Rekaman udara menggunakan drone tersebut beredar luas pada Selasa (20/1/2026).

Dalam video itu terlihat puluhan bangunan villa berdiri di sekitar tebing dan sempadan danau. Padahal, kawasan Telaga Menjer selama ini dikenal sebagai zona konservasi dan daerah resapan air.

Ketua Yayasan JATUBU (Jagat Tunas Bumi), Mantep Abdul Ghoni, mengatakan alih fungsi lahan di kawasan tersebut dinilai sudah melampaui batas kewajaran. Menurutnya, pembangunan masif bangunan permanen berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan serius.

“Dari sisi panorama memang masih indah, tetapi di balik itu ada ancaman besar terhadap kelestarian lingkungan dan stabilitas tanah di sekitar danau,” kata Abdul kepada wartawan, Rabu (21/1/2026).

Ia mengungkapkan, berdasarkan laporan warga, sebagian besar bangunan villa tersebut diduga belum mengantongi izin resmi. Bahkan, sejumlah bangunan disebut berdiri di kawasan sempadan danau serta lahan resapan air yang secara aturan seharusnya dilindungi.

Ironisnya, kata Abdul, aktivitas pembangunan masih terus berlangsung hingga saat ini.

Pantauan di lapangan juga menunjukkan adanya pengikisan tanah dan longsor di bagian tebing bawah beberapa villa.

Kondisi tersebut dinilai berbahaya dan berpotensi memicu bencana lingkungan yang dapat mengancam keselamatan masyarakat sekitar.

Situasi ini memunculkan pertanyaan publik terkait pengawasan Pemerintah Kabupaten Wonosobo, khususnya dinas terkait, yang dinilai membiarkan sedikitnya 56 bangunan villa berdiri di kawasan sensitif lingkungan.

Masyarakat pun mendesak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI untuk turun tangan melakukan audit menyeluruh, baik terhadap perizinan bangunan maupun dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Jika terbukti melanggar, para pelaku pembangunan dapat dijerat Pasal 69 ayat (1) huruf a dan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara serta denda hingga Rp10 miliar.

Masyarakat berharap pemerintah dan instansi terkait segera mengambil langkah konkret guna menyelamatkan ekosistem Danau Telaga Menjer dari kerusakan permanen.

Sementara itu, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Garuda Astacita Nusantara (GAN) menyatakan dukungan penuh terhadap Yayasan JATUBU dalam mengawal persoalan lingkungan hidup di Wonosobo.

(Leo)

Kondisi ini menunjukkan menurunnya daya dukung ekosistem di wilayah pegunungan yang selama ini menjadi penopang kehidupan masyarakat dan keseimbangan alam.

Data Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) mencatat, luas lahan kritis di Wonosobo mencapai 36.842 hektare dari total wilayah sekitar 98.400 hektare. Artinya, lebih dari sepertiga wilayah kabupaten tersebut berada dalam kondisi rentan terhadap bencana ekologis seperti erosi, longsor, hingga krisis air.

Ketua Yayasan Jagat Tunas Bumi (JATUBU), Mantep Abdul Ghoni, menilai angka tersebut sebagai sinyal kegagalan pengelolaan lingkungan yang tidak ditangani secara serius selama bertahun-tahun.

“Ini bukan sekadar persoalan statistik. Ketika lahan kritis terus meluas tanpa penanganan, itu menandakan fungsi ekologis wilayah tidak terlindungi dengan baik,” ujar Mantep melalui keterangan tertulisnya, Selasa  (20/1/2026).

Ia menyebut, degradasi lingkungan tidak hanya terjadi di kawasan wisata yang sering mendapat sorotan publik, tetapi telah menjalar ke wilayah hulu dan kawasan yang seharusnya berperan sebagai benteng ekologis, termasuk area yang berada di bawah pengelolaan Perhutani.

“Di lapangan, kami menemukan banyak lereng terbuka dengan tutupan vegetasi yang menurun drastis, bahkan di kawasan yang semestinya dilindungi. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan,” katanya.

Menurut Mantep, lemahnya pengawasan serta penegakan aturan menjadi faktor utama yang mempercepat kerusakan lingkungan. Ia menilai berbagai pelanggaran, seperti pembukaan lahan tanpa kaidah konservasi dan pembangunan yang mengabaikan daya dukung lingkungan, kerap terjadi tanpa tindakan tegas.

“Regulasi sebenarnya sudah ada, tetapi implementasinya tidak konsisten. Ketika pelanggaran dibiarkan, kerusakan akan terus berulang,” tegasnya.

JATUBU juga menyoroti perkembangan sektor pertanian dan pariwisata di Wonosobo yang dinilai belum diimbangi dengan praktik konservasi yang memadai. Berdasarkan indikator BPDAS, sektor pertanian dan hortikultura justru menjadi penyumbang terbesar lahan kritis di daerah tersebut.

“Masih banyak praktik pertanian yang mengabaikan konservasi tanah dan air. Di sisi lain, pariwisata berkembang pesat, tetapi penataan ruang dan pengawasannya lemah. Kombinasi ini mempercepat degradasi lingkungan,” ungkap Mantep.

Halaman berikutnya…………………………….