Hal ini dimaksudkan guna mendukung percepatan pemulihan ekonomi melalui peningkatan kompetensi masyarakat di Sumatera Barat.

Yassierli mengatakan, para peserta nantinya akan memperoleh akses pelatihan digital melalui platform pembelajaran berbasis kecerdasan artifisial (AI).

Platform tersebut menyediakan berbagai materi pengembangan kompetensi, mulai dari pengembangan diri, kewirausahaan, hingga keterampilan nonteknis dan keterampilan lainnya.

“Kalau 3.100 kurang, bisa diminta tambahan. Tapi habiskan dulu kuota pelatihannya sebanyak 3.100. Saya ingin anak-anak muda kita punya keterampilan, punya skill, punya kompetensi untuk bisa bersaing,” ujar Yassierli saat meresmikan sumur bor di Masjid Raya Balai Gadang, Kota Padang, Sumatera Barat, Kamis (14/5/2026).

Ia menambahkan, kuota awal sebanyak 3.100 peserta tersebut merupakan tahap pertama penerima akses pelatihan digital berbasis AI yang disiapkan Kemnaker.

Program ini diharapkan dapat membuka kesempatan lebih luas bagi generasi muda untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing di dunia kerja.

Pada kesempatan tersebut, Yassierli juga menyampaikan bahwa saat Sumatera Barat dilanda banjir dan tanah longsor, Kemnaker bergerak cepat dengan menghadirkan posko layanan bagi masyarakat di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Padang selama tiga bulan.

Selain layanan darurat, Kemnaker juga menyalurkan berbagai program pemulihan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat senilai Rp30,3 miliar.

Bantuan tersebut diwujudkan dalam sejumlah program ketenagakerjaan, seperti program Padat Karya dan program Tenaga Kerja Mandiri (TKM). []

Jakarta, ERANASIONAL.COM — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli menyatakan, bahwa pemerintah berkomitmen kepada perusahaan layanan transportasi berbasis aplikasi online untuk memperbaiki skema dan besaran Bonus Hari Raya (BHR) bagi mitra pengemudi ojek online (ojol) tahun ini.

Penegasan tersebut disampaikan Menaker Yassierli usai melakukan pertemuan dengan para aplikator pengemudi ojek online (ojol) di Jakarta, Jumat (27/2/2026).

“Lebih baik itu dalam artian nilainya lebih besar, tapi tetap harus mempertimbangkan kondisi keuangan perusahaan l,” ujar Menaker Yassierli seperti dikutip Antara, Jumat.

Menurut Menaker, pemerintah telah melakukan pertemuan dengan para aplikator untuk menyamakan persepsi dan memastikan BHR 2026 lebih baik dibanding tahun sebelumnya.

Terkait nominal BHR, Yassierli menyebut pembahasan masih berlangsung karena setiap aplikator memiliki kategori dan kriteria berbeda dalam pemberian bonus.

Pentingnya Prinsip Keadilan 

Menaker menekankan pentingnya prinsip keadilan dengan tetap memahami karakter fleksibel dari model bisnis gig economy.

“Orang yang full time dengan part-time seharusnya berbeda. Karena ini model bisnisnya tidak sama dengan pekerja biasa,” kata Yassierli.

Ia menegaskan BHR perlu disesuaikan dengan tingkat keaktifan dan produktivitas mitra pengemudi.

“Pihaknya masih akan berkonsultasi dengan Presiden Prabowo Subianto serta kementerian terkait sebelum pengumuman final dilakukan,” tandas dia.

Sebagai informasi, kebijakan BHR pertama kali diperkenalkan melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04.00/III/2025 pada Maret 2026.

Dalam aturan tersebut, BHR diberikan secara proporsional dalam bentuk uang tunai sebesar 20 persen dari rata-rata pendapatan bersih bulanan selama 12 bulan terakhir bagi pengemudi dan kurir berbasis aplikasi yang aktif dan berkinerja baik.

Adapun pencairannya BHR dilakukan paling lambat tujuh hari sebelum Hari Raya Idul Fitri.

Yassierli menyebutkan sangat cukup bagi kepala daerah untuk menyusun besaran kenaikan UMP dalam sepekan ke depan. Sebab, formulasinya tidak berubah dan sudah diberikan bocoran sejak bulan lalu.

“Masing-masing Gubernur mengumumkan batas waktu 24 Desember 2025. Tadi formula tidak ada yang berubah dari formula bahwa kenaikan upah sama dengan inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi dikali alfa,” katanya dalam konferensi pers di kantornya, Rabu (17/12).

Dalam aturan baru, rumus kenaikan UMP 2026 menggunakan rumus Inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi x Alfa) dengan rentang Alfa 0,5 – 0,9. Hal ini berbeda dengan tahun lalu, di mana alfa menggunakan besaran jarak 0,1 sampai 0,3 poin.

“Satu minggu (cukup menyusun besaran) karena prosesnya itu sebenarnya bukan mulai dari sekarang nolnya. Jadi, sudah lebih dari satu bulan kami itu sudah berkoordinasi, kita sudah berdiskusi dengan Dewan Pengupahan Provinsi dan beberapa estimasi-estimasi itu juga sudah ada sebelumnya,” jelasnya

Aturan UMP 2026 akan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) baru dan sudah ditetapkan Presiden Prabowo Subianto. Saat ini, beleid itu tengah menunggu diundang oleh Kementerian Hukum.

“Dan semoga PP ini adalah hasil yang terbaik, bagaimana kita mempertimbangkan aspirasi dari serikat pekerja, serikat buruh dengan juga memperhatikan, mempertimbangkan masukan-masukan dari industri dan kami berharap inilah yang terbaik dan bisa kita jadikan sebagai patokan,” tutupnya.

Dari jumlah tersebut, 814 aduan telah diverifikasi, dengan catatan satu aduan dapat memuat lebih dari satu jenis pelanggaran. Adapun aduan yang masuk meliputi Norma Hubungan Kerja (441 aduan), Norma Pengupahan (427 aduan), Norma Jaminan Sosial (163 aduan), Norma Waktu Kerja dan Istirahat (145 aduan), Norma K3 (13 aduan), serta Norma Lainnya (11 aduan).

Yassierli mengatakan dalam satu aduan, pekerja mencantumkan banyak keluhan, mulai dari pengaduan terkait hubungan kerja sebanyak 441 laporan, dan terkait pengupasan sebanyak 427 aduan.

“Memang ketika (Lapor Menaker) di- launching kita sudah berspekulasi akan banyak. Ini akan menjadi suatu solusi bottleneck pelaporan yang mungkin selama ini dihadapi oleh teman-teman buruh dan pekerja,” ujarnya dalam Konferensi Pers, Kamis (20/11).

Dalam 2 minggu ini, kami sudah memiliki statistik terkait dengan potret bagaimana norma kerja dan norma K3 itu berjalan di tempat kerja kita,” jelasnya.

Menurutnya, semua laporan pekerja yang masuk telah ditindaklanjuti secara bertahap.

Ia berharap kanal yang disediakan betul-betul bisa mengatasi masalah yang dihadapi para pekerja atau buruh.

Kanal ini disebut sebagai inisiatif yang sejalan dengan agenda transformasi digital pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi.

“Semua pengaduan itu sedang kita tangani oleh terpadu antara pengawas ketenagakerjaan pusat dan pengawas ketenagakerjaan di daerah,” tandas dia.