Rumor yang berembus sejak Senin (2/11/2026) malam itu langsung menjadi perbincangan hangat. Bukan perkara biasa, kabar tersebut menyeret nama para jenderal di institusi kepolisian. Jika benar terjadi, tentu menjadi salah satu peristiwa serius yang menyita perhatian publik.

Namun, di tengah ramainya informasi yang beredar, muncul satu pertanyaan besar: apa sebenarnya yang sedang terjadi di internal Polri?

Mabes Polri sejauh ini belum memberikan penjelasan gamblang. Kabar penangkapan tersebut belum dikonfirmasi secara resmi, sementara bantahan tegas juga belum disampaikan.

Situasi semakin mengundang rasa penasaran setelah Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir memberikan respons yang terbilang tidak biasa ketika ditanya wartawan.

Dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026), Isir mengaku memahami kegaduhan yang berkembang di kalangan jurnalis.

“Saya paham rekan-rekan lagi (kasak-kusuk membicarakan sesuatu),” ujar Isir sambil tersenyum.

Pernyataan singkat tersebut justru memunculkan tanda tanya baru. Isir tampak mengetahui isu yang tengah ramai diperbincangkan, tetapi belum mengungkap secara terbuka informasi yang sebenarnya.

Bukannya menjawab secara detail, ia justru meminta awak media bersabar menunggu waktu pengumuman.

“Nanti ada saatnya, ya. Mungkin ndak lama lagi, ya. Oke, makasih ya,” katanya.

Jawaban tersebut sontak membuat rasa penasaran semakin besar. Apa yang dimaksud dengan ‘ada saatnya’? Apakah Polri sedang menyiapkan pengumuman penting atau ada sesuatu yang masih dalam proses penanganan internal?

Brimob Disebut Menggeruduk ke Mabes Polri

Bukan hanya kabar penangkapan para jenderal yang menjadi sorotan. Informasi mengenai pergerakan personel Brimob ke kawasan Mabes Polri juga ikut memperkeruh suasana.

Sejumlah wartawan mengaku melihat personel Brimob mendatangi kawasan Mabes Polri sejak sore hingga malam hari sebelumnya.

Kedatangan personel bersenjata dan memiliki kemampuan khusus tersebut disebut tidak seperti aktivitas pengamanan pada umumnya. Situasi itu kemudian memunculkan dugaan adanya operasi tertentu di lingkungan internal kepolisian.

Meski demikian, hingga kini belum ada keterangan resmi mengenai tujuan kedatangan personel Brimob tersebut. Belum diketahui pula apakah pergerakan itu memiliki kaitan dengan rumor pengamanan sejumlah jenderal.

Penyadapan, Judi Online hingga Korupsi Ikut Disebut

Di tengah belum adanya penjelasan resmi, spekulasi mengenai perkara yang diduga menyeret para jenderal mulai bermunculan.

Sejumlah informasi liar mengaitkan rumor tersebut dengan dugaan kasus penyadapan. Ada pula isu yang menyeret praktik judi online (judol) hingga dugaan tindak pidana korupsi.

Namun, berbagai dugaan tersebut masih sebatas rumor dan belum terverifikasi. Belum ada pernyataan resmi yang memastikan perkara apa yang sebenarnya sedang ditangani.

Identitas para jenderal yang disebut-sebut diamankan, jumlah personel, hingga lokasi penahanan juga masih menjadi tanda tanya.

Publik kini menunggu penjelasan Mabes Polri. Sebab, ketika kabar sebesar ini sudah telanjur menjadi konsumsi publik, jawaban yang ditunggu bukan sekadar meminta semua pihak bersabar.

Pertanyaannya sederhana: siapa yang diamankan, apa kasusnya, dan benarkah ada operasi internal di tubuh Polri?

Hingga berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi resmi yang memastikan kebenaran rumor penangkapan sejumlah jenderal tersebut. (FY)

Mutasi ini tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026 yang mencakup sejumlah jabatan strategis di tingkat Mabes Polri hingga kepolisian daerah (Polda).

Kadiv Humas Polri, Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, menyampaikan bahwa mutasi ini merupakan bagian dari dinamika organisasi guna menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas serta pengembangan karier personel.

“Mutasi dan rotasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri. Hal ini dilakukan sesuai kebutuhan organisasi sekaligus sebagai bagian dari pembinaan karier dan penyegaran dalam pelaksanaan tugas kepolisian,” kata Johnny dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (3/10/2026).

• 70 personel menduduki jabatan baru atau promosi.

• 21 personel mendapatkan kenaikan pangkat.

• Sisanya menjalani penyesuaian jenjang jabatan.

Perjabat Utama (PJU) Mabes Polri Baru

Sebanyak 14 personel menduduki posisi baru di jajaran PJU Mabes Polri, di antaranya:

• Irwasum Polri: Komjen Pol. Asep Edi Suheri.

• Kabaintelkam Polri: Irjen Pol. Dedy Kusuma Bakti.

• Kabareskrim Polri: Irjen Pol. Asep Safrudin.

• Kabaharkam Polri: Irjen Pol. Hery Herjawan.

• Kalemdiklat Polri: Irjen Pol. Rudi Darmoko.

• Astamarena Kapolri: Irjen Pol. Andik Setiyono.

• Aslog Kapolri: Brigjen Pol. Agus Dwi Hermawan.

• As SDM Kapolri: Brigjen Pol. Deni Dharmapala.

• Kadivpropam Polri: Irjen Pol. Mahmud Nazly Harahap.

• Kadiv TIK Polri: Irjen Pol. Roberto G. M. Pasaribu.

• Kadensus 88 AT Polri: Brigjen Pol. Tubagus Ami Prindani.

• Kadivkum Polri: Irjen Pol. Ahrie Sonta N.

• Kakortastipidkor Polri: Irjen Pol. Arie Ardian Rishadi.

• Koorspripim Polri: Kombes Pol. Didik Hariyanto.

Rotasi 19 Kapolda

Mutasi kali ini juga merotasi kepemimpinan di 19 Kepolisian Daerah (Polda):

1. Kapolda Metro Jaya: Irjen Pol. Dadang Hartanto.

2. Kapolda Maluku: Irjen Pol. Suwondo Nainggoan.

3. Kapolda Kepri: Irjen Pol. Suhendri.

4. Kapolda Riau: Irjen Pol. Arman Achdiat.

5. Kapolda NTT: Irjen Pol. Reza Arief Dewanto.

6. Kapolda Jabar: Irjen Pol. Hengki.

7. Kapolda Banten: Brigjen Pol. Hendra Kurniawan.

8. Kapolda Jateng: Brigjen Pol. Roy Hardi Siahaan.

9. Kapolda Jatim: Irjen Pol. Dekananto Eko Purwono.

10. Kapolda Bali: Brigjen Pol. Pasma Royce.

11. Kapolda Sumbar: Irjen Pol. Jawari.

12. Kapolda Sulsel: Irjen Pol. M. Awal Chairuddin.

13. Kapolda Jambi: Irjen Pol. Widodo.

14. Kapolda Gorontalo: Irjen Pol. Nurworo Danang.

15. Kapolda Sumut: Brigjen Pol. Sonny Irawan.

16. Kapolda Sumsel: Brigjen Pol. Rony Samtana.

17. Kapolda Sulteng: Irjen Pol. Rizal Irawan.

18. Kapolda Sulbar: Irjen Pol. Totok Suharyanto.

19. Kapolda DIY: Irjen Pol. Langgeng Purnomo.

Johnny berharap para pejabat baru dapat segera beradaptasi di lingkungan kerjanya masing-masing demi meluaskan program kepolisian yang optimal bagi masyarakat.

“Setiap personel yang mendapat amanah jabatan baru tentu diharapkan dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, melanjutkan tugas yang sudah berjalan, dan memberikan pelayanan kepolisian yang optimal kepada masyarakat,” tutupnya. []

Kapolri melantik Komjen Pol Panca Putra S, sebagai Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Kalemdiklat) Polri.

Pelantikan ini menandai pengisian salah satu jabatan strategis di lingkungan Polri yang membidangi pengembangan sumber daya manusia kepolisian.

Pejabat yang dilantik:

1. Komjen Pol Z. Panca Putra
   Kalemdiklat Polri
2. Brigjen Pol Nasri, Kapolda Sulawesi Tengah
3. Brigjen Pol Himawan Bayu Aji, Kapolda Sulawesi Tenggara
4. Brigjen Pol Arif Budiman, Kapolda Maluku Utara

Selain pelantikan, turut dilaksanakan pula sertijab beberapa jabatan strategis lainnya.

Irjen Pol Kalingga Rendra Raharja, resmi mengemban amanah sebagai Kapolda Nusa Tenggara Barat (NTB), menggantikan Irjen Pol Edy Murbowo.

Sementara itu, Brigjen Pol Yudhi Sulistianto Wahid, mengambil alih jabatan Kapolda Bengkulu dari tangan Irjen Pol Mardiyono.

Di jajaran Mabes Polri, Kombes Pol Yudi Arkara Oktabera, dilantik sebagai Kepala Yanma (Kayanma) Polri, menggantikan Brigjen Pol Abas Basuni.

“Mutasi jabatan pada institusi Polri merupakan bentuk penyegaran sekaligus pengembangan karier personel. Diharapkan para pejabat yang mendapatkan amanah baru dapat langsung bekerja secara optimal dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.”

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menjelaskan bahwa mutasi dan rotasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri dalam rangka pembinaan karier serta penguatan kelembagaan.

Menurutnya, pergantian pejabat juga merupakan upaya institusi untuk terus meningkatkan profesionalitas, soliditas internal, dan efektivitas pelaksanaan tugas di berbagai wilayah.

“Dengan pengalaman dan kompetensi yang dimiliki para pejabat yang dilantik maupun melaksanakan sertijab hari ini, kami optimistis kinerja organisasi akan semakin baik dan mampu menjawab berbagai tantangan tugas ke depan,” pungkas Johnny. []

Perkembangan terbaru kasus tersebut disampaikan oleh Sekretaris NCB Interpol Divhubinter Polri, Untung Widyatmoko, setelah pihak kepolisian Indonesia melakukan koordinasi intensif dengan otoritas di Mesir terkait keberadaan tersangka.

Menurut Untung, hingga pertengahan Mei 2026, Syekh Ahmad dipastikan masih berada di wilayah Mesir. Namun demikian, otoritas setempat belum memberikan jawaban resmi terkait permintaan Indonesia untuk memfasilitasi pemeriksaan terhadap tersangka.

“Bahwa SAM masih berada di Mesir. Hingga hari ini pihak otoritas Mesir belum memberikan jawaban secara resmi tentang permintaan kami untuk mengakomodir pemeriksaan terhadap yang bersangkutan,” ujar Untung.

Polri mengungkapkan bahwa proses penanganan kasus tersebut kini menghadapi tantangan baru setelah muncul informasi mengenai upaya Syekh Ahmad melepas status kewarganegaraan Indonesia. Informasi itu diperoleh melalui komunikasi antara pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kairo dengan Divhubinter Polri.

Untung menjelaskan, langkah pelepasan status warga negara Indonesia diduga dilakukan agar tersangka hanya memiliki kewarganegaraan Mesir. Kondisi itu dinilai dapat memperumit proses hukum karena status kewarganegaraan menjadi salah satu aspek penting dalam pengajuan red notice internasional.

“Secara resmi KBRI Kairo telah berkomunikasi dengan saya terkait upaya pelepasan kewarganegaraan Indonesia dari SAM. Dengan melepas status WNI, tentu dia hanya memiliki single status dan memperoleh perlindungan kewarganegaraan dari Mesir,” katanya.

Menurut Untung, apabila proses pelepasan kewarganegaraan Indonesia benar-benar terjadi, maka upaya penangkapan terhadap tersangka akan semakin kompleks. Sebab, pengajuan red notice Interpol saat ini masih didasarkan pada status Syekh Ahmad sebagai warga negara Indonesia yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

“Tentunya akan menyulitkan kami karena pengajuan Interpol Red Notice terhadap yang bersangkutan masih status WNI,” ujarnya.

]]> https://eranasional.com/101790/polri-koordinasi-dengan-mesir-untuk-tangkap-syekh-ahmad-al-misry/feed 0 Aditya https://eranasional.com/100769/polri-ungkap-330-tersangka-penyalahgunaan-bbm-dan-lpg-subsidi-dalam-13-hari https://eranasional.com/100769/polri-ungkap-330-tersangka-penyalahgunaan-bbm-dan-lpg-subsidi-dalam-13-hari#respond Tue, 21 Apr 2026 10:49:46 +0000 https://eranasional.com/100769/polri-ungkap-330-tersangka-penyalahgunaan-bbm-dan-lpg-subsidi-dalam-13-hari Jakarta, ERANASIONAL.COM – Bareskrim Polri bersama Polda jajaran kembali mengungkap tindak pidana penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi dalam periode 7 hingga 20 April 2026.

Dalam kurun waktu 13 hari tersebut, aparat berhasil mengamankan 330 tersangka di 223 tempat kejadian perkara (TKP).

Hal ini disampaikan dalam konferensi pers yang dipimpin Wakabareskrim Polri Irjen Pol. Nunung Syaifuddin, didampingi Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol. Moh. Irhamni, serta dihadiri sejumlah perwakilan instansi terkait, Selasa (21/4).

Dalam sambutannya, Wakabareskrim Polri menyampaikan bahwa pemerintah terus berupaya menjaga ketahanan energi nasional dengan mempertahankan stabilitas harga BBM dan LPG bersubsidi agar tetap terjangkau oleh masyarakat di tengah dinamika global.

Namun, ia menegaskan masih terdapat pihak-pihak yang menyalahgunakan subsidi negara untuk kepentingan pribadi.

“Modus yang dilakukan antara lain dengan menimbun, memindahkan, mengoplos, memodifikasi tabung, memanipulasi dokumen angkutan, hingga menjual kembali dengan harga industri untuk memperoleh keuntungan berlipat,” ujar Irjen Pol. Nunung Syaifuddin.

Ia menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk pengkhianatan terhadap kepentingan rakyat.

“Setiap liter BBM dan setiap tabung LPG bersubsidi yang disalahgunakan sejatinya adalah hak masyarakat kecil petani, nelayan, pedagang, sopir angkutan, dan kelompok rentan lainnya yang dirampas demi keuntungan segelintir pihak,” tegasnya.

Lebih lanjut, Polri menegaskan tidak akan memberikan ruang bagi pelaku kejahatan di sektor energi.

“Siapapun yang terlibat, baik pelaku lapangan, pemodal, penampung, maupun aktor di balik layar, akan ditindak tegas dan diproses hingga tuntas,” lanjutnya.

Selain pengungkapan terbaru, sepanjang periode 2025 hingga 2026 tercatat sebanyak 65 SPBU terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi, dengan rincian 46 perkara telah dinyatakan lengkap (P21) dan 19 masih dalam proses penyidikan.

Akibat perbuatan para pelaku, negara mengalami kerugian, distribusi energi terganggu, dan masyarakat menjadi korban.

“Keluhan terkait kelangkaan LPG 3 kg, kesulitan memperoleh solar subsidi, hingga antrean panjang di SPBU menjadi dampak nyata dari praktik ilegal tersebut,” ungkap Wakabareskrim.

Dalam periode 7–20 April 2026, aparat turut mengamankan barang bukti berupa:

– 403.158 liter solar
– 58.656 liter pertalite
– 8.473 tabung LPG 3 kg
– 322 tabung LPG 5,5 kg
– 4.441 tabung LPG 12 kg
– 110 tabung LPG 50 kg
– 161 unit kendaraan (R4/R6)

Kerugian negara pada periode ini diperkirakan mencapai Rp243.069.600.800.

Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol. Moh. Irhamni menjelaskan, para pelaku menggunakan berbagai modus dalam menjalankan aksinya.

“Pembelian berulang BBM subsidi dari berbagai SPBU kemudian ditimbun dan dijual kembali untuk kepentingan industri, penggunaan kendaraan modifikasi dengan tangki besar, penggunaan plat nomor palsu untuk memanipulasi barcode, serta kerja sama dengan oknum petugas SPBU untuk mendapatkan kuota,” jelasnya.

Sementara untuk LPG, modus yang dilakukan adalah pemindahan isi tabung 3 kg ke tabung non-subsidi.

“Pemindahan isi tabung gas LPG 3 kg ke dalam tabung 12 kg dan 50 kg, kemudian dijual sebagai LPG non-subsidi,” tambah Brigjen Irhamni.

Penindakan ini tidak hanya menyasar pelaku lapangan, tetapi juga menelusuri jaringan distribusi ilegal yang terorganisir.

Polri menegaskan akan konsisten dalam menindak seluruh jaringan penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi, termasuk dengan menerapkan pasal berlapis.

“Kami memerintahkan kepada seluruh penyidik untuk menelusuri aliran dana dan keuntungan hasil kejahatan dengan menerapkan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), bekerja sama dengan PPATK,” tegas Wakabareskrim Polri.

Polri juga terus memperkuat sinergi dengan berbagai kementerian dan lembaga, seperti Kejaksaan Agung RI, PPATK, Puspom TNI, Pertamina, dan SKK Migas.

Dalam kesempatan tersebut, masyarakat dan media juga diajak untuk turut berperan aktif dalam pengawasan distribusi energi.

“Segera laporkan apabila menemukan praktik penimbunan, pengoplosan, modifikasi tabung, penjualan BBM subsidi di atas harga resmi, maupun distribusi LPG 3 kg yang tidak wajar,” imbau Wakabareskrim Polri.

Menutup pernyataannya, Wakabareskrim Polri menegaskan tidak ada toleransi terhadap pelaku penyalahgunaan subsidi energi.

“Tidak ada kompromi terhadap pelaku penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi. Jangan pernah menganggap subsidi negara sebagai celah untuk mencari keuntungan pribadi,” tegasnya.

Ia juga menyampaikan komitmen tegas dalam pemberantasan praktik ilegal tersebut.

“Zero Tolerance terhadap mafia BBM dan LPG subsidi. Kalian nekad, kami tindak tegas.”

Polri memastikan akan terus menegakkan hukum secara tegas, profesional, transparan, dan berkeadilan demi menjaga kepentingan negara dan kesejahteraan masyarakat. []

MAHM diketahui menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh tersangka berinisial HA (31) di Perumahan BBS III, Kelurahan Ciwaduk, Kota Cilegon, Banten. Peristiwa tragis tersebut terjadi di dalam rumah korban sendiri dan mengguncang keluarga serta warga sekitar.

“Seberat-beratnya hukumannya, sesuai dengan ketentuan KUHP yang diterapkan saja. Kalau memang perbuatannya memenuhi unsur hukuman mati, maka laksanakan hukuman mati. Kalau seumur hidup, ya seumur hidup,” ujar Maman Suherman kepada wartawan di Cilegon, Selasa (6/1/2026).

Meski diliputi duka mendalam, Maman menegaskan bahwa dirinya tidak akan mencampuri atau mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan. Ia menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara tersebut kepada pihak kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya.

“Kita tidak bisa dan tidak boleh mengintervensi ketentuan hukum. Semua sudah ada aturannya, biarkan aparat bekerja secara profesional,” katanya.

Maman menekankan bahwa sikap tersebut diambil sebagai bentuk penghormatan terhadap supremasi hukum, sekaligus agar proses penegakan keadilan dapat berjalan secara objektif dan transparan.

Maman mengaku sangat terpukul atas kepergian anaknya, terlebih karena MAHM meninggal dengan cara yang sangat tragis di dalam rumahnya sendiri, tempat yang seharusnya menjadi ruang paling aman bagi seorang anak.

Ia menceritakan kondisi terakhir saat melihat jasad putra bungsunya. Menurut Maman, MAHM ditemukan dalam posisi tergeletak di lantai kamar, tepat di depan lemari.

“Saya melihat anak saya di depan lemari, tempat dia biasa shalat. Di situlah dia ditemukan, dalam keadaan berbaring agak telungkup,” ungkapnya dengan suara berat.

Lokasi tersebut, kata Maman, merupakan tempat yang sering digunakan MAHM untuk melaksanakan salat. Kenangan itu membuat duka yang dirasakan keluarga semakin mendalam.

Maman menyampaikan bahwa pihak kepolisian berencana melakukan rekonstruksi kasus untuk mengungkap secara detail kronologi peristiwa pencurian dan pembunuhan yang terjadi di rumahnya pada 16 Desember 2025 lalu.

Rekonstruksi tersebut diharapkan dapat memperjelas setiap tahapan perbuatan tersangka, mulai dari masuk ke rumah korban hingga terjadinya tindak kekerasan yang menyebabkan korban meninggal dunia.

“Dengan rekonstruksi, semua akan terbuka secara terang-benderang. Kita ingin tahu detik-detik kejadiannya,” kata Maman.

Dalam kesempatan yang sama, Maman juga menyatakan kepercayaannya terhadap hasil uji laboratorium forensik Mabes Polri, yang menyebutkan adanya darah MAHM pada sebilah pisau yang diamankan dari tersangka HA.

“Selama hasilnya otentik dan dilakukan sesuai prosedur, kami bisa menerima. Kami percaya pada proses hukum,” ujarnya.

Hasil forensik tersebut menjadi salah satu alat bukti penting dalam menguatkan dugaan keterlibatan tersangka dalam pembunuhan MAHM.

Kasus pembunuhan ini tidak hanya meninggalkan luka mendalam bagi keluarga korban, tetapi juga mengguncang warga Perumahan BBS III dan masyarakat Kota Cilegon secara luas. Warga sekitar mengaku tidak menyangka peristiwa keji tersebut terjadi di lingkungan tempat tinggal mereka.

Sejumlah warga bahkan turut menyampaikan belasungkawa dan dukungan moral kepada keluarga Maman Suherman, berharap agar keadilan dapat ditegakkan dan peristiwa serupa tidak terulang.

Kasus ini kembali menyoroti pentingnya perlindungan terhadap anak serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan terhadap anak. Publik menaruh perhatian besar pada proses hukum yang berjalan, mengingat korban merupakan anak di bawah umur.

Maman berharap hukuman yang dijatuhkan nantinya tidak hanya memberikan keadilan bagi keluarganya, tetapi juga menjadi pelajaran dan peringatan keras bagi siapa pun agar tidak melakukan tindak kejahatan serupa.

“Ini bukan hanya soal keluarga kami, tapi soal keadilan untuk anak-anak,” tutupnya.

“Sebagaimana amanah dari UU tentunya keterbukaan terkait informasi publik dimana Komisi Informasi Pusat menjadi komisi ditunjuk untuk menyelenggarakan dan melayani sengketa terkait dengan keterbukaan informasi publik,” kata Sigit kepada awak media usai menerima audiensi.

Dalam hal ini, Sigit menegaskan bahwa, Polri akan terus menjadi institusi yang terbuka dan melakukan perbaikan untuk terus memenuhi apa yang diharapkan oleh masyarakat.

“Sehingga harapan masyarakat terhadap keterbukaan informasi publik betul-betul bisa kita sajikan, kita berikan, sesuai dengan standar yang diharapkan, sesuai dengan harapan masyarakat terkait aturan keterbukaan infornasi publik,” ujar Sigit.

Sigit menyebut, segala saran maupun masukan dari masyarakat akan dijadikan bahan evaluasi guna mewujudkan institusi Korps Bhayangkara yang diinginkan oleh khalayak luas.

“Yang jelas apapun hasilnya kami terus akan lakukan perbaikan dan evaluasi untuk menuju apa yang diwajibkan, apa yang diharuskan dan apa yang menjadi harapan bagi masyarakat,” ucap Sigit.

Di sisi lain, Sigit mengapresiasi jajaran KIP yang terus menjalin sinergisitas dengan Polri terkait keterbukaan informasi publik. Ia pun selalu terbuka akan saran dan masukan.

“Terima kasih kepada pimpinan KIP dan seluruh komisioner yang telah berkenan hadir. Nerkenan tinjau institusi Polri sebagai salah satu institusi yang memang selama ini cukup menarik dan menjadi sorotan publik. Kami terima kasih untuk masukan dan saran-sarannya,” tutup Sigit.

Kegiatan ini diikuti 607 peserta yang terdiri atas pejabat utama Mabes Polri, para Kapolda, Karo Ops, hingga seluruh Kapolres dari berbagai wilayah di Indonesia.

Tahun ini, Apel Kasatwil mengangkat tema “Transformasi Polri yang Profesional untuk Masyarakat”, yang menekankan pentingnya peningkatan kualitas kinerja dan pelayanan publik di seluruh jajaran kepolisian.

Selama tiga hari pelaksanaan, para peserta mendapatkan sejumlah paparan dari narasumber internal maupun eksternal, antara lain Menteri Hukum dan HAM, Panglima TNI, Kapolri, pejabat utama Mabes Polri, Komisi Percepatan Reformasi Polri, serta berbagai pakar dari beragam bidang strategis.

Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, menegaskan bahwa Apel Kasatwil merupakan momentum penting bagi Polri untuk mengonsolidasikan arah kebijakan dan memperkuat strategi pelayanan publik.

“Apel Kasatwil Polri ini diselenggarakan sebagai forum strategis untuk merumuskan langkah konkret dalam memperkuat profesionalisme Polri dan memastikan sinergi dengan arah kebijakan nasional,” ujarnya, Senin (24/11/2025).

Ia menambahkan bahwa melalui kegiatan ini, Polri diharapkan semakin siap menjalankan peran sebagai instrumen negara dalam menjaga stabilitas keamanan serta menjadi mitra masyarakat dalam mendukung pembangunan nasional.

“Dengan adanya Apel Kasatwil 2025 ini, Polri diharapkan mampu berperan optimal sebagai instrumen negara yang menjaga keamanan, sekaligus sebagai mitra masyarakat dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan,” kata Trunoyudo.

Apel Kasatwil 2025 juga dihadiri sejumlah perwakilan atase kepolisian dari berbagai negara sahabat. Kehadiran mereka menunjukkan dukungan internasional terhadap komitmen Polri dalam memperkuat profesionalisme dan kerja sama global di bidang keamanan.

Sepanjang Januari hingga Oktober 2025, tercatat 38.934 kasus berhasil diungkap dengan 51.763 tersangka diamankan.

Dalam konferensi pers di Aula Awaloeddin Djamin, Gedung Bareskrim Polri, Rabu (22/10/2025), Kabareskrim Polri Komjen Pol. Drs. Syahar Diantono, M.Si., menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja sama lintas lembaga, termasuk BNN, Bea Cukai, Kemenkumham, TNI, dan sejumlah instansi lain.

“Keberhasilan ini bukti nyata kolaborasi semua pihak. Perang terhadap narkoba tidak bisa dilakukan sendirian,” tegas Komjen Syahar.

Ia menegaskan, Polri berkomitmen menindak tegas seluruh pelaku, termasuk oknum internal yang terbukti terlibat.

“Instruksi Kapolri tegas: tidak ada toleransi bagi anggota yang bermain-main dengan narkoba,” ujarnya.

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Pol. Eko Hadi Santoso mengungkapkan bahwa dari total 51.763 tersangka, 48.692 adalah pria WNI, 2.764 wanita WNI, dan 150 anak di bawah umur. Sementara 157 tersangka merupakan warga negara asing, terdiri dari 130 pria dan 27 wanita.

Polri juga menempuh pendekatan restorative justice dengan menempatkan 1.072 orang korban penyalahgunaan narkoba ke program rehabilitasi.

Adapun total barang bukti narkotika yang disita mencapai 197,71 ton, terdiri dari:

• Ganja: 184,64 ton
• Sabu: 6,95 ton
• Ekstasi: 1.458.078 butir
• Tembakau gorila: 1,87 ton

Narkotika jenis lain: kokain, heroin, ketamin, dan lainnya dalam jumlah signifikan

Sita Aset Ratusan Miliar dari Kejahatan Narkoba

Selain penindakan terhadap jaringan narkotika, Bareskrim juga mengusut tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait peredaran gelap tersebut. Hingga Oktober 2025, 22 kasus TPPU berhasil diungkap dengan 29 tersangka dan aset senilai Rp221,38 miliar disita.

Barang bukti berupa uang tunai, kendaraan mewah, alat berat, perhiasan, dan properti kini menjadi milik negara.

“Tujuan kami jelas: memiskinkan bandar agar tak punya kemampuan membangun kembali jaringan narkoba,” tegas Brigjen Eko.

Beberapa pengungkapan besar turut disampaikan, di antaranya:

Ladang ganja seluas 25 hektare di Aceh dengan hasil 180 ton ganja basah.

471 kilogram sabu ditemukan oleh Polda Metro Jaya di kawasan Bekasi.

Jaringan penyelundupan sabu lintas provinsi yang berhasil dibongkar di Aceh, Lampung, Sumatera Utara, dan Jakarta.

Kabareskrim menegaskan, langkah agresif Polri ini selaras dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, terutama Ashta Cita poin ketujuh yang menitikberatkan pada pemberantasan narkoba.

“Polri terus memperkuat kerja sama lintas sektor untuk menuntaskan kejahatan narkotika, sebagaimana arahan Presiden,” jelas Komjen Syahar.

Dalam operasi penegakan hukum ini, dua tersangka berinisial M.M dan F ditangkap di lokasi berbeda setelah terbukti mengelola grup berisi ribuan konten pornografi anak dan dewasa.

Tersangka M.M., yang ditangkap pada Maret 2025 di Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, diketahui mengelola 12 grup Telegram dengan ratusan anggota per grup. Melalui akun Telegram @asupan_croot dan @asupan_croot01, M.M. menjual akses ke grup tersebut dengan tarif Rp 25.000 hingga Rp 100.000 per anggota.

Dari tangan tersangka, penyidik menyita dua unit handphone dan satu laptop yang berisi ribuan foto dan video pornografi anak sesama jenis.

Sementara itu, tersangka F ditangkap di Kabupaten Sidenreng Rappang (SIDRAP), Sulawesi Selatan. Ia terbukti menjual akses ke grup dan channel Telegram bernama @Tmexx Store dan @BKPIND, yang memiliki puluhan ribu subscriber.

Harga akses ke grup tersebut bervariasi antara Rp 49.000 hingga Rp 299.000. Dari penggeledahan, penyidik menyita tiga unit handphone yang menyimpan ribuan konten pornografi anak dan dewasa.

Kasatgas Pornografi Anak Online Dittipidsiber Bareskrim Polri, Kombes Pol. Jeffri Dian, menegaskan bahwa penindakan ini merupakan bagian dari komitmen Polri dalam melindungi anak-anak dari kejahatan berbasis digital.

“Kami tidak akan beri ruang bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak di ranah digital. Penyebaran konten semacam ini sangat merusak dan melukai masa depan generasi bangsa. Kami akan terus mengejar jaringan-jaringan semacam ini sampai ke akar-akarnya,” tegas Kombes Pol. Jeffri Dian.

Kedua tersangka kini ditahan di Rutan Bareskrim Polri dan dijerat dengan Pasal 45 Ayat (1) juncto Pasal 27 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE dan/atau Pasal 29 juncto Pasal 4 Ayat (1) dan/atau Pasal 37 juncto Pasal 11 UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Ancaman pidana mencapai 12 tahun penjara dan denda maksimal Rp 6 miliar.

Polri juga mengimbau masyarakat untuk proaktif melaporkan aktivitas mencurigakan yang berpotensi mengarah pada eksploitasi seksual anak secara online. []

Rapat koordinasi ini dipimpin langsung Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto.

Rapat koordinasi ini digelar di Aula Gedung Promoter, Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin (28/4/2025).

Rapat koordinasi ini turut dihadiri jajaran pejabat utama Mabes Polri dan pemerintah daerah.

Dalam kesempatan ini, Kapolda Metro Jaya menyampaikan pentingnya kolaborasi seluruh stakeholder untuk mengantisipasi berbagai potensi kerawanan selama pelaksanaan May Day Fiesta yang akan dipusatkan di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat.

Sebab, diperkirakan akan ada puluhan ribu buruh dari berbagai wilayah mengikuti kegiatan tersebut.

Selain itu, Presiden Prabowo Subianto pun direncanakan memberikan sambutan langsung kepada para pekerja.

“Kita harus menjaga momentum Mayday ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai terjadi gangguan keamanan yang bisa mencoreng citra perayaan ini,” tegas Kapolda, Selasa (29/4/2025).

Ia mengimbau seluruh peserta aksi bisa tetap menjaga ketertiban, mematuhi aturan hukum, dan mengikuti arahan petugas di lapangan.

Kapolda juga meminta masyarakat yang beraktivitas di kawasan Jakarta Pusat, dapat mengantisipasi kemungkinan rekayasa lalu lintas dan mencari jalur alternatif untuk menghindari kepadatan.

Dia ditangkap terkait kasus penyalahgunaan narkoba dan dugaan pencabulan anak.

Fajar ditangkap di Kota Bajawa, dan langsung dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan di Propam Mabes Polri.

“Diamankan dan diperiksa di Mabes Polri oleh Propam,” ujar Kapolda NTT, Irjen Pol Daniel Tahi Monang Silitonga, Senin (3/3/2025).

Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Henry Chandra Novika, membenarkan soal penangkapan itu tapi tidak tahu kasusnya.

“Diamankan Propam dari tanggal 20 Februari 2025 lalu, tapi belum tahu kasusnya,” ujarnya.

Dirtipid Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Mukti Juharsa mengatakan, hingga kini Bareskrim Polri terus menangkap jaringan gembong narkoba itu.

“Fredy Pratama dapat ya kemarin jaringannya, oleh Subdit 3 ya, ada 25 kg, itu udah terupdate, terus kita pantau,” sebut Mukti kepada wartawan di Bareskrim Polri, Kamis (28/11/2024).

Meski demikian, Fredy yang diketahui sejauh ini berada di belantara Thailand, disebutkan masih aktif mengoperasikan jaringannya untuk mengirimkan narkoba ke Malaysia dan Indonesia.

“Terkait salah satu pegawai pada Kementerian Komdigi (Kominfo) masih dilakukan pemeriksaan untuk pendalaman penyidikan,” kata Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko dalam keterangannya, Kamis (31/10/2024).

Trunoyudo belum mengungkapkan identitas pejabat dimaksud. Ia hanya menjelaskan, penyidik masih terus melakukan pendalaman.

“Penyidik Polri masih bekerja sampai dengan saat ini oleh karena itu tunggu hasilnya dari penyidik Polri,” ungkapnya.

Di sisi lain, Trunoyudo menjelaskan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah berkomitmen untuk memberantas praktik judi online di Indonesia.

“Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Asta Cita Presiden RI Bapak Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah,” ujar Trunoyudo.

“Polri akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online,” tambah dia.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho menjelaskan, tidak dilakukannya gelar perkara khusus karena hal tersebut tidak diperlukan oleh penyidik dalam mengungkap perkara tersebut.

“Kalau memang dirasa perlu untuk gelar perkara, tentu kami akan melaksanakan gelar. Namun, sampai dengan saat ini berkas perkara sudah cukup dan saya sampaikan bahwa besok (Kamis, red.) pagi, insyaallah akan dilimpahkan ke kejaksaan,” kata Sandi di Mabes Polri, Rabu (19/6/2024).

Sandi menyebut bahwa itu adalah tugas dan kewajiban dari seorang pengacara untuk melakukan upaya-upaya hukum guna membela kliennya sehingga permohonan tersebut sah-sah saja untuk diajukan. Akan tetapi, untuk dilaksanakan atau tidak tergantung pada penyidik.

“Tugasnya pengacara itu adalah bagaimana caranya untuk bisa membela klien dia. Minimal bisa meringankan, syukur-syukur bisa membebaskan kliennya,” ucap Sandi.