Dalam putusan perkara nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, MK menyatakan permohonan yang diajukan pemohon tidak dapat diterima.

Namun, dalam pertimbangannya, MK menyinggung persoalan bukti ijazah atau dokumen pendidikan yang menjadi dasar pemenuhan syarat pendidikan calon wakil presiden.

Hakim Konstitusi Adies Kadir menyebut persoalan mengenai keabsahan dan pemenuhan syarat pendidikan tersebut bukan menjadi ranah MK untuk menentukan lebih lanjut.

Menurutnya, kewenangan itu berada pada lembaga yang memang memiliki tugas menilai persyaratan calon presiden dan wakil presiden.

“Dengan demikian, perihal fakta yang didapatkan Mahkamah berkenaan dengan tidak adanya ijazah/sertifikat/diploma di luar negeri yang dijadikan sebagai dasar untuk disetarakan dengan berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat, secara substansial menjadi ranah lembaga yang memiliki kewenangan untuk menilai keabsahan dan keterpenuhan syarat calon presiden dan wakil presiden sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945,” ujar Adies.

Pakar Sebut Bola Panas Ada di DPR

Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai putusan MK tersebut membuka ruang bagi DPR untuk menindaklanjuti persoalan yang berkaitan dengan pencalonan Gibran.

Menurut Bivitri, terdapat sejumlah pihak yang dapat mengambil langkah setelah putusan tersebut, mulai dari DPR hingga aparat penegak hukum.

“MK melempar bola panas ke (1) partai2 di DPR utk memulai impeachment. (2) penegak hukum untuk menginvestigasi manipulasi yang MK temukan. (3) DPR untuk menghukum KPU yang sekarang untuk tidak lagi memilih mereka, bahkan mestinya dipecat,” tulis Bivitri melalui akun Instagram resminya @bivitrisusanti, Rabu (7/10).

Hal tersebut disampaikan dalam sidang pembacaan putusan perkara yang diajukan Denny Indrayana dan sejumlah pemohon terkait keabsahan ijazah Gibran di Gedung MK, Jakarta, Selasa (6/10/2026) malam.

Hakim Konstitusi Adies Kadir menjelaskan, selama proses persidangan, Mahkamah tidak memperoleh bukti yang dapat memastikan adanya dokumen pendidikan Gibran dari luar negeri yang bisa digunakan sebagai dasar penyetaraan dengan jenjang pendidikan minimal SMA atau sederajat.

“Dalam persidangan, Mahkamah tidak menemukan atau mendapatkan bukti yang meyakinkan yang dapat menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat/diploma di luar negeri yang dapat dijadikan dasar untuk disetarakan dengan berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas,” kata Adies saat membacakan pertimbangan putusan.

Meski demikian, MK menilai perkara tersebut tidak lagi tepat ditempatkan sebagai sengketa hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Pertimbangannya, Gibran saat ini telah tidak berstatus sebagai calon wakil presiden dalam kontestasi Pilpres 2024.

Atas dasar itu, MK menyatakan temuan terkait tidak ditemukannya bukti meyakinkan mengenai ijazah sebagai dasar penyetaraan pendidikan SMA atau sederajat tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan ataupun mendiskualifikasi Gibran dari jabatan sebagai wakil presiden, sebagaimana diminta para pemohon.

Mahkamah juga menegaskan bahwa persoalan mengenai ada atau tidaknya ijazah luar negeri yang menjadi dasar penyetaraan pendidikan pada dasarnya berkaitan dengan kewenangan lembaga yang berwenang menilai keabsahan serta pemenuhan persyaratan calon presiden dan wakil presiden.

Dalam pertimbangannya, MK turut menyoroti frasa “dinilai memiliki pengetahuan setara” yang tercantum dalam surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.

Menurut Mahkamah, frasa tersebut tidak dapat disamakan dengan ketentuan mengenai pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat.

Adies Kadir menyebut persyaratan pendidikan seharusnya dibuktikan melalui kepemilikan ijazah, sertifikat, atau diploma, bukan semata-mata berdasarkan penilaian mengenai kesetaraan pengetahuan.

Pada akhirnya, MK menyatakan permohonan yang diajukan Denny Indrayana dan para pemohon lainnya tidak dapat diterima.

“Dalam pokok permohonan, menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima,” ujar Hakim Konstitusi Suhartoyo saat membacakan amar putusan.

Selain itu, MK mengabulkan eksepsi Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku termohon sepanjang berkaitan dengan kedudukan hukum para pemohon.

Sementara itu, eksepsi KPU dan pihak terkait lainnya, termasuk relawan Gibran, ditolak untuk bagian selain dan selebihnya. []

Putusan tersebut dibacakan dalam sidang di Gedung MK, Jakarta, Selasa (6/10/2026) malam.

Andi menilai putusan sembilan hakim konstitusi menunjukkan bahwa proses yang telah berjalan berada dalam koridor hukum dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Ini sesuai dengan Undang-Undang Pemilu. Kita juga melihat apa yang disampaikan sembilan hakim yang mulia, bahwa seluruh permintaan mereka ditolak,” kata Andi seusai persidangan di Gedung MK.

Ia kemudian menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang dinilainya telah memberikan dukungan dalam menjalankan pemerintahan bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

“Terima kasih Presiden yang luar biasa, Bapak Prabowo Subianto, yang telah memberikan kekuatan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk bersama-sama menyejahterakan bangsa Indonesia bersama Wakil Presiden Mas Gibran Rakabuming Raka,” ujarnya.

Puan mengatakan, DPR menghormati proses persidangan yang sedang berjalan dan akan menerima apa pun keputusan yang nantinya dikeluarkan MK.

“Kami sama-sama menghormati proses yang sedang berjalan di MK dan apa pun keputusannya kami tentu saja akan menghormati keputusan yang sedang berjalan di MK,” ujar Puan di Jakarta, Selasa (6/10/2026).

Saat ditanya mengenai relevansi gugatan yang diajukan setelah kontestasi Pilpres 2024 telah berlalu sekitar dua tahun, Puan kembali menegaskan bahwa dirinya tidak ingin mencampuri proses yang menjadi kewenangan MK.

“Kita menghormati proses yang sedang berjalan,” katanya.

Gugatan Syarat Pendidikan Gibran

Perkara yang mempersoalkan keabsahan syarat pendidikan Gibran dalam Pilpres 2024 tersebut tercatat dengan nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.

Berdasarkan jadwal yang tercantum dalam laman resmi MK, sidang dengan agenda pengucapan putusan dijadwalkan berlangsung pada Selasa (6/10/2026) malam, mulai pukul 20.00 WIB.

“Acara: pengucapan putusan,” demikian keterangan agenda persidangan MK.

Perkara itu diajukan oleh 12 pemohon, yakni Brahma Aryana, Ansufri ID Sambo, Denny Indrayana, Fachrul Razi, Tyasno Sudarto, Slamet Soebijanto, Hanafie Asnan, Soenarko MD, Moeryono, M Subhan, Bonatua Silalahi, dan Tiurma MS Sihombing.

Gugatan tersebut telah melalui serangkaian persidangan sejak akhir September 2026 hingga akhirnya memasuki tahapan pembacaan putusan.

Dalam permohonannya, para pemohon meminta MK membatalkan penetapan sekaligus pelantikan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden.

Selain itu, mereka juga meminta MK memerintahkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menggelar sidang untuk menentukan wakil presiden yang baru. []

Putusan tersebut diambil karena norma itu dinilai berpotensi membatasi, bahkan menghilangkan, hak konstitusional masyarakat untuk menyampaikan pendapat, kritik, serta aspirasinya.

Hal itu tercantum dalam Putusan MK Nomor 282/PUU-XXIII/2025 yang menguji ketentuan Pasal 240 dan Pasal 241 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

“Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” ujar Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar putusan di Gedung MK, Jakarta, Jumat (28/8/2026).

Dalam pertimbangannya, MK menilai KUHP baru tidak seharusnya kembali memasukkan ketentuan yang memiliki substansi serupa dengan Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP peninggalan kolonial.

Hakim Konstitusi Adies Kadir mengatakan, mempertahankan substansi pasal-pasal tersebut berpotensi mengabaikan sejumlah prinsip konstitusional yang dijamin negara.

Menurut dia, hal itu berkaitan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum, kebebasan menyampaikan pikiran dan pendapat, kebebasan memperoleh informasi, serta kepastian hukum.

“Mempertahankan substansi atau kemiripan substansi tersebut sama dengan menegasikan prinsip persamaan di depan hukum, kebebasan mengekspresikan pikiran dan kebebasan berpendapat, kebebasan akan informasi dan prinsip kepastian hukum,” kata Adies.

MK tetap mengakui bahwa kehormatan, martabat, dan nama baik seseorang merupakan bagian yang harus mendapat perlindungan hukum.

Namun, Mahkamah menilai perlindungan tersebut tidak dapat diberlakukan dengan cara yang sama terhadap pemerintah maupun lembaga negara.

Permohonan ini berkaitan dengan kebijakan dalam Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2026 yang mengalokasikan sebagian anggaran pendidikan untuk pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di bawah pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Putusan tersebut dibacakan Ketua MK Suhartoyo dalam sidang terbuka yang berlangsung siang ini di gedung MK, Jakarta Pusat.

“Amar putusan: Mengadili, pertama, mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian,” bunyi pernyataan Suhartoyo saat membacakan inti putusan.

Dalam putusannya, MK menegaskan bahwa anggaran pendidikan yang tercantum dalam APBN tidak boleh lagi digunakan untuk mendanai program MBG.

Menurut Suhartoyo, program tersebut tidak masuk dalam kategori komponen utama penyelenggaraan pendidikan, sehingga pos anggarannya harus dipisahkan dan tidak lagi digabungkan dengan anggaran operasional pendidikan.

Pemisahan alokasi dana tersebut wajib dilakukan mulai dari penyusunan APBN Tahun Anggaran 2027, dan paling lambat sudah diterapkan pada APBN Tahun Anggaran 2028.

“Pada anggaran tahun-tahun selanjutnya, dana program MBG yang bukan merupakan komponen utama pendidikan harus dipisahkan, tidak lagi menjadi bagian anggaran operasional pendidikan. Pemisahan ini paling lambat sudah berlaku pada APBN Tahun Anggaran 2028,” tegasnya kembali.

Sebelumnya, Yayasan Taman Belajar Nusantara mengajukan uji materiil terhadap Pasal 22 ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026.

Para pemohon berpendapat bahwa penggunaan anggaran pendidikan untuk program MBG melanggar Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 yang mewajibkan alokasi pendidikan minimal 20 persen dari total APBN.

Mereka juga menekankan bahwa frasa “memprioritaskan” dalam konstitusi menunjukkan anggaran pendidikan merupakan pos utama dalam kebijakan fiskal negara, bukan anggaran yang bisa dialihkan begitu saja untuk keperluan lain.

Dana pendidikan seharusnya digunakan secara langsung untuk kebutuhan inti pendidikan, seperti pembangunan sarana dan prasarana, peningkatan kualitas proses belajar mengajar, kesejahteraan tenaga pendidik, serta pemerataan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat.

Sementara itu, seiring berlangsungnya sidang pembacaan putusan, sejumlah massa yang digerakkan oleh BEM UI dan sejumlah elemen lain menggelar unjuk rasa di area sekitar gedung MK.

Ajakan untuk mengikuti aksi ini sebelumnya sudah disebarkan melalui akun media sosial organisasi-organisasi mahasiswa tersebut.

Seperti dilaporkan Antara, kepolisian telah menempatkan personel yang cukup untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama aksi solidaritas terkait putusan uji materiil ini berlangsung. []

Putusan itu sekaligus menutup gugatan empat mahasiswa yang meminta penegasan konstitusional agar sistem pilkada tidak bergeser menjadi pemilihan melalui DPRD.

Putusan tersebut dibacakan Ketua MK Suhartoyo dalam sidang pengucapan putusan perkara Nomor 195/PUU-XXIV/2026 di Gedung MK, Jakarta, Senin (29/6).

MK menyatakan permohonan pengujian Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota tidak dapat diterima.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah menilai para pemohon tidak memiliki kerugian konstitusional yang dapat dibuktikan, baik yang telah terjadi maupun yang berpotensi terjadi secara rasional akibat berlakunya norma yang diuji.

“Hal ini dengan berpedoman pada asas-asas pemilu yang berlaku secara umum dengan tetap mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa,” ujar Suhartoyo saat membacakan putusan.

Mahkamah juga merujuk sejumlah putusan sebelumnya yang telah menjadi pijakan dalam menafsirkan sistem pemilihan kepala daerah, di antaranya Putusan Nomor 072/PUU-II/2004, 073/PUU-II/2004, 69/PUU-XXII/2024, dan 110/PUU-XXII/2025.

Permohonan diajukan oleh empat mahasiswa, yakni Vendy Setiawan, Lala Komalawati, Susi Lestari, dan Afifah Nabila Putri.

Mereka menggugat frasa “secara langsung dan demokratis” dalam UU Pilkada yang dinilai masih membuka ruang tafsir terhadap kemungkinan pengembalian pilkada melalui DPRD.

Para pemohon menilai wacana perubahan sistem tersebut berisiko menggeser prinsip kedaulatan rakyat dan mengurangi partisipasi publik dalam menentukan kepala daerah.

Mereka meminta MK mempertegas bahwa pilkada langsung merupakan bagian dari semangat reformasi dan tidak dapat diubah tanpa landasan konstitusional yang jelas.

Namun melalui putusan ini, MK memastikan mekanisme pilkada langsung tetap berlaku. []

Pernyataan tersebut disampaikan Staf Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Komunikasi Publik, Troy Harrold Pantouw, menyusul putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XXIV/2026 terkait uji materi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Menurut Troy, Otorita IKN menghormati seluruh proses konstitusional yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari mekanisme demokrasi dan negara hukum di Indonesia. Ia menegaskan pembangunan Nusantara tetap menjadi agenda strategis nasional yang dijalankan berdasarkan tahapan yang telah ditetapkan pemerintah.

“Saat ini, pembangunan IKN terus berjalan sesuai tahapan yang telah ditetapkan pemerintah,” kata Troy dalam keterangan tertulis.

Ia menjelaskan, pembangunan berbagai infrastruktur dasar di Nusantara masih berlangsung, mulai dari kawasan pemerintahan, fasilitas pelayanan publik, hingga pengembangan ekosistem bisnis dan investasi. Menurut OIKN, progres pembangunan IKN sejauh ini menunjukkan perkembangan yang positif dan konsisten.

Pembangunan Nusantara sendiri merupakan salah satu proyek strategis nasional yang mulai dijalankan pada masa pemerintahan Joko Widodo. Pemerintah sebelumnya menetapkan wilayah di Kalimantan Timur tersebut sebagai calon ibu kota baru Indonesia untuk menggantikan Jakarta.

Pemindahan ibu kota dilakukan dengan berbagai pertimbangan, termasuk pemerataan pembangunan nasional, pengurangan beban Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi, serta upaya menciptakan pusat pertumbuhan baru di luar Pulau Jawa.

Meski demikian, dalam putusan terbarunya, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa secara hukum status ibu kota negara masih berada di Jakarta sampai diterbitkannya keputusan presiden mengenai pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah menolak permohonan gugatan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Hakim Konstitusi Adies Kadir menjelaskan bahwa Nusantara memang telah ditetapkan sebagai ibu kota negara secara legal dan politik, namun pelaksanaan pemindahan secara resmi masih menunggu keputusan presiden.

“Maka, ibu kota tetap berkedudukan di Jakarta,” ujar Adies Kadir saat membacakan pertimbangan Mahkamah.

]]> https://eranasional.com/101818/oikn-ajak-publik-tetap-optimistis-setelah-putusan-mk-soal-ibu-kota-negara/feed 0 Rio Anthony https://eranasional.com/101739/mk-tolak-permohonan-uji-materi-uu-ikn https://eranasional.com/101739/mk-tolak-permohonan-uji-materi-uu-ikn#respond Thu, 14 May 2026 10:35:56 +0000 https://eranasional.com/101739/mk-tolak-permohonan-uji-materi-uu-ikn Jakarta, ERANASIONAL.COM – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN).

‎Dengan begitu, MK memastikan ibu kota Indonesia hingga saat ini masih berkedudukan di Jakarta.

‎Putusan tersebut dibacakan Ketua MK Suhartoyo dalam sidang perkara Nomor 71/PUU-XXIV/2026 di Gedung MK, Jakarta, Selasa, 12 Mei 2026.

‎”Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” ucap Suhartoyo saat membacakan amar putusan, dikutip dari YouTube resmi MK, yang dikutip Kamis (14/5).

‎Permohonan uji materi itu mempermasalahkan Pasal 39 dan Pasal 41 UU IKN yang mengatur bahwa perpindahan resmi ibu kota negara harus ditetapkan melalui keputusan presiden (keppres).

Pemohon menilai belum diterbitkannya keppres tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai status ibu kota negara.

‎Dalam pertimbangan hukumnya, Hakim Konstitusi Guntur Hamzah menegaskan, Jakarta masih sah menjadi ibu kota negara selama keputusan presiden terkait pemindahan ibu kota ke Ibu Kota Nusantara belum diterbitkan.

‎”Selama keputusan Presiden berkenaan dengan pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara belum ditetapkan, Ibu Kota Negara masih tetap berkedudukan di Jakarta,” katanya.

‎Mahkamah menjelaskan, Pasal 39 Ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 2022 secara tegas menyebut kedudukan, fungsi, dan peran ibu kota negara tetap berada di Provinsi DKI Jakarta sampai adanya keputusan presiden mengenai pemindahan ibu kota ke IKN.

‎Menurut MK, secara legal dan politik, IKN memang telah ditetapkan sebagai ibu kota negara baru.

Namun, perpindahan secara konstitusional belum berlaku efektif karena masih menunggu penetapan keppres.

‎Artinya, secara legal dan politik, Ibu Kota Nusantara telah ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara.

‎”Namun, proses pemindahan masih menunggu keputusan presiden,” kata Guntur. []

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, menyampaikan bahwa putusan tersebut harus dihormati dan dijadikan landasan untuk melakukan perbaikan terhadap kerangka hukum yang mengatur hak keuangan pejabat negara. Ia menilai bahwa perubahan struktur kelembagaan negara yang terjadi selama beberapa dekade terakhir memang memerlukan penyesuaian dalam berbagai aspek, termasuk dalam hal pemberian pensiun dan penghargaan.

Menurut Doli, undang-undang yang disusun pada tahun 1980 sudah tidak sepenuhnya mencerminkan realitas sistem politik dan administrasi negara saat ini. Seiring dengan reformasi kelembagaan dan perubahan mekanisme pemilihan pejabat publik, aturan yang mengatur hak keuangan juga perlu disesuaikan agar tetap relevan dan adil.

Putusan MK yang dibacakan pada 16 Maret 2026 menyatakan bahwa undang-undang tersebut bersifat inkonstitusional secara bersyarat. Artinya, aturan tersebut masih berlaku untuk sementara waktu, namun harus segera direvisi dalam jangka waktu paling lama dua tahun. Jika tidak, maka ketentuan tersebut berpotensi kehilangan kekuatan hukum secara penuh.

Dalam pandangan DPR, putusan ini memberikan pesan yang jelas kepada pembentuk undang-undang untuk segera melakukan kajian menyeluruh terhadap regulasi yang ada. Doli menegaskan bahwa DPR bersama pemerintah akan menindaklanjuti putusan tersebut dengan menyusun revisi yang mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk keadilan, proporsionalitas, dan kemampuan keuangan negara.

]]> https://eranasional.com/99938/aturan-pensiun-pejabat-akan-diubah-dpr-apresiasi-putusan-mk/feed 0 Aditya https://daerah.eranasional.com/99881/anwar-usman-akhiri-pengabdian-di-mahkamah-konstitusi https://daerah.eranasional.com/99881/anwar-usman-akhiri-pengabdian-di-mahkamah-konstitusi#respond Tue, 17 Mar 2026 08:05:04 +0000 https://daerah.eranasional.com/99881/anwar-usman-akhiri-pengabdian-di-mahkamah-konstitusi Jakarta, ERANASIONAL.COM – Hakim Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman, menyampaikan salam perpisahan dalam sidang pleno yang digelar di Jakarta pada Senin, 16 Maret 2026. Momen tersebut menjadi penutup perjalanan panjangnya di lembaga peradilan konstitusi setelah hampir satu setengah dekade mengabdi. Dalam suasana yang khidmat, ia berpamitan sebelum membacakan putusan perkara Nomor 176/PUU-XXIII/2025, yang sekaligus menjadi sidang terakhir yang diikutinya sebagai hakim konstitusi.

Dalam pernyataannya di hadapan majelis dan para pihak yang hadir, Anwar mengungkapkan bahwa masa tugasnya akan segera berakhir seiring genapnya 15 tahun pengabdian pada 6 April mendatang. Ia menyadari bahwa perjalanan panjang tersebut tidak selalu berjalan sempurna. Karena itu, ia secara terbuka menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pihak atas segala kekhilafan yang mungkin terjadi selama dirinya menjalankan tugas sebagai penjaga konstitusi.

Permintaan maaf tersebut disampaikan dengan nada reflektif, menandai penutupan karier yang penuh dinamika. Dalam lingkungan peradilan, langkah seperti ini kerap dipandang sebagai bentuk tanggung jawab moral sekaligus pengakuan atas kompleksitas tugas yang diemban seorang hakim konstitusi. Anwar menegaskan bahwa selama menjalankan perannya, ia telah berupaya sebaik mungkin menjaga amanah yang diberikan negara, meskipun tidak menutup kemungkinan adanya kekurangan.

Karier Anwar Usman di Mahkamah Konstitusi dimulai pada 2011 setelah ia diusulkan oleh Mahkamah Agung. Sejak saat itu, ia terlibat dalam berbagai perkara penting yang berkaitan dengan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Pada periode berikutnya, ia kembali dipercaya untuk melanjutkan masa jabatan dan bahkan sempat menduduki posisi strategis sebagai Wakil Ketua.

Puncak kariernya terjadi ketika ia terpilih sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi pada 2018, menggantikan Arief Hidayat. Kepemimpinannya berlanjut hingga periode berikutnya, sebelum akhirnya menghadapi ujian besar yang mengubah arah kariernya di lembaga tersebut. Dalam perjalanan tersebut, Anwar menjadi salah satu figur yang cukup berpengaruh dalam dinamika hukum tata negara di Indonesia.

Hakim Konstitusi Guntur Hamzah saat membacakan pertimbangan hukum menjelaskan bahwa Mahkamah sebelumnya telah memutus pokok norma yang dipersoalkan pemohon dalam perkara lain. Karena itu, permohonan yang diajukan Hasto dinilai tidak lagi memiliki objek yang dapat diperiksa.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah menelaah apakah ketentuan mengenai perintangan penyidikan dalam Pasal 21 UU Tipikor mengandung unsur multitafsir dan berpotensi membuka ruang kriminalisasi, sebagaimana yang didalilkan pemohon. Namun Mahkamah menegaskan bahwa frasa kunci yang dipersoalkan, yakni “secara langsung atau tidak langsung”, telah lebih dulu dinyatakan inkonstitusional dalam putusan sebelumnya, yakni Putusan Nomor 71/PUU-XXIII/2025.

Menurut Guntur, meskipun terdapat perbedaan argumentasi hukum antara permohonan Hasto dan perkara sebelumnya, substansi norma yang dimohonkan pengujian telah mengalami perubahan makna akibat putusan terdahulu. Dengan demikian, Mahkamah menilai tidak ada lagi norma dalam bentuk semula yang bisa diuji.

“Objek permohonan tidak lagi sebagaimana substansi norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, permohonan menjadi kehilangan objek,” ujar Guntur dalam persidangan.

Permohonan uji materi ini diajukan Hasto pada Juli tahun lalu setelah dirinya ditetapkan sebagai terdakwa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan sangkaan melanggar Pasal 21 UU Tipikor terkait dugaan perintangan penyidikan. Dalam permohonannya, Hasto mempersoalkan beratnya ancaman pidana dalam pasal tersebut dibandingkan dengan sejumlah pasal tindak pidana korupsi lainnya.

]]> https://eranasional.com/99096/mk-tak-terima-uji-materi-hasto-soal-perintangan-penyidikan-di-uu-tipikor/feed 0 Aditya https://daerah.eranasional.com/98357/benny-utama-jelaskan-dinamika-pemilihan-hakim-mk-dan-karier-baru-inosentius https://daerah.eranasional.com/98357/benny-utama-jelaskan-dinamika-pemilihan-hakim-mk-dan-karier-baru-inosentius#respond Wed, 18 Feb 2026 17:39:33 +0000 https://daerah.eranasional.com/98357/benny-utama-jelaskan-dinamika-pemilihan-hakim-mk-dan-karier-baru-inosentius Jakarta, ERANASIONAL.COM – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Golkar, Benny Utama, mengungkap alasan batalnya Inosentius Samsul menduduki jabatan hakim di Mahkamah Konstitusi. Menurut Benny, keputusan tersebut bukan karena persoalan administratif atau politik, melainkan karena Inosentius telah menerima penugasan lain dari pemerintah.

Hal itu disampaikan Benny dalam rapat dengar pendapat Komisi III DPR RI bersama Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (18/2/2026). Dalam forum tersebut, ia menjelaskan bahwa informasi yang diterimanya menyebut Inosentius mendapatkan amanah baru di luar lembaga peradilan konstitusi.

“Beliau mengatakan bahwa mendapat tugas dari pemerintah di jabatan lain. Kalau tidak salah terakhir saya dengar, di Danantara, saya dengar beliau bertugas di situ,” ujar Benny di hadapan peserta rapat.

Benny menegaskan bahwa keputusan tersebut merupakan hak prerogatif pribadi Inosentius. Ia menilai setiap individu memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan karier, terlebih ketika dihadapkan pada lebih dari satu opsi jabatan strategis di pemerintahan.

“Beliau tentu juga punya hak prerogatif untuk menentukan, apakah bertugas di MK atau menerima jabatan lain yang ditawarkan. Dan beliau memilih yang lain,” ucapnya.

Dinamika ini terjadi dalam konteks kebutuhan pengisian kursi hakim konstitusi yang akan ditinggalkan oleh Arief Hidayat, yang memasuki masa akhir jabatannya. Sesuai ketentuan perundang-undangan, DPR sebagai salah satu lembaga pengusul hakim konstitusi memiliki kewenangan untuk melakukan seleksi dan uji kelayakan terhadap calon yang diajukan.

Benny menjelaskan bahwa pada saat itu Komisi III DPR bergerak cepat agar tidak terjadi kekosongan jabatan yang dapat mengganggu kinerja Mahkamah Konstitusi. Proses seleksi dilakukan melalui mekanisme fit and proper test yang terbuka untuk publik dan disiarkan secara langsung.

“Situasi DPR saat itu memang harus segera mengisi kekosongan karena masa jabatan segera berakhir. Prosesnya dilakukan sesuai aturan, terbuka, dan disetujui seluruh fraksi di Komisi III,” katanya.

Dalam proses tersebut, nama Adies Kadir akhirnya terpilih sebagai hakim Mahkamah Konstitusi setelah melewati tahapan uji kelayakan dan kepatutan. Keputusan itu diambil melalui persetujuan lintas fraksi di Komisi III DPR.

Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan strategis, mulai dari menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, hingga menangani perselisihan hasil pemilihan umum. Karena itu, setiap pergantian hakim selalu mendapat sorotan luas.

Sementara itu, terkait penugasan Inosentius di Danantara, sejumlah pihak menilai perpindahan ke jabatan eksekutif atau lembaga lain juga merupakan kontribusi penting dalam tata kelola pemerintahan. Meski belum ada pernyataan resmi terperinci mengenai posisi barunya, Benny menyebut informasi yang ia peroleh menyatakan Inosentius kini menjalankan tugas di lembaga tersebut.

Di sisi lain, publik juga menaruh perhatian pada proses seleksi hakim konstitusi agar tetap menjunjung prinsip akuntabilitas dan meritokrasi. Sejumlah organisasi masyarakat sipil sebelumnya mendorong agar proses uji kelayakan dilakukan secara terbuka dan memberi ruang partisipasi publik.

Benny menekankan bahwa seluruh tahapan seleksi telah dilakukan secara transparan dan sesuai mekanisme yang berlaku di DPR. Ia memastikan tidak ada prosedur yang dilanggar dalam pengambilan keputusan tersebut.

Dengan terpilihnya hakim baru, Mahkamah Konstitusi diharapkan tetap dapat menjalankan fungsinya secara optimal, terutama di tengah berbagai agenda legislasi dan potensi sengketa konstitusional ke depan. Dinamika pergantian hakim ini sekaligus menunjukkan bahwa proses politik dan hukum kerap berjalan beriringan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Keputusan Inosentius untuk tidak melanjutkan proses menuju kursi hakim konstitusi dan memilih jabatan lain menambah warna dalam perjalanan kariernya di ranah pemerintahan. Sementara itu, DPR memastikan mekanisme pengisian jabatan tetap berjalan sesuai aturan, demi menjaga kesinambungan dan stabilitas lembaga peradilan konstitusi.

Putusan tersebut dibacakan dalam sidang pleno MK dan dipimpin langsung oleh Ketua MK Suhartoyo. Dalam amar putusannya, Mahkamah menyatakan permohonan pemohon tidak dapat dikabulkan.

“Mengadili, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” kata Suhartoyo, sebagaimana dikutip dari salinan resmi putusan MK, Selasa (3/2/2026).

Gugatan ini diajukan oleh Muhamad Anugrah Firmansyah, seorang warga negara Indonesia beragama Islam yang mengajukan uji materi terhadap Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam permohonannya, Anugrah menilai ketentuan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum karena dianggap membuka ruang multitafsir dalam praktik pencatatan perkawinan beda agama. Ia menyatakan pasal itu telah menghambat hak konstitusionalnya untuk melangsungkan pernikahan dengan pasangan yang berbeda keyakinan.

Anugrah mengungkapkan bahwa dirinya telah menjalin hubungan dengan seorang perempuan beragama Kristen selama kurang lebih dua tahun. Keduanya disebut telah berkomitmen untuk menikah dan saling menghormati keyakinan masing-masing.

Namun, rencana pernikahan tersebut terhambat karena ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.

Dalam pertimbangannya, MK menyatakan bahwa pokok permohonan yang diajukan pemohon pada dasarnya berkaitan dengan keabsahan suatu perkawinan, khususnya pernikahan beda agama.

]]> https://eranasional.com/97515/gugatan-pernikahan-beda-agama-kembali-ditolak-mk-ini-pertimbangannya/feed 0 Aditya https://eranasional.com/97386/alarm-demokrasi-berbunyi-gatot-nurmantyo-kritik-sikap-kapolri https://eranasional.com/97386/alarm-demokrasi-berbunyi-gatot-nurmantyo-kritik-sikap-kapolri#respond Sat, 31 Jan 2026 04:52:42 +0000 https://eranasional.com/97386/alarm-demokrasi-berbunyi-gatot-nurmantyo-kritik-sikap-kapolri Jakarta, ERANASIONAL.COM – Mantan Panglima TNI periode 2015–2017, Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo, melontarkan kritik tajam terhadap pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait wacana penempatan Polri di bawah kementerian. Pernyataan tersebut disampaikan Kapolri dalam rapat bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, yang kemudian menuai perhatian luas publik.

Dalam rapat itu, Kapolri menegaskan penolakannya terhadap gagasan Polri berada di bawah kementerian tertentu. Ia bahkan menyatakan siap mengundurkan diri dan memilih menjadi petani apabila Polri tidak lagi berada langsung di bawah Presiden. Ucapan tersebut dinilai sebagian kalangan sebagai bentuk ekspresi sikap personal, namun bagi Gatot Nurmantyo, pernyataan itu memiliki implikasi serius terhadap tata kelola demokrasi dan disiplin konstitusional.

Menurut Gatot, pernyataan Kapolri yang disertai diksi “mempertahankan institusi sampai titik darah penghabisan” dan seruan kepada jajaran Polri untuk berjuang menjaga marwah institusi, tidak bisa dipandang sebagai pernyataan biasa. Ia menilai bahasa yang digunakan sarat dengan nuansa konflik, tekanan kekuasaan, dan intimidasi simbolik.

“Itu bukan bahasa administratif atau bahasa kenegarawanan. Itu bahasa konflik, bahasa tekanan kekuasaan, dan bahasa intimidasi. Ini alarm darurat bagi demokrasi,” ujar Gatot dalam pernyataannya yang beredar luas di media sosial dikutip di Jakarta, Jumat (30/1/2025).

Gatot bahkan menyebut sikap Kapolri tersebut sebagai puncak dari rangkaian tindakan yang ia nilai sebagai pembangkangan kebijakan negara. Ia mengaitkan hal ini dengan respons Polri terhadap tuntutan publik akan reformasi internal, khususnya pasca sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyangkut posisi dan netralitas aparat kepolisian.

]]> https://eranasional.com/97386/alarm-demokrasi-berbunyi-gatot-nurmantyo-kritik-sikap-kapolri/feed 0 Aditya