Kehadiran tersebut meliputi penyaluran anggaran, bantuan logistik, hingga percepatan pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak.

Mendagri menjelaskan, pemerintah pusat telah menyalurkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp268 miliar atas arahan Presiden Prabowo Subianto. Dana tersebut diberikan kepada tiga provinsi serta 52 kabupaten/kota terdampak bencana.

“Anggaran belanja tidak terduga, untuk 52 kabupaten/kota dan provinsi dari Bapak Presiden sebagai tambahan sebanyak 268 miliar. Kami cek sudah diterima semua oleh tiga provinsi masing-masing 20 miliar, kabupaten/kota 4 miliar di 52 kabupaten/kota, dan sudah digunakan sesuai arahan yang sudah kami sampaikan,” katanya dalam Konferensi Pers Bencana Sumatera bersama Menko PMK, Panglima TNI, dan Kapolri di Posko Bencana Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (19/12/2025).

Selain dukungan dari pemerintah pusat, Mendagri juga mengapresiasi solidaritas antardaerah yang turut memberikan bantuan anggaran maupun logistik.

Mendagri mengagakan sejumlah pemerintah daerah (Pemda) telah menyalurkan dukungan, di antaranya Kalimantan Timur Rp7,5 miliar, Jawa Barat Rp7 miliar, Sulawesi Utara Rp1,5 miliar, Kalimantan Utara Rp1 miliar, Sulawesi Selatan Rp4 miliar, Jawa Tengah Rp1,3 miliar, dan Jawa Timur Rp5 miliar. “Bu Khofifah langsung turun,” tambahnya.

Kemudian, bantuan juga datang dari Nusa Tenggara Timur (NTT) Rp1,5 miliar, Sumatera Selatan berupa barang senilai Rp2,6 miliar, Banten Rp3 miliar, Kalimantan Tengah Rp3 miliar, Sulawesi Barat Rp1 miliar, DKI Jakarta Rp3 miliar langsung ke Kota Lhokseumawe beserta bantuan logistik, Maluku Utara Rp2 miliar, Bengkulu Rp4,3 miliar, dan Gorontalo Rp1 miliar.

“Total 43 miliar ditambah dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh Bupati Lahat, Pak Bursah Zarnubi turun langsung ke sana lebih kurang 5 miliar. Jadi lebih kurang 48 miliar,” jelasnya.

Mendagri mengatakan guna mendukung pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat terdampak bencana, Kemendagri juga telah membentuk sembilan tim, termasuk tim dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) yang diturunkan ke tiga provinsi sejak 10 Desember 2025.

“Tim tersebut bertugas mempercepat pengurusan dokumen kependudukan, seperti KTP dan akta kelahiran yang hilang,” ujar Mendagri.

Mendagri juga menyampaikan rencana groundbreaking pembangunan hunian tetap bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta Menteri Hukum.

Pembangunan hunian tetap tersebut mencakup 2.600 unit, dengan rincian 1.000 unit di Aceh, 1.000 unit di Sumatera Utara, dan 600 unit di Sumatera Barat, yang didukung oleh sejumlah yayasan.

“Akan ada groundbreaking di Kota Sibolga, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan. Kita akan turun langsung ke sana,” ujarnya.

Lebih lanjut, Mendagri mengapresiasi Kementerian Keuangan, khususnya Ditjen Bea dan Cukai, serta Kementerian Perdagangan yang telah mempercepat proses pengeluaran bantuan pakaian dari kawasan ekonomi untuk keperluan penanganan bencana.

Pengiriman bantuan tersebut dilakukan dalam beberapa gelombang dan akan diserahkan kepada masyarakat terdampak.

Terkait infrastruktur pemerintahan desa, Mendagri menyebut terdapat 360 kantor desa rusak ringan serta 25 kantor desa rusak berat di wilayah tiga provinsi terdampak bencana.

Untuk kerusakan ringan, penanganan akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Apabila tidak memadai, pemerintah pusat akan mengambil alih penanganannya. Sementara itu, untuk kerusakan berat akan diajukan kepada Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

“Kami mengucapkan terima kasih atas kekompakan semua Pemda dan semua unsur Forkopimda serta semua pihak yang telah bergerak sehingga bekerja dengan cepat dan kita sudah lihat banyak hasilnya,” tandasnya.

Lanjut kata Letkol Teddy armada tersebut terdiri dari tiga unit pesawat Hercules dan satu unit pesawat A400.

“Keempat pesawat tersebut terbang menuju tiga provinsi sekaligus, yakni Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh, dengan rute terdekat di Bandara Minangkabau (Padang), Bandara Silangit (Tapanuli), serta Bandara Banda Aceh dan Lhokseumawe,” ujar Teddy saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (28/11/2025).

Setkab Teddy mengatakan jenis bantuan utama yang diterbangkan mencakup sekitar 150 unit tenda pengungsian untuk memenuhi kebutuhan shelter darurat, disusul sekitar 64 unit perahu karet, sekitar 100 unit alat komunikasi, genset, bahan makanan, serta tenaga medis dan obat-obatan.

Bantuan yang diangkut akan diprioritaskan untuk kelompok rentan yang meliputi ibu hamil, bayi, anak-anak, dan lansia.

“Jadi sejak hari pertama, tanggal 25 November, Bapak Presiden sudah langsung mengirimkan pesan kepada Bapak Menko PMK untuk mengoordinir secara langsung terkait penanganan bencana,” tambah Setkab Teddy.

Dan beberapa hari lalu, kata Teddy sampai dengan hari ini juga bantuan terus menuju ke sana. Dari sisi pesawat TNI, kemudian juga dengan pesawat sipil untuk mengangkut semua kebutuhan,” ujar Teddy.

“Kemudian juga bahan makanan siap saji, kemudian tim medis dari TNI, kemudian juga dari Kementerian Kesehatan. Tim medis terdiri dari dokter dan perawat serta bantuan obat-obatan,” lanjut Teddy.

Modifikasi Cuaca 

Sementara itu Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan selain fokus pada penanganan korban banjir dan longsor, pemerintah juga melakukan modifikasi cuaca. Hal ini dilakukan untuk mengurangi curah hujan dan mengantisipasi bencana susulan.

“Kita juga melakukan operasi modifikasi cuaca. Sudah mulai bisa diterbangkan untuk mengurangi curah hujan di daratan, sehingga nanti curah hujan kita membawa ke lautan. Ini juga melakukan upaya-upaya semacam ini (selain menangani korban),” ujar Menko PMK Pratikno saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Pratikno mengatakan Siklon Tropis Senyar sebagai penyebab bencana sudah mulai mereda. Meski begitu, ia meminta warga tetap waspada karena masih ada Siklon Tropis Koto yang juga dapat berpotensi memicu cuaca ekstrem di wilayah Aceh dan Sumatera Utara.

“Kita mengantisipasi karena ada Siklon Koto, tapi tempatnya di Utara. Kita masih waspada, kita kira dia tidak akan masuk ke wilayah daratan Indonesia,” kata Pratikno.

Tanggap Darurat Nasional 

Pratikno mengerahkan tim Operasi Tanggap Darurat Nasional untuk menangani bencana banjir dan tanah longsor di beberapa daerah termasuk di pulau Sumatera.

Pratikno menjelaskan Presiden Prabowo sudah perintahkan untuk mengirim prioritas bantuan ke daerah yang paling terdampak pada Jum’at (28/11) pagi.

“Sejak hari pertama terjadinya bencana, Bapak Presiden sudah perintahkan kepada kami, tim PMK, langsung bergerak dibantu TNI, Polri, Pemda aktif” ujar Pratikno.

Pratikno mengatakan pihaknya sudah kerahkan bantuan ke lokasi. Lanjut kata dia bencana badai ini kan melanda beberapa provinsi, mulai Provinsi Aceh, Provinsi Sumatra Utara di wilayah Medan dan Tapanuli, juga Provinsi Sumatra Barat.

“Kami sudah mengerahkan semua kementerian/lembaga ke sana, mulai dari Basarnas, BNPB, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian PU, kemudian Kemendagri,” kata Menko PMK,” ujar Pratikno.

Rapat yang digelar di kantor Menko PMK, Selasa pagi, 10 Desember 2024. Rapat turut dihadiri oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Kepala Basarnas, Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.

Pratikno menyampaikan bahwa salah satu langkah yang akan diambil adalah melanjutkan modifikasi cuaca guna mengurangi intensitas hujan di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Selain itu, pengoptimalan infrastruktur pendukung juga menjadi prioritas untuk memitigasi potensi banjir.

“Karena memang semestinya program makan siang gratis ini harus memberikan pendidikan generasi tentang diversifikasi pangan,” kata Muhadjir, dikutip dari Antara, Minggu (4/8/2024).

Menurut dia, karbohidrat tidak hanya ditemukan di beras. Namun banyak sumber makanan yang memiliki karbohidrat dan tidak kalah dengan beras.

“Sebaiknya makan gratis ini harus memberikan pendidikan generasi tentang diversifikasi pangan,” ucap dia.

Muhadjir berjanji, ia akan mengajukan konsep makan siang gratis dengan pilihan nasi jagung ini ke presiden terpilih untuk mengupayakan betul sumber daya lokal.

“Sayur dari petani lokal digilir. Juga kebutuhan protein didapatkan dari peternak di sekitar sekolah yang ada,” jelas dia.

“Contohnya, telur harganya Rp25 ribu per kilogram isi 17. Jika dibagi, berarti ketemunya tidak sampai Rp2 ribu per anak. Kemudian beras Rp15 ribu per kilogram. Satu kilogram beras bisa untuk 12 anak,” tambah dia

“Nanti ditambahi sayur, vitamin, dan lain-lain. Pasti ketemunya tidak akan tinggi,” ujar Muhadjir.

Muhadjir menyebut perguruan tinggi perlu membuat ketentuan bila ada kenaikan biaya kuliah. Misalnya, kenaikan tidak berlaku untuk seluruh angkatan.

“Menaikkan biaya jangan serta merta. Jadi naikkan kepada mahasiswa baru saja,” kata Muhadjir dalam RDPU Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI dengan Mantan Menteri Pendidikan di YouTube Komisi X DPR RI, Selasa (2/7/2024).

Muhadjir mengatakan penetapan biaya kuliah harus dilakukan sejak awal. Hal itu agar mahasiswa maupun orang tua bisa lebih bersiap dan memiliki kepastian.

“Kalau yang mahasiswa lama, biar sampai selesai (dengan biaya yang sudah ditetapkan di awal),” tutur dia.

Dia juga mengingatkan pembiayaan perguruan tinggi negeri tidak hanya bergantung pada mahasiswa. Melainkan, kampus harus mampu mencari pendanaan lainnya.

“Termasuk mandiri dalam pembiayaan dan mendorong fundrising-nya berjalan,” ujar dia.

Muhadjir mengatakan PTN biasa belanja untuk memenuhi kebutuhan operasional. Namun, dia menyayangkan PTN belum biasa mencari uang.

“Jadi harus ada perubahan karakter, jadi mereka harus bisa cari duit bukan untuk buang duit,” ucapmantan Menteri Pendidikan itu.

“Arahan dari Bapak Presiden supaya penanganan pengungsi harus dilakukan sebaik-baiknya, tidak ada satu pun pengungsi yang terlantar,” kata Menko PMK, Muhadjir Effendy di Istana Merdeka, Jakarta, dilansir dari Antara, Sabtu (4/5/2024).

Presiden Jokowi juga meminta dilakukan langkah-langkah cepat untuk mengatasi agar ada penyelesaian permanen terkait erupsi Gunung Ruang.

Menurut Menko Muhadjir, Presiden Jokowi menyetujui seluruh penduduk yang ada di Pulau Ruang yang jumlahnya mencapai 301 kepala keluarga untuk direlokasi.

“Relokasinya di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan lahannya akan disediakan Bapak Gubernur dan tadi Bapak Presiden sudah memerintahkan Kepada Menteri ATR dan Kementerian LHK untuk menyediakan juga lahan untuk pertanian dan perkebunan untuk mereka,” ucap Muhadjir.

Terkait pembangunan perumahan permanen di Bolaang Mongondow Selatan, Presiden Jokowi, kata dia, juga sudah memerintahkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk segera melakukan pembangunan yang sesuai dengan standar dari kebencanaan, dimana dananya akan diambil dari dana siap pakai Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Adapun untuk mengantisipasi persoalan sosial yang mungkin muncul akibat relokasi, pemerintah memastikan bahwa titik relokasi di Bolaang Mongondow Selatan secara tipologi memiliki kemiripan dengan lingkungan Gunung Ruang.

“Jadi di situ juga daerah nelayan, tapi tadi bapak Presiden juga sudah menginstruksikan adanya penambahan lahan untuk perkebunan dan pertanian,” jelas Menko Muhadjir Effenndy.

Kedua menteri itu mencoba mengambil langkah untuk mengurai kepadatan di Pelabuhan Merak. Menhub menyampaikan demi mengurai kepadatan di Merak, pihaknya bakal memaksimalkan Pelabuhan Panjang, Lampung sebagai jalur alternatif penyeberangan untuk melayani pemudik saat terjadi kepadatan.

“Kami memaksimalkan untuk dapat memanfaatkan Pelabuhan Panjang di Tanjung Karang, Lampung. Nanti, dibuat rute ke Panjang, baik dari Bakahueni maupun Ciwandan. Tinggal dipilah peruntukannya. Karena, jika ke Pelabuhan Panjang bisa menghemat 1 jam perjalanan bagi yang ingin ke Lampung. Ini sangat positif,” kata Menhub Budi Karya Sumadi.

Selain itu, dirinya meminta kapolda Banten untuk menindak truk over dimension over load (ODOL) karena keberadaan truk ini bisa menghambat laju kendaraan pemudik, sehingga terjadi kepadatan.

“Kami ada kesepakatan dengan Kapolda, ada tindakan hukum yang harus dilakukan terhadap ODOL tanpa terkecuali. Kita minta pemilik untuk menaati, atau kita akan pinggirkan mereka untuk tidak jalan. Karena mereka menganggu perjalanan mudik,” ucapnya lagi.

Di sisi lain, Menko PMK Muhadjir Effendy menyampaikan, telah mengambil kebijakan bahwa kapal dari Merak ke Bakauheni hanya menurunkan penumpang, lalu kembali ke Merak.

Adapun, Muhadjir mengatakan, anggaran tersebut dimaksudkan untuk melaksanakan penugasan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sudah direncanakan sejak awal.

“Pelaksanaan program di atas sudah direncanakan sejak awal mencegah angka kemiskinan dan menurunkan dan menghapus kemiskinan ekstrem,” ujar Muhadjir dalam sidang di Mahkamah Konstitusi, Jumat (5/4/2024).

Muhadjir menggarisbawahi peran Kemenko PMK memang rentan dikaitkan dengan kontestasi politik pada 2024 kemarin.

“Seperti diketahui, jumlah pemudik diprediksi akan meningkat 50 persen dari tahun lalu menjadi 193,6 juta pergerakan. Kita perlu mengantisipasi ini dengan berbagai persiapan yang matang,” kata Menhub Budi Karya Sumadi di sela peninjau Pelabuhan Merak, di Banten, Sabtu.

Menhub dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu mengatakan pemerintah telah mempersiapkan langkah-langkah untuk mengantisipasi meningkatnya jumlah pemudik di lintas Merak-Bakauheni.

Budi menyampaikan sejumlah pengembangan dilakukan untuk meningkatkan layanan angkutan Lebaran di tahun ini, di antaranya penambahan Pelabuhan. Sebelumnya, pelabuhan yang beroperasi di masa angkutan Lebaran 2023 adalah Pelabuhan Merak, Pelabuhan Ciwandan, dan Pelabuhan Bandar Bakau Jaya (BBJ) Bojonegara.

Pada tahun ini ada penambahan Pelabuhan Indah Kiat yang akan difungsikan sebagai lokasi tambahan pemuatan jika ada pengalihan dari Pelabuhan BBJ serta sebagai tambahan daya tampung kendaraan di Pelabuhan Merak. Pelabuhan Indah Kiat dapat menampung sekitar 500 Kendaraan kecil.

Selain itu, Kapasitas Dermaga 2 Pelabuhan Merak juga telah ditingkatkan menjadi 10.000 GT (Gross Tonnage), dari sebelumnya hanya 3.000 GT di masa Angleb 2023. Sementara, Pelabuhan Ciwandan akan fokus melayani Lintas Ciwandan-Bakauheni.

“Pemerintah menargetkan akan kemiskinan ekstrem turun hingga berada di bawah 0,5 persen pada 2024,” katanya dalam Forum Konsolidasi Nasional Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin (26/2/2024).

Menurutnya, rentang waktu untuk mencapai target penurunan tersebut juga tersisa kurang dari satu tahun. Maka dari itu, perlu kekuatan optimal yang dikerahkan oleh masing-masing kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah yang diberikan tugas dalam Inpres 4/2022, serta pemangku kepentingan lainnya.

Karena itu, lanjut Muhadjir, berbagai upaya khusus telah dilakukan untuk menanggulangi kemiskinan. Mulai dari pemberian bansos tambahan, bantuan cadangan pangan pemerintah, penyediaan air bersih, hingga perbaikan sanitasi di kantong-kantong kemiskinan.

Hal itu diungkapkan Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.

Awalnya Muhadjir menceritakan saran dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar Kemenko PMK menghitung perbedaan variasi daya beli di masing-masing daerah.

Permintaan Presiden Jokowi itu terkait dengan penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

Katanya, pemberian bantuan PKH sekarang ini nilainya masih dipukul rata. Padahal, antara Merauke dengan Jawa dan Papua berbeda mengenai harga suatu barang.

“Bahkan ada yang bilang, nilai uang di Papua dengan di Jakarta sangat berbeda,” kata Muhadjir di kompleks Istana Wakil Presiden di Jakarta, Kamis, 22 Februari 2024.

Lalu, dia menceritakan saat Kemenko PMK bersama TNI membangun gudang pangan di Distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, dalam rangka menangani krisis pangan di daerah itu.

Muhadjir mencontohkan, bila membangun gudang pangan di Pulau Jawa hanya membutuhkan Rp25 miliar, tapi kalau membangun di Distrik Sinak butuh anggaran sekitar Rp70 miliar.

“Dan, sekarang harga beras di Pegunungan Tengah berkisar antara Rp40.000 sampai 50.000 per kilogram. Tapi ketika kita memberikan bantuan kok jumlahnya sama. Jadi, itulah kenapa kemiskinan tidak bisa segera dituntaskan,” jelasnya.

Ke depannya, Muhadjir meminta pengalokasian anggaran bantuan di setiap daerah harus berbeda sesuai kondisi daerahnya masing-masing.

“Selama ini pengalokasian anggaran bantuan tidak dibuat beragam, disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing tempat, tapi disamaratakan,” pungkasnya. (*)

“Sekarang ini yang mengalami peningkatan kemiskinan ekstrem itu ada 75 kabupaten/kota,” kata Muhadjir di kompleks Istana Wakil Presiden di Jakarta, Kamis, 22 Februari 2024.

Muhadjir mengungkapkan, kemiskinan ekstrem paling banyak berada di wilayah timur Indonesia.

Dia menduga terjadinya kemiskinan ekstrem di Indonesia timur karena alokasi anggaran bantuan pemerintah dipukul rata dengan daerah lain.

“Indonesia timur paling banyak. Salah satu penyebab ya itu, tapi ini masih hipotesis ya, karena kebijakan penganggaran yang dipukul rata,” ujarnya.

“Sekarang ini masih dipukul rata. Misalnya PKH (Program Keluarga Harapan), dari Sabang sampai Merauke sama. Padahal kita tahu, Merauke, Jawa, sampai Papua itu beda sekali. Ada yang bilang, nilai uang di Papua dengan di Jakarta sangat berbeda,” sambung Muhadjir.

Presiden Joko Widodo (Jokowi), lanjut Muhadjir, menyarankan agar Kemenko PMK menghitung perbedaan daya beli masing-masing daerah. (*)

Menurut dia, tidak mudah untuk menurunkan angka kemiskinan dari 9,36 persen berdasarkan data tahun 2023 ke angka 6,5 sanpai 7,5 persen.

“Berarti masih butuh 1,85 persen untuk bisa mencapai target RPJMN. Jujur ya, saya tidak terlalu optimis bisa mencapai target itu,” kata Muhadjir usai rapat tingkat menteri terkait penanggulangan kemiskinan di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis, 22 Februari 2024.

Dia memaparkan, berdasarkan pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya, bahwa penurunan angka kemiskinan per tahunnya hanya berada di kisaran 0,3 sampai 0,5 persen.

Oleh sebab itu Muhadjir menilai, target menurunkan angka kemiskinan dari 9,36 persen ke 7,5 persen dalam satu tahun sulit dilakukan.

Begitu juga dengan target kemiskinan nol persen pada 2024 akan sulit dicapai walau kemiskinan ekstrem pada 2023 sudah berada di angka 1,12 persen.

Namun, Muhadjir optimistis angka kemiskinan ekstrem bisa ditekan hingga di bawah 0,5 persen karena ada penurunannya pada 2022 ke 20223 cukup signifikan dari 1,12 persen menjadi 0,9 persen.

“Di tahun 2023 posisinya sudah 1,12, turun 0,9 persen dibandingkan tahun 2022. Kalau kita asumsikan, turunnya separuh saja misalnya 0,5 persen saja itu pasti sudah di bawah 1 persen,” jelas Muhadjir.

Kata Muhadjir, salah satu tantangan mengatasi kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di Indonesia adalah beragamnya penyebab kemiskinan di masing-masing daerah.

Sementara, saat ini pemerintah masih menggunakan pendekatan yang seragam untuk mengatasi masalah kemiskinan di banyak daerah.

“Bervariasi sekali penyebabnya. Jadi, tidak bisa satu aturan digunakan untuk semua. Harus ada pendekatan partikularistik,” ujar Muhadjir. (*)

“Kami akan berikan bantuan benih gratis, alat mesin pertanian dan juga ada bantuan lainnya. Semua bantuan ini kami berikan karena Indonesia sedang diterpa cuaca ekstrem El Nino dan juga musim hujan La Nina,” kata Amran dikutip dari Antara, Selasa (20/2/2024).

Amran menyampaikan pihaknya bersama Menko PMK Muhadjir Effendy telah melaksanakan rapat bersama pada Senin, 19 Februari 2024, dalam rangka membahas petani yang terdampak banjir di seluruh Indonesia.

Dia mengatakan, kejadian banjir dan juga dampak El Nino telah membuat harga beras di sejumlah daerah naik tinggi sehingga pemerintah perlu melakukan langkah cepat sebagai upaya antisipasi sejak dini. Sebab diperkirakan, kata Amran, bencana banjir masih akan berlangsung hingga akhir Februari mendatang.

“Dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan disiapkan vaksinasi yang diperuntukkan bagi mereka yang belum vaksin dan booster, juga disiagakan 143 posko kesehatan,” kata Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 11 Desember 2023.

Meski begitu, Muhadjir meminta para pemudik harus mewaspadai adanya COVID-19.

“Patuhi protokol kesehatan tapi nyaman saat berlibut. Begitu juga ibadahnya tetap berjalan seperti biasa tidak ada yang perlu dikhawatirkan,” ujarnya.

Kata Muhadjir, saat ini masa dalam masa endemi COVID-19, sehingga penularan virus Corona tidak bisa hilang sama sekali.

Lalu, dia menyebut, pada libur Nataru tahun ini diperkirakan akan ada pergerakan 107 juta orang. Menurutnya, jumlah tersebut mengalami kenaikan sekitar 143 persen dibandingkan dengan tahun lalu.

Sementara itu, Wakil Menteri Kesehatan Dante Sulaksono mengatakan, kenaikan kasus COVID-19 di Indonesia belum terlalu signifikan, sehingga penyebaran virus tersebut masih terkendali.