Pasalnya, akun resmi milik Disdukcapil Kota Semarang tersebut mengunggah ucapan terima kasih kepada mantan Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu yang saat ini terjerat Kasus Korupsi pengadaan barang dan jasa.

Dalam unggahannya, Disdukcapil Kota Semarang menulis “Terima Kasih Bu Ita! atas dedikasi, kerja keras dan pengabdian untuk Kota Semarang.” pada hari Rabu, (19/2/2025).

Atas postingan tersebut, banyak nitizen khususnya warga semarang yang mempertanyakan. seperti pada akun @azisprast, dia mempertanyakan keanehan ucapan tersebut.

“Ditahan kok malah terima kasih,” tulisnya.

Tak hanya itu, akun @anknow.person186 menulis unggahan ucapan terima kasih atas penahanan oleh KPK terhadap Hevearita Gunaryanti Rahayu.

“Terima kasih bu Ita, dan tanggal 19 Februari resmi ditahan,” tulisnya.

Perlu diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap peran Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu atau biasa disapa Mbak Ita dan suaminya yang juga Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah Alwin Basri pada proyek pengadaan meja kursi fabrikasi SD Dinas Pendidikan Kota Semarang tahun anggaran 2023.

“Bahwa sejak saat HGR menjabat sebagai Wali Kota Semarang, HGR dan AB telah menerima sejumlah uang dari fee atas pengadaan meja kursi fabrikasi SD pada Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun Anggaran 2023, pengaturan proyek penunjukan langsung pada tingkat kecamatan Tahun Anggaran 2023, dan permintaan uang ke Bapenda Kota Semarang,” kata Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

“Sebagai kader partai, kami akan memberikan pendampingan kepada Bu Ita (Hevearita, red.) maupun Mas Alwin (Alwin Basri, suami Ita, red.),” kata Bambang, dikutip dari Antara, Rabu (24/7/2024).

Ita merupakan Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Semarang, sedangkan sang suami juga kader bandeng yang menjabat Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah.

“Kami akan memberikan pendampingan secara hukum. Itu pun kalau nanti proses hukumnya berjalan,” katanya.

Sebelumnya, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan terhadap sejumlah instansi dan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, sejak Rabu (17/7/2024).