JAKARTA, Eranasional.com- Pergerakan Indonesia untuk Semua (PIS) digawangi Ade Armando Cs tengah mengajukan petisi melalui Change.org yang ditujukan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) meminta mengabulkan permohonan judicial review terkait sejumlah pasal dalam UU Perkawinan.

Ketua PIS Ade Armando mengatakan, permohonan judicial review diharapkan supaya MK bisa memberi ruang bagi perkawinan berbeda agama.

Ade menegaskan, PIS bukan sedang mengkampanyekan pernikahan beda agama. Dan Juga tidak menganjurkan seseorang yang beragama Islam misalnya menikah dengan penganut agama Hindu. Atau orang Kristen menikah dengan orang Budha.

“Kami juga tidak sedang menentang doktrin agama yang diyakini sebagian masyarakat bahwa perkawinan beda agama tidak sah,” ujar Ade Armando di kanal YouTube Cokro TV, dikutip eranasional.com pada Selasa (28/6/2022).

lebih lanjut dosen Universitas Indonesia itu, semuanya itu menjadi bagian dari keyakinan seseorang yang tidak boleh dipaksakan kepada orang lain. Dan negara seharusnya tidak ikut campur dalam hal ini.

“Jadi perubahan UU Perkawinan diperlukan agar tidak ada lagi warga yang dipaksa mengubah agamanya demi bisa menikahi kekasihnya,” tegas Ade.

Dirinya percaya setiap warga berhak menikahi siapapun yang dicintainya tanpa harus mengorbankan agama yang diyakininya.

“Karena itu, aturan yang mencederai hak-hak yang dijamin dalam konstitusi tersebut, harus ditinjau ulang,” imbuhnya.

Diketahui, Indonesia memiliki beberapa aturan terkait pernikahan beda agama.

Salah satunya pada UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 2 ayat (1) mengatur soal definisi perkawinan itu sendiri.

Isi dalam aturan tersebut tertulis perkawinan yang sah adalah dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaan.

Misalnya pada pasal 4, perkawinan yang sah menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974.

Soal larangan menikah beda agama terdapat pada pasal 44, yakni dituliskan wanita Islam dilarang menikah dengan pria yang tidak beragama Islam.

Pernikahan beda agama juga akan berdampak pada anak. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menyatakan definisi anak yang sah.

Pada poin (a) dituliskan anak yang sah adalah dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Sementara poin (b) menyebutkan karena hasil perbuatan suami-isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

Adapun, pada pasal 100 menyebutkan hubungan anak yang lahir di luar pernikahan. Disebutkan jika anak tersebut akan memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya saja.

TALIABU – Ketua badan pemenang pemilu (Bapilu), Dewan Pimpinana Cabang, partai demokrasi Indonesia Perjuangan (PDC PDI Perjuangan), Kabupaten Pulau Taliabu, Budiman L Mayabubun kepada media ini Senin (18/1/2021) mengatakan, pekan depan Mahkama Konsitusi bakal sidang perkara Pilkada Taliabu.

Katanya, sesuai dengan atas permohonan pemohon yang diterbitkan Mahkama Konstitusi dengan nomor : 11/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 18 Januari 2021 menerengkan bahwa, telah resmi pilkada Taliabu  masuk dalam e-BRPK. Hal itu juga sesuai dengan PMK Nomor 8 tentang Tahapan dan Jadwal Sidang.

“Ingin Kami sampaikan Bahwa hari ini tepat taggal 18 Januari 2021 telah resmi pilkada Taliabu  masuk dalam e-BRPK atas permohonan Pemohon dengan nomor :11/PHP.BUP-XIX/2021. Dan sesuai PMK tentang jadwal sidang. Jadi sidang pendahuluan akan dimulai pada tanggal 26 nanti dan putusan sela (Dismisal) pada tanggal 15-16 Februari 2021,”Jelasnya saat di Konfirmasi media ini melalui via watsapp.

Sebagai salah satu partai pengusung pasangan Nomor Urut Satu, H. Muhaimin Syarif-Syafruddin Mohalisi, melalui ketua Bapilu DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pulau Taliabu, Budiman menghimbau kepada Partai Koalisi, Tim Koalisi, Ketua Tim Relawan, Tim Relawan, Simpatisan dan pendukung untuk selalu menaati proses hukum yang sedang berjalan.

“Perlu disampaikan bahwa, mohon menjelaskan kepada masyarakat secara baik dan cermat agar kiranya menghindari kalimat provokasi dan atau lainnya yang menimbulkan perpecahan, kegaduhan dan tetap tidak menimbulkan kerumunan serta menjalan protokol kesehatan,”Imbaunya.

Selain itu, Budiman juga meminta agar semuanya simpatisan tetap menjunjung tinggi proses di Mahkamah Konstitusi hingga pada putusan nanti. “Saya meminta agar kita semua dapat menaati dan menjunjung tinggi proses yang saat ini masih berjalan di Mahkam Konstitusi”tutupnya, (Sal/Mohri)