“Iya, kami sudah melakukan bukan akan kemungkinan. Kami sudah melaporkan ini, dan surat-surat ini ya kami harapkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal ini baik itu Komisi Yudisial maupun Mahkamah Agung memprosesnya,” kata pengacara Tom Lembong, Ari Yusuf Amir Ari di Rutan Cipinang, Jakarta Timur, Jumat (1/8/2025).

Menurut Ari, laporan ini bukan soal putusan yang dijatuhkan, melainkan demi mengedepankan profesionalitas penegakan hukum.

“Kita bukan bicara tentang materi putusannya, tapi profesionalitas dari penegak-penegak hukum itu. Itu yang kita utamakan,” ucapnya.

Tom Lembong kini mendapatkan abolisi dari Presiden Prabowo. Dengan demikian, proses hukumnya akan berhenti dan dia bakal dibebaskan dari tahanan.

Meski demikian, Komisi Yudisial tetap akan mempelajari putusan Majelis Hakim terhadap Tom Lembong dalam kasus impor gula. Vonis Hakim menjadi sorotan sejumlah tokoh karena dinilai tak tepat.

“Ya (dilakukan penelusuran) dari hasil pemantauan sedang proses analisis,” kata juru bicara KY, Mukti Fajar, kepada wartawan, Jumat (1/8/2025).

Namun, Mukti belum merinci terkait sejauh mana proses penelusuran itu telah berjalan.

“Amar putusan: Tolak,” tulis MA dalam situs resmi, dikutip pada Selasa (1/7/2025).

Vonis itu dibacakan pada 25 Juni 2025. Usia perkara saat ini sudah 16 hari. Sidang kasasi dipimpin oleh Hakim Dwiarso Budi Santiarto.

Sebelumnya, vonis penjara Harvey diperberat oleh Pengadilan Tinggi Jakarta melalui persidangan banding. Masa kurungan dia kini menjadi 20 tahun.

“Selama 20 tahun dan denda Rp1 miliar,” kata Ketua Majelis Banding di Jakarta, Kamis, 13 Februari 2025.

Hukuman denda itu wajib dibayarkan dalam waktu sebulan. Jika tidak, vonis penjaranya ditambah delapan bulan.

Majelis juga memberikan pidana pengganti untuk Harvey. Totalnya lebih dari empat ratus miliar.

“Menghukum uang pengganti Rp420 miliar,” ujar Majelis.

Uang itu wajib dibayar dalam waktu sebulan setelah vonis berkekuatan hukum tetap. Jika tidak, harta benda Harvey akan dirampas untuk dilelang.

Ronald yang merupakan anak mantan politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Edwar Tannur itu ditangkap di sebuah perumahan di Surabaya, Jawa Timur.

“Iya benar, Ronald Tannur tadi diamankan sekira pukul 14.40 di Perumahan Victoria Regency Surabaya,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar saat dikonfirmasi, Minggu (28/10/2024).

Harli menyampaikan, penangkapan Ronald Tannur merupakan tindak lanjut terhadap proses eksekusi putusan kasasi Mahkamah Agung (MA).

“Terkait pelaksanaan atau eksekusi MA,” kata Kapuspenkum.

MA membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang memvonis bebas Ronald Tannur di tingkat kasasi. Dalam putusannya, lembaga tertinggi Yudikatif itu menjatuhkan hukuman lima tahun pidana penjara terhadap Ronald Tannur.

Ia menggantikan posisi Hakim Agung, M. Syarifuddin.

Melansir laman elhkpn.kpk.go.id, Sunarto memiliki kekayaan sebanyak Rp 9.303.643.413 yang ia laporkan pada 19 Maret 2024 untuk tahun 2023 selaku Wakil Ketua MA bidang Yudisial.

Kekayaan Sunarto itu terdiri dari lima bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Kota Malang, Sumenep dan Surabaya. Lima bidang tanah itu senilai Rp 5.410.000.000.

Dia juga memiliki beberapa alat transportasi dan mesin berupa Suzuki S Cross tahun 2016 senilai Rp 200 juta.

Kekayaan lainnya berupa harta bergerak lainnya senilai Rp 100 juta, serta kas dan setara kas Rp 3.593.643.413.

Sebelumnya, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial Sunarto terpilih menjadi Ketua Mahkamah Agung periode 2024-2029 lewat pemungutan suara satu putaran yang mengantongi dukungan dari 30 hakim agung.

“Berdasarkan berita acara hasil perhitungan kartu suara, ternyata Yang Mulia Profesor Doktor H. Sunarto, S.H M.H mendapatkan sejumlah 30 suara. Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 212/KMA/SK.KP1.1/2024 tentang Tata Tertib Pemilihan Ketua Mahkamah Agung, jumlah suara tersebut lebih dari 50 persen suara yang sah,” ujar Pimpinan Sidang Muhammad Syarifuddin, Rabu 16 Oktober 2024.

“Dengan demikian, Yang Mulia Profesor Doktor H. Sunarto, S.H M.H ditetapkan sebagai Ketua Mahkamah Agung terpilih tahun 2024-2029,” sambungnya.

Siketahui, terdapat empat hakim agung yang mencalonkan diri.

Selain Sunarto, mereka adalah Haswandi, Soesilo, dan Yulius. []

Laporan itu disampaikan Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso.

Menurut Sugeng, ada oknum di MA yang diduga memperkaya diri dengan cara memotong honorarium penanganan perkara hakim agung.

“Ini yang mau kami laporkan setelah tindak lanjut diskusi kami. Apakah ini ada dugaan tindak pidana korupsi atau seperti apa. Kami laporkan biar ditangani oleh KPK,” ucap Sugeng, Rabu 2 Oktober 2024.

Sugeng menuturkan, selama dua tahun potongan honor yang diterima oleh hakim agung dipotong 40 persen.

“Dimana dari 100 persen honor yang harusnya diterima, hanya 60 persen yang diperoleh hakim agung. Sementara 14,05 persen dibagikan ke tim pendukung seperti asisten dan panitera yang mendukung proses penanganan perkara,” jelas Sugeng.

Kata dia, yang 25,95 persen enggak jelas menguap ke mana, dan digunakan oleh siapa.

“Ini ada potensi dugaan kami pemotongan ini dilakukan atas dasar kewenangan dari pimpinan (Mahkamah Agung atau MA) makanya kami minta (KPK) dalami,” pintanya.

Dalam keterangannya, Sugeng kemudian memastikan laporannya ke KPK disertai dengan bukti-bukti. []

“Tolak kasasi Terdakwa (Plate] dan JPU,” begitu putusan kasasi yang diketok Selasa (9/6/2024).

Meski permohonan kasasi ditolak, majelis kasasi melakukan perbaikan pada barang bukti yang disita. MA menetapkan 1 mobil dirampas untuk negara.

“Dengan perbaikan sekadar Barang bukti berupa 1 (satu) mobil Land Rover Nomor Polisi B 10 HAN, dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai kompensasi pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa,” lanjut amar putusan.

Kasasi Plate ini diketok Ketua Majelis Soesilo dengan anggota majelis Sinintha Yuliansih Sibarani dan Yanto.

Dalam kasusnya, Plate didakwa terlibat kasus korupsi BTS yang merugikan negara Rp 8 triliun. Politikus NasDem itu didakwa menerima keuntungan Rp 17 miliar dari kasus tersebut.

Pada pengadilan tingkat pertama, di Pengadilan Tipikor Jakarta, hakim menjatuhkan hukuman 15 tahun dengan pidana tambahan membayar uang pengganti sebesar Rp 15,5 miliar kepada Plate.

Banding kemudian diajukan. Namun, hukumannya kemudian diperberat menjadi 15 tahun penjara ditambah pembayaran uang pengganti sebesar Rp 16,1 miliar.

Putusan banding tersebut diketok pada 12 Februari 2024 oleh Ketua Majelis H. Mulyanto dengan anggota Anthon R. Saragih dan Brhotma Maya Marbun.

Putusan banding ini kemudian diperkuat lagi lewat kasasi MA. Plate tetap dihukum 15 tahun penjara.

“Yang bersangkutan hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait tugas-tugas dan aktifitas tersangka HH (Hasbi Hasan) ketika menjabat Sekma RI,” kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Rabu, 3 April 2024.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK itu enggan memerinci lebih lanjut informasi yang diulik penyidik ke Supandi. Keterangannya diyakini menguatkan tudingan penyidik terhadap dugaan pencucian uang yang dilakukan Hasbi.
KPK tengah mengusut kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan Hasbi Hasan. Sekretaris nonaktif MA itu ditetapkan sebagai tersangka.

KPK juga telah menetapkan tersangka baru dalam kasus tersebut. Dia adalah Windy Idol

Windy Idol mengakui menyandang status tersangka dalam kasus dugaan pencucian uang bersama Hasbi Hasan. Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) sudah diterima.

“Sudah-sudah (menerima SPDP), Januari ya,” kata Windy di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 26 Maret 2024.

Windy mengaku belum kepikiran untuk mengajukan praperadilan atas status hukum tersebut. Dia sempat berkelit saat ditanya pengelolaan aset Hasbi.

“Selama proses penyidikan, didapati nilai penerimaan gratifikasi disertai TPPU (tindak pidana pencucian uang) dalam bentuk pembelian aset mencapai Rp9 miliar,” kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Minggu (31/3/2024).

Jaksa KPK tengah menyusun dakwaan untuk Gazalba. Ali belum bisa memerinci informasi penerimaan gratifikasi dan pencucian uang itu sampai persidangan perdana berlangsung.

“Tim jaksa segera menyiapkan dakwaan dan pelimpahan berkas perkara ke Pengadilan Tipikor dalam waktu 14 hari kerja,” ucap Ali.

Gazalba sebelumnya dinyatakan bebas dalam kasus dugaan suap penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA). KPK meyakini dugaan kali ini bisa dibuktikan jaksa di persidangan.

KPK kembali menahan Gazalba Saleh pada Kamis, 30 November 2023. Perkara kali ini berkaitan dengan dugaan penerimaan gratifikasi dan pencucian uang.

Semua penerimaan itu tidak dilaporkan ke KPK selama 30 hari. Aset yang sudah dibeli pun tidak dicatatkan dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) oleh Gazalba.

Gazalba disangkakan melanggar Pasal 12B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

PALANGKA RAYA, Eranasional.com – Sebanyak 280 pelajar dari seluruh SMA/MA/SMK di Kota Palangka Raya, antusias mengikuti seleksi calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kota Palangka Raya tahun 2023. Membacakan sambutan Wali Kota Palangka Raya dalam kesempatan itu, Urianinu menyampaikan, program Paskibraka merupakan program kaderisasi calon pemimpin bangsa yang berkarakter Pancasila.

“Karena itu melalui Paskibraka, putra-putri terbaik Kota Palangka Raya dapat menjadi calon pemimpin yang memahami Pancasila, dan bisa mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila serta menjadi teladan di kalangan generasi muda,” katanya.

Disampaikan pula, Paskibraka tidak hanya identik dengan performa fisik (jasmani) tetapi juga karakter dan mental. Melalui Paskibraka menjadi salah satu cara meningkatkan mental dan disiplin generasi muda.

Sementara itu dalam laporan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Palangka Raya, Boy Yepthanius, menyampaikan, jumlah kebutuhan Paskibraka Kota Palangka Raya Tahun 2023 yakni sebanyak 72 orang.

“Tahun ini rekrutmen Paskibraka mulai tingkat daerah sampai tingkat nasional, diwajibkan melalui tahapan seleksi. Salah satunya seleksi program Pendidikan Ideologi Pancasila (PIP),” sebutnya.

Dikatakan pula, dalam rekrutmen Paskibraka dilakukan dengan lebih terstandar dan transparan dengan dukungan aplikasi berbasis teknologi yaitu aplikasi transparansi Paskibraka.

“Seleksi Paskibraka ini sesuai waktu dan tahapan yang sudah ditentukan. Mulai dari sosialisasi, pendaftaran, kesamaptaan, seleksi PIP dan intelegensi umum serta kepribadian, seleksi kesehatan maupun pengumuman,” jelas Boy Yepthanius.

Hadir pada acara pembukaan seleksi tersebut antara lain Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Zulhikmah Ravieq, unsur Forkopimda dan Perangkat Daerah. Turut hadir Kabid Ideologi Wasbang dan Karakter Bangsa Nining, Kabid Poldagri, Januardi, Ketua Forum Bela Negara (FBN) Kota Palangka Raya Mambang I Tubil dan undangan lainnya. **

JAKARTA, Eranasional.com – Ketua Mahkamah Agung (MA) M Syarifuddin meluruskan isu seputar pernyataan Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial, Sunarto, yang seolah lembaganya menyerah dalam memberantas makelar kasus (markus).

Hal itu disampaikan Syarifuddin di Kantor Mahkamah Agung usai shalat Jum’at 16 Desember 2022.

“Saya yakin tidak seperti itu maksudnya (menyerah). Maksudnya adalah kami sangat serius untuk terus melakukan perbaikan. Kasih kami waktu,” kata Syarifuddin.

Syarifuddin menegaskan, saat ini pihaknya terus melakukan langkah-langkah perbaikan sistemik, termasuk upaya menutup semua celah bagi terjadinya transaksi dalam proses penanganan perkara.

Di antaranya adalah dengan memperkuat peran satuan tugas khusus (Satgasus) yang bertugas mengawasi dan mengontrol seluruh aparatur di lingkungan MA.

“Tugasnya mendisiplinkan pegawai, jam masuk, jam pulang, jam istirahat diawasi agar tidak ada lagi aparatur yang bertemu pihak-pihak berkepentingan dengan perkara. Semua ruangan juga dipasang CCTV yang dimonitor oleh Satgassus,” ujarnya.

Dia menambahkan, anggota Satgasus juga difungsikan sebagai mystery shopper yang ditugaskan memata-matai serta melakukan penyamaran dalam rangka pengawasan di lingkungan MA dan pengadilan.

“Mereka dilengkapi alat dalam melakukan penyamaran, bisa seperti klien yang minta tolong di MA maupun di pengadilan. Jumlahnya 36 orang dan mereka terkoneksi langsung dengan ruangan kontrol Satgassus sehingga tidak ada lagi yang berani main-main,” jelasnya.

Selain upaya itu, Syarifuddin menyampaikan saat ini MA juga telah memperketat proses rekrutmen panitera pengganti dan panitera muda. Salah satunya, dengan menelusuri rekam jejak bersangkutan dengan melibatkan pihak terkait seperti Komisi Yudisial (KY), PPATK, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Termasuk pada konteks ini, dilakukan penelusuran terhadap Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).

“Ke depan juga akan ada PTSP (pelayanan terpadu satu pintu) mandiri di MA yang ditempatkan di luar sehingga tamu tidak lagi masuk ke dalam gedung tempat hakim bekerja, saat ini sedang dibenahi,” imbuhnya.

Langkah yang tak kalah penting ialah MA sedang mempersiapkan pelaksanaan sidang kasasi secara terbuka yang dapat diakses melalui kanal resmi lembaga. Langkah ini terutama untuk mewujudkan transparansi proses persidangan yang sering disoal serta ditengarai jadi sebab jual beli perkara.

“Ke depan akan ada juga sidang kasasi di MA bisa diakses lewat Youtube, sedang mempersiapkan sidang terbuka,” tegasnya.

Optimis Berhasil

Segenap upaya di atas sekaligus melengkapi langkah dan tindakan yang sudah dilakukan MA sebelumnya, tepatnya pasca OTT KPK yang turut menyeret sejumlah pegawai dan dua Hakim Agung, yakni Sudrajad Dimyati dan Gazalba Saleh.

Tindakan itu, antara lain, pemberhentian sementara seluruh tersangka atau pegawai yang dianggap terlibat, pemeriksaan atasan langsung para tersangka, rotasi dan mutasi besar-besaran, juga ikrar penguatan Pakta Integritas oleh para hakim.

“Ke depan tidak boleh ada pegawai terlalu lama menduduki jabatan. Maka rotasi akan dilakukan secara rutin dan berkala,” ungkapnya.

Pada kesempatan tersebut, Syarifuddin juga mengimbau agar para hakim dan pegawai yang hingga kini konsisten dengan integritasnya untuk jadi bagian dari gerakan perbaikan di lingkungan peradilan. Ia minta gara mereka ikut mengigatkan kepada kolega lain untuk sama-sama menjaga integritas.

“Saya optimis semua ini membuahkan hasil. Saya juga meyakini masih sangat banyak hakim dan pegawai yang berintegtitas yang tak bisa ditembus oleh markus,” pungkasnya.

Eranasional.com – Diskon putusan Kasasi Hakim Mahkamah Agung (MA) kepada Edhy Prabowo selaku mantan Menteri Kelautan menunjukkan Mahkamah Agung kembali terperosok menambah catatan buruk dalam sejarah penegakan hukum korupsi di Indonesia.

Hal itu disampaikan Pengamat Hukum Pidana dari Universitas Trisakti, Azmi Syahputra saat merespons disunatnya hukuman mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dari sembilan tahun menjadi lima tahun.

“Putusan majelis hakim dalam perkara ini sangat kering dalam pertimbangan hukumnya yang dijadikan alasan terkait pemotongan lamanya masa hukuman,” jelas Azmi kepada wartawan, Jumat (11/03/2022).

Menurutnya, putusan Hakim menyangkut pertimbangan hukumnya telah menyimpang, keluar dari aspek pertimbangan hukum, sepanjang hakim dalam putusan ini telah masuk keranah penilaian kinerja jabatan seorang Menteri.

Hal tersebut, kata Azmi, bukanlah wewenang hakim tingkat kasasi apalagi menjadikan ukuran kinerja diambil menjadi pertimbangan hukum.

“Ini suatu keganjilan dalam praktek hukum terkait putusan Hakim MA dimana pertimbangannya memberikan penilaan tentang kinerja seorang mantan Menteri Kelautan. Hakim sudah melampaui wewenangnya. Karena yang berwenang menilai kinerja seorang Menteri bukanlah majelis hakim Kasasi,” kata Azmi.

Azmi pun menilai, bahwa Majelis hakim sudah abai terhadap bahaya kejahatan korupsi, apalagi kasus ini telah menjadi perhatian publik, hakim MA tidak lagi memperhatikan hal-hal yang memberatkan atas perbuatan pelaku dan fakta hukum materilnya.

“Di mana pelaku mendapatkan fee dari izin ekspor tersebut dari perusahaan perusahaan yang “lulus” seleksi sebagai eksportir dimana panitia seleksi adalah orang orang terdekat terdakwa, termasuk pula pelaku terbukti menyalahgunakan kewajiban dari jabatannya semestinya menjadi alasan pemberatan hukuman bukan malah di diskon dari 9 tahun menjadi 5 tahun,” ucapnya.

Tak hanya itu, Azmi juga menilai, seolah-olah putusan Hakim itu juga tidak netral, salah memahami wewenang kasasi. Hakim nyata sudah melampaui wewenangnya, lari dari makna kemerdekaan hakim yang tidak boleh diartikan sebebas-bebasnya oleh hakim.

“Ini namanya Hakim bersembunyi di balik kewenangan bahwa putusan penilaian hakim menjadi independensi kehakiman dan mengaburkan asas kepatutan, dan rasa keadilan masyarakat sehingga putusan majelis hakim tingkat kasasi ini bertentangan dengan Pasal 253 ayat 1 KUHAP,” ungkapnya.

“Karenanya Putusan ini didorong untuk dilakukan eksaminasi khusus maupun eksaminasi publik,” tutupnya.

Diketahui, Edhy merupakan terpidana kasus korupsi penerimaan suap terkait budidaya dan ekspor benih benur lobster (BBL). Ia dinyatakan bersalah dan divonis 5 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Kemudian Edhy mengajukan upaya banding. Namum majelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta malah memperberat hukumannya menjadi 9 tahun penjara.

Kemudian di tingkat kasasi, pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 majelis hakim memangkas vonis penjara Edhy menjadi 5 tahun penjara.

Tak hanya itu, pencabutan hak politik Edhy juga dikurangi. Sebelumnya di tingkat pertama hak politiknya dicabut selama 3 tahun. Namun hakim kasasi memutuskan mencabut hak politik Edhy hanya selama 2 tahun setelah selesai menjalani pidana pokoknya. (MI)

JAKARTA – Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md menyinggung peran Komisi Yudisial (KY) serta Mahkamah Agung (MA) guna melakukan pengawasan serta pemberantasan terhadap praktek-praktek mafia tanah yang memanfaatkan lembaga peradilan.

Menurut Mahfud, KY dan MA harus memastikan lembaga pengadilan dapat berfungsi secara optimal, transparan, dan adil serta tidak ditunggangi oleh mafia tanah dan mafia peradilan.

“Komisi Yudisial yang diberi mandat konstitusional sebagai pengawas eksternal bagi hakim tentu memiliki peran strategis melawan mafia tanah yang beroperasi di ranah pengadilan bersama-sama dengan Mahkamah Agung,” kata Mahfud dalam keterangan tertulisnya, Kamis (7/10/2021).

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini pun mengatakan, KY dan MA juga harus membangun kerja sama dan kemitraan strategis dalam melakukan pemetaan terhadap kasus-kasus pertanahan yang berproses di pengadilan.

Dia menegaskan, perlu dilakukan untuk mengurai modus operandi dan praktek mafia tanah serta melakukan pengawasan terhadap hakim yang menangani perkara-perkara di bidang pertanahan.

“Karena KY itu kan mengawasi hakim,” ujarnya Mahfud.

Karena menurut Mahfud, KY bersama MA serta aparat penegak hukum dapat menyusun peta jalan atau petunjuk manual terkait pencegahan dan pemberantasan praktek mafia tanah dan mafia peradilan. Selain itu, KY juga dinilai perlu membuka ruang kepada semua pihak yang berkepentingan dan concern atau terbeban dengan permasalahan pertanahan.