Tim Satgas terdiri dari unsur Dinas Kesehatan (Dinkes) yang berkolaborasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), kecamatan, kelurahan, Puskesmas, Vital Strategies dan No Tobacco Community (NOTC).

Kepala Dinkes Kota Depok, Mary Liziawati, menyebut sidak tersebut dilakukan sesuai Peraturan Daerah (Perda) Kota Depok Nomor 2 Tahun 2020 perubahan dari Perda No 3 tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Tujuannya untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam mematuhi peraturan KTR, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya merokok.

“Implementasi KTR ini harus dapat dukungan dari semua elemen, khususnya pada tujuh lokasi yang sudah ditentukan sebagai kawasan dilarang merokok,” kata Mary Liziawati, Jumat (4/10/2024).

Mary mengatakan, untuk lokasi sidak di wilayah Kecamatan Tapos tersebut menyasar sejumlah sekolah, retail, tempat ibadah, termasuk fasilitas kesehatan dan sejumlah warung yang berada disepanjang Jalan Pekapuran dan Jalan Bhakti Abri.

Adapun pengawasan dan pembinaan sesuai dengan delapan kepatuhan 7 Yes dan 1 No, yaitu tidak ada orang merokok, tidak terdapat ruangan khusus merokok, tidak tercium asap rokok, tidak terdapat asbak/ korek/pemantik, tidak ditemukan puntung rokok.

“Kemudian tidak ditemukan adanya indikasi merek atau sponsor, promosi dan iklan rokok di area KTR, tidak ditemukan penjualan rokok serta terdapat penanda atau rambu KTR,” paparnya.

Ia menambahkan, Tim Satgas KTR juga melakukan pembersihan iklan atau sponsor rokok yang ada lokus sidak KTR, termasuk melakukan pembinaan terkait Perda KTR kepada pedagang ataupun warung yang berjualan rokok.

Tidak hanya di wilayah Tapos saja, pihaknya secara rutin akan terus melakukan pembinaan dan monitoring penerapan KTR, dengan harapan tingkat kepatuhan implementasi KTR pada tujuh tatanan dapat meningkat.

“Pengawasan dan pembinaan kami lakukan dengan humanis dan edukasi yang baik, sehingga masyarakat tetap mematuhi aturan meskipun tidak dilakukan pengawasan,” pungkasnya.*

Rapat terbuka yang digelar di Gedung Paripurna DPRD Depok, Jawa Barat itu dihadiri Kepala Dinkes Depok Mary Liziawati beserta jajarannya, dan perwakilan masing-masing puskesmas kecamatan. Rapat dipimpin Ketua Komisi D DPRD Depok Supriatni.

Dalam rapat itu membahas soal polemik menu PMT alakadarnya yang menghabiskan anggaran Rp4,9 miliar.

Anggota Komisi D Fraksi PPP, Qonita Lutfiah mengaku dirinya banyak menerima keluhan warga terkait menu PMT.

“Warga yang datang ke saya mengeluh, anaknya enggak mau makan menu yang diberikan program PMT. Seharusnya kita berikan yang selayaknya dan juga utamakan komposisi makanannya,” kata Qonita dalam rapat tersebut.

Selain itu, rapat terbuka juga menyinggung output setelah program PMT selesai, kesesuaian anggaran Rp18.000 dengan per menu yang disajikan, hingga anggaran wadah yang digunakan untuk kemasan PMT.

Di rapat itu juga menyinggung soal aksesoris yang dikenakan kader Puskesmas saat membagi-bagikan menu PMT yang identik dengan warna salah satu partai.

“Banyak sekali foto-foto kader yang menyerahkan menu PMT ini mengenakan afiliasi salah satu partai politik. Yang kita tahu beberapa kali di paripurna antara Pak Wali Kota Depok, Pak Wakil Wali Kota Depok, dan DPRD sangat menjaga kondusifitas Kota Depok dalam menghadapi Pemilu 2.24. Percikan-percikan ini jangan sampai mengundang hal-hal yang tidak kita inginkan,” ucap Qonita.

Diberitakan sebelumnya, menu PMT yang diberikan kepada balita dan ibu hamil di Kota Depok mendapat perhatian publik usai viral di media sosial. Pasalnya, menu yang disediakan hanya nasi, kuah sup, sawi, dan tahu yang dibungkus wadah bening dengan tutup warna-warni bergambar Wali Kota Depok Mohammad Idris dan Wakil Wali Kota Imam Budi Hartono. (fyan)

Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok, dr Mary Liziawati memastikan pemberian makanan tambahan (PMT)  kepada balita di 11 kecamatan Kota Depok telah memenuhi standar kesehatan yang telah ditetapkan.

“Stunting merupakan kondisi ketika pertumbuhan tinggi balita tidak sesuai dengan tinggi ideal di usianya. Hal ini disebabkan karena kurangnya asupan gizi yang seimbang dalam jangka waktu lama,” kata dr Mary, Rabu (15/11/2023).

Dia memaparkan, berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2022, prevalensi stunting di Kota Depok sebesar 12,6 persen. Menurutnya, angka tersebut lebih rendah dibanding target nasional sebesar 14 persen pada tahun 2024.

“Dari 11 Kecamatan di Kota Depok tercatat  9.882 balita yang membutuhkan pertumbuhan sehat dengan status asupan bergizi,” ungkap Mary.

Karena itu, lanjut Mary  untuk mengatasi stunting di Kota Depok pihaknya memberikan PMT selama 28 hari. Sasarannya, balita gizi kurang dan berat badan kurang.

“PMT berbasis pangan lokal ini merupakan makanan tambahan pangan lokal yang diberikan untuk meningkatkan status gizi pada perkembangan anak agar tepat sasaran,” jelasnya.

“Harapannya, program ini mendorong kemandirian pangan dan gizi keluarga secara berkelanjutan,” sambung Mary.

Menyinggung isu yang berkembang mengenai PMT yang tidak sesuai gizi yang diharapkan, dia menegaskan, PMT yang diterima keluarga stunting di Kota Depok telah mememuhi standar gizi yang ditetapkan dinas kesehatan.

“Pada hari 1-6 berisi makanan kudapan dan hari ketujuh berupa makanan penuh. Semua itu kami pastikan telah memenuhi standar makanan bergizi,” tegasnya.

Dia pun berani memastikan hal otu karena pihaknya menurunkan 38 petugas ahli gizi ke setiap wilayah untuk memastikan asupan gizi yang terkandung dalam makanan yang diberikan kepada balita.

“Kita selalu kordinasi dengan pihak catering (rekanan penyedia PMT lokal) setiap hari. Berapa takaran gizi yang harus diberikan pada tiap makanan,” kata Anita Yuningsih, ahli gizi Puskesmas Pengasinan, Depok.

Lebih lanjut diutarakannya, setiap pekan program tersebut akan dievaluasi. Ada perubahan atau tidak terhadap balita setelah mendapat asupan MPT bergizi.

“Kami terima masukan dan saran dari berbagai pihak. Jika ada kekurangan tentu akan kami evaluasi,” Pungkas Anita. (fyan)