Alasan pengunduran dirinya lantaran maju sebagai bakal calon gubernur di Pilkada Jawa Timur 2024.

“Bu Risma sudah mengajukan pengunduran diri dan sudah saya tandatangani pengunduran dirinya,” kata Jokowi dalam keterangannya usai meninjau Pasar Soponyono, Rungkut, Surabaya, dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat 6 September 2024.

Sebelumnya, Koordinator Staf Khusus Presiden Republik Indonesia Ari Dwipayana menegaskan Tri Rismaharini belum menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Menteri Sosial.

Hal tersebut disampaikan Ari dalam keterangan tertulisnya, Jumat 30 Agustus 2024.

Sebagai informasi, Risma telah mendaftarkan diri sebagai calon gubernur Jawa Timur pada Pilkada 2024.

“Sampai dengan saat ini, Ibu Risma belum menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Menteri Sosial,” ucapnya. []

Mantan Wali Kota Surabaya itu akan berpasangan dengan KH Zahrul Azhar Asad atau Gus Han sebagai bakal calon wakil gubernur.

“Saya kira pasangan Tri Risma Harini dan Gus Han mewakili corak kultural di Jawa Timur. Risma representasi nasionalis, sedangkan Gus Han mewakili santri,” kata Ketua DPD PDIP Jatim Said Abdullah dalam keterangannya, Kamis 29 Agustus 2024.

Kata dia, Surabaya saat dipimpin Risma, mendapatkan berbagai penghargaan internasional.

Di tangannya pula, kata Said, Kota Surabaya menjadi lebih elok dengan taman-taman kota, dan menjadi sarana rekreasi sehat dan murah untuk warganya.

Dia juga mengatakan Risma telah mengembangkan Surabaya Single Window (SSW) yang merupakan layanan publik berbasis elektronik pertama di Indonesia.

Sedangkan Gus Han pengasuh Pondok Pesantren Queen Al Azhar Darul Ulum, Peterongan, Jombang dan Wakil Rektor Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum (Unipdu), Jombang.

Menurut Said, Gus Han yang juga Sekjen Jaringan Kiai Santri Nasional, sudah malang melintang di dunia akademik.

Dia menyebut Risma dan Gus Han berkomitmen untuk melakukan bersih-bersih di dalam pemerintahan Jawa Timur.

“Hari ini pasangan Risma-Gus Han akan kami daftarkan secara resmi di KPUD Jawa Timur. Insya Allah pasangan Risma dan Gus Han akan membawa pemerintahan di Jawa Timur lebih bisa dipercaya rakyat,” kata Said.

“Miris, sebagai wilayah basis santri, tetapi pemerintahannya belakangan ini di obok-obok Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kalau pemerintahannya tidak amanah, dan tidak jujur, sulit Jawa Timur bisa lebih maju. Risma-Gus Han akan resik-resik kotoran di pemerintahan,” ujarnya.

Said mengatakan salah satu tanda Jawa Timur belum maju adalah angka kemiskinannya yang lebih tinggi dari angka kemiskinan nasional

“Kemiskinan di Jawa Timur mencapai 9,79 persen, sedangkan kemiskinan tingkat nasional 9,03 persen. Saya yakin pengalaman Risma membenahi Surabaya dan tugas jadi Menteri Sosial akan bisa menurunkan angka kemiskinan di Jawa Timur lebih cepat,” ujarnya.

Ketua Banggar DPR itu berharap pilkada saat ini, khususnya di Jatim, bisa berlangsung jujur, adil, demokratis.

“Cukup saat pileg dan pilpres kemarin saja sebagai pengalaman pahit. Jangan lagi kita memilih pemimpin karena sembako dan uang. Kalau itu dasarnya, pemerintahannya pasti korup,”tegasnya.

Hal ini bertujuan agar logistik yang dibutuhkan lebih cepat sampai kepada warga terdampak.

“Berdasarkan pengalaman saya dalam penanganan bencana di Sulawesi ini memang harus ada treatment khusus,” kata Menteri Sosial Tri Rismaharini, seusai meninjau tanah longsor di Kabupaten Tana Toraja serta memberikan bantuan bagi keluarga korban di Kecamatan Makele, Rabu 17 April 2024.

Diketahui longsor di Kecamatan Makale Selatan Kabupaten Tana Toraja, terjadi pada Sabtu 13 April 2024 sekitar pukul 23.00 Wita, akibat hujan deras dan disusul longsor di Desa Randan Batu, Kecamatan Makale Selatan pada Minggu.

Longsor tersebut menyebabkan 20 orang meninggal dan semuanya sudah ditemukan serta dimakamkan.

Menurut Mensos Risma, jalan di Sulawesi Umumnya melintasi perbukitan dan jalannya relatif sempit.

Ketika terjadi longsor, jalan yang tersedia tersebut tertimbun longsor sehingga distribusi bantuan tidak bisa dilakukan.

“Karena itu untuk Sulawesi perlu ada treatmen khusus,”kata Risma.

“Tidak bisa buffer stok hanya tersedia di Pemda. Mengambil contoh kasus saat longsor di Luwu, akses jalan tertutup longsor sehingga bantuan dari Pemda tidak bisa disalurkan,” sambungnya.

Kedatangan Mensos Risma untuk melihat langsung kondisi penyintas, sekaligus memberikan santunan kepada ahli waris korban meninggal dunia.

Mensos Risma terjun langsung untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak sudah terpenuhi.

Mensos Risma menempuh rute udara dari Jakarta dan transit di Makassar kemudian menggunakan helikopter menuju Tana Toraja.

Perjalanan udara ditempuh karena untuk sampai di Toraja membutuhkan waktu 8 jam perjalanan darat dari Kota Makassar dengan melintasi banyak perbukitan.

Sesampainya di lokasi, Mensos Risma langsung menemui keluarga korban, dan menanyakan kebutuhan yang diperlukan ahli waris.

“Ibu butuh apa? Nanti saya bantu,” kata Mensos Risma menanyai keluarga korban satu persatu.

Mensos Risma juga terlihat mengintsruksikan stafnya agar mencatat kebutuhan masyarakat.

JAKARTA, Eranasional.com – Menteri Sosial (Mensos) RI, Tri Rismaharini mengatakan, dirinya pernah menyelamatkan satu aset Pemda Surabaya dari Yayasan Kas Pembangunan (YPK).

Kata dia nilai aset tersebut tak main-main, yakni Rp 10 triliun.

Hal itu dikatakannya merespon pemberitaan dugaan korupsi Bansos Kemensos tahun 2020 yang sedang disidik KPK.

“Aku dauh menyelamatkan beberapa aset, mulai dari YKP Surabaya senilai Rp 10 triliun, Gelora Pancasila, ada juga di Sidoarjo, Gresik banyak aset yang diselamatkan,”ujar Risma, Sabtu (27/5/2023).

Risma mengklaim, telah menyelesaikan sengketa aset Pemda oleh pihak ketika sekitar 6.000 persegi meter.

3.000 meter persegi itu dia gunakan untuk membangun sekolah di Surabaya.

MEDAN, Eranasional.com – Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengunjungi lokasi longsor yang terletak di Dusun 3 Desa Rumah Kinangkung, Kecamatan Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (19/11).

Mensos di dampingi anggota Komisi VIII DPR RI M Husni, Anggota Komisi III DPD RI Dedi Iskandar Batubara dan Wakil Bupati Deli Serdang Yusuf Siregar melihat lansung dampak longsor yang terjadi pada Kamis (11/11).

“Saya minta pengungsi tidak boleh kembali lagi, karena kondisinya berbahaya. Kami bantu bebaskan tanah untuk relokasi,” kata Risma di lokasi longsor.

Risma mengatakan terdapat 15 kepala keluarga yang terdampak tanah longsor di lokasi kejadian.

Rencananya, 15 kepala keluarga tersebut akan direlokasi ke tempat yang lebih aman. “Kalau lahan siap kami bisa segera proses,” tuturnya kepada awak media.

Sebelumnya, Dusun 3, Desa Rumah Kinangkung, Kecamatan Sibolangit, Deli Serdang, dilanda bencana longsor pada Kamis (11/11) sekitar pukul 23.00 WIB. (Fjr)

JAKARTA — Presiden Joko Widodo telah memutuskan bahwa kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) akan berlangsung hingga 2 Agustus 2021. Presiden juga menginstruksikan kepada kementerian terkait, untuk meningkatkan upaya mengurangi dampak pandemi, di antaranya dengan penyaluran bantuan sosial.

Atas arahan Presiden, Menteri Sosial Tri Rismaharini dan jajaran telah bergerak cepat. Mensos memutuskan penambahan bantuan sosial eksisting dan bantuan pangan untuk membantu kebutuhan pokok masyarakat. Mensos Risma dan jajaran juga secara intensif turun dan mengecek langsung penyaluran bansos di sejumlah daerah.

Pengecekan lapangan dilakukan untuk memastikan masyarakat terdampak pandemi mendapatkan bantuan sesuai ketentuan. Untuk menghindari atau menutup celah korupsi, Mensos Risma membeberkan tiga langkaah strategis. Pertama , melakukan sinkronisasi dan pemadanan data dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Kementerian Dalam Negeri.

“Maka itu, beberapa waktu lalu saya memutuskan untuk menidurkan lebih dari 21 juta data. Karena di dalamnya ada data ganda. Pemadanan dengan NIK untuk memastikan ketepatan sasaran penyaluran bansos,” kata Mensos Risma dalam acara jumpa pers di Istana Negara (26/07).

Langkah kedua adalah dengan memperbaiki mekanismenya. Dalam penyaluran bantuan sosial yang eksisting, yakni Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)/Kartu Sembako, dan Bantuan Sosial Tunai (BST) disalurkan melalui mekanisme non tunai. Yakni PKH, dan BPNT/Kartu Sembako penyaluran bantuan melalui Himpunan Bank-Bank Milik Negara (Himbara) langsung ke Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang berada di tangan penerima manfaat. Untuk BST penyaluran dilakukan melalui PT Pos Indonesia.

“Untuk bantuan beras yang 10 kg dari Perum Bulog, disalurkan melalui Perum Bulog. Kemensos hanya menyampaikan data penerima bantuan,” kata Mensos.

Langkah ketiga adalah dengan melibatkan dukungan teknologi berbasis digital. Kemensos telah berkoordinasi dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Fintech Indonesia, untuk menyiapkan aplikasi yang meningkatkan layanan kepada penerima manfaat sekaligus menjadi alat kontrol efektif dalam penggunaan bantuan sosial.

“Saya sudah dapat ijin BI, OJK dan akan dibantu oleh anak-anak muda dari Fintech Indonesia, untuk menyiapkan aplikasi. Nanti dengan aplikasi itu, penerima manfaat tidak harus belanja di E-Warong, tapi bisa ke tempat lain. Selain itu juga bisa untuk memonitor apakah bantuan dibelanjakan sesuai kebutuhan atau di luar itu. Misalnya untuk membeli rokok atau minuman keras. Kan tidak boleh untuk membeli rokok atau minuman keras,” kata Mensos.

Untuk meringkankan beban masyarakat terdampak pandemi, Kemensos menyiapkan sejumlah bantuan. Selain bansos yang eksisting seperti PKH, BPNT/Kartu Sembako, dan BST, juga disalurkan beras sebesar 10 kg melalui Perum Bulog untuk 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH, 10 juta KPM BST dan 8,8 juta KPM BPNT/Kartu Sembako non PKH.

Kemensos juga menyalurkan beras 5 kg untuk 5,9 juta pekerja informal di Jawa-Bali yang penyalurannya melalui dinas sosial. Total volume beras adalah 2.010 ton, dengan 3000 paket beras untuk 122 kabupaten/kota dan 6000 paket untuk enam ibukota

JAKARTA — Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan kepada para menteri terkait untuk mempercepat penyaluran bantuan sosial dan obat-obatan gratis kepada masyarakat. Bantuan diharapkan meringankan beban masyarakat di tengah kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

“Saya minta jangan sampai terlambat, baik itu PKH (Program Keluarga Harapan), baik itu BLT (Bantuan Langsung Tunai) Desa, baik itu Bantuan Sosial Tunai (BST), jangan ada yang terlambat. Dan yang paling penting lagi adalah bantuan beras, bantuan sembako. Minggu ini harus keluar, percepat, betul-betul ini dipercepat,” kata Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas melalui konferensi video mengenai evaluasi PPKM Darurat dari Istana Merdeka, kemarin.

Atas arahan Presiden, Menteri Sosial Tri Rismaharini dan jajaran bergerak cepat. Mensos memutuskan meningkatkan bantuan sosial regular dan juga penambahan bantuan khusus dalam rangka mencukupi kebutuhan pokok berupa beras.

“Untuk bansos PKH dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)/Kartu Sembako, sudah disalurkan sejak awal Juli,” kata Mensos dalam Konferensi Pers Evaluasi Pelaksanaan PPKM Darurat, melalui telekonferensi. Sabtu (17/72021)

Hadir bersama dalam kesempatan itu, Menko Maritim dan Investasi Luhut B. Pandjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono.

Secara umum, dalam rangka pelaksanaan program perlindungan sosial, Kemensos mengoptimalisasi program bansos reguler, yakni PKH, Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)/Kartu Sembako, dan BST. PKH salur tahap ketiga yakni untuk bulan Juli-Agustus-September, disalurkan pada Juli 2021.

“Kemensos juga mencairkan BST untuk 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) selama 2 bulan yakni Mei Juni, yang cair pada Juli. Kemudian sebanyak 18,8 juta KPM BPNT/Kartu Sembako mendapatkan tambahan dua 2 bulan, yakni pada bulan Juli dan Agustus,” kata Mensos.

Anggaran untuk PKH sebesar Rp28,3 triliun, dan BPNT/Kartu Sembako sebesar Rp42,3 triliun yang disalurkan melalui Bank-bank Milik Negara (Himbara). Kemudian untuk BST anggaran sebesar Rp15,1 triliun yang disalurkan oleh PT Pos Indonesia.

“Dengan bansos ini diharapkan meningkatkan daya beli masyarakat,” kata Mensos.

Selain itu, Kemensos juga bermitra dengan Perum Bulog menyalurkan beras dengan total volume sebesar 200.000.000 kg untuk 10 juta KPM PKH dan 10 juta KPM BST dengan paket besar 10 kg per KPM.

“Yang menyalurkan Perum Bulog, Kemensos hanya mengirimkan data penerima kepada Menkeu. Tujuan penyaluran beras untuk memenuhi sebagian kebutuhan pokok para KPM yang terdampak pandemi,” kata Mensos.

Selain itu, ada juga bantuan beras sebesar Rp5 kg yang khusus merupakan program Kemensos. Bantuan diberikan kepada masyarakat pekerja sektor informal yang tidak bisa bekerja karena terdampak oleh PPKM Darurat.

Mereka di antaranya pedagang kaki lima, pemilik warung, pengemudi ojek, pekerja lepas, dan sebagainya di Jawa dan Bali.

“Data penerima bantuan beras 5 kg ini dari usulan pemerintah daerah. Penerima adalah mereka yang tidak menerima atau di luar penerima 3 jenis bansos reguler, yakni PKH, BPNT/Kartu Sembako dan BST,” kata Mensos.

Bantuan beras disalurkan melalui Dinsos Kab/Kota untuk warga terdampak Covid-19 di seluruh Kab/Kota di wilayah Jawa dan Bali. “Masing-masing mendapatkan bantuan 3.000 paket @5 kg untuk 122 kab/kota, dan 6.000 paket @5 kg untuk enam ibukota provinsi,” kata Mensos.

JAKARTA– Menteri Sosial Tri Rismaharini memimpin langsung proses pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dilakukan secara berkala. Pemutakhiran data merupakan proses yang bersifat terus-menerus dan dinamis karena ada warga yang berpindah alamat, meninggal, atau mungkin tingkat kesejahteraannya berubah.

Bu Risma memastikan akan terus memperkuat validitas dan akurasi data kemiskinan, sehingga akan semakin meningkatkan ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan.

Dalam proses pemutakhiran data, Mensos memimpin langsung rapat-rapat koordinasi yang melibatkan berbagai pihak, seperti Polri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara), dan sebagainya.

Dengan rapat koordinasi lintas instansi, memastikan proses pemutahiran data berjalan dengan transparan dan partisipatif.

Selain itu, penguatan akurasi data juga dilakukan dengan dukungan teknologi digital, sehingga selain lebih akurat juga diharapkan semakin cepat.

“Dengan (dukungan perangkat) elektronik ke depannya bisa lebih cepat lagi. Tinggal diklik saja,” kata Bu Mensos dalam keterangan rilis kepada wartawan di Jakarta, Jumat (9/7).

Selain lebih cepat dan akurat, penggunaan perangkat digital juga untuk meningkatkan pengawasan penggunaan anggaran.

“Dengan bantuan elektronik bisa memonitor peta dan perilaku seseorang. Makanya, upaya pengawasan pun dilakukan secara elektronik,” katanya.

Dengan berbagai kebijakan tersebut, Mensos memastikan kesiapan Kemensos dalam mendukung kebijakan pemerintah mengantisipasi pemberlakukan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Kemensos bersama sejumlah instansi lain, berada pada klaster perlindungan sosial dengan menyediakan bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat terdampak. Mensos memastikan, data penerima bansos sudah siap sejak pekan lalu.

Untuk meningkatkan daya beli masyarakat selama PPKM Darurat, ada tiga jenis bansos, yakni Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Kartu Sembako dan Bantuan Sosial Tunai (BST).

Sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo, untuk PKH yang menjangkau 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pencairannya dimajukan pada triwulan ketiga di bulan Juli. BPNT/Kartu Sembako dari semula menjangkau 15,93 juta KPM, ditingkatkan jangkauannya untuk 18,8 juta KPM dengan indeks Rp200 ribu/KPM/bulan.

Kemudian untuk BST yang menjangkau 10 juta KPM, disalurkan selama dua bulan yakni Mei dan Juni dan dibayarkan sekaligus dua bulan pada Juli. Indeks BST sebesar Rp 300 ribu/KPM/bulan. KPM BST adalah masyarakat terdampak pandemi yang sudah masuk dalam DTKS, yang tidak menerima PKH dan BPNT/Kartu Sembako.

Pemerintah mengalokasikan Rp13,96 triliun bagi 10 juta penerima KPM PKH; Rp 45,12 triliun untuk 18,8 juta penerima KPM BPNT/Kartu Sembako dan Rp6,1 triliun bagi 10 juta penerima KPM BST.

Mengutip Kepmensos No. 161/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai dalam Penanganan Dampak Pendemi Corona Virus Disease 2019 tahun 2021, data penerim BST merupakan usulan pemerintah daerah kab/kota, dan dari sumber data lain (yakni dari Ditjen Rehsos, kementerian/lembaga, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi masyarakat berbadan hukum).

PKH dan BPNT/Kartu Sembako merupakan bansos reguler dalam rangka menurunkan angka kemiskinan. Penyaluran bantuan PKH dan BPNT/Kartu Sembako dilakukan secara non tunai melalui jaringan Himbara. Adapun BST merupakan bansos khusus yang disalurkan melalui jaringan kantor PT Pos Indonesia.

Kebijakan terbaru Kemensos lainnya adalah menyalurkan bantuan beras kepada KPM PKH dan BST sebesar 10 Kg/KPM. Penyaluran bantuan dilakukan melalui jaringan Perum Bulog yang tersebar di seluruh tanah air. Dengan bantuan beras, diharapkan masyarakat miskin terdampak pandemi tercukupi kebutuhan pokoknya.

Kemensos juga telah menyalurkan berbagai bantuan lain, termasuk telur matang untuk memenuhi kebutuhaan nutrisi masyarakat, tenaga kesehatan dan relawan, sehingga mereka diharapkan dapat meningkatkan daya tahan tubuhnya.

JAKARTA – Bantuan Sosial Tunai atau BST Rp300 ribu dari Kemensos dijadwalkan hanya akan cair sampai dengan bulan April 2021 dan tidak akan diperpanjang sebagaimana permintaan masyarakat.

Menteri Sosial, Tri Rismaharini menegaskan bahwa BST Rp300 ribu tidak akan diperpanjang karena tidak ada dana untuk melanjutkan program bantuan.

“Enggak ada anggarannya untuk itu,” kata Risma setelah menghadiri puncak HUT ke-19 Taruna Siaga Bencana (Tagana) di Pangandaran, Jawa Barat dikutip Eranasional.com dari Antara.

Lebih lanjut, alasan Kemensos tidak memperpanjang BST Rp300 ribu ialah karena kondisi ekonomi Indonesia saat ini sudah berjalan ke arah mikro sehingga masyarakat diharapkan untuk memulai aktivitas ekonominya kembali.

Saat ini, BST Kemensos akan masuk ke tahap penyaluran April 2021 yang disalurkan melalui PT Pos Indonesia dan penerima yang bantuannya cair dapat melakukan cek di laman dtks.kemensos.go.id dengan memasukkan ID Kepesertaan jaminan sosial dan nama lengkap sesuai KTP.

Berikut ini adalah cara untuk melakukan cek penerima bantuan di laman DTKS Kemensos:

• Pilih salah satu ID kepesertaan dari ID DTKS/BDT, ID PBI JK/KIS, atau NIK KTP pada kolom yang tersedia
• Masukkan Nama sesuai KTP
• Masukka kode yang tertera pada laman
• Klik cari

Penyaluran Bansos BST Rp300.000 tidak bisa diwakilkan karena saat ini PT Pos Indonesia telah mengembangkan sebuah aplikasi yang dapat mempermudah proses pencairan bantuan.

Aplikasi baru itu akan memberikan informasi terkait database penerima termasuk data diri sesuai KTP dilengkapi dengan pemindai wajah untuk mengetahui kevalidan penerima BST.

Bagi calon penerima Bansos BST Rp300.000 yang terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dana bansos yang sudah cair akan tertera nominal jumlah yang akan diterima dan nama Kantor Pos penyalur.

Mempersipkan pencairan Bansos BST Rp300 ribu di bulan Maret 2021 ini, KPM dapat mempersiapkan diri dengan menyiapkan berkas-berkas keperluan pencairan bantuan di kantor Pos nantinya.

Untuk mencairkan bantuan, masyarakat perlu mendatangi Kantor Pos terdekat dengan membawa berkas-berkas berikut ini:

• Undangan dari Ketua RT
• KTP
• Kartu Keluarga atau KK sebagai bukti penerima bantuan yang sah.

Petugas akan melakukan scan barcode pada surat undangan untuk verifikasi data yang selanjutnya mencairkan bantuan.

Pencairan BST tidak dipungut biaya apapun dari Kantor Pos atau dari pihak manapun, sehingga apabila ditemukan potongan biaya, masyarakat dapat membuat pengaduan.

Kantor Pos yang melayani pencairan bantuan memiliki jam layanan tersendiri untuk pencairan BST Rp300 ribu serta berguna untuk menghindari kerumunan, sehingga pastikan terlebih dahulu jam operasi Kantor Pos terdekat dari rumah masyarakat.

Pemerintah menghimbau agar bantuan BST Rp1.2 juta atau Rp300 ribu per-bulan ini segera dicairkan melalui kantor Pos Indonesia sebagai penyalur bantuan ke masyarakat sesuai domisili masing-masing.***

Sumber : Antara