Kasus tersebut memicu kemarahan warganet karena dinilai mencederai rasa keadilan, kemanusiaan, serta ketertiban umum. Nama ormas Madas ikut terseret lantaran sejumlah pihak yang diduga terlibat disebut-sebut memiliki keterkaitan dengan organisasi tersebut.

Menanggapi tekanan publik tersebut, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak bisa serta-merta mengambil keputusan pembubaran ormas tanpa melalui mekanisme hukum yang berlaku.

“Kami masih menunggu hasil penyelidikan dan proses hukum dari kepolisian. Jika nantinya terbukti ada keterlibatan ormas dalam tindakan kekerasan tersebut, maka kami akan memberikan rekomendasi sesuai kewenangan kami,” ujar Eri Cahyadi kepada wartawan, Senin (12/1/2026).