JAKARTA, Eranasional.com – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa sejak dicanangkan oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) Aksi Afirmasi Belanja Produk Dalam Negeri (PDN) dalam merealisasikan Bangga Buatan Indonesia (BBI) melalui anggaran belanja pemerintah setidaknya memiliki enam capaian.

“Kita terus bergotong royong dan konsisten melaksanakan Aksi Afirmasi Belanja Produk Dalam Negeri dalam merealisasikan BBI melalui anggaran belanja pemerintah. Sejak Bapak Presiden mencanangkan Aksi Afirmasi ini melalui Inpres 2/2022, dapat kami sampaikan enam capaian besar pada 2022,” kata Luhut pada Pembukaan Business Matching Produk Dalam Negeri, Rabu (15/03/2023), di Istora Senayan, Komplek Gelora Bung Karno, Jakarta

Capaian pertama, kata Luhut, adalah nilai realisasi belanja kementerian/lembaga  (K/L) dan pemerintah daerah (pemda) dan badan usaha milik negara (BUMN) mencapai Rp762,7 triliun.

“Bappenas dan BPS memperkirakan dampak ekonominya di kisaran 1 persen yang mendukung capaian pertumbuhan ekonomi 2022 sebesar 5,31 persen,” ujarnya.

JAKARTA, Eranasional.com –  Komunikolog Emrus Sihombing menyesalkan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan yang menilai operasi tangkap tangan (OTT) buruk buat Indonesia.

Justru Emrus Sihombing mengatakan sebaliknya. Dia menilai pernyataan yang disampaikan Luhut tidak tepat. Justru OTT KPK membuktikan bahwa tak toleransi bagi korupsi di negeri ini.

“Justru yang benar sebaliknya, semakin banyak OTT dilakukan oleh KPK, membawa nama Indonesia lebih baik, bagus dan mendorong masuknya investasi ke Indonesia,” kata Emrus kepada media, Rabu (21/12).

Emrus menuding pernyataan Luhut hanya untungkan para koruptor. Statemen tersebut membuka calon koruptor melakukan korupsi karena tak ada lagi OTT.

“Karena itu, saya menolak tegas pernyataan LBP tersebut, karena menguntungkan bagi para (calon) pelaku koruptor,” tegas Emrus.

Untuk itu, Emrus menyarankan agar LBP segera menarik pernyataan tersebut dan tidak ada salahnya LBP minta maaf di ruang publik karena pernyataan tersebut sangat bertolakbelakang dengan pendidikan anti korupsi di tengah masyarakat.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan menilai, operasi tangkap tangan (OTT) yang dijalankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidaklah bagus.

Eranasional.com – Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Panjaitan dijawalkan datang ke Banyuwangi. Selama di Banyuwangi Luhut diagendakan membuka Kejuaraan Daerah (Kejurda) Atletik Jatim 2022, di GOR Tawangalun, dan pengelolaan sampah di Kecamatan Muncar, pada Sabtu besok (19/3/2022).

“Hingga saat ini Pak Menko Marves yang juga Ketua Umum PB PASI, dijadwalkan hadir untuk membuka Kejurda atletik di Banyuwangi,” kata Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Abdul Aziz Hamidi, Kamis (17/3/2022).

Banyuwangi ditunjuk Pengprov PASI Jatim, menjadi tuan rumah Kejurda atletik di Jatim pertama tahun ini. Banyuwangi dipilih sebagai tuan rumah, karena selain dinilai daerah yang peduli dengan perkembangan olahraga juga untuk mendukung pariwisata di daerah tersebut.

Kejurda tersebut diikuti 38 Pengcab PASI dan klub-klub atletik. Terdapat lebih dari 600 atlet yang turut serta dalam kejuaraaan ini. Kejurda ini mempertandingkan 18 nomor putra dan putri.

“Kejurda ini menjadi ajang pemanasan sebelum kabupaten/kota bertanding di Porprov (Pekan Olahraga Provinsi) VII yang juga digelar tahun ini di tiga kabupaten Lumajang, Jember, dan Situbondo,” kata Aziz.

Selain dijadwalkan membuka Kejurda Atletik, Luhut juga dijawalkan meninjau pengelolaan sampah Project STOP (Stop Ocean Plastics) di Kecamatan Muncar.

Jakarta- Varian baru Covid-19 B.1.1.529 dari luar Wilayah Indonesia hingga kini masih menghantui dunia. Kali ini varian Omicron asal Afrika Selatan telah menyebar dan terdeteksi di sejumlah negara. Indonesia bahkan sigap menutup perjalanan internasional dari sejumlah negara Afsel.

Menko Marves sekaligus Koordinator PPKM Luhut Binsar Panjaitan menegaskan berdasarkan data yang diperoleh tim pemerintah, varian Omicron belum ada di Indonesia.

“Sampai saat ini belum. Tadi Prof Iwan (Epidemiolog) yang hadir di sini semua masih begitu. Menkes dan tim yang canggih canggih juga mengatakan masih belum. Kita memelihara kontak dengan Lembaga-lembaga negara lain di dunia,” kata Luhut dalam Konferensi Pers daring Malam ini, Minggu (28/11).

Pemberlakuan larangan bagi WNA dari 8 negara termasuk Afsel masih belum ditentukan batasnya. Namun pemerintah akan mengevaluasi hingga 14 hari ke depan.
Pemerintah memiliki alasan tersendiri mengapa tidak menerapkan lockdown namun hanya pembatasan perjalanan internasional. Sebab, pemerintah ingin mencari keseimbangan.

“Kita mencari keseimbangan ekuilibriumnya, karena pengalaman lockdown itu juga tidak menyelesaikan masalah. Negara yang banyak lockdown itu justru mendapat banyak masalah, melakukan pendekatan seperti PPKM itu akan lebih baik,” tegas Luhut.

Diketahui, demi mencegah masuknya varian 1.1.529, Indonesia sementara melarang WNA asal Afrika Selatan, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Mozambique, Eswatini, dan Nigeria.

Jakarta- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan tidak pernah mengambil untung dalam bisnis tes PCR PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI).

Lebih jauh Luhut mengklaim PT GSI didirikan bukan untuk mencari profit, melainkan untuk membantu penyediaan tes Covid-19 skala besar.

“Saya ingin menegaskan beberapa hal lewat tulisan ini. Pertama, saya tidak pernah sedikit pun mengambil keuntungan pribadi dari bisnis yang dijalankan PT Genomik Solidaritas Indonesia,” kata Luhut dalam keterangan tertulis di Instagram Story akun @luhut.pandjaitan, Kamis (4/11).

Dia juga menjelaskan soal keterlibatan perusahaannya, PT Toba Bumi Energi, dalam PT GSI. Menurutnya, Toba Bumi Energi berpartisipasi dalam pengadaan tes Covid-19 bersama sejumlah perusahaan besar.

Politikus Partai Golkar itu menyampaikan PT GSI tak pernah membagi keuntungan kepada para pemegang saham. Luhut menyebut PT GSI selalu menggunakan keuntungan bisnis untuk membantu penanganan pandemi.

“Keuntungan GSI justru banyak digunakan untuk memberikan tes swab gratis kepada masyarakat yang kurang mampu dan tenaga kesehatan di garda terdepan, termasuk di RSDC Wisma Atlet,” tuturnya.

Luhut berkata ia selalu mendorong agar harga tes PCR turun agar terjangkau oleh masyarakat. Ia juga mendorong tes antigen digunakan untuk transportasi sejak September.

Luhut mengatakan klarifikasi ini dibuat untuk meluruskan disinformasi. Ia tak ingin orang-orang yang berniat membantu penanganan pandemi Covid-19 justru takut karena akan dituduh macam-macam.

“Sejujurnya saya tidak pernah terbiasa untuk melaporkan atau menunjukkan segala bentuk perbuatan yang bersifat donasi seperti ini karena bagi saya jika tangan kanan memberi, tangan kiri tak perlu tahu,” ujarnya.

Sebelumnya, nama Luhut terseret dugaan bisnis tes PCR lewat PT GSI. Luhut dikaitkan dengan PT GSI karena memiliki saham sekitar 10 persen di PT Genomik Solidaritas Indonesia.

Selain Luhut, Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga ikut disebut dalam kasus ini. Keduanya telah memberikan klarifikasi ke publik.

Jakarta- Mediasi antara Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dengan pegiat HAM Haris Azhar dan Koordinator KontraS, Fatia Maulidiyanti yang dijadwalkan pada Senin (1/11) besok kembali batal digelar.

Pada Kamis (21/10) lalu, mediasi antara Luhut dan Haris serta Fatia juga batal digelar karena penyidik memiliki kegiatan lain.

Pengacara Luhut, Juniver Girsang mengatakan mediasi batal digelar lantaran kliennya sedang mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) di KTT G20 yang digelar di Italia.

“Klien kami LBP sedang melaksanakan tugas negara, G20 bersama Presiden Jokowi,” kata Juniver saat dihubungi, Minggu (31/10).

Atas dasar ini, kata Juniver, pihaknya telah meminta kepada penyidik untuk menjadwalkan ulang proses mediasi tersebut.

Permintaan itu, menurut Juniver, telah pihaknya sampaikan secara resmi lewat sebuah surat pada Jumat (29/10) lalu.

“Kami menghormati undangan mediasi tersebut, jadi kami jawab dengan surat resmi untuk meminta penjadwalan ulang karena sedang tugas negara,” tuturnya.

Sebagai informasi, Luhut melaporkan Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti terkait dugaan pencemaran nama baik. Laporan ini buntut dari perbincangan Haris dan Fatia yang diunggah ke Youtube.

Laporan yang dilayangkan Luhut ini terdaftar nomor STTLP/B/4702/IX/2021/SPKT/POLDA METRO JAYA, 22 September 2021.

Selaku pelapor, Luhut telah diperiksa oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya selama kurang lebih satu jam pada Senin (27/9) silam.

Jakarta- Presiden Joko Widodo memerintahkan kabinetnya untuk menurunkan harga tes PCR hingga Rp300 ribu. Hal itu disampaikan dalam rapat terbatas evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Jokowi juga ingin melonggarkan syarat perjalanan. Menurutnya, masa berlaku tes PCR akan diperpanjang.

“Arahan Presiden agar harga PCR dapat diturunkan menjadi Rp 300ribu dan berlaku selama 3×24 jam untuk perjalanan pesawat,” kata Luhut dalam jumpa pers yang disiarkan kanal Youtube Sekretariat Presiden, Senin (25/10).

Luhut menyampaikan rapat itu juga membahas berbagai kritik soal penerapan PCR saat kasus melandai. Dia menegaskan kebijakan wajib tes pcr untuk penerbangan tetap diterapkan guna mencegah lonjakan kasus.

Dia menjelaskan saat ini mobilitas masyarakat sudah meningkat. Ia mencontohkan mobilitas di Provinsi Bali saat ini sudah sama dengan musim libur akhir tahun lalu.

“Kita belajar dari banyak negara yang melakukan relaksasi aktivitas masyarakat dan protokol kesehatan, kemudian kasusnya meningkat pesat meskipun tingkat vaksinasi mereka jauh lebih tinggi dibandingkan Indonesia,” tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo juga pernah memerintahkan penurunan harga tes PCR. Setelah perintah itu, tes PCR yang berkisar di harga Rp1 juta turun menjadi Rp495 ribu hingga Rp525 ribu.

Jakarta- Meskipun situasi pandemi di Indonesia terus membaik, pemerintah tetap menggencarkan upaya 3T (testing, tracing, dan treatment) sebagai bagian dari strategi jangka panjang dalam menghadapi COVID-19.

“Sekarang yang dites itu rata-rata 170 ribu [orang] per hari, saya ulangi 170 ribu-an per hari. Jadi angka itu cukup oke walaupun kami targetkan sebenarnya masih lebih dari itu,” ujar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dalam Keterangan Pers usai Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Senin (27/09/2021) sore.

Walaupun jumlah pengetesan terus meningkat, imbuh Luhut, tingkat positivity rate tetap rendah, yaitu di bawah dua persen.

“Positivity rate sudah di bawah dua persen, malah sudah satu persen, ini dalam tujuh hari. Jadi kami hitung per tujuh hari, itu angkanya juga membaik,” ujarnya.

Upaya tracing, ujar Luhut, juga terus meningkat. Saat ini, hanya 26 persen kabupaten/kota di Jawa-Bali dengan tingkat tracing terbatas.

“Minggu lalu 36 persen, jadi 10 persen membaik, dengan tingkat tracing terbatas atau di bawah lima [orang] kontak erat per konfirmasi [kasus],” terangnya.

Pada kesempatan itu, Menko Marves pun menyampaikan apresiasinya kepada jajaran Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah, serta TNI dan Polri yang telah bahu membahu menggencarkan upaya 3T ini.

“Jadi kuncinya ini sebenarnya adalah tadi pengecekan time-to-time dan kemudian pemeriksaan detail ke bawah. Jadi tidak bisa seperti fire-and-forget, sudah diberikan perintah lantas ditunggu hasilnya, ndak bisa. Kita harus turun lihat ke bawah pelaksanaannya,” ujarnya.

Ditegaskan Luhut, upaya 3T, 3M (memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan), serta vaksinasi akan terus dijalankan pemerintah sebagai strategi dalam mengendalikan COVID-19.

“Jadi kombinasi antara testing, dengan tadi PeduliLindungi, vaksin, dengan jaga jarak, saya kira itu alat kita untuk menghindari kalau ada gelombang serangan berikutnya,” tandasnya

Jakarta- Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa pemerintah melakukan pengetatan di seluruh pintu masuk negara guna mencegah masuknya varian baru SARS-CoV-2. Hal tersebut disampaikan Budi dalam Keterangan Pers mengenai Perkembangan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Terkini, Senin (13/09/2021) malam, secara virtual.

“Pemerintah memutuskan untuk memperkuat seluruh pintu masuk negara dengan melengkapi dan memperketat proses karantina di sana, baik itu masuknya itu melalui udara, laut, maupun darat,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga mengawasi secara ketat perkembangan varian baru virus Corona dari seluruh dunia.

Menkes mengungkapkan terdapat tiga varian yang masuk dalam pengamatan pemerintah, yaitu varian Lambda (C.37) yang sudah tersebar di 42 negara, varian Mu (B.1.621) tersebar di 49 negara, dan varian C.1.2 yang sudah menyebar ke 9 negara.

“Ketiga varian ini memang sedang dalam penelitian, bagaimana perilakunya, laju penularannya, dan apakah mereka bisa menghindar dari antibodi yang terbentuk secara natural maupun vaksinasi. Dan sampai sekarang memang belum ada hasil riset yang pasti,” ujarnya.

Lebih lanjut Menkes menegaskan bahwa ketiga varian yang diamati tersebut belum terdeteksi di tanah air. Untuk mendeteksi keberadaan varian baru SARS-CoV-2, pemerintah juga terus meningkatkan upaya pengetesan whole genome sequensing (WGS). “Kita juga memperkuat jaringan lab Whole Genome Sequencing (WGS) agar kita bisa dengan cepat melakukan identifikasi dari varian baru ini,” ujar Budi.

Menkes memaparkan, saat ini sudah terdapat 21 jaringan laboratorium di Indonesia yang dapat melakukan pengetesan dengan memadai. Melalui jaringan lab tersebut, setiap bulannya telah dilakukan 1.866 genome sequencing, sehingga total yang sudah dilakukan sejak Januari hingga Agustus mencapai 6.161 genome sequencing.

“Tahun lalu, satu tahun kita hanya lakukan 340 genome sequencing. Sekarang, sampai bulan Agustus sudah 6.161 genome sequencing,” pungkasnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa pelaku perjalanan internasional dari luar negeri harus memenuhi syarat telah menerima vaksinasi dosis lengkap, melakukan tes PCR sebanyak tiga kali (H-3 sebelum keberangkatan, saat kedatangan, dan hari ketujuh di masa karantina), serta melakukan karantina selama delapan hari. Selain itu juga dilakukan pembatasan pintu masuk untuk kemudahan pengawasan.

“Jadi masuk dari udara hanya melalui Cengkareng dan melalui Manado. Sedang Bali, kita pertimbangkan untuk bisa jalan, kita akan lihat 1–2 minggu ke depan,” tegas Luhut.

JAKARTA- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan masih menunggu permintaan maaf Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti atas tuduhan bermain dalam bisnis tambang di Blok Wabu, Papua.

Juru Bicara Menko Marves Jodi Mahardi berkata pihaknya menunggu penjelasan Kontras dan pengacara Haris Azhar atas tudingan itu. Dia mempersilakan mereka untuk meminta maaf jika tak mampu menjelaskan ke publik.

“Pihak Pak Luhut ingin menjaga demokrasi yang sehat supaya terbiasa berekspresi yang beretika. Kalau salah, Pak Luhut selalu beri ruang untuk minta maaf. Enggak usah gengsi,” kata Jodi lewat keterangan tertulis, Rabu (1/9).

Jodi menjelaskan somasi sebagai upaya Luhut membela diri. Menurutnya, Luhut juga punya hak yang sama dengan orang lain dalam membela diri dari berbagai tuduhan.

Dia membantah pihaknya sewenang-wenang dengan melakukan somasi. Jodi mengatakan somasi disampaikan agar kebebasan berpendapat dilakukan dalam koridor.

“Demokrasi modern pasti ada koridor aturan atau hukum yang membatasi berita bohong, kecuali kita hidup di jaman jahiliah. Ujungnya, kasihan masyarakat yang dicekoki dengan info misleading,” ujarnya.

“Saat ini kami masih tahap minta penjelasan, dan kalau tdk bisa menjelaskan bahwa benar pak Luhut terlibat atau punya kepentingan silahkan minta maaf,” kata Jodi menambahkan

JAKARTA- Kuasa hukum Koordinator KontraS, Fatia Maulidiyanti, Julius Ibrani menegaskan kritik yang dilontarkan kliennya tidak menargetkan pribadi Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.

Pernyataan ini Julius sampaikan merespons somasi yang Luhut layangkan kepada Fatia karena menduga ia bermain tambang di Papua.

Pernyataan ini diunggah di kanal Youtube milik pengacara Haris Azhar. Menurut Julius, kritik Fatia ditujukan pada jabatan publik yang menempel pada diri Luhut. Dalam sistem demokrasi, kata dia, kliennya berhak mangawasi dan mengontrol jalannya pemerintahan.

“Tentu saja kalau Luhut Binsar Pandjaitan bukan merupakan pejabat publik tidak akan masuk dalam konteks pengawasan dan kontrol publik terhadap jalannya pemerintahan,” kata Julius dalam konpers virtual, Selasa (31/8).

Julius juga menyebut bahwa pernyataan Fatia berdasarkan kajian koalisi LSM yang berjudul Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua.

Kajian ini menyebut adanya dugaan konflik kepentingan dalam penempatan militer di Papua. KontraS merupakan salah satu lembaga yang terlibat dalam kajian itu.

Fatia lantas menjelaskan poin mengenai dugaan keterlibatan Luhut dalam bisnis tambang di Intan Jaya itu di kanal Youtube Haris Azhar.

“Jadi ini merupakan runutan advokasi publik yang panjang dan merupakan tugas kelembagaan,” ujar Julius.

Selain itu, Julius meminta agar Luhut menjawab kritik Fatia di ruang publik dengan cara memberikan klarifikasi maupun menghadirkan riset tandingan. Sementara, menurut Isnur, somasi merupakan tindakan di ranah personal. Ia sangat menyayangkan tindakan Luhut yang melakukan somasi kepada Fatia.

“Menegasikan ruang publik lalu membawa kepada ruang personal ini ini yang kami khawatirkan menjadi satu bentuk tindakan represif oleh negara melalui pejabat negaranya,” tuturnya.

JAKARTA- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan melayangkan somasi terhadap pengacara Haris Azhar karena tuduhan bisnis tambang di Blok Wabu, Intan Jaya, Papua.

Juru Bicara Menko Marves Jodi Mahardi menyebut somasi dilayangkan karena pernyataan Haris mencemarkan nama baik Luhut. Jodi menegaskan Luhut tak bermain dalam bisnis tambang di Blok Wabu.

“Karena unggahan di channel Youtube saudara Haris Azhar dimaksud telah membentuk opini atau pernyataan-pernyataan yang tidak benar, tendesius, character assassination, fitnah, penghinaan/pencemaran nama baik dan berita bohong bahwa Pak Luhut bermain-main dalam bisnis pertambangan di Blok Wabu,” kata Jodi seperti yang dikutip, Sabtu (28/8).

Jodi menyampaikan Haris harus menjelaskan motif, maksud, dan tujuan pengunggahan video tersebut. Pihak Luhut juga meminta Haris meminta maaf atas pernyataan yang ia buat.

Dia berkata permintaan maaf Haris harus diiringi janji untuk tak mengulang perbuatan yang sama dan harus diunggah lewat kanal Youtube Haris.

“Hanya penjelasan dan permintaan maaf yang kami minta. Kami rasa itu lebih dari fair,” tutur Jodi.

Sebelumnya, pengacara Haris Azhar mengunggah konten video “Ada Lord Luhut Di balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN Juga Ada!!” pada kanal Youtube miliknya.

Ia juga menghadirkan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti dalam video itu.

Dalam video itu, Faria menyebut PT Tobacom Del Mandiri, anak usaha Toba Sejahtera Group bermain dalam bisnis tambang di Papua. Luhut adalah salah satu pemegang saham di Toba Sejahtera Group.

“Toba Sejahtra Group ini juga dimiliki sahamnya oleh salah satu pejabat kita, namanya adalah Luhut Binsar Pandjaitan (LBP), The Lord, Lord Luhut. Jadi Luhut bisa dibilang bermain dalam pertambangan-pertambangan yang terjadi di Papua hari ini,” ucap Faria dalam video yang diunggah kanal Youtube HARIS AZHAR, Jumat (20/8).

Sementara itu, Haris Azhar mengaku somasi dari Luhut dilayangkan sejak Kamis (26/8). Menurut Haris ia akan menjawab somasi Luhut itu dalam waktu dekat.

“Iya benar saya disomasi. Dikirim beberapa hari lalu. Dalam beberapa hari ke depan, saya, lewat kuasa hukum saya, akan berikan jawaban somasi,” tegas Haris

Sumber : CNN Indonesia

JAKARTA- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan meminta semua pihak tidak lengah dan disiplin dalam melaksanakan uji coba protokol kesehatan (prokes) di sektor esensial dan domestik. Hal ini di tengah kebijakan pelonggaran dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

Menko Luhut mengatakan sesuai Inmendagri 34/2021 terbaru bahwa saat ini terdapat 268 perusahaan yang terdaftar dengan jumlah karyawan mencapai 448 ribu orang.

Lebih jauh ia mengatakan perusahaan dalam daftar dan para karyawan wajib menggunakan aplikasi peduli lindungi untuk melakukan screening (pelacakan).

“Kemenperin dan Pemda agar dapat melakukan pengawasan atas implementasi uji coba ini. Diharapkan jajaran di daerah, bupati/walikota, kapolres, dan dandim dapat mendukung program uji coba protokol kesehatan ini,” katanya di Jakarta, Kamis (19/8)

Luhut menjelaskan bahwa kondisi saat ini memang sudah terbilang membaik jika dibandingkan dengan beberapa waktu lalu.

Namun demikian, dia meminta semua pihak tetapi harus berhati-hati serta tidak boleh lengah dalam menanggulangi pandemi Covid-19 ini, termasuk dalam pelaksanaan Uji Coba Protokol Kesehatan pada Sektor Industri Esensial dan Domestik nantinya.

“Saya tidak mau lagi karena kelengahan dan ketidakdisiplinan kita nanti delta varian ini naik lagi, saya mohon diperhatikan. Kemampuan PeduliLindungi ini saya sudah minta betul ke Kominfo dan Telkom untuk diperhatikan agar aplikasinya dapat berjalan dengan baik,” jelasnya.

Selain itu, Luhut juga menyampaikan bahwa situasi di beberapa wilayah sudah membaik dari semua aspek, baik penambahan kasus harian menurun, tingkat kesembuhan yang tinggi, dan lainnya.

Hal itu bisa dilihat di wilayah Jabodetabek, Bandung Raya, maupun Semarang Raya. Dia menilai bahwa capaian ini dapat diraih berkat kerja sama dan kerja keras semua pihak yang terlibat dalam penanganan pandemi Covid-19.

Sejalan dengan itu, Koordinator PPKM Jawa-Bali itu juga meminta kepada kementerian atau lembaga untuk memerhatikan dan memeriksa jenis industri yang bisa dibuka untuk diusulkan. Karena itu, pihaknya bersama Kemenperin akan melakukan evaluasi.

“Nanti kami dan Kemenperin akan evaluasi,” imbuhnya.

Luhut pun berterima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penanggunalangan pandemi ini dan meminta untuk terus mempertahankan serta meningkatkannya. Meskipun demikian, pelaksanaan vaksinasi harus dilakukan untuk seluruh pekerja industri.

“Kami sudah rapat untuk peduli lindungi pindah server ke Kemenkominfo, sehingga tidak ada lemot lagi dan bisa digunakan lebih baik,” pungkas Luhut.

BALI- Menteri Koordinator Kemaeitiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan kembali melakukan kunjungan ke Bali bersama Menkes Budi Gunadi Sadikin dan Mendagri Tito Karnavian untuk melihat langsung anomali kasus yang terjadi

“Karena saya membaca dan melihat laporan bahwa sudah hampir 91% warga Bali mendapatkan suntik pertama vaksin, namun angka kasus aktifnya masih cukup tinggi dan angka kematian juga cukup mengkhawatirkan,” ujar Menko Luhut melalui keterangan siaran pers yang dikutip melalui akun medsosnya, Kamis (12/8)

Pertama-tama, kata dia mengunjungi pusat-pusat Isolasi untuk melihat sejauh mana efektivitas dari Pusat Isolasi ini.

“Dan dari hasil dilapangan memang masih banyak masyarakat yg tidak mau dan sulit untuk diajak masuk ke Isolasi terpusat yang fungsinya adalah memisahkan mereka sementara dari keluarga yang masih sehat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan,” ungkap Luhut

Ia mengatakan saya sedikit ceritakan pengalaman saya bagaimana melindungi keluarga dari paparan virus ini dengan sedikit banyak mencontoh metode yang diterapkan di isolasi terpusat.

“Saya juga sampaikan kepada mereka untuk betul-betul memanfaatkan fasilitas isolasi terpusat, mari kita ajak sanak keluarga dan saudara yang sakit untuk memisahkan diri agar mendapat perawatan sampai sembuh,” ujarnya

Menko Marves juga memohon kepada warga masyarakat Bali serta tokoh agama agar menyiapkan protokol ketat seperti kewajiban test PCR/ Antigen H-1 dan peserta yang dibatasi maksimal 15 orang dalam pelaksanaan upacara-upacara adat dan keagamaan, agar tidak berpotensi menciptakan kluster penularan baru.

Dengan begitu nantinya para turis masih melihat Bali sebagai “tourist destination” yang aman dan nyaman dikunjungi bila pandemi ini usai. Untuk itulah saya juga meminta langsung kepada Pangdam,

Kapolda dan Pemprov Bali untuk bersama-sama mendukung dan saling kompak dalam mempercepat langkah ini demi memutus penyebaran mata rantai covid-19 di Pulau Dewata.

Lebih lanjut ia mengatakan pandemi ini tidak bisa dihindari bukan juga oleh kita rakyat Indonesia, tetapi juga oleh masyarak dunia.

Karenanya, kata Menko Marves, satu hal yang bisa kita lakukan saat ini adalah menghadapinya dengan persiapan-persiapan yang tepat seperti disiplin menerapkan 3M dan secara masif melakukan 3T serta tak ketinggalan adalah percepatan vaksinasi.

“Semua hal tersebut kita niatkan untuk lakukan demi nasib hidup seluruh warga Bali yang saya yakin ingin sekali kembali hidup normal seperti sedia kala,” tandasnya

JAKARTA – Pemerintah memutuskan untuk melanjutkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4, 3, dan 2 dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19.

Kebijakan tersebut terhitung sejak 10 hingga 21 Agustus 2021. Keputusan tersebut diumumkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pada Senin (9/8/2021).

“Atas arahan Presiden Republik Indonesia maka PPKM Level 4 hingga, 3 dan 2 di Jawa Bali akan diperpanjang hingga 16 Agustus 2021,” Ucap Luhut

Indonesia telah menerapkan PPKN Level 4 sejak 21 Juli 2021. Awalnya, PPKM Level 4 diterapkan selama 21-25 Juli. Kebijakan ini kemudian diperpanjang pada 26 Juli-2 Agustus, dan kembali dilanjutkan pada 2-9 Agustus 2021.

Selama periode 2-9 Agustus, ada 94 kabupaten/kota di Jawa-Bali yang menerapkan PPKM Level 4. Sisanya menerapkan PPKM Level 2-3.

Kemudian, di 25 kabupaten/kota di luar Jawa-Bali diterapkan kebijakan PPKM Level 4. Sisanya diterapkan PPKM Level 1-3.

Adapun PPKM Level 4 merupakan perpanjangan dari PPKM Darurat yang berlaku 3-20 Juli 2021 lalu.