Budi menyebut, pemblokiran layanan Telegram hanya menunggu waktu, kalau platform itu memang benar-benar tak patuh.

Saat ini tim Kominfo tengah mengkaji opsi dan dampak pemblokiran akses atau layanan Telegram di dalam negeri.

Telegram sudah kita beri peringatan dua kali karena dia juga banyak melakukan atau platform-nya memfasilitasi bukan hanya perjudian tapi juga pornografi.

“Kita tunggu kajian dari tim Aptika (Dirjen Aplikasi dan Informatika). Jika mana ada kajian yang sudah cukup, kita akan lakukan langkah-langkah yang bijaksana dan tegas,” kata Budi dalam jumpa pers di Kantor Kominfo, Jakarta, Rabu (28/8/2024).

Soal kapan rencana penutupan akses, Menkominfo enggan memberikan penjelasan detail. Ia mengatakan bahwa opsi penutupan akses akan dikaji mendalam dengan mempertimbangkan dampak bagi pengguna di dalam negeri.

“Kita selesaikan secara kekeluargaan sesuai hukum ruang digital Indonesia. Tunggu saja,” ujar Budi.

Wacana pemblokiran Telegram di Indonesia mencuat sejak Mei 2024. Aplikasi pesan instan buatan Nikolai dan Pavel Durov itu disebut tidak kooperatif atau membiarkan konten bermuatan judi online berkeliaran di platformnya. Ditambah, saat ini ada tren pengguna bermain judi online di Telegram.

“Hanya Telegram yang tidak kooperatif (memberantas judi online di Indonesia),” katanya dalam konferensi pers pada 24 Mei 2024.

Platform yang tak patuh juga terancam kena denda hingga Rp 500 juta per konten. Peringatan ini juga berlaku pada PSE lain selain Telegram, termasuk X, Google, Meta hingga TikTok.

Dalam konferensi pers di kantor Kominfo, Rabu, 28 Agustus 2024, Budi mengatakan bahwa kementerian yang dipimpinnya telah meminta lebih dari 10.000 Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) agar tidak memfasilitasi judi online dan patuh dengan regulasi yang berlaku di Indonesia.

Budi Arie mengatakan, Kementerian Kominfo telah menyiapkan Pakta Integritas pada akun pendaftaran PSE privat untuk dapat dilengkapi dan dilaksanakan oleh PSE privat.

“PSE privat wajib segera melengkapi pemenuhan pakta integritas secepatnya. Jika tidak kami akan cabut tanda daftar PSE nya,” kata Budi Arie dalam keterangannya, Selasa (27/8/2024).

Budi Arie menjelaskan bahwa merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP 71/2019) dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (PM 5/2020).

Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (PSE Privat) wajib untuk melakukan pendaftaran dan memastikan keamanan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, berdasarkan PM 5/2020 Pasal 7, PSE privat yang tidak melakukan pendaftaran diberikan sanksi administratif berupa pemutusan akses terhadap Sistem Elektronik (access blocking).

Kemudian, Pasal 9 menyebutkan bahwa PSE privat bertanggung jawab atas penyelenggaraan Sistem Elektronik dan pengelolaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik di dalam Sistem Elektronik secara andal, aman, dan bertanggung jawab.

“Kita harus memastikan ruang digital yang sehat dan produktif untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045,” pungkas dia.

“Masa satu hari bisa ada Rp1 juta sampai Rp2 miliar transfer lewat pulsa,” ujar Budi dalam konferensi pers di Gedung Kominfo, Jakarta Pusat, Kamis (1/8/2024).

Budi ragu dengan nominal tersebut digunakan untuk telepon. Untuk itu, pihaknya telah mengeluarkan regulasi membatasi jumlah nominal transfer pulsa seluler.

“Kita juga bikin aturan untuk maksimal transfer pulsa hanya boleh 1 juta rupiah per hari. Kalau karena kalau sudah lebih dari itu, mencurikan sekali,” jelasnya.
Budi menekakan pihaknya terus mencari cara, agar judi online tidak tumbuh lagi di tengah masyarakat. Sejumlah situs terkait judi online terus diblokir.

“Melakukan pembatasan akses masyarakat untuk mengakses fitur-fitur judi online, di ruang digital kita,” pungkas dia.

“Sesuai data dari PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) di 2024 intervensi Satgas telah berhasil menurunkan 50 persen akses masyarakat terhadap judi online dan menurunkan sejumlah dalam nominal Rp34,49 triliun deposit masyarakat pada situs judi online,” kata Budi dalam acara Sosialisasi Pencegahan Aktivitas Perjudian di lingkungan Kementerian Kominfo di Jakarta, Kamis (25/7/2024).

Budi menjelaskan bahwa sebagai bagian dari Satgas, Kementerian Komunikasi dan Informatika antara lain melakukan moderasi konten, pemutusan akses terhadap konten-konten bermuatan judi online, dan melakukan sosialisasi pencegahan judi online lewat kegiatan peningkatan literasi digital.

Kementerian Komunikasi dan Informatika dari 17 Juli 2023 hingga 23 Juli 2024 telah mengajukan pemblokiran 573 akun e-wallet terkait judi online kepada Bank Indonesia.

Selama kurun itu, pemerintah telah memutus akses terhadap 23.616 konten terkait judi dari sisipan halaman situs web lembaga pemerintah serta menangani 22.205 konten terkait judi dari akses sisipan di halaman situs web lembaga.

Kemenkominfo dianggap gagal mengamankan server Pusat Data Nasional (PDN) dari serangan Ransomware.
Direktur Eksekutif SafeNet, Nenden Sekar Arum, menyatakan bahwa per hari ini, Rabu (10/7/2024), petisi gagasannya tersebut sudah ditandatangani oleh lebih dari 25 ribu orang.
“Kalau enggak salah, sudah lebih dari 25.000 (yang tandatangani petisi),” kata Nenden dikutip dari Kmparan, Rabu (10/7/2024).

Berdasarkan data dari laman change.org, petisi yang dibuat oleh Southeast Asia Freedom of Expression Network (SafeNet) per Rabu (10/7) pukul 10.40 WIB sudah ditandatangani sebanyak 25.877 orang. Petisi ini juga digagas sejak 26 Juni lalu.

Menurut Nenden, peningkatan tanda tangan dari masyarakat ke petisi tersebut bersifat gradual. Sebab petisi sudah dimulai sejak 26 Juni lalu.

“Enggak signifikan, itu gradual,” ucap Nenden.

Nenden juga mengatakan, meski petisi desakan mundur ke Budi Arie sudah banyak ditandatangani masyarakat Indonesia, keputusan mundur atau diberhentikannya dari Menkominfo tetap kewenangan dari Presiden Jokowi.

“Semua keputusan hanya di tangan Jokowi,” tuturnya.

Hingga kini, SafeNet juga tengah menyiapkan gugatan untuk dilayangkan ke Kominfo dan Presiden Jokowi yang dianggap gagal mengamankan data di Pusat Data Nasional (PDN).

“Sekarang lagi nunggu balasan soal permohonan keterbukaan informasi ke PPID Kominfo,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menkominfo Budi Arie enggan berkomentar mengenai desakan mundur dirinya sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika.
Budi hanya memberi salam namaste dan memberi tanda jempol saja ketika ditemui wartawan di kawasan Tendean, Jakarta Selatan. Ia tak berkomentar apa pun ke awak media.

Desakan ini disampaikan Southeast Asian Freedom of Expression Network (SAFEnet) yang meminta untuk mundur dari jabatannya.

SAFEnet menilai Budi Arie seharusnya bertanggung jawab atas serangan ransomware pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS).

“Sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan data dan informasi, termasuk keamanannya, sudah seharusnya Kominfo juga bertanggung jawab terhadap serangan ransomware pada PDNS saat ini. Untuk itu, Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi harus mundur sebagai pertanggungjawaban dan meminta maaf secara terbuka terhadap situasi ini,” kata SAFEnet dalam siaran persnya, Jumat (28/6/2024).

Selain itu, SAFEnet juga meminta Kominfo dan BSSN harus mengaudit keamanan semua teknologi dan sumber daya manusia keamanan siber negara yang saat ini digunakan.

“Pak Menteri, cukuplah semua kelalaian ini. Jangan jadikan data pribadi kami sebagai tumbal ketidakmampuan Anda. MUNDURLAH!” jelasnya.

Menurut pemantauan SAFEnet, selama dua tahun terakhir terjadi kebocoran data pribadi setidaknya 113 kali, yaitu 36 kali pada 2022 dan 77 kali pada 2023.

“Jumlah itu jauh lebih sedikit dibandingkan temuan lembaga keamanan siber Surfshak yang menemukan lebih dari 143 juta akun di Indonesia menjadi korban kebocoran data hanya sepanjang tahun 2023. Jumlah tersebut membuat Indonesia berada di urutan ke-13 secara global sebagai negara yang paling banyak mengalami kebocoran data,” ujarnya.

Desakan SAFEnet agar Budi Arie mundur dilancarkan lewat petisi di situs Change.org. Petisi bertajuk “Kartu Merahkan Budi Arie” ini telah diteken 7.891 saat berita ini diunggah.

“Iya menurut tim (meminta) 8 juta dolar AS,” kata Budi Arie dijumpai di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/6/2024).

Dia mengatakan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menggelar konferensi pers di Kementerian Kominfo siang hari ini terkait serangan terhadap PDN.

Budi Arie mengungkapkan serangan tersebut merupakan virus ransomware jenis baru dari lockbit 3.0.

Sebelumnya pada Kamis (20/6) terjadi gangguan pada Pusat Data Nasional yang berdampak pada beberapa layanan publik. Salah satu layanan yang terdampak adalah keimigrasian.

Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Silmy Karim mengatakan sejak Sabtu (22/4/2024) layanan keimigrasian sudah pulih.

Imigrasi memutuskan untuk memindahkan pusat data (data center) 12 jam sejak gangguan teknis di PDN Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) teridentifikasi.

Dalam keterangan resminya, Kemenkominfo mengatakan ada 2,7 juta warga RI yang terlibat judi online. Angka itu didominasi oleh anak muda di rentang usia 17-20 tahun.

“Indonesia sudah darurat judi online dengan transaksi Rp 327 triliun [sepanjang 2023],” kata Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi dalam keterangan video yang diunggak Kemenkominfo, dikutip Rabu (24/4/2024).

Dalam beberapa bulan terakhir, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memblokir 5.000 rekening bank yang terkait dengan aktivitas judi online.

Ke depan, pemerintah juga berinisiatif untuk membasmi judi online dengan membentu Satuan Tugas (Satgas) khusus. Anggotanya terdiri dari lintas lembaga.

Antara lain aparat penegak hukum, Kementerian Kominfo, OJK, PPATK, dan sebagainya.

Satgas pemberantasan judi online akan melakukan langkah strategis untuk membasmi fenomena yang telah meresahkan warga tersebut.

Menkominfo Budi Arie mengatakan pemblokiran rekening dan konten terkait judi online merupakan langkah awal. Namun, untuk benar-benar membasmi total judi online, perlu dilakukan langkah lebih lanjut yang melibatkan berbagai pihak.

Saat dikonfirmasi, Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi mengatakan uang yang diduga diterima oleh pejabat Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kemenkominfo hanya sebesar Rp12 miliar. Menurut Budi Arie, angka itu terbilang kecil atau tidak signifikan.

“Mohon maaf, nilainya tidak terlalu signifikan. Kalau bicara proyek, cuma Rp12 miliar, apalagi jika dibandingkan sebelumnya yang namanya BP3I, sebelum berganti nama menjadi BAKTI,” kata Budi Arie saat ditemui di kantor PBNU, Kramatjati, Jakarta Pusat, Kamis, 18 Januari 2024.

Meski begitu, Budi Arie mempersilakan penegak hukum untuk mengusut dugaan suap tersebut.

“Tapi, kalau memang ada masalah hukum silakan saja. Tapi, menurut saya skalanya kecil dan enggak terlalu urgent juga,” ujarnya.

Budi Arie menjelaskan, kasus dugaan suap ini terjadi sudah lama. Bahkan, menurutnya, Dirut BAKTI Kemenkominfo yang menjabat saat itu sudah meninggal dunia.

“Itu peristiwa tahun 2012-2015, 2015-2018, peristiwa itu sudah lama. Dan kebetulan dirutnya Pak Aji sudah almarhum. Ini kan sebetulnya sudah lama, sudahlah. Kalau saya mau bicara ini kan persaingan antar korporasi internasional,” ujar Budi Arie.

Budi Arie kembali menegaskan, dia tetap mempersilakan aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti dugaan suap tersebut.

Secara pribadi, kata Budi Arie, dirinya sudah memerintahkan bawahannya untuk menelusuri dugaan suap dari perusahaan asal Jerman tersebut.

“Saya sudah minta Irjen untuk memeriksa hal-hal itu. Tapi masalahnya ini dirut yang saat itu sudah almarhum. Tapi, kalau lembaga penegak hukum mau menindaklanjutinya silakan saja,” imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, perusahaan Jerman, SAP SE diduga menyuap pejabat Indonesia di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan BAKTI Kemenkominfo.

Kabar dugaan suap itu tertuang dalam rilis pers dari United State Departement of Justice U.S. DOJ atau Departemen Kehakiman Amerika Serikat (AS) pada Rabu, 10 Januari 2024.

Perusahaan di bidang penyediaan software atau perangkat lunak itu dinilai melanggar Undang-Undang Praktik Korupsi Asing (FPCA).

SAP SE disebut menyuap dan memberikan hadiah dalam bentuk uang dan barang mewah selama 2015-2018 kepada pejabat Afrika Selatan dan Indonesia.

SAP SE menyuap pejabat Indonesia seperti KKP dan BAKTI Kemenkominfo yang dulu bernama Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) untuk mendapatkan keuntungan bisnis yang tidak pantas.

Atas tindakan itu, SAP SE didenda lebih dari US$220 juta atau sekitar Rp3.422.221.000.000 untuk menyelesaikan penyelidikan di Departemen Kehakiman AS dan Securities and Exchange Commision (SEC) atau Komisi Sekuritas dan Bursa. (*)

Dia memastikan, segala bentuk konten hoax, fitnah, dan ujaran kebencian akan langsung dihapus oleh Kemenkominfo.

“Kita melarang penyebaran hoaks, ujaran kebencian, fitnah, dan merendahkan martabat orang lain,” kata Budi Arie di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 11 Desember 2023.

“Pasti langsung kita take down,” sambungnya.

Diberitakan sebelumnya, KPU akan menggelar debat perdana antar capres pada hari Selasa, 12 Desember 2023 pukul 19.00 WIB, berlokasi di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol,  Jakarta Pusat.

“Rencananya dimulai pukul 19.00 WIB. Kalau penyiaran di masa prime time,” kata Komisioner KPU RI August Mellaz di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 9 Desember 2023.

Rencananya, debat perdana Pilpres 2024 ini akan ditayangkan di TVRI dan RRI, dan mengangkat tema tentang hukum, HAM, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi, serta pelayanan publik.

Ia meminta awak media bisa menghadirkan pemberitaan mengenai Pemilu 2024 yang tidak sensasional, mengambil berita bernilai positif sehingga mendukung peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pesta demokrasi lima tahunan itu.

“Peran media menjadi sangat penting untuk menyosialisasikan semuanya apa yang terjadi. Ini kebijaksanaan juga diperlukan untuk menumbuhkan media sebagai ruang publik apalagi di era digital,” kata Budi di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Kamis.

Ajakan itu disampaikan Budi dalam acara peresmian fasilitas ruang kerja bagi para wartawan di Kantor Kementerian Kominfo sehingga para pekerja media bisa lebih mudah mendapatkan informasi dan menyebarkan berita kepada masyarakat.

Budi mengatakan terkhusus di momen menuju Pemilu 2024, kecepatan dan ketepatan pemberitaan dari awak media menjadi penting untuk menciptakan suasana positif dan kondusif tidak hanya di ruang digital tapi pada kehidupan nyata.

Meski tidak dimungkiri di masa menjelang Pemilu 2024 pemberitaan dengan topik politik meningkat dan menunjukkan banyak persepsi dari berbagai sisi namun ia berharap media bisa mengangkat manfaat dan nilai-nilai baik dari Pemilu 2024.

Ia juga menilai pemberitaan media juga perlu hadir untuk meredam dan menangkis hoaks politik yang ikut bertumbuh serta menyebar di tengah masyarakat.

Sebagai contoh misalnya saat hoaks terkait Presiden Joko Widodo yang berpidato menggunakan Bahasa Mandarin pada pekan lalu.

Apabila tidak ditangani dengan tepat dan tidak disebarkan kebenarannya oleh media maka berpotensi menciptakan persepsi yang tidak baik di tengah masyarakat.

“Nah itu mereka pakai deepfake, ini kecanggihan hoaks sudah luar biasa. Jadi saya harapkan media bisa hadir di ruang publik dan mengantisipasi hal-hal seperti ini sehingga ruang digital kita ini lebih sejuk dan adem,” kata Budi.

Adapun ruang kerja untuk media di Kementerian Kominfo itu terletak di lantai 1 Gedung Utama Kantor Kementerian Kominfo.

Awak media dapat mencari,mengumpulkan, dan menyebarkan berita dengan lebih cepat salah satunya berkat fasilitas internet cepat yang telah didukung teknologi WiFi 6.

JAKARTA, Eranasional.com – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), jelang Pemilihan Umum (Pemilu) informasi bohong atau hoaks kian meningkat.

Hingga saat ini, teridentifikasi total 101 isu hoaks beredar di tengah masyarakat.

“Sepanjang 2022 hanya terhadap 10 hoaks Pemilu, namun sepanjang Januari 2023 hingga 26 Oktober 2023 terdapat 91 isu hoaks Pemilu,”jelas Menkominfo Budi Arie Setiadi dalam Konferensi Pers Awas Hoaks Pemilu di Media Center Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Jumat (27/10/2023).

Berarti terjadi peningkatan hampir 10 kali lipat isu hoaks dibandingkan tahun lalu,”

Bahkan kata dia sejak Juli berita hoaks sangat signifikan dari bulan sebelumnya.

Informasi hoaks tersebut ditemukan di berbagai kanal media sosial, paling banyak di aplikasi Facebook.

Penyebaran hoaks dan disinformasi meski beragam, dapat ditemukan di beragam media sosial.

“Catatan kami menunjukkan penyebaran hoaks dan disinformasi terkait pemilu paling banyak ditemukan di platform facebook yang Meta kelola. Saat ini kami telah mengajukan take down 454 konten kepada pihak Meta,” bebernya.

Menurut Budi, keberadaan hoaks mengenai Pemilu tidak hanya menurunkan kualitas demokrasi, tapi juga berpotensi memecah belah bangsa.

“Tidak hanya menyasar para bacapres dan bacawapres, isu hoaks dan disinformasi yang kami temukan turut menyasar reputasi KPU dan penyelenggaraan pemilu untuk menimbulkan distrust terhadap Pemilu kita,”pungkasnya. (*)

JAKARTA, Eranasional.com – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menggelontorkan wacana pemungutan pajak dari judi online. Menurutnya ini merupakan cara menyiasati agar perputaran hasil judi online di Indonesia tidak dipindahkan ke luar negeri.

Menurut Budi Arie, praktik judi online di Indonesia berasal atau bandarnya dari negara-negara yang menghalalkan praktik judi, sehingga uangnya berpindah ke luar negeri.

“Maksud saya begini, di kawasan ASEAN hanya kita (Indonesia) yang tidak melegalkan permainan judi, sementara negara lainnya di ASEAN sudah legal semua,” kata Budi Arie di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Rabu (6/9/2023).

Dia pun meminta persoalan legal atau ilegal judi online dikaji bersama. Alasannya tidak ingin uang hasil praktik judi di Indonesia dipindahkan ke negara lain.

“Saya bukan promotor. Coba kita kaji bersama saja, kalau enggak duit masyarakat kita diambil negara-negara itu,” ujarnya.

Dia pun menyebutkan negara-negara di ASEAN yang melegalkan atau melokalisasi praktik judi yakni Singapura, Malaysia, Thailand, dan Kamboja. 

Budi Arie menegaskan kembali, bandar judi online banyak beroperasi di negara yang sudah melegalkan praktik judi.

JAKARTA, Eranasional.com – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi berencana menjadikan artis senior Wulan Guritno menjadi Duta Anti Judi Online. Meski begitu, dia menyerahkan pengusutan kasus dugaan Wulan Guritno terlibat mempromosikan judi online di media sosialnya.

“Kasusnya ini kan sedang ditangani polisi, kita tunggu saja. Kita ingin beliau (Wulan Guritno justru jadi Duta Anti Judi Online. Dia kan sudah bilang di media, dia pikir itu games saja,” kata Budi Arie usai mengikuti rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/9/2023).

Sebelumnya, Bucie Lee, perwakilan manajemen Wulan Guritno menyatakan opini yang berkembang di masyarakat sangat memojokkan artisnya. Dia heran, konten iklan tersebut dibuat tahun 2020 itu kembali dipermasalahkan.

“Mbak Wulan juga kaget dan merasa dipojokkan dengan pemberitaan saat ini. Karena konten tersebut sudah lama, dibuat tahun 2020, kok sekarang mencuat kembali,” kata Bucie Lee menirukan perkataan Wulan Guritno, Minggu (3/9).

Justru, katanya, Wulan Guritno adalah korban dalam perkara ini, karena saat diberikan materi untuk dipromosikan sepengetahuannya adalah games online.

“Mbak Wulan justru jadi korban, karena dia mendapat informasi bahwa itu adalah games online, yang dipromosikan banyak artis besar lainnya,” ujarnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Setelah dilantik menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi langsung tancap gas. Dia menyambangi Kejaksaan Agung untuk bertemu Jaksa Agung ST Burhanuddin, Senin (24/7).

Budi Arie mengatakan kedatangannya ke Kejagung untuk membahas proyek BTS Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) agar dapat dipercepat meski sedang bermasalah secara hukum.

Seperti diketahui, proyek BTS 4G Kemenkominfo telah menetapkan Johnny G Plate, Menkominfo sebelumnya, sebagai tersangka.

“Membahas bagaimana mempercepat pembangunan proyek BTS,” kata Budi Arie di Kejagung, Senin (24/7/2023).

Dia menegaskan, proyek BTS harus tetapkan dijalankan dan diwujudkan. Sebab, proyek tersebut menyangkut hajat hidup rakyat Indonesia.

“Harus jalan terus proyek BTS ini, karena menyangkut nasib rakyat,” ujarnya.

Dia menjelaskan, kelanjutan pelaksanaan proyek BTS harus dikoordinasikan dengan Kejagung. Terutama, terkait masalah hukumnya.