Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan penyerapan telur sekaligus menjaga stabilitas harga di tingkat peternak.

Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman, menyampaikan rencana tersebut setelah berkomunikasi dengan Wakil Kepala BGN, Trenggono, pada Jumat (9/10/2026).

Amran mengatakan, pihak BGN telah menyatakan kesiapan untuk menjalankan usulan tersebut.

“Saya langsung tadi telepon wakil yang membidangi, Pak Trenggono, langsung beliau (menyatakan) siap,” ujar Amran di kediamannya di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan.

Menurut Amran, penambahan telur dalam menu MBG merupakan langkah jangka pendek untuk membantu menyerap produksi peternak dan mengantisipasi penurunan harga telur di pasaran.

Ia menilai, program MBG memiliki potensi besar sebagai penyerap hasil produksi pangan dalam negeri.

Dengan kebutuhan bahan pangan yang berkelanjutan, program tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian pasar bagi para peternak.

“Serapannya juga, solusi yang jangka pendek, bagaimana konsumsi telur dalam MBG, sepakat dengan saya BGN, itu tiga kali seminggu. Inilah kita rasakan bagaimana pentingnya BGN menjadi offtaker. 160 juta petani Indonesia offtaker-nya adalah BGN,” kata Amran.

Untuk menekan lonjakan harga, pemerintah menggencarkan operasi pasar, pembagian bantuan pangan, hingga akselerasi penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

“Pasti turunlah (harga beras pekan ini). Doakan. Pasti turun,” ujar Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat ditemui di kediamannya di Jakarta Selatan, Senin (21/9).

Amran menegaskan bahwa pasokan beras nasional saat ini sangat melimpah, sehingga tidak ada alasan bagi harga untuk terus membubung.

Perum Bulog pun telah diinstruksikan untuk memprioritaskan pendorongan pasokan ke ritel-ritel modern.

“Sudah dikirim (pasokan beras ke ritel). Kami sudah perintahkan Bulog. Berasnya banyak, kurang lebih 5 juta ton, 4,6 (juta stok beras Bulog) hari ini. Kita sewa gudang 2 juta ton. Udah, kita kirim. Beras aman,” tutur Amran.

Data hingga pekan ketiga September 2026 mencatat stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Bulog berada di angka 4,6 juta ton.

Sepanjang tahun ini, sekitar 2,3 juta ton CBP telah digelontorkan untuk program intervensi pasar.

Sebagai langkah antisipasi tambahan, pemerintah menyiapkan penambahan kuota SPHP sebanyak 1 juta ton khusus bagi daerah yang mengalami lonjakan harga, serta alokasi bantuan pangan untuk 33,4 juta penerima manfaat.

Upaya stabilisasi ini dilakukan di tengah tren kenaikan harga beras berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP).

Hingga pertengahan September 2026, rata-rata harga beras medium nasional naik 0,76% dari bulan sebelumnya menjadi Rp14.644 per kg.

Sementara itu, harga beras premium terkerek 0,69% menjadi Rp16.495 per kg.

Amran mempertanyakan kenaikan tersebut mengingat stok dalam negeri berada pada posisi aman tanpa bergantung pada impor.

Di samping pasokan, penurunan harga diperkirakan terjadi seiring langkah tegas Bapanas menertibkan peredaran beras fortifikasi yang diduga melanggar label kemasan.

Berdasarkan penelusuran Bapanas, sebanyak 25 merek dari 11 produsen telah dijatuhi surat peringatan oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) karena tidak memenuhi standar mutu.

Seluruh merek bermasalah tersebut kini telah menghentikan produksi dan ditarik dari peredaran.

Mengenai penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk beras fortifikasi, Amran menyebut pemerintah memilih untuk menghentikan sementara peredarannya terlebih dahulu.

“Dimoratoriumkan. Cabut izinnya dulu,” kata Amran menegaskan tiga langkah tegas pemerintah, yakni pencabutan izin, moratorium, dan proses hukum bagi pelaku yang terbukti melanggar. []

Amran memperkirakan stok dan potensi pasokan beras yang tersedia saat ini mampu menopang kebutuhan nasional hingga sekitar 10 bulan ke depan.

Perhitungan tersebut, kata dia, mencakup sejumlah sumber pasokan. Di antaranya tanaman padi yang masih berada di lahan atau standing crop, persediaan beras di sektor hotel, restoran, dan katering (horeka), stok rumah tangga, hingga cadangan beras yang tersimpan di Bulog.

“Standing crop ada kurang lebih hampir 4 juta (ton), 3,8 juta (ton). Standing crop artinya yang tanaman berdiri sekarang. Kemudian, ada beras di horeka, hotel, restoran, dan rumah-rumah seluruh Indonesia. Kemudian, juga ada di Bulog. Totalnya 26 juta (ton),” ujar Amran di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Senin (14/9).

Dengan konsumsi beras nasional yang diperkirakan mencapai sekitar 2,6 juta ton per bulan, total ketersediaan tersebut secara hitungan kasar masih mencukupi kebutuhan hingga sekitar 10 bulan.

“Kalau (kebutuhan konsumsi) 2,6 juta per bulan, berarti (stok cukup untuk) 10 bulan, kan? 10 bulan ke depan, sekarang September, ya. Oktober, November, Desember, Januari, Februari, oh, overlap. Panen puncak di Maret lagi. Jadi aman,” kata Amran.

Menurut dia, kalkulasi tersebut juga memasukkan proyeksi panen raya yang diperkirakan kembali mencapai puncaknya pada Maret. Artinya, pasokan dari hasil panen berikutnya diharapkan sudah masuk sebelum persediaan yang ada saat ini terkuras.

Dampak El Nino Masih Terkendali

Amran juga menyebut dampak El Nino terhadap sektor pertanian hingga kini masih dalam batas yang dapat diantisipasi pemerintah.

Ia mengungkapkan kekeringan yang terjadi saat ini diperkirakan telah berdampak terhadap sekitar 50 ribu hektare lahan pertanian.

Namun, kondisi tersebut dinilai belum mengganggu produksi pangan secara nasional.

“Kekeringan yang masuk, mungkin sekarang ya, estimasi (lahan pertanian yang terdampak ada) 50 ribuan hektare. Tapi itu masih posisi aman. Kita lihat dari BPS produksi kita masih aman,” ujarnya.

Untuk menjaga produktivitas selama periode kering, pemerintah memprioritaskan penanaman di wilayah yang memiliki dukungan jaringan irigasi.

Amran menyebut perbaikan jaringan irigasi telah mencakup sekitar 3-4 juta hektare lahan.

Selain irigasi, pemerintah menyiapkan sejumlah strategi lain, mulai dari penggunaan benih tahan kekeringan, penerapan Pertanian Modern-Advanced Agriculture System (PM-AAS), hingga pompanisasi untuk lahan yang masih memiliki sumber air.

Langkah tersebut disiapkan agar ancaman El Nino tidak mengganggu musim tanam maupun produksi pangan nasional.

Pemerintah juga menyiapkan bantuan langsung bagi petani yang terdampak kekeringan.

Bantuan tersebut mencakup benih, pengolahan lahan, alat dan mesin pertanian (alsintan), hingga pompanisasi.

“Yang kekeringan langsung kita bantu pengolahan dan benih. Jadi jangan biarkan petani jalan sendiri. Kita ada benih gratis, kemudian alat mesin pertanian gratis, bantu pompanisasi gratis,” tegas Amran.

Amran mengatakan, salah satu tuntutan utama peternak adalah agar hasil produksi telur ayam dapat diserap melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurutnya, pemerintah telah mengambil langkah dengan berkoordinasi langsung dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) selaku pengelola program MBG.

“Sebenarnya yang diminta itu kami sudah tanda tangan, meminta MBG agar menyerap telur ayam. Kami sudah tertulis resmi dan telepon langsung Kepala MBG, sudah setuju,” kata Amran, di Kampus Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar.

Selain penyerapan telur, pemerintah juga memastikan ketersediaan pakan bagi peternak melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang disubsidi pemerintah.

Amran menyebut telah memerintahkan Perum Bulog untuk menyalurkan pakan SPHP kepada peternak hingga Desember 2026.

“Yang kedua adalah minta pakan. Pakan SPHP. Sekarang kami sudah perintahkan Bulog agar disalurkan sampai Desember. Itu sudah aman,” ujarnya.

Persoalan lain yang menjadi perhatian pemerintah adalah tingginya biaya produksi peternakan, termasuk harga pakan dan DOC atau bibit ayam umur sehari.

Amran menegaskan pemerintah akan berpihak kepada peternak kecil dan tidak akan membiarkan mereka tertekan oleh perusahaan besar.

“Yang terpenting, pemerintah harus berpihak pada peternak kecil. Sekali lagi, kami berada pada pihak peternak kecil,” tegasnya.

Dalam peninjauan tersebut, Menteri Pertanian menemukan kondisi yang dinilai jauh dari standar pengelolaan aset negara. Sejumlah alat dan mesin pertanian (alsintan) terlihat tidak terawat, bahkan beberapa di antaranya dalam kondisi kotor dan dipenuhi lumpur yang mengindikasikan kurangnya perawatan setelah digunakan. Temuan ini langsung memicu reaksi tegas dari Amran di hadapan para pegawai yang bertugas di lokasi.

Ia menyoroti bahwa alsintan bukan sekadar alat kerja biasa, melainkan bagian dari investasi negara yang bersumber dari uang rakyat. Karena itu, setiap unit yang dibiarkan rusak atau tidak dirawat dianggap sebagai bentuk kelalaian serius. Dalam pernyataannya, Amran menegaskan bahwa disiplin dalam merawat fasilitas merupakan bagian dari tanggung jawab moral aparatur negara.

Selain kondisi alsintan, perhatian Mentan juga tertuju pada area persawahan yang seharusnya menjadi lokasi pengembangan benih unggul. Alih-alih menunjukkan pengelolaan optimal, sebagian lahan justru terlihat tergenang air dan tidak ditangani secara maksimal. Kondisi ini dinilai tidak mencerminkan fungsi kawasan sebagai lokasi percontohan pertanian di wilayah Sulawesi.

Situasi tersebut semakin memperkuat penilaian bahwa terdapat masalah dalam pengelolaan operasional di lapangan. Amran mempertanyakan mengapa langkah-langkah dasar seperti pengaturan irigasi atau penggunaan pompa tidak dilakukan untuk mengatasi genangan air. Baginya, hal ini menunjukkan lemahnya pengawasan sekaligus rendahnya kepedulian terhadap produktivitas lahan.

]]> https://eranasional.com/99879/sidak-menjelang-lebaran-mentan-amran-tegur-keras-pengelolaan-aset-pertanian/feed 0 Rio Anthony https://eranasional.com/94606/mentan-amran-kumpulkan-rp-7585-m-untuk-bencana-sumatra https://eranasional.com/94606/mentan-amran-kumpulkan-rp-7585-m-untuk-bencana-sumatra#respond Tue, 02 Dec 2025 11:19:49 +0000 https://eranasional.com/94606/mentan-amran-kumpulkan-rp-7585-m-untuk-bencana-sumatra Jakarta, ERANASIONAL.COM  – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memimpin langsung gerakan donasi nasional bagi korban bencana alam di Sumatera. Aksi kemanusiaan yang digelar di Aula Gedung F Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Selasa (2/12/2025), berlangsung secara terbuka dan realtime, diikuti pegawai Kementan, Badan Pangan Nasional (Bapanas), serta para mitra usaha sektor pertanian.

Dalam waktu hanya satu jam, ajakan Mentan Amran berhasil menghimpun sekitar Rp 75,85 miliar. Meski jumlahnya besar, Mentan Amran menegaskan bahwa seluruh donasi terkumpul tanpa paksaan. Setiap orang diberi ruang untuk menyumbang sesuai kemampuan, dan itu terlihat jelas ketika sejumlah pegawai menyumbang mulai dari Rp 20.000, Rp 50.000, Rp 100.000, hingga Rp 250.000.

“Berapa pun kami terima. Ini semua niat baik kita semua untuk membantu rakyat,” ujar Mentan Amran.

Dalam arahannya, Mentan Amran menekankan bahwa solidaritas sosial bukanlah seremoni, melainkan panggilan moral bangsa.

“Setiap bantuan adalah harapan. Kementan peduli,” ujarnya, mengajak masyarakat membantu dengan tulus, bukan karena kewajiban.

Ia menyebut bencana ini sebagai ujian kemanusiaan yang menggerakkan hati banyak orang.

“Merah putih memanggil! Saudara kita terkena bencana, dan sebagai anak bangsa kita wajib mengulurkan tangan,” tegasnya.

Mentan Amran juga mengingatkan bahwa keberhasilan usaha seharusnya melahirkan budaya berbagi, terutama bagi mereka yang rentan.

“Kepada semua, khususnya para mitra, kalau bisnisnya mau maju, rajin memberi apalagi kepada fakir miskin, yatim piatu, dan mereka yang sedang terkena bencana,” ucapnya.

Antusiasme para donatur bahkan membuat Mentan Amran berkelakar.

“Alhamdulillah baru kami terima tadi pagi, masih kecil tapi tidak apa-apa. Sekarang sudah kurang lebih Rp 75 miliar. Kalau begini saya mau berdiri di sini sampai sore, “ ungkapnya.

Menurut data Panel Harga Badan Pangan Nasional, harga beras medium di zona 3 (Maluku dan Papua) tercatat Rp 16.801 per kilogram, lebih tinggi dari HET yang ditetapkan pemerintah, yaitu Rp 15.500 per kilogram.

Sementara itu, harga di zona 1 dan zona 2 sudah terkendali di bawah HET, masing-masing Rp 13.298 dan Rp 13.955 per kilogram.

“Memang di zona 3 masih cukup tinggi. Kami sudah mengirimkan tim untuk mengecek langsung ke lokasi-lokasi yang harga berasnya di atas normal,” ujar Amran di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (21/10/2025).

Ia menepis anggapan bahwa tingginya harga disebabkan oleh kebijakan penyerapan gabah oleh Perum Bulog. Amran menjelaskan, Bulog hanya menyerap sekitar 8 persen dari total produksi gabah nasional, sementara 92 persen dikuasai oleh sektor swasta, sehingga pemerintah tidak bisa sepenuhnya mengendalikan harga di pasar.

“Kalau dibilang Bulog penyebab harga naik, itu keliru. Pangsa Bulog kecil, sisanya di tangan swasta,” tegasnya.

Amran menilai lonjakan harga juga dipicu oleh praktik tengkulak yang mencari keuntungan berlebih. Fenomena ini, katanya, tidak hanya terjadi pada beras, tetapi juga pada komoditas lain seperti minyak goreng.

Selain itu, Satgas Pangan masih menemukan peredaran beras oplosan yang tidak sesuai standar. Dari hasil penelusuran, 41 pelaku telah ditangkap, dengan nilai kerugian masyarakat diperkirakan mencapai Rp 10 triliun.

“Standar beras premium itu maksimal 14 persen broken, tapi ada yang sampai 50 persen. Bahkan beras menir dijual seolah-olah premium, padahal harganya hanya Rp 8.000 per kilogram,” ungkapnya.

Meski demikian, Amran menyebut tren harga nasional mulai membaik. Dari 514 kabupaten/kota di Indonesia, kini hanya 20 daerah yang masih mencatat harga di atas HET.

“Beberapa bulan lalu ada 59 kabupaten yang tinggi, sekarang tinggal 20. Artinya sudah ada perbaikan,” jelasnya.

Pemerintah Siapkan Sanksi untuk Pedagang Nakal

Mentan menegaskan, pemerintah akan menindak tegas pedagang dan distributor yang menjual beras di atas harga yang telah diatur. Untuk beras premium, HET ditetapkan sebesar Rp 14.900 per kilogram, sementara di beberapa pasar masih dijual sekitar Rp 15.900 per kilogram.

“Mulai hari ini, semua pedagang dan distributor wajib mengikuti ketentuan harga. Kalau melanggar, akan kami beri surat teguran, dan jika masih membandel, izinnya akan kami cabut,” tegas Amran.

Enam program unggulan ini digadang menjadi penggerak utama akselerasi transformasi kampus.

Peluncuran tersebut dilakukan dalam upacara dies yang digelar di Baruga A.P. Pettarani, Kampus Unhas Tamalanrea, Makassar, Sabtu (13/9/2025).

Rektor Unhas, Prof Jamaluddin Jompa mengatakan, keenam program ini merupakan langkah strategis untuk mempercepat akselerasi pengembangan kampus, sekaligus memperkuat posisi Unhas sebagai pusat pendidikan, riset, inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat.

“Program-program ini dirancang untuk menjawab tantangan masa depan sekaligus membangun kolaborasi antara riset, industri, dan pasar,” ujar Prof Jompa.

Enam program unggulan tersebut meliputi:

1. PT Bank Universitas Hasanuddin (BPR Unhas),
2. Ayam Alloppe,
3. Unhas TV Digital,
4. Stanford Hasanuddin University Alliance for Research (SHARP),
5. Closed House Ayam Broiler
6. Hotel Kuda Unhas.

Prof Jompa berharap, BPR Unhas menjadi motor penguatan fondasi finansial Unhas sekaligus mendukung inklusi keuangan dan pengembangan UMKM.

Peluncuran enam program unggulan ini, Unhas menegaskan tekadnya untuk memperkuat posisi sebagai universitas berkelas dunia dengan menghadirkan inovasi yang terhubung erat dengan kebutuhan industri dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat.

Diketahui peluncuran secara resmi dipimpin oleh Rektor Jamaluddin Jompa, didampingi Andi Amran Sulaiman selaku Menteri Pertanian Republik Indonesia sekaligus Ketua Ikatan Alumni Universitas Hasanuddin (IKA Unhas).

Selain itu hadir juga Andi Sudirman Sulaiman selaku Gubernur Sulsel, Tamsil Linrung selaku Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), serta Ahmad Najib Burhani selaku Direktur Jenderal Sains dan Teknologi, KemendiktiSaintek.

Juga turut hadir jajaran pimpinan Unhas meliputi, Ketua Majelis Wali Amanat, Ketua Senat Akademik, Ketua Dewan Profesor, serta para Wakil Rektor, disaksikan oleh sivitas akademika. []

“Dari hasil pemeriksaan 268 merek, ada 212 yang tidak sesuai standar yang ditentukan oleh pemerintah. Brokennya ada yang 30, 35, 40 bahkan ada sampai 50 persen. Jadi tidak sesuai standar,” kata Menteri Pertanian Amran Sulaiman kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/7/2025).

Dia memastikan akan mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran tersebut.

“Kami sudah sampaikan kepada Bapak Kapolri dan Bapak Jaksa Agung, setelah diperiksa ulang, datanya sama, hasilnya sama. Jadi, penegak hukum menindaklanjuti semua yang tidak sesuai dengan aturan,” kata Amran.

Dia menyebut berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto proses penegakan hukum harus berjalan. “Arahan Bapak Presiden, tindaklanjuti. Nanti kita akan rakortas, kita akan bahas lagi,” ujar Amran.

Temuan ini merupakan hasil pemeriksaan lapangan yang dilakukan bersama Satgas Pangan Polri dan tim Kementerian Pertanian.

Modus yang digunakan tidak hanya merugikan konsumen secara kualitas, tetapi juga menyebabkan kerugian ekonomi yang diperkirakan mencapai Rp99 triliun per tahun.

“Ini seperti menjual emas 18 karat tapi dibilang 24 karat. Padahal harganya jelas beda. Konsumen kita dirugikan hampir Rp100 triliun,” kata Amran, yang dikutip Senin (14/7/2025).

Menurut Amran, berbagai merek tersebut tidak memenuhi standar berat kemasan, komposisi, dan labelisasi yang seharusnya. Beberapa merek tercatat menawarkan kemasan 5 kilogram (kg) padahal isinya hanya 4,5 kg.

Sebagai informasi, beras oplosan adalah campuran beras dari beberapa jenis atau kualitas berbeda yang kemudian dijual dengan label beras premium atau medium, namun tidak sesuai dengan isi sebenarnya.

Berikut daftar Merek Beras yang Diduga Dioplos:

Sania, Sovia, Fortune, dan Siip – diproduksi oleh Wilmar Group.
Setra Ramos, Beras Pulen Wangi, Food Station, Setra Pulen – milik Food Station Tjipinang Jaya.
Raja Platinum, Raja Ultima – milik PT Belitang Panen Raya.
Ayana – diproduksi oleh PT Sentosa Utama Lestari (Japfa Group).

Merek-merek ini disebut sebagai contoh dari 212 merek beras yang akan diumumkan secara resmi dan bertahap kepada publik. Beberapa di antaranya bahkan sudah ditarik dari peredaran oleh sejumlah ritel modern karena viral di media sosial.

Dia mengungkapkan, kasus tersebut dapat merugikan negara hingga Rp 5 miliar.

Meski begitu, Amran tidak menyebut secara detail proyek serta identitas pengamat tersebut.

Dia hanya bilang yang bersangkutan kerap membagikan data pertanian yang salah serta memberikan kritik yang konstruktif.

“Ada si A atau si B yang mengkritik dari dulu. Dan kami menganalisa yang kritikannya sebagian besar tidak konstruktif. Bahkan kadang datanya salah,” kata Amran saat ditemui di kantornya, Jakarta Selatan, Kamis (17/4/2025).

Puncaknya, Amran menyebut pengamat tersebut terlibat dalam proyek pertanian. Saat Kementerian Pertanian (Kementan) melakukan investigasi, hasil proyek tersebut sebagian besar fiktif dan tidak berjalan.

Atas hal tersebut, Amran menyebut negara berpotensi alami kerugian hingga Rp 5 M.

“Itu potensi kerugian Rp 5 miliar dan tidak digunakan itu barang pengadaan itu tidak digunakan. Itu pun sebagian tanda tangan fiktif, palsu tanda tangannya, dan ini yang mengkritik dari dulu pertanian, saya katakan ini musuh negara,” jelas Amran.

Saat ini, kasus tersebut telah diserahkan kepada penegak hukum untuk ditindaklanjuti. Meski begitu, Amran enggan membeberkan lebih lanjut mengenai kasus tersebut.

Dia menegaskan pihaknya menerima kritik dan saran dari pengamat asalkan tidak menyebabkan kerugian negara. Amran akan menindak tegas siapapun oknum yang ingin merugikan negara, baik pegawai di lingkungan Kementan maupun pengamat pertanian.

“Jadi, jangan karena dia pengamat, enggak kebal hukum, enggak boleh dong. Siapapun masuk di pertanian, berani bermain-main, pasti kami beresin. Jangankan pengamat, pegawai sendiri aku pecat. Padahal dia anakku, anak kandungku, harusnya pecat. Apalagi pengamat masuk bermain-main, mau korupsi di pertanian, aku beresin,” tegas Amran.

“Kemarin kita turun ke tiga lokasi, saat ini sedang kita lakukan pendalaman dan kemungkinan akan kita lakukan penegakan hukum, karena memang ada yang kita dapati dia isinya tidak sesuai kemasan yang 1 liter,” ujar Listyo di STIK, Jakarta Selatan, Senin (10/3/2025).

“Kemudian ada juga yang menggunakan label MinyaKita sebenarnya palsu, semuanya sedang kita proses,” imbuh dia.

Adapun produk MinyaKita yang disunat ditemukan oleh Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, saat sidak di Pasar Jaya Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu (10/3/2025).

Produk yang seharusnya berisi 1 liter ternyata hanya berisi 750 hingga 800 mililiter, tetapi tetap dijual dengan harga lebih tinggi dari yang ditetapkan pemerintah.

“Ini bentuk kecurangan yang merugikan rakyat. Apalagi di bulan Ramadan, saat kebutuhan bahan pokok meningkat,” kata Mentan, Sabtu, 8 Maret 2025.

Minyakita tersebut diproduksi oleh tiga perusahaan, yakni PT Artha Eka Global Asia, Koperasi Produsen UMKM Koperasi Terpadu Nusantara (KTN), dan PT Tunasagro Indolestari.

Selain tak sesuai takaran, harga jualnya juga melampaui harga eceran tertinggi (HET). Di kemasan tertulis harga Rp 15.700 per liter, tetapi di lapangan minyak itu dijual Rp 18.000 per liter.

Mentan meminta Satgas Pangan dan Bareskrim Polri segera bertindak untuk menindaklanjuti temuan ini.

Ia menegaskan bahwa perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran harus ditutup dan dicabut izinnya.

“Saya sudah koordinasi dengan Kabareskrim dan Satgas Pangan. Kalau terbukti ada pelanggaran, perusahaan ini harus ditutup. Tidak ada toleransi bagi mereka yang curang dan merugikan rakyat,” tegasnya.

Mentan juga mengingatkan para produsen dan distributor minyak goreng untuk tidak bermain-main dengan kebutuhan pokok masyarakat.

Pemerintah, katanya, akan terus melakukan sidak untuk memastikan produk pangan yang beredar di pasaran sesuai standar yang berlaku.

Dalam sidak ini, Mentan didampingi oleh Penyidik Madhya Pideksus Bareskrim Polri, Kombes Pol Burhanuddin.

Burhanuddin memastikan kepolisian akan segera menyelidiki dan menindaklanjuti temuan ini sesuai dengan hukum yang berlaku. Masyarakat juga diimbau untuk lebih teliti saat membeli minyak goreng dan segera melaporkan jika menemukan produk yang mencurigakan. []

Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Wahyu Widada mengatakan hal ini untuk mengawasi ketat penggilingan padi guna menjaga pergerakan harga dan distribusi beras.

Wahyu menginstruksikan jajaran Pengawasan ini dilakukan sebagai tindak lanjut permintaan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman.

“Polri sudah melakukan pemantauan, banyak permasalahan terkait beras yang kami tangani. Kami akan terus menekan dan memastikan penggilingan padi tetap berkomitmen sesuai HPP,” ujar Wahyu dalam keterangannya, Sabtu (15/2/2025).

Salah satunya yakni peredaran pupuk palsu yang berpotensi merugikan kalangan petani hingga triliunan Rupiah.

“Yang berikutnya ada pupuk palsu ini yang meresahkan petani kita. Pupuk palsu ada 27 perusahaan, ada 4 perusahaan kami sudah kirim ke penegak hukum, ini merugikan petani kita kurang lebih Rp 3,2 triliun,” kata Amran dalam jumpa pers bersama Jaksa Agung, Senin (16/12/2024).

Dia berharap, pelanggaran hal ini bisa segera ditindak tegas. Sebab, bukan hanya berdampak pada petaninya saja, melainkan juga ke keluarganya.

Di sisi lain, Andi juga meminta pengawalan kepada Kejaksaan Agung dalam proses pelaksanaan subsidi pupuk. Di mana, nilai subsidinya mencapai Rp 50 triliun.