Bambang Saputro mendorong manajemen Polije untuk segera berkoordinasi dalam pengurusan Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi mahasiswa luar negeri. Dokumen SKTT ini merupakan persyaratan vital yang wajib dimiliki oleh setiap warga negara asing yang tinggal di Indonesia.

“Jika belum memiliki SKTT, kami siap membantu memprosesnya, silakan pihak kampus berkoordinasi dengan kami,” ujar Bambang Saputro.

Pada gelaran orientasi mahasiswa baru Polije tahun ini, tercatat sebanyak 10 mahasiswa asing resmi mengikuti rangkaian acara. Kehadiran para mahasiswa lintas negara tersebut memerlukan pemenuhan legalitas administrasi yang tertib dan sesuai regulasi.

Wakil Direktur Bidang Kerja Sama dan Kehumasan Polije, Agung Wahyono, menegaskan komitmen kampus dalam memperkuat sinergi lintas instansi. Pihaknya terus menjalin komunikasi intensif bersama Dispendukcapil Jember, Kantor Imigrasi, hingga Polres Jember demi menjamin kepatuhan hukum.

“Kami berkomitmen menjalin komunikasi yang intens karena kami meyakini regulasi terkait mahasiswa asing sangat ketat,” tegas Agung Wahyono.

Langkah kolaboratif ini diharapkan dapat memberikan kepastian legalitas serta kenyamanan bagi mahasiswa asing selama menuntut ilmu di Kabupaten Jember. Polije berkomitmen penuh menjaga kode etik serta aturan hukum yang berlaku bagi seluruh civitas akademika.

Dalam sebuah posting di X pada Kamis seperti dilansir Aljazeera, Menteri Keamanan Dalam Negeri Kristi Noem mengatakan bahwa pemerintahan Trump.

“meminta Harvard bertanggung jawab atas tindakannya yang mendorong kekerasan, antisemitisme, dan berkoordinasi dengan Partai Komunis Cina di kampusnya”.

“Merupakan suatu keistimewaan, bukan hak, bagi universitas untuk menerima mahasiswa asing dan mendapatkan keuntungan dari biaya kuliah yang lebih tinggi untuk membantu menambah dana abadi mereka yang bernilai miliaran dolar,” katanya.

“Harvard memiliki banyak kesempatan untuk melakukan hal yang benar. Namun, mereka menolaknya.”

Dalam surat kepada administrasi universitas, Noem mengatakan sertifikasi Program Pertukaran Mahasiswa Universitas telah dicabut. Program tersebut diawasi oleh unit Investigasi Keamanan Dalam Negeri AS, yang berada di bawah badan yang dipimpin Noem.

Selain tak bisa menerima mahasiswa asing, Harvard, mahasiswa asing di kampus bergengsi itu juga harus “pindah ke universitas lain untuk mempertahankan status non-imigran mereka”, tulis surat tersebut.

Dalam sebuah pernyataan, Harvard menyebut tindakan tersebut “melanggar hukum” dan “tindakan balasan”.

“Kami berkomitmen penuh untuk mempertahankan kemampuan Harvard dalam menampung mahasiswa dan akademisi internasional kami, yang berasal dari lebih dari 140 negara dan memperkaya universitas – dan negara ini – secara tak terkira,” kata universitas tersebut.

Tindakan tersebut menandai eskalasi di tengah kebuntuan yang lebih luas antara universitas tersebut – yang menolak menyetujui daftar tuntutan terkait program keberagamannya dan tanggapan terhadap protes pro-Palestina – serta pemerintahan Trump.

Pemerintah Trump telah menanggapi dengan tiga putaran pemotongan dana federal dan hibah, dengan total lebih dari US$2,6 miliar. Yang terbaru terjadi pada Senin. Harvard saat ini sedang mengajukan gugatan hukum yang menuduh pemerintah menentang Konstitusi AS dalam tindakannya.

Awal pekan ini, Presiden Harvard Alan Garber meminta para alumni untuk memberikan dukungan dan sumbangan mereka kepada universitas.

“Lembaga yang dipercayakan kepada kai sekarang menghadapi tantangan yang tidak seperti yang lain dalam sejarah panjang kita,” tulis Garber dalam sebuah email, di mana ia meluncurkan Dana Prioritas Presiden dan Dana Presiden untuk Penelitian.

Kedua dana tersebut dimaksudkan untuk mengatasi kesenjangan yang ditinggalkan oleh pemotongan dana.

Menurut pengacara imigrasi, Leon Fresco, langkah yang diambil oleh pemerintahan Trump akan menjadi pukulan finansial bagi sekolah dan “masalah besar” bagi para mahasiswa asing.

“Jika mahasiswa asing tersebut tidak dapat berkuliah di universitas tersebut, mereka akan mendapatkan kembali uang kuliah yang telah mereka bayarkan ke universitas untuk semester mendatang,” katanya kepada Al Jazeera, seraya menambahkan bahwa Harvard mengandalkan uang tersebut untuk tahun mendatang.

Fresco mencatat bahwa ada jalan hukum yang jelas untuk melawan pencabutan program pertukaran pelajar asingnya.

“Peraturan pencabutan itu sangat spesifik – harus ada pemberitahuan niat untuk mencabut yang diberikan. Harus ada alasan yang terkait dengan ketidakpatuhan terhadap program pertukaran pelajar,” katanya.

“Itu tidak boleh berupa pencabutan yang berdasar pada ideologi politik, itu tidak ada dalam peraturan.