Pekalongan – Percepatan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan pemberantasan kejahatan di bidang pertanahan menjadi prioritas bagi Pemerintah Kota (Pemkot) dan Agraria Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Pekalongan.

Hal itu diungkapkan Walikota Kota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djuniad saat menjadi instruktur upacara dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) 62 Undang Undang Pokok Agraria (UUPA), di halaman Kantor ATR/BPN Kota Pekalongan, Senin (26/9/2022).

“PTSL terus kita genjot, mudah-mudahan tahun 2025 bisa 100% tercapai dan semoga sesuai target. Begitupula dengan mafia tanah, mari kita berantas bersama-sama sampai ke akar-akarnya. Karena tidak hanya masyarakat biasa saja, tetapi para tokoh/artis pun kena kasus ini, jadi saya harap hati hati,” kata Aaf, sapaan akrab Walikota Pekalongan.

Menurut Aaf, sinergi dan komunikasi dengan BPN saat ini berjalan dengan baik. Ia pun berharap, ATR/BPN dapat mengurai satu persatu permasalahan yang ada didalam tupoksinya.

“Mudah-mudahan semuanya lancar, semua kegiatan sudah bisa dilakukan. BPN butuh turun di lapangan dan audiensi-audiensi, masukan dari notaris-notaris. Selama ini, mudah-mudahan tidak ada lagi masalah yang berkaitan dengan perizinan surat tanah di Kota Pekalongan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Kantor BPN Kota Pekalongan Vevin Syoviawati Ardiwijaya mengatakan bahwa, capaian program PTSL di Kota Pekalongan saat ini sudah mencapai 80 persen. Dan Ia pun optimis, tahun 2022 ini target Program PTSL Kota Pekalongan akan tercapai.

“Dari target 1500, sampai dengan hari ini sudah 1200 bidang tanah yang telah terselesaikan. Mudah-mudahan sebelum akhir tahun selesai. Perlu dukungan dari masyarakat juga untuk segera melengkapi persyaratan pembuatan sertifikat tanah, sehingga kita bisa lebih cepat, ” katanya.

Terkait mafia tanah, pihaknya beserta jajaran siap memerangi hal tersebut. “Mafia Tanah tentu kami perangi, dimana kita siapkan dari dokumen persyaratan yang lengkap dan tertib sehingga ketika mendaftarkan tanahnya ke kami dan kami terbitkan sertifikatnya sah,” ujarnya.

Ia berharap, dalam Peringatan Hari Agraria Tahun 2022 ini, jajaran BPN Kota Pekalongan mampu memberikan pelayanan dan kinerja yang terbaik ke depan.

“Dengan memberikan pelayanan yang semangat, lengkap, berkualitas dan tangguh. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan lebih baik lagi,” pungkasnya.

Pada kegiatan tersebut, juga dilaksanakan penyematan Penghargaan Satya Lencana Karya Satya kepada salah satu ASN ATR/BPN Kota Pekalongan yang telah mengabdi selama 30 tahun dan penyerahan secara simbolis Sertifikat PTSL kepada warga oleh Walikota Pekalongan. (*)

JAKARTA – Sanksi tegas diberikan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) kepada pejabat yang terlibat di kasus mafia tanah di Jakarta Timur.

Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil memindahkan kepala Kantor Pertanahan wilayah Jakarta Timur ke Halmahera Selatan, Maluku Utara, hingga yang bersangkutan mengajukan pensiun dini. Sofyan juga memberikan sanksi administrasi hingga pemecatan kepada 10 orang yang terlibat kasus mafia tanah.

“Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Timur ke Halmahera, dipindahkan ke Halmahera dan minta pensiun dini. Ada 10 lagi yang terlibat kami berikan sanksi,” ucap dia dikutip dari cnnindonesia.com, Kamis (3/6/2021).

Untuk kasus yang dimaksud ini terkait dengan penerbitan Surat Keputusan (SK) Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta Nomor 13/Pbt/BPN.31/IX/2019 pada 30 September 2019 mengenai Pembatalan 38 SHGB a.n. PT Salve Veritate dengan total luas 77.582 m2 di Kelurahan Cakung Barat, Jakarta Timur.

Lalu, SK itu dilanjutkan dengan penerbitan pengalihan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4931/Cakung Barat oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur seluas 77.800 m2 dari Abdul Halim kepada Harto Khusumo.

Atas keputusan itu, kuasa hukum PT Salve Veritate dan Benny Simon Tabalujan mengajukan keberatan atas diterbitkannya SK pembatalan SHGB serta pengalihan SHM No. 4931/Cakung Barat tersebut. Hal itu lantaran masih adanya sengketa di pengadilan yang belum berkekuatan hukum tetap.

“Kepala kantor wilayah Jakarta membatalkan SHGB tanah di Jakarta Timur dengan melanggar ketentuan administrasi. Perkara masih di pengajian tapi tapi SK HGB sudah dibatalkan, itu kesalahan pertama,” Ungkap Sofyan.

Editor: Redaksi