintah daerah (Pemda), dan pemangku kepentingan untuk memperkuat koordinasi.

“Setiap kementerian dan lembaga harus menyiapkan program pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan, dengan berpedoman pada arah kebijakan yang akan ditetapkan dalam rencana induk pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan yang saat ini sedang dalam penyusunan prosesnya oleh BNPP,” tegasnya.

Tito meminta DPRD dan pemerintah daerah mendengarkan suara masyarakat. Terlebih dahulu DPR RI sudah terlebih dahulu menghentikan izin tersebut.

“Saya sudah sampaikan kepada kepala daerah, terutama di Jawa, agar berkoordinasi dengan DPRD mendengar suara masyarakat, dan saya minta untuk kalau itu memang perlu dilakukan evaluasi, lakukan evaluasi,” kata dia usai menghadiri rapat di Komisi II DPR, Senin (15/09/2025).

Tito mengaku telah memonitor informasi soal itu dan hasil tunjangan banyak diterima anggota DPRD di wilayah Jawa. Menurut dia, tunjangan sebagian besar merupakan kebijakan lama.

Dia karena itu meminta agar izin tersebut tidak sepenuhnya dibenarkan kepada kepala daerah yang baru terpilih pada tahun 2024.

“Tolong jangan salahkan kepala daerah baru. Kepala daerah baru enggak tahu. Saya udah cek DKI, Jateng, Jawa Barat enggak tau , ini kebijakan lama saat itu,” kata Tito.

Ketentuan izin perumahan, terang dia, tertuang lewat PP Nomor 18 tahun 2017. Di dalamnya disebutkan, anggota DPRD yang belum mendapatkan rumah dinas, berhak menerima izin sebagai pengganti yang jumlahnya bervariasi di setiap daerah.

Namun pada praktiknya, ujar Tito, izin perumahan diberikan sebagai alat kepentingan agar APBD pemerintah daerah tak diganggu.

“Nah kadang-kadang kan tarik-menarik di situ, ada daerah yang menaikkan, oke kita kasih tunjangan perumahan tapi APBD jangan diganggu ya, seperti itu,” katanya.

Setelah memberi parisate Rp50 juta anggota DPR RI, belakangan izin serupa di DPRD menuai highlight. Angkanya bisa bervariasi mulai dari Rp-80 juta.

Anggota DPRD Jawa Tengah misalnya menerima bantuan perumahan mencapai Rp79 juta. Lalu di Jakarta sebesar Rp70 juta, Jabar Rp71 juta, Jatim Rp49 juta, hingga Bali senilai Rp54 juta.

Belakangan, mereka ramai-ramai bersepakat untuk melakukan evaluasi. Isu tunjangan perumahan sebelumnya telah memantik gelombang aksi besar-besaran pada 25-31 Agustus yang menurunkan 10 korban jiwa.[]

Hal itu dipicu karena keputusan Menteri Dalam Negeri yang memasukkan 4 pulau milik Aceh ke wilayah Provinsi Sumatera Utara (Sumut).

“Saya agak senang, mudah-mudahan semuanya tenang. Kalau tidak memang agak panas. Itu yang saya khawatirkan juga,” ucap Teungku Malik saat menyambangi kediaman mantan Wapres, Jusuf Kalla di Jakarta pada Selasa (17/6/2025) malam.

Ia mengingatkan kepada siapa pun agar tidak mengusik Aceh dan membuat kegaduhan yang tidak perlu. Sebab, selama ini Aceh sudah damai.

“Jangan kita menggaruk lagi luka yang lama itu, masalahnya kan gitu. Klau itu terjadi susah sekali kita selesaikan,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode serta Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, yang ditandatangani Tito Karnavian pada 25 April 2025 lalu bisa mengancam instabilitas nasional, khususnya antara suku Aceh dengan Sumatera Utara.

“Macam tadi saya bilang, ini akan jadi peperangan suku antara Sumatera Utara dan Aceh, nah ini akan pecah belah Indonesia ini kan. Sedangkan apa yang harus dilakukan adalah untuk menyatukan kita. Sedangkan Aceh dengan Sumatera Utara dari zaman ndak ada apa-apa, bersaudara kita kan,” tegas Teungku Malik.

Ia juga menyatakan bahwa empat pulau yang sempat dicaplok Mendagri untuk Provinsi Sumatera Utara adalah milik Aceh, bahkan sejak era penjajahan Belanda dahulu.

Keempat pulau tersebut antara lain, Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang.

“Jadi kalau menurut sejarah, Aceh kan lama sekali kami negeri yang tua di nusantara ini. Daerah pulau-pulau itu milik Aceh sebetulnya, zaman Belanda pun demikian juga. Malah kan waktu zaman Aceh digabungkan dengan Republik Indonesia, daerah itu juga wilayah Aceh sebenarnya,” tukasnya.

“Jadi itu kenapa Aceh diserahkan ke Sumatera Utara akhirnya jadi polemik kan, kontradiksi antar dua daerah, itu yang kita khawatirkan,” sambungnya.

Ditambah lagi menurut Teungku Malik, masyarakat Aceh sudah sampai mengibarkan bendera Aceh di pulau-pulau tersebut, sehingga jika situasi semakin memanas akan rentan terjadi perang saudara antar sesama anak bangsa.

“Orang-orang Aceh ini sudah panas, adanya pergi ke pulau itu menaikkan bendera Aceh, nah ini jadi masalah lain kan,” tandas Teungku Malik.

Ia mengaku sangat lega akhirnya pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah memutuskan bahwa keempat pulau tersebut adalah masuk dalam wilayah administasi Provinsi Aceh, bukan Sumatera Utara.

“Jadi saya kira Alhamdulillah, hari ini saya senang masalahnya sudah selesai,” pungkasnya. []

Tito mengaku akan segera bertemu dengan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi yang dituduh memperbolehkan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintah provinsi untuk berpoligami.

“Hari Senin, saya akan berkunjung ke DKI jam 3 atau setengah 4 (sore) ya, dalam rangka mengecek persetujuan bangunan gedung. Di situ, nanti saya akan tanyakan juga (soal Pergub),” kata Tito di Jakarta pada Jumat 17 Januari 2025.

Oleh karena itu, Tito belum ingin memberikan tanggapan lebih jauh mengenai kebijakan poligami tersebut.

“Saya belum bisa menjawab sesuatu yang belum saya baca. Saya akan baca dulu, dan saya akan tanya,” kilahnya.

Sebelumnya diberitakan, Penjabat Gubernur Jakarta, Teguh Setyabudi, resmi menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian.

Pergub diterbitkan pada 6 Januari 2025 dan mengatur mekanisme izin bagi ASN yang ingin memiliki lebih dari satu istri.

Dalam aturan ini, ASN pria yang ingin berpoligami wajib memperoleh izin dari Pejabat yang berwenang sebelum melangsungkan pernikahan. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 4 ayat 1.

Jika seorang ASN melanggar aturan tersebut dan menikah tanpa izin, akan dikenakan hukuman disiplin berat, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. []

MAKASSAR, Eranasional.com – Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Bahtiar Baharuddin mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).

Rapat ini dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, secara virtual, Senin, 11 September 2023.

Bahtiar mengikuti rapat koordinasi ini bersama Kepala Daerah se-Sulsel, di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel.

Mendagri Tito Karnavian dalam arahannya menyebut, secara umum inflasi secara nasional cukup terkendali. Pada Bulan Agustus 2023, tercatat inflasi 3,27 persen.

“Inflasi bisa kita imbangi dengan gerakan pangan, memperkuat cadangan stok beras pemerintah. Kita bisa lakukan intervensi, agar kenaikan harga beras tidak membebani masyarakat,” kata Tito Karnavian.

Tito Karnavian juga meminta agar kepala daerah bersama Tim Penggerak PKK melakukan kampanye Setop Boros Pangan, secara massif. Apalagi, Indonesia merupakan negara kedua di dunia yang boros pangan.

Dalam kesempatan tersebut, juga disampaikan pemaparan dari Bulog, Kementrian Pertanian, Kementrian Perdagangan, Satgas Pangan Polri, TNI, dan sejumlah stakeholder terkait pangan lainnya.

JAKARTA, Eranasional.com- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan, pemekaran Papua yang kini menambah tiga provinsi diharapkan bisa diterima oleh semua pihak. Menurut Tito, pemekaran Papua penting sebagai uapa memajukan prekonomian bumi cendrawasih.

Tiga provinsi baru itu yakni, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan.

“Kita alhamdulillah sudah selesai. Puji tuhan sudah lalui proses termasuk terima aspirasi masyarakat kita harapkan semua pihak bisa menerima ini demi kemajuan pembangunan Papua,” kata Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/6).

“Kita berpikir ke depan bagaimana untuk percepat pembangunan dan untuk sejahterakan rakyat papua,” tegas Tito.

DPR RI resmi telah mengesahkan tiga rancangan undang-undang (RUU) daerah otonomi baru (DOB) Papua dalam rapat paripurna masa sidang V.

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia dalam pembahasannya menyatakan, pemekaran di wilayah Papua semata untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesehatan masyarakat. Serta mengangkat harkat dan martabat orang asli Papua.

Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

“Memperhatikan aspek politik administratif hukum kesatuan sosial budaya persiapan sumber daya manusia infrastruktur dasar kemampuan ekonomi perkembangan pada masa yang akan datang dan atau aspirasi masyarakat Papua,” kata Doli saat menyampaikan pemaparan dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Politikus Golkar ini menyatakan, kebijakam otonomi khusus di Papua juga diharapkan bisa mengatasi konflik yang terjadi di Bumi Cendrawasih. Hal ini juga tidak lain untuk mempercepat pemerataan pembangunan.

“Pemekaran ditunjukkan untuk mempercepat pemerataan pembangunan mempercepat peningkatan pelayanan publik mempercepat kesejahteraan dan mengangkat harkat dan martabat masyarakat yang terhormat,” pungkas Doli. (fjr)

Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara Serentak Tahun 2020 merupakan fenomena luar biasa dan mencatatkan sejarah bagi bangsa Indonesia. Pasalnya, selain dilaksanakan pada masa pandemi Covid-19, pesta demokrasi di 270 daerah itu juga mencatatkan tingkat partisipasi pemilih yang tinggi, yaitu 76,09% dan tingkat kepatuhan terhadap protokol kesehatan yang juga tinggi.

“Jangan menganggap peristiwa Desember 2020 adalah suatu yang biasa. Kita melaksanakan peristiwa yang luar biasa, yang fenomenal, yang belum pernah dialami dalam sejarah bangsa Indonesia, yaitu melaksanakan Pilkada di tengah krisis pandemi dan ini adalah pandemi terluas dalam sejarah umat manusia,” kata Mendagri saat menjadi pembicara dalam acara Launching Buku Kajian Evaluatif Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Serentak secara virtual, Kamis (26/8/2021).

Diakuinya, meski bukan suatu hal yang mudah, pelaksanaan pemilihan umum (Pilkada) terbesar kedua di dunia pada tahun 2020 setelah USA itu, mampu menjawab berbagai kekhawatiran berbagai kalangan akan menjadi musababnya klaster penyebaran Covid-19. Hal ini terjadi berkat kerja sama semua pihak bersama masyarakat dalam menyukseskan pelaksanaan hajat demokrasi itu, sehingga menuai berbagai pujian dari berbagai kalangan dan dunia internasional.

“Yang lebih fenomenal tidak terjadi ledakan atau yang dikhawatirkan bom atom Covid-19, (bahkan) pada 270 daerah yang menyelenggarakan Pilkada, angka (kasus positif) Covid-nya turun. Beberapa negara memberikan pujian kepada kita terhadap pelaksanaan Pilkada yang di tahun 2020 itu,” beber Mendagri.

Mendagri juga menyoroti Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu yang berperan penting dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020. Menurutnya, Bawaslu secara umum telah mampu melaksanakan tugas dengan sangat baik untuk mengawasi proses pelaksanaan Pilkada 2020 dengan tantangan yang tak ringan, namun dapat dilalui dengan baik.

“Khusus untuk Bawaslu sendiri, banyak peran-peran penting yang kami lihat pada saat 2020 lalu, ketegasan untuk mengambil sikap. Meskipun ada peraturan-peraturan baru karena ada protokol kesehatan yang dimasukkan dalam aturan KPU (PKPU), tapi teguran, sanksi administrasi yang diberikan itu memberikan efek, sehingga pelaksanaan Pilkada 2020 itu cukup baik,” ujar Mendagri.

Jika menilik ke belakang, Mendagri menilai, masalah independensi dan aspek politik keberadaan Bawaslu patut disyukuri. Karenanya, independensi melalui pengawasan pemilihan umum sebagai titik demokrasi memang perlu dijaga dan dirawat lewat kehadiran Bawaslu.

Ia juga menilai, Bawaslu melalui pengawasannya akan mampu menghadirkan pemilihan umum yang berkualitas seperti yang terjadi pada Pilkada Serentak Tahun 2020.