Keduanya diduga warga negara Indonesia (WNI), tetapi identitas dan kewarganegaraan mereka belum terkonfirmasi.

Rekaman tersebut menuai kecaman warganet setelah memperlihatkan seorang pria dan perempuan yang diduga memaksa seorang anak turun dari stroller atau kereta dorong bayi.

Belum diketahui siapa yang pertama kali mengunggah rekaman CCTV itu. Namun, media lokal Malaysia, The Reporter, turut membagikannya melalui akun media sosial mereka pada Rabu (21/10/2026).

“Gara-gara berebut stroller, anak-anak jadi korban kekerasan ibuk-bapak?” demikian keterangan yang menyertai unggahan tersebut.

Menurut penjelasan The Reporter, insiden itu diduga bermula ketika seorang anak yang lebih kecil ingin duduk di stroller, sementara seorang anak yang lebih besar sudah berada di sana.

Dalam rekaman yang beredar, seorang pria dewasa mengenakan kaus berwarna krem terlihat menendang stroller yang diduduki anak berkaus hitam.

Tak lama kemudian, seorang perempuan berjilbab dengan pakaian merah muda tampak ikut mendorong stroller, seolah meminta anak tersebut turun.

Perempuan itu kemudian menarik anak berkaus hitam dari stroller. Saat orang lain masuk ke dalam lift, ia terlihat berusaha menyembunyikan anak tersebut.

Setelah anak berkaus hitam turun, anak yang lebih kecil dengan kaus bergaris langsung duduk di stroller.

Rekaman itu juga disertai suara latar berbahasa Melayu yang diduga berasal dari seseorang yang menyaksikan tayangan CCTV tersebut.

Identitas dan Kondisi Anak Belum Diketahui

Hingga kini, belum ada informasi terverifikasi mengenai lokasi hotel tempat kejadian berlangsung, identitas kedua orang dewasa tersebut, maupun kondisi anak-anak yang terekam dalam video.

Belum diketahui pula apakah pihak hotel telah memberikan keterangan atau mengambil tindakan terkait insiden tersebut.

Video itu memicu reaksi keras dari warganet, termasuk dari Indonesia. Sejumlah pengguna media sosial menyayangkan tindakan yang terlihat dalam rekaman dan mengingatkan pentingnya memperlakukan anak dengan baik.

Sebagian warganet juga menilai orang tua perlu lebih siap secara emosional sebelum memutuskan memiliki anak.

Sementara itu, sejumlah pengguna media sosial menduga kedua orang dewasa dalam rekaman merupakan WNI yang sedang berlibur ke Malaysia. Namun, dugaan tersebut belum dapat dipastikan kebenarannya. []

Dalam kasus ini, para korban dijanjikan bekerja di sektor perkebunan kelapa sawit di Malaysia, tetapi harus menyetorkan uang hingga puluhan juta rupiah.

Direktur PPA Polda Sulsel, Kombes Pol. Osva, memaparkan keterangan resmi terkait dua peristiwa penipuan dalam proses perekrutan tenaga kerja yang merugikan masyarakat.

Osva menjelaskan, para korban menyerahkan uang kepada tersangka dengan nominal bervariasi, mulai dari Rp10 juta hingga Rp20 juta.

“Uang tersebut diminta dengan alasan untuk pengurusan administrasi dan kepentingan pihak perekrut,”jelasnya di Mapolda Sulsel, Rabu 21 Oktober 2026.

Dari hasil pendalaman petugas, para korban dijanjikan memperoleh pekerjaan di sektor perkebunan kelapa sawit di Malaysia.

“Modus tersebut diduga dimanfaatkan pelaku untuk menarik calon tenaga kerja agar bersedia menyerahkan sejumlah uang,”bebernya.

Polisi juga menemukan bahwa para tersangka diduga telah beberapa kali melakukan pengiriman tenaga kerja ke Malaysia sebelum kasus ini terungkap.

Kombes Pol. Osva menyampaikan keprihatinannya terhadap para korban yang telah berupaya mendapatkan pekerjaan, tetapi justru mengalami kerugian akibat dugaan penipuan tersebut.

“Kasus ini menjadi pengingat bagi masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap tawaran kerja ke luar negeri, terutama apabila perekrut meminta pembayaran dalam jumlah besar tanpa prosedur yang jelas,”pesannya.

Dia mengimbau masyarakat agar memastikan legalitas perusahaan penempatan tenaga kerja, kejelasan kontrak kerja, serta dokumen keberangkatan sebelum menyerahkan uang atau dokumen pribadi kepada pihak perekrut. []

Dalam kasus ini, polisi juga menemukan dugaan eksploitasi ekonomi terhadap anak di bawah umur.

Kasubdit IV Renakta Ditres PPA dan PPO Polda Sulsel, Kombes Osva mengatakan, para pelaku diduga menjalankan proses perekrutan dan pemberangkatan pekerja migran secara non-prosedural melalui agensi yang tidak memiliki legalitas resmi.

Modus tersebut dilakukan secara perorangan dengan merekrut calon pekerja untuk diberangkatkan ke luar negeri tanpa melalui mekanisme resmi sesuai aturan yang berlaku.

“Terkait para pelaku, kami telah menahan satu orang tersangka. Sementara satu pelaku lainnya masih dalam proses pengejaran atau masuk daftar pencarian orang (DPO) dan akan segera kami lakukan penangkapan,” ujar Osva, saat rilis kasus di Mapolda Sulsel, Selasa (28/7/2026).

Dari hasil penyelidikan, polisi menemukan sebanyak tujuh orang yang rencananya akan diberangkatkan untuk bekerja di perkebunan kelapa sawit di Sarawak, Malaysia.

Kasus ini terungkap setelah salah satu korban mengunggah status di media sosial yang memperlihatkan tiket pesawat menuju Surabaya.

Dalam unggahan tersebut, korban diketahui akan melakukan transit sebelum melanjutkan perjalanan menuju Pontianak.

Tim penyidik kemudian melakukan penelusuran terhadap informasi tersebut. Hasilnya, polisi menemukan fakta bahwa sebagian besar orang tua para korban tidak memiliki keluarga maupun kerabat di Surabaya maupun Pontianak.

Kondisi tersebut memperkuat dugaan bahwa perjalanan tersebut bukan sekadar perpindahan antardaerah, melainkan bagian dari rencana pemberangkatan pekerja migran secara ilegal menuju Malaysia.

“Penyelidikan kami berawal dari informasi masyarakat dan unggahan salah satu korban di media sosial. Setelah ditelusuri, rata-rata orang tua korban tidak memiliki sanak keluarga di Surabaya maupun Pontianak. Dari sana kami memperjelas bahwa tujuan akhir keberangkatan para korban adalah Malaysia,” jelas Osva.

Dalam kasus ini, para korban diduga direkrut oleh tersangka yang berada di wilayah Sulawesi Selatan. Selanjutnya, mereka akan diserahkan kepada pelaku lain di Kalimantan Barat untuk diberangkatkan menuju Malaysia.

Para korban nantinya akan dipekerjakan di sektor perkebunan kelapa sawit secara ilegal tanpa melalui prosedur resmi sebagai pekerja migran Indonesia.

“Mereka akan dipekerjakan di perkebunan kelapa sawit secara ilegal,” pungkas Osva. []

Kepastian itu diraih usai Garuda Pertiwi membungkam Kamboja dengan skor telak 5-0 pada partai final yang digelar di Stadion Kuala Lumpur, Malaysia, Rabu (22/7).

Lima gol kemenangan Indonesia masing-masing dicetak oleh Sydney Hooper, Isabelle Nottet, Estella Loupatty, Felicia De Zeeuw, dan Emily Nahon.

Hasil tersebut sekaligus mengantarkan Indonesia meraih gelar juara kompetisi kasta kedua sepak bola wanita Asia Tenggara.

Sebagai kampiun Piala AFF Wanita 2026, Indonesia berhak promosi ke ASEAN Women’s Championship 2027 yang merupakan turnamen level tertinggi sepak bola wanita di kawasan Asia Tenggara.

Selain Indonesia, Kamboja yang finis sebagai runner-up serta Singapura yang menempati peringkat ketiga juga memastikan tiket tampil pada ASEAN Women’s Championship 2027.

Di turnamen tersebut, Garuda Pertiwi akan menghadapi persaingan yang lebih berat. Indonesia akan bersaing dengan lima tim terbaik ASEAN Women’s Championship 2025, yakni Australia, Myanmar, Vietnam, Thailand, dan Filipina.

Sebelumnya, Timnas Putri Indonesia juga tampil pada ASEAN Women’s Championship 2025 setelah menjadi juara Piala AFF Wanita 2024.

Namun, langkah Rosdilah Nurrohmah dan rekan-rekannya terhenti di fase grup setelah menutup turnamen sebagai juru kunci grup.

Hasil tersebut membuat Indonesia mengakhiri ASEAN Women’s Championship 2025 di posisi ketujuh klasemen akhir.

Konsekuensinya, Garuda Pertiwi harus kembali memulai perjuangan melalui Piala AFF Wanita 2026 untuk merebut tiket ke edisi 2027, yang akhirnya berhasil mereka amankan dengan status juara. []

Kapores Parepare AKBP Indra Waspada Yuda mengatakan, dalam pengungkapan kasus ini, polisi awalnya menangkap satu orang terduga pelaku. Dari hasil pengembangan, petugas kembali mengamankan dua pelaku lainnya di Kota Makassar.

Penyidikan kemudian diperluas hingga ke Nunukan dan Palu, sehingga total lima orang tersangka berhasil diamankan.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruh pelaku mengaku barang haram tersebut berasal dari Malaysia,” jelas Indra di Mapolda Sulsel, Rabu (10/6/2026).

Indra menuturkan, Narkotika itu diselundupkan melalui jalur laut menuju Sebatik, kemudian dibawa ke Samarinda sebelum dikirim menggunakan kapal laut ke Sulawesi Selatan melalui Pelabuhan Parepare.

Dalam pengungkapan, pihaknya mengamankan seorang tersangka berinisial F, yang berperan membawa barang dari Malaysia.

“Tiga tersangka lainnya bertugas mengawal dan mengawasi proses pengiriman. Sementara seorang tersangka perempuan masih didalami keterlibatannya dalam jaringan tersebut,” benernya.

Dari hasil penyelidikan sementara, empat pelaku utama diketahui dijanjikan upah sebesar Rp900 juta apabila berhasil mengantarkan paket narkotika tersebut hingga tiba di Parepare.

“Paket itu dibawa dari Malaysia melalui Nunukan, kemudian Samarinda hingga Parepare. Para pelaku dijanjikan bayaran Rp900 juta untuk menjalankan tugas tersebut,” ungkap Indra.

Polisi masih terus mengembangkan kasus ini guna mengungkap jaringan peredaran narkotika lintas negara yang diduga terlibat dalam penyelundupan tersebut. []

Permintaan tersebut muncul ketika posisi stok beras nasional Indonesia berada pada level tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah menyebut kondisi ini menjadi indikator kuatnya ketahanan pangan nasional sekaligus menunjukkan perubahan posisi Indonesia dalam perdagangan beras dunia.

“Nah, ini ada saudara kita dari Malaysia. Ini minta beras 500.000 ton,” ujar Amran di Surabaya, Rabu (13/5/2026).

Menurut Amran, rencana pembelian itu akan dibahas lebih lanjut dalam agenda pertemuan berikutnya antara pemerintah Indonesia dan Malaysia. Ia menilai permintaan tersebut menunjukkan Indonesia kini mulai dipandang sebagai negara dengan kapasitas produksi pangan yang kuat di kawasan Asia Tenggara.

Selama bertahun-tahun, Indonesia dikenal sebagai salah satu negara importir beras terbesar di dunia. Namun dalam dua tahun terakhir, pemerintah mengklaim berhasil mengurangi ketergantungan terhadap impor seiring meningkatnya produksi dalam negeri dan penguatan cadangan pangan nasional.

Amran mengatakan stok beras nasional saat ini mencapai sekitar 5,3 juta ton. Jumlah tersebut bahkan membuat kapasitas gudang Perum Bulog penuh sehingga pemerintah harus menambah fasilitas penyimpanan baru untuk menampung hasil produksi petani.

Menurut dia, capaian tersebut tidak terlepas dari peningkatan produksi nasional yang didukung berbagai program pemerintah di sektor pertanian. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Food and Agriculture Organization (FAO), hingga United States Department of Agriculture (USDA), produksi beras Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 34,6 juta ton dengan surplus mencapai 4 juta ton.

“Produksi kita naik signifikan dan stok kita juga tertinggi dalam beberapa tahun terakhir,” kata Amran.

Menurut Bahlil, saat ini Indonesia telah lebih dahulu membangun konektivitas jaringan listrik dengan Malaysia. Kerja sama tersebut memungkinkan Indonesia mengimpor listrik dari pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Malaysia untuk memenuhi kebutuhan energi di wilayah Kalimantan.

“Sekarang kan kita sudah bangun jaringan antara Malaysia-Indonesia. Sebentar lagi akan masuk Filipina,” ujar Bahlil, dikutip Rabu (13/5).

Ia menjelaskan, integrasi jaringan listrik regional menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan energi kawasan sekaligus memastikan akses listrik yang lebih merata hingga wilayah terpencil. Menurut dia, kerja sama energi antarnegara dapat memberikan keuntungan bagi seluruh pihak apabila dilakukan dengan prinsip saling menguntungkan.

Dalam kerja sama dengan Malaysia, Indonesia memanfaatkan pasokan listrik berbasis energi air yang dinilai lebih efisien dan stabil untuk mendukung kebutuhan listrik di Kalimantan. Bahlil menyebut harga listrik impor dari Malaysia masih berada dalam batas yang wajar dan kompetitif.

“Itu bagus. Harganya cengli,” ujar dia.

Pengembangan jaringan listrik lintas negara ini menjadi bagian dari upaya ASEAN membangun integrasi energi regional di tengah meningkatnya kebutuhan listrik dan tantangan ketahanan energi global. Kawasan Asia Tenggara dinilai memiliki potensi besar untuk membangun sistem distribusi energi yang saling terhubung guna mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil serta mempercepat pemanfaatan energi baru terbarukan.

Selain memperluas jaringan dengan Filipina, Indonesia juga membuka peluang ekspor listrik bersih ke Singapura. Namun Bahlil menegaskan kerja sama tersebut harus memberikan manfaat yang adil bagi Indonesia, terutama terkait harga jual listrik yang akan diekspor.

“Untuk Singapura, kita juga akan ekspor tapi harganya harus cengli. Selama itu belum kita bicara tentang win-win, maka saya pikir penting untuk melakukan kajian yang lebih mendalam,” kata Bahlil.

Dalam pertandingan terakhir yang berlangsung dengan tensi tinggi, Malaysia harus mengakui keunggulan Vietnam dengan skor 1-3. Hasil tersebut memastikan posisi Malaysia hanya sebagai runner-up Grup F, sehingga gagal mengamankan tiket ke putaran final. Padahal sebelumnya, mereka sempat berada di jalur yang tepat sebagai pemuncak klasemen sebelum badai masalah menghantam tim.

Pelatih Malaysia, Peter Cklamovski, secara terbuka mengakui bahwa Vietnam memang tampil lebih baik dalam pertandingan tersebut. Ia menilai lawan menunjukkan kualitas permainan yang solid dan konsisten sepanjang laga, sehingga layak meraih kemenangan.

Cklamovski juga tidak menampik bahwa perjalanan timnya menuju kualifikasi Piala Asia kali ini diwarnai situasi yang tidak biasa. Dalam beberapa bulan terakhir, skuad Harimau Malaya menghadapi tekanan besar akibat persoalan administratif terkait pemain naturalisasi yang berujung pada sanksi dari Konfederasi Sepak Bola Asia. Hukuman tersebut berdampak signifikan terhadap perolehan poin mereka di klasemen.

Kondisi tersebut membuat posisi Malaysia yang sebelumnya cukup aman menjadi terguncang. Kehilangan poin akibat sanksi memaksa mereka harus bekerja lebih keras di sisa pertandingan, namun pada akhirnya tekanan tersebut menjadi terlalu berat untuk diatasi.

Meski demikian, Cklamovski tetap memberikan apresiasi tinggi kepada para pemainnya. Ia menilai skuad Malaysia telah menunjukkan dedikasi dan semangat juang yang luar biasa di tengah situasi sulit yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali mereka. Baginya, kondisi yang dihadapi tim dalam enam bulan terakhir merupakan sesuatu yang jarang terjadi dalam dunia sepak bola profesional.

Zaid merinci total produktivitas tersebut mencapai 3,61 persen, dibandingkan dengan negara tetangga yang mencapai 4,02 metrik ton per hektare per tahun.

Diketahui kedua negara tersebut merupakan dua raksasa produsen kelapa sawit global. Indonesia dan Malaysia bersaing ketat dalam memperebutkan pangsa pasar dunia.

“Nah ini, dari sisi produktivitas Indonesia masih lebih rendah dari Malaysia. Kalau Indonesia itu 2025 secara luasan lahan Indonesia lebih tinggi. Di 2025 produktivitas Indonesia 3,61 metrik ton per hektare per tahun, di Malaysia sudah 4,02,” ujar Zaid dalam diskusi di Movenpick Hotel, Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026).

Namun, dikatakan dia, data menunjukkan adanya kesenjangan signifikan dalam efisiensi produksi. Padahal, pada tahun yang sama, total produksi sawit Indonesia mencapai 46,5 juta metrik ton. Luasan lahan kelapa sawit di Indonesia mencapai 12,9 juta hektare.

“Sementara itu, Malaysia hanya memproduksi 20,2 juta metrik ton sawit dari lahan seluas 5,04 juta hektare. Perbandingan ini menunjukkan inefisiensi produksi di Indonesia,” tambah Zaid.

Kondisi ini bukan fenomena baru. Sejak tahun 2023, produktivitas kelapa sawit Indonesia terus kalah dari Malaysia.

Berikut perbandingan produktivitas kelapa sawit Indonesia dan Malaysia:

Pada tahun 2023, produktivitas Indonesia mencapai 3,63 metrik ton per hektare per tahun. Angka ini lebih rendah dari Malaysia yang sudah 3,68 metrik ton per hektare per tahun.

Di tahun 2024, produktivitas Malaysia melonjak hingga 3,82 metrik ton per hektare per tahun. Sementara Indonesia hanya mampu mencapai 3,53 metrik ton per hektare per tahun.

“Artinya apa? Artinya ini tantangan dan peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan produktivitas. Dengan luasan lahan yang lebih tinggi, seyogyanya Indonesia masih bisa meningkatkan produktivitas,” ujar Zaid.

Penyebab Utama Produktivitas Sawit

Direktur Palmoil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI) Tungkot Sipayung menjelaskan penyebab utama produktivitas sawit Indonesia kalah dari Malaysia adalah varietas sawit yang ditanam banyak yang belum baik.

“Faktor kedua adalah praktik pertanian di Indonesia yang memang kalah dari Malaysia. Ketiga, komposisi tanaman yang terus berubah memengaruhi produktivitas,” ucap Tungkot.

Produktivitas dapat tinggi apabila proporsi kelompok umur sawit dewasa paling banyak dari total luasan lahan. Ini menjadi kunci penting dalam peningkatan produksi.

Secara historis, Indonesia memang telat dalam mengembangkan komoditas kelapa sawit. Malaysia jauh lebih dulu menjadikan sawit sebagai andalan pertanian negaranya.

Malaysia, menurut Tungkot, sudah menjadi juara dunia dalam memproduksi sawit sejak tahun 2004. Sementara itu, Indonesia baru fokus mengembangkan kelapa sawit pada tahun 2006.

Menurutnya, Malaysia sudah melakukan hilirisasi selangkah lebih jauh dibandingkan Indonesia. Hal ini membuat pertanian sawit di Negeri Jiran jauh lebih baik produktivitasnya.

“Kita harus akui, Malaysia itu lebih dahulu lakukan hilirisasi, kita dulu enak menikmati booming minyak bumi, sampai 2004 kita itu tak peduli sawit kita itu seperti apa. Malaysia tahun 2004 sampai 2006 sudah juara dunia, jadi dia pernah jadi produsen sawit terbesar dunia,” tandas Tungkot.

Melalui pernyataan resmi yang diterima di Kuala Lumpur pada Jumat (23/1/2026), Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam (Natural Resources and Environmental Sustainability/NRES) Malaysia, Dato’ Sri Arthur Joseph Kurup, menegaskan bahwa narasi mengenai “tukar guling” atau kompensasi wilayah tersebut tidak tepat dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman publik di kedua negara.

“Perundingan antara Malaysia dan Indonesia terkait penandaan serta pengukuran perbatasan darat dilakukan secara harmonis dan profesional, tanpa didasarkan pada prinsip timbal balik, kompensasi, maupun perhitungan untung dan rugi,” ujar Arthur dalam pernyataannya.

Arthur menjelaskan bahwa finalisasi pengukuran dan penandaan perbatasan darat antara Malaysia dan Indonesia, khususnya di kawasan Sabah–Kalimantan Utara, merupakan hasil dari proses perundingan teknis yang sangat panjang. Proses tersebut berlangsung lebih dari 45 tahun dan melibatkan berbagai tahap kajian, diskusi, serta verifikasi lapangan.

Puncak dari proses tersebut adalah penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara kedua negara pada 18 Februari 2025. Kesepakatan ini menjadi landasan formal dalam penyelesaian sejumlah Outstanding Boundary Problem (OBP) yang selama puluhan tahun belum terselesaikan.

Menurut Arthur, percepatan penyelesaian isu perbatasan darat telah menjadi komitmen bersama Indonesia dan Malaysia, yang salah satunya ditegaskan dalam kunjungan kenegaraan Presiden Republik Indonesia saat itu, Joko Widodo, ke Malaysia pada 8 Juni 2023.

“Dalam seluruh proses perundingan, Malaysia juga melibatkan secara aktif Pemerintah Negeri Sabah sebagai bagian dari delegasi resmi, guna memastikan kepentingan daerah turut diperhitungkan,” katanya.

]]> https://dunia.eranasional.com/97029/isu-tiga-desa-nunukan-masuk-malaysia-ini-fakta-dan-klarifikasi-resmi-dari-kuala-lumpur/feed 0 Aditya https://eranasional.com/94630/pemerintah-tangani-150-wni-terancam-hukuman-mati-di-malaysia https://eranasional.com/94630/pemerintah-tangani-150-wni-terancam-hukuman-mati-di-malaysia#respond Wed, 03 Dec 2025 00:09:53 +0000 https://eranasional.com/94630/pemerintah-tangani-150-wni-terancam-hukuman-mati-di-malaysia Kuala Lumpur, ERANASIONAK.COM — Kedutaan Besar RI (KBRI) Kuala Lumpur bersama seluruh Perwakilan RI di Malaysia, terdapat 150 Warga Negara Indonesia (WNI) yang tengah menghadapi ancaman hukuman mati di Semenanjung Malaysia, baik yang kasusnya masih dalam proses penyidikan, persidangan, maupun tahap banding.

Sebagian besar kasus yang ditangani berkaitan dengan tindak pidana narkotika, baik sebagai kurir, pihak yang tertipu oleh sindikat, maupun yang terlibat tanpa pemahaman penuh mengenai konsekuensinya.

Selain itu, terdapat pula kasus pembunuhan dan tindak pidana berat lainnya yang juga menuntut perhatian serius, karena masing-masing kasus memiliki dimensi hukum, sosial, dan kemanusiaan yang berbeda.

Atase Hukum KBRI Kuala Lumpur, Konsulat Jenderal RI (KJRI) Johor Bahru, dan KJRI Penang menjalankan peran strategis dalam memastikan bahwa setiap WNI yang menghadapi ancaman hukuman mati mendapatkan pendampingan hukum yang layak dan proses peradilan yang adil (fair trial).

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pihak Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap WNI yang terlibat kasus hukum di Malaysia, seperti menunjuk pengacara pembela (defence counsel) bagi WNI yang terancam hukuman mati bagi yang tidak mampu secara finansial, melakukan pemantauan langsung terhadap proses persidangan, termasuk menghadiri sidang-sidang penting untuk memastikan hak-hak terdakwa dihormati.

Kemudian melakukan kunjungan konsuler ke tahanan, guna memastikan kondisi fisik dan psikologis mereka tetap stabil, membangun komunikasi dengan otoritas hukum Malaysia, baik Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah, maupun Lembaga Pemasyarakatan, untuk memperoleh informasi akurat dan memperjuangkan perlakuan yang manusiawi bagi para WNI, hingga menyiapkan dukungan advokasi dan komunikasi diplomatik, terutama pada tahap-tahap krusial seperti permohonan pengampunan kepada Yang di-Pertuan Agong atau Sultan Negeri.

Hal ini disampaikan Kuasa Usaha Ad Interim (KUAI) KBRI Kuala Lumpur, Danang Waskito saat membuka giat ‘Review Penanganan Kasus WNI Terancam Hukuman Mati dan NonHukuman Mati di Malaysia’ di Kuala Lumpur, Malaysia, Selasa (02/12/2025).

Menurutnya, tantangan yang dihadapi saat ini di lapangan masih sangat besar. Setiap kasus memiliki dinamika hukum yang berbeda, mulai dari kesulitan pembuktian, perbedaan bahasa, keterbatasan pemahaman hukum oleh terdakwa, hingga lamanya proses banding.

“Oleh karena itu, koordinasi lintas lembaga menjadi kunci utama dalam memperkuat efektivitas pelindungan hukum dan diplomatik bagi para WNI,” ujar Danang kepada para peserta giat, antara lain perwakilan dari KBRI Kuala Lumpur, KJRI Penang dan KJRI Johor Bahru, Perwakilan Firma Hukum Gooi & Azura, Perwakilan Malaysian Bar Council, dan Delegasi dari Ditjen AHU Kemenkum.

Selain itu, lanjut Danang, penting bagi Pemerintah RI untuk memastikan agar setiap langkah yang diambil tidak hanya reaktif, tetapi juga preventif. Perlu terus diperkuat edukasi hukum dan kesadaran risiko hukum bagi calon pekerja migran agar mereka memahami sepenuhnya konsekuensi dari setiap tindakan di negara tujuan.

“Semoga upaya kita hari ini dapat memperkuat sinergi dan menghasilkan langkah nyata dalam memberikan harapan dan keadilan bagi WNI yang tengah menghadapi situasi sulit di luar negeri, khususnya di Malaysia,” tandas Danang.

Sementara itu, menurut Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum (Sesditjen AHU Kemenkum) RI, Hantor Situmorang, Atase Hukum pada KBRI Kuala Lumpur yang merupakan kepanjangan tangan Ditjen AHU Kemenkum di luar negeri, memiliki peran substantif dari pelindungan WNI, salah satunya terkait isu status kewarganegaraan yang merupakan perhatian Presiden RI Prabowo Subianto.

“Kegiatan ini tidak hanya wujud kepedulian negara terhadap WNI yang terjerat hukuman mati di luar negeri, tetapi memastikan pemahaman dan interpretasi yang tepat terhadap sistem hukum nasional kita, sekaligus menjembatani komunikasi hukum lintas negara, baik dengan otoritas setempat, hingga stakeholders lainnya, seperti profesi hukum di Malaysia,” ucap Hantor.

Lebih lanjut Sesditjen AHU mengatakan, sebagai kepanjangan tangan Ditjen AHU, tentunya Atase Hukum KBRI Kuala Lumpur sudah memahami betul atas layanan Ditjen AHU di bidang pidana, yakni pemberian keterangan ahli, pendapat hukum, grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi yang saat ini juga sedang disusun dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi.

“Tidak lupa juga layanan Ditjen AHU yang berkaitan dengan hukum pidana lintas negara seperti Mutual Legal Assistance, Ekstradisi, dan transfer narapidana,” terang Hantor.

Sesditjen AHU berhadap, rangkaian diskusi hari ini diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi yang komprehensif, yang dapat memperkuat kelembagaan dan tugas fungsi Atase Hukum KBRI Kuala Lumpur untuk menghadapi dinamika dan kompleksitas kasus-kasus WNI di Malaysia, yang dalam beberapa tahun terakhir terus memerlukan perhatian negara secara serius.

“Akhir kata, saya mengajak seluruh peserta untuk memanfaatkan forum ini sebagai momentum memperkuat kolaborasi, menyamakan pemahaman, dan menyusun langkah strategis yang lebih solid demi memastikan bahwa setiap WNI mendapatkan akses pendampingan hukum yang layak dan bermartabat,” pungkas Hantor.

Saat ini, Pemerintah Malaysia tengah menjalankan reformasi sistem hukuman mati, yang membuka peluang untuk mengajukan peninjauan kembali (review) dan permohonan keringanan hukuman (resentencing).

Malaysia merupakan salah satu negara dengan sistem hukum yang masih menerapkan hukuman mati bagi sejumlah tindak pidana berat, seperti pembunuhan, narkotika, dan senjata api.

Walaupun Pemerintah Malaysia telah melaksanakan reformasi hukum terhadap mandatory death penalty dan memberikan kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan hukuman alternatif, seperti penjara seumur hidup atau jangka waktu panjang, hukuman mati tetap diberlakukan dalam sistem peradilan Malaysia. Oleh karena itu, penerapannya tetap memerlukan perhatian dan upaya diplomatik yang serius dari pihak Indonesia, terutama bagi WNI yang masih menghadapi ancaman hukuman tersebut.

Informasi tersebut diumumkan Asean Football melalui akun Instagram mereka pada Rabu (26/11) malam WIB, setelah menerima surat resmi dari Komite Olimpiade Nasional Kamboja tanggal 26 November.

Pengunduran diri ini merupakan bagian dari keputusan yang lebih luas, di mana Kamboja juga mundur dari delapan cabang olahraga lain dengan alasan keamanan bagi atlet dan ofisial.

Keputusan tersebut berdampak langsung pada susunan grup cabang sepak bola SEA Games 2025.

Dengan absennya Kamboja di sektor putra, Grup A kini hanya menyisakan dua peserta, yakni Thailand dan Timor Leste.

Kondisi itu mendorong Federasi SEA Games mempertimbangkan opsi pengundian ulang untuk menjaga keseimbangan kompetisi.

Ketimpangan komposisi peserta terlihat jelas karena saat ini Grup B berisi tiga negara, Vietnam, Malaysia, dan Laos sementara Grup C dihuni empat tim, yakni Indonesia, Myanmar, Filipina, dan Brunei.

Di luar sepak bola, Kamboja masih berencana tampil pada 13 cabang olahraga lainnya, termasuk renang, atletik, e-sports, anggar, senam, jujitsu, kickboxing, taekwondo, berkuda, jet ski, triathlon, teqball, dan bola voli.

Pemerintah dan Komite Olimpiade Nasional Kamboja menegaskan bahwa keputusan ini diambil demi keselamatan kontingen mereka, sekaligus berharap adanya pengertian dari Federasi SEA Games serta Komite Olimpiade Nasional Thailand selaku tuan rumah.

Momen penandatanganan tersebut menjadi babak baru dalam sejarah ASEAN, menandai bergabungnya Timor Leste sebagai anggota ke-11 setelah melalui perjalanan panjang sejak pengajuan keanggotaan pada tahun 2011.

“Pada pembukaan KTT ke-47 ini, Presiden Prabowo bersama para pemimpin ASEAN menandatangani deklarasi penerimaan Timor Leste sebagai anggota penuh ASEAN. Dengan demikian, Timor Leste resmi menjadi bagian dari keluarga besar ASEAN,” tulis keterangan resmi Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden.

Mengusung tema “Inclusivity and Sustainability”, KTT ke-47 ASEAN menjadi ajang penting bagi negara-negara anggota untuk memperkuat komitmen dalam membangun kawasan yang inklusif dan berkelanjutan. Presiden Prabowo dijadwalkan menyampaikan pandangan pada sesi pleno siang hari dan sesi retreat pada malam harinya.

Selain itu, Kepala Negara juga akan menghadiri sejumlah pertemuan tingkat tinggi lainnya, antara lain KTT ASEAN–Jepang, ASEAN–India, dan ASEAN–Amerika Serikat.

Kehadiran Presiden Prabowo dalam rangkaian agenda tersebut menegaskan komitmen Indonesia terhadap penguatan kerja sama kawasan, tidak hanya di antara negara-negara Asia Tenggara, tetapi juga dengan mitra strategis di luar kawasan.

Melalui forum ini, Indonesia mendorong kolaborasi konkret antarnegara anggota ASEAN dalam menghadapi tantangan global, memperkuat konektivitas, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan dan negara mitra ASEAN.

Penandatanganan berlangsung di Hotel Howard Johnson, Kamis siang (16/10/2025). Kerja sama ini merupakan langkah strategis Pemkot Pekalongan untuk mengatasi persoalan pengelolaan sampah sekaligus mendukung transisi menuju energi bersih dan berkelanjutan.

Proyek WtE ini juga direncanakan akan melibatkan empat daerah, yakni Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang, dan Kabupaten Pemalang yang akan bersinergi dalam penyediaan lahan serta pengelolaan fasilitas.

Wali Kota Pekalongan, Achmad Afzan Arslan Djunaid, menyambut baik minat investasi tersebut.

“Alhamdulillah, investor dari Malaysia dan China sudah datang langsung ke sini. Mereka serius berinvestasi. Sekarang tinggal komitmen kita bersama empat daerah untuk menentukan lahan yang tepat dan menindaklanjuti kerja sama ini,” ungkap Wali Kota Aaf, sapaan akrabnya.

Ia menegaskan bahwa, isu sampah kini menjadi persoalan mendesak, terutama di wilayah perkotaan dengan keterbatasan lahan.

“Kalau di kabupaten mungkin masih luas, tapi di Kota sudah terasa sekali dampaknya. Dengan adanya teknologi Waste to Energy ini, mudah-mudahan masalah sampah bisa teratasi sekaligus menghasilkan energi yang bermanfaat,” jelasnya.

Rencananya, lokasi pembangunan fasilitas WtE akan ditempatkan di wilayah Kabupaten Batang atau Kabupaten Pekalongan karena kebutuhan lahan mencapai kurang lebih 10 hektar.

“Proyek ini diharapkan menjadi model kerja sama regional lintas daerah dalam mengelola sampah,” tukasnya. (em-aha)

Kepala Kanwil DJBC Sulawesi Selatan, Djaka Kusmartata mengatakan, dalam operasi gabungan itu pihaknya berhasil mengamankan 8 orang pelaku.

“Pelaku yang diamankan berinisial VH, M, AN, KT, SR, H, S dan JS dengan barang bukti sabu seberat 2 Kg, senilai Rp 2,42 miliar,”ujar Djaka saat rilis di Kantor Bea Cukai Makassar, Jalan Hatta No.2 Kompleks Pelabuhan Utama, Soekarno-Hatta, Makassar, Sabtu 21 Juni 2025.

Djaka menambahkan, pengungkapan kasus narkoba jaringan internasional ini berawal dari analisis intelijen Bea Cukai Makassar terhadap penumpang dari Kuala Lumpur-Makassar.

Setelah dilakukann profiling terhadap 4 orang penumpang yang menggunakan pesawat Air Asia (AK 334) dan Malaysia Airlines (MH 847) yang bersangkutan diduga membawa narkotika.

“Berbekal hasil analisis tersebut kemudian para pelaku dilakukan penggeledahan badan dan barang bawan. Hasil dari pemeriksaan ditemukan narkotika golongan 1 yang disembunyikan di badan dan barang bawan,”beber Djaka.

Djaka merinci dari penindakan pertama pada 23 Mei 2025 ditemukan sabu seberat 342 gram dari pelaku perempuan VH, sabu tersebut disembunyikan di dada dan dalam pembalut yang digunakannya.

Kemudian penindakan kedua kata Djaka pada 27 Mei 2025 ditemukn sabu seberat 1.042 gram dari pelaku perempuan berinisial KT, metodenya sama dibungkus di dada dan di dalam pembalut yang digunakan.

Pengungkapan ketiga pada 14 Juni 2025 sabu seberat 350 gram dari pelaku perempuan H. Barang bukti disembunyikan di dada dan di dalam sepatu yang digunakannya.

Dan yang terakhir pengungkapan pada 14 Juni 2025 berupa sabu seberat 290 gram dari perempuan S barang bukti sabu disembunyikan dalam pembalut dan sepatu yang digunakan pelaku.

Setelah dikembangkan kemudian diamankan 4 pelaku lainnya di Sulawesi Tenggara dan Kota Makassar dengan inisial M dan SR perempuan serta AN dan JS berjenis kelamin laki-laki.

“Seluruh pelaku dijerat Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkotika,”ungkap Djaka.

Dari operasi ini kata dia, pihaknya berhasil menyelamatkan 10.000 jiwa generasi bangsa.

Temuan ini sekaligus menjadi bentuk nyata sinergi antar instansi dalam melindungi masyarakat dari ancaman bahaya narkotika lintas negara.

“Kami mengimbau kepada masyarakat untuk bersama memerangi narkotika maupun obat-obat berbahaya lainnya dengan meningkatkan kewaspadaan. Hasil baik ini merupakan komitmen penuh kami dalam menyukseskan program Presiden Prabowo Subianto dalam ASTA CITA ke-7 demi mencapai Indonesia Emas 2045,”pungkas Djaka.