“Jangan membuat kebijakan-kebijakan yang ekstrem,” tegas Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Jumat 13 September 2024 dikutip dari siaran Kompas TV.

“Terutama yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, yang berpotensi merugikan masyarakat luas, yang berpotensi menimbulkan gejolak,”sambungnya.

Jokowi juga meminta para menterinya untuk menjaga situasi tetap kondusif.

Jokowi mengatakan Indonesia membutuhkan stabilitas agar bisa tetap tumbuh dan melakukan pembangunan.

“Jangan sampai ada riak-riak gejolak sampai pemerintahan berikutnya terbentuk,” tegasnya.

Presiden juga menekankan agar daya beli masyarakat dan laju inflasi terus dijaga.

Ia juga meminta para menterinya untuk menjaga keamanan dan ketertiban.

Sidang kabinet di IKN hari ini dihadiri Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin.

Dikutip dari Antara, menteri Kabinet Indonesia Maju yang hadir di antaranya Menteri Pertahanan sekaligus Presiden Terpilih RI Prabowo Subianto, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Tampak hadir pula Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi hingga Menteri Desa dan PDTT Abdul Halim. []

Muhadjir menyebut sumber dana yang digunakan untuk bansos ini ada di luar alokasi dana untuk bansos dan beras yang sudah masuk ke dalam APBN.

“Kami tidak akan mengeluarkan bantuan kecuali dari DTKS kalau itu bansos. Kemudian di luar P3KE kalau itu beras. Sedangkan kalau yang dibagi oleh bapak presiden itu adalah merupakan di luar itu,” kata Muhadjir saat menjawab pertanyaan hakim di sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat 5 April 2024.

Hal sama juga diungkap oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Airlangga mengatakan, Jokowi memang memiliki anggaran sendiri, yakni dana bantuan presiden yang bisa digunakan untuk bansos dan dibagikan ke masyarakat di luar yang telah ditetapkan APBN.

“Bantuan yang diberikan oleh pak Presiden itu berasal dari dana bantuan presiden untuk masyarakat. Jadi tentu ini menjelaskan penjelasan dari Pak Menko,” katanya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani juga mengungkap hal serupa.

Sri Mulyani mengatakan, bantuan pangan presiden (Banpres) yang saat ini tengah menjadi perbincangan karena dianggap bagian dari kecurangan Pilpres 2024 justru bukan bagian dari perlindungan sosial.

JAKARTA, Eranasional.com- Soal Kritikan terhadap subsidi mobil listrik di Indonesia dibalas oleh para Menteri Kabinet Indonesia maju. Airlangga Hartarto, Agus Gumiwang dan Luhut Binsar Pandjaitan.

Menko Perekonomian Airlangga menyebut subsidi listrik tidak hanya di Indonesia. Tapi di negara manapun.
Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus mengatakan subsidi mobil listrik ini bisa dilihat dari berbagai sisi. Termasuk untuk mengurangi emisi karbon atau Polusi.

Menko Marves Luhut pun mengatakan, subsidi mobil listrik sudah melalui studi komprehensif. Ia bahkan menantang balik Anies untuk datang ke dirinya.

Kader Demokrat Benny Harman ikut menanggapi hal itu. Ia menyebut para menteri tak siap hadapi perubahan.
“Mengapa keroyok Anies? Mungkin belum siap menghadapi perubahan atau mungkin juga takut dengan perbedaan,” ungkapnya dikutip eranasional.com, Jumat (12/5/2023).

Benny berpesan, agar pihak yang meninginkan perubahan terus berjuang. Dan semangat membangun habitus baru.
“Makanya ikut cawe-cawe. Kepada mereka yang ingin perubahan,teruslah berjuang,” jelasnya.

“Wartakan kebenaran itu walau dibenci, dibuli, dihina termasuk jika dipersonanongratakan dari komunitas Anda. Mari bangun habitus baru yang lebih damai. Kita bhineka, kita harmoni,” Pungkasnya.

JAKARTA – Isu reshuffle kembali menghangat menyusul perubahan nomenklatur baru, yakni penggabungan Kementerian riset dan Teknologi (Kemenristek) dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), serta pembentukan Kementerian Investasi.

Usai keputusan itu disetujui DPR RI, anggota dewan meyakini penggabungan tersebut mau tak mau bakal diikuti dengan perombakan kabinet.

“Logikanya memang begitu, ketika ada kementerian yang ditambah harus ada yang mengisi,” ujar Ketua Komisi Pendidikan atau Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Saiful Huda, Jumat, 9 April.

Tak berselang lama, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin dikabarkan sudah berdiskusi mengenai isu reshuffle kabinet Indonesia Maju.

Juru Bicara Wapres Ma’ruf, Masduki Baidlowi pun membenarkan adanya isu pergantian menteri. “Tentu Wapres sudah rembukan, diajak rembukan oleh presiden,” kata Juru Bicara Wapres Ma’ruf, Masduki Baidlowi dalam konfrensi pers secara daring, Senin, 12 April.

Bahkan, Presiden Jokowi sudah menemui Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri. Disinyalir keduanya membicarakan soal kabinet.

Kantor Staf Presiden juga menyebutkan bahwa perubahan struktur kabinet bakal dilakukan pada pekan-pekan ini.

“Mudah-mudahan pada pekan ini. Supaya cepat orang bisa bekerja dan tidak ada aral melintang,” ujar Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin, Selasa, 13 April.

Lalu siapa yang masuk radar ‘Menteri di Reshuffle?

Terkait kemungkinan siapa saja menteri di tiga kementerian tersebut yang bakal dirombak, Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin, enggan merinci.

“Presiden paling tau. Tidak ada kesulitan bagi pak Jokowi untuk menentukan bawahannya atau menterinya nanti,” ungkapnya.

Ngabalin mengatakan, keberadaan Kementerian Investasi sendiri belum diketahui secara pasti, apakah akan menggantikan fungsi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang selama ini mengurusi persoalan investasi.

Akan tetapi, kata dia, posisi Bahlil Lahadalia sebagai penyelenggara negara tetap aman dalam kabinet. Sebab menurut Ngabalin, kinerja eks Ketua Umum HIPMI itu cukup efektif dalam satu tahun terakhir.

“Kalau dilihat dari kinerja yang luar biasa, kinerja pak Bahlil yang luar biasa dalam setahun ini dengan luar biasa gimana memasukkan investasi yang ratusan triliun, kinerja seperti ini saya kira dilantik kembali, meskipun kita tidak boleh mendahului Allah,” jelas Ngabalin.

Sementara, usulan dari kalangan luar Istana terkait isu reshuffle juga ramai. Relawan Jokowi Mania (JoMan) menyebut ada lima menteri Kabinet Indonesia Maju yang layak diganti. Salah satunya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno.

“Menurut kita Pratikno ini menteri yang selalu menjerumuskan presiden dalam jurang politik, menurut saya bahaya sekali,” kata Ketua Relawan JoMan, Immanuel Ebenezer dalam diskusi daring bertajuk ‘Reshuffle Kabinet Sebuah Kenisyacaan’, Selasa, 13 April.

Selain Pratikno, Noel menilai, empat menteri lainnya yang perlu direshuffle di antaranya Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menkominfo Jhonny G. Plate, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, serta Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil.

Menurutnya, Jokowi harus peka terhadap lima menteri ini. Sebab kata dia, lima orang ini memiliki fokus lain di luar tugas negara yaitu Pemilu 2024.

“Nah makanya yang saya khawatirkan menteri-menteri yang ikut-ikutan atau coba ketularan dengan penyakit Pemilu, saya rasa lebih baik mundur atau ya presiden harus mencopot,” kata Noel.

Menanggapi namanya masuk dalam daftar usulan menteri direshuffle, Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate mengaku dirinya terbuka dengan pendapat masyarakat. Dia memaklumi pendapat apapun dari masyarakat demi kemajuan sektor yang dipimpinnya.

“Kita harus selalu terbuka dan mendengar masukan dan rasa masyarakat untuk perbaikan jalannya pemerintahan di setiap sektor termasuk sektor kominfo (digital, red),” kata Johnny, Selasa, 13 April.

Dia justru mendorong perombakan segera dilakukan berkaitan dengan penggabungan Kemendikbud dan Ristek, serta pembentukan Kementerian Investasi.

“Reshuffle kabinet merupakan domain presiden sepenuhnya hak prerogatif presiden. Tapi mengingat DPR RI telah menyetujui perubahan, penggabungan dengan dengan demikian berdampak pada nomenklatur dan jumlah kementerian maka tentu perlu dilakukan reshuffle kabinet, baik terbatas atau bahkan bisa lebih luas,” katanya.

Menurut Sekjen Nasdem itu, perombakan lebih cepat maka akan lebih baik. “Untuk kepastian jalannya pemerintahan maka lebih cepat akan lebih baik,” kata Johnny.

“Namun sekali lagi terkait hal tersebut sepenuhnya domain presiden. Kami mendukung keputusan presiden,” sambung dia.