“Ditetapkan 2 orang penanggung jawab pagar laut yaitu Saudara A Kepala Desa dan T selaku perangkat desa. Pelaku sudah mengakui dan bertanggung jawab atas pemasangan pagar laut dan bersedia membayar denda administratif sesuai peraturan yang berlaku,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono dalam Rapat dengan Komisi IV DPR, Kamis (27/2/2025).

Dia mengungkapkan, proses penetapan tersebut dilalui melaui proses panjang. Sebab, belum diketahui apakah ada keterlibatan perusahaan atau tidak.

“Khusus di Tangerang kami menyampaikan sudah ditetapkannya 2 pelaku melalui proses panjang, tidak sama dengan yang terjadi di Bekasi karena ada penanggungjawabnya PT. Tapi kalau di Tangerang tidak diketahui siapa,” kata dia.

Kunjungan ini merupakan bagian dari persiapan peresmian UPI yang dijadwalkan berlangsung pada 31 Januari 2025.

“Unit pengolahan ikan bernilai tambah Kota Pekalongan merupakan hasil kerja sama antara Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, KKP dan Pemerintah Kota Pekalongan,

“Dirancang untuk memaksimalkan pemanfaatan hasil perikanan, terutama ikan-ikan kecil, melalui proses pengolahan menjadi produk bernilai tambah,” kata Doni.

Fokus utama fasilitas ini adalah produksi Hidrolisat Protein Ikan (HPI), yang memiliki kandungan protein tinggi dan dapat diolah menjadi berbagai produk inovatif seperti susu ikan, tepung protein, bumbu masakan, dan mie ikan.

Ia mengapresiasi sinergi yang terjalin antara pemerintah pusat dan daerah dalam merealisasikan unit tersebut.

“Unit pengolahan ikan bernilai tambah Kota Pekalongan menjadi contoh konkret hilirisasi hasil perikanan yang dapat meningkatkan nilai tambah produk sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat,” katanya.

Dengan potensi ekonomi yang besar, pihaknya berharap fasilitas ini dapat menjadi model yang direplikasi di daerah lain di Indonesia.

Ia juga menyoroti pentingnya inovasi produk turunan HPI, seperti susu ikan, yang dapat meningkatkan konsumsi protein masyarakat sekaligus mendukung program nasional penyediaan pangan bergizi.

Kepala DKP Kota Pekalongan, Sugiyo, menyatakan bahwa seluruh persiapan telah dilakukan untuk mendukung peresmian dan operasional UPI bernilai tambah.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan atas fasilitasi pembangunan unit pengolahan ikan bernilai tambah di Kota Pekalongan,” kata Sugiyo.

Menurut Sugiyo, peran pemerintah daerah yaitu menyediakan lahan sesuai spesifikasi, mempersiapkan bahan baku dari Tempat Pelelangan Ikan (TPI), dan membentuk tim pengolah dari kelompok masyarakat maupun individu.

“Keberadaan unit ini menjadi peluang besar bagi masyarakat lokal untuk terlibat aktif dalam proses produksi sekaligus meningkatkan nilai ekonomi produk perikanan daerah,” imbuhnya.

Direktur Pengolahan dan Bina Mutu KKP, Widya Rusyanto menuturkan bahwa HPI yang diproduksi berasal dari ikan-ikan kecil seperti ikan selar.

“Proses produksi melibatkan fermentasi dan hidrolisis menggunakan enzim untuk menghasilkan protein berkualitas tinggi. Target produksi awal adalah 2 ton per bulan. Namun, saat ini masih dilakukan uji coba untuk memastikan kesesuaian enzim dan optimalisasi kandungan protein,” tuturnya.

Widya juga mengungkapkan bahwa fasilitas ini dilengkapi workshop untuk pelatihan masyarakat dalam mengolah produk turunan HPI.

Selain itu, pihaknya tengah mempersiapkan proses perizinan, termasuk Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) dan izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), guna memastikan produk yang dihasilkan memenuhi standar keamanan dan kualitas.

Ia menambahkan bahwa gedung UPI bernilai tambah Kota Pekalongan telah selesai dibangun pada akhir 2024, dan seluruh fasilitas siap untuk dioperasikan.

Dengan dukungan bahan baku dari TPI serta komitmen pemerintah daerah dalam penyediaan sumber daya manusia, unit ini diharapkan dapat menjadi pusat inovasi pengolahan ikan di Indonesia.

“Melalui UPI ini, kami ingin memastikan hasil perikanan yang selama ini kurang bernilai ekonomis dapat ditingkatkan menjadi produk berkualitas tinggi yang bermanfaat bagi masyarakat,” tuturnya.

Dengan keberadaan UPI bernilai tambah, Kota Pekalongan diharapkan tidak hanya menjadi penghasil produk perikanan bernilai tambah, tetapi juga menjadi penggerak utama dalam mendukung konsumsi pangan bergizi di tingkat nasional. (em-aha)

JAKARTA, Eranasional.com – Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono mengunjungi kegiatan panen rumput laut di Kampung Budidaya Rumput Laut Mamolu, Nunukan, Kalimantan Utara. Di kesempatan itu, Menteri Sakti menginginkan ke depannya pada sektor rumput laut akan dibuat modeling industri dari hulu sampai hilir dimulai dari pembibitan, panen kering, dan pada akhirnya menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat.

Menanggapi itu, Ketua Petani Nelayan Muda Indonesia Sinda Sutadisastra mengapresiasi perhatian dari Pemerintah Indonesia dalam hal ini Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono. Dia pun menyatakan akan mendukung mewujudkan keinginan Menteri Sakti Wahyu dengan menurunkan tenaga ahli.

“Apa yang diinginkan Bapak Menteri tidak akan terwujud tanpa keterlibatan stakeholder lainnya. Ini merupakan tanggung jawab kita bersama untuk memajukan perekonomian para nelayan Nunukan,” kata Sinda Sutadisastra, Jumat (32/3/2023).

Menurut Sinda, penting untuk menjadikan pusat hilirisasi industri rumput laut yang sesuai modelingi industri. Begitu juga dengan budidaya ikan, kepiting dan udang yang harus dikelola dengan cara-cara modern.

Sinda Sutadisatra pun menyebut dari bahan olahan rumput laut dapat dijadikan berbagai jenis produk makanan, bahkan produk-produk kebutuhan masyarakat lainnya.

Konkretnya, lanjut Sinda, dalam waktu dekat ini Petani Nelayan Muda Indonesia akan berkoordinasi Kementerian KKP dan jajaran pemerintah Kabupaten Nunukan untuk merealisasikan dan memberikan pendampingan kepada nelayan-nelayan untuk menjadikan Kabupaten Nunukan menjadi pusat hilirisasi rumput laut.

“Insya Allah dalam waktu dekat kami akan duduk bersama membicarakan apa yang diinginkan Pak Menteri Sakti Wahyu akan terwujud,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono dalam kunjungannya ke Kampung Budidaya Rumput Laut Mamolu, Nunukan, Kalimantan Utara mengatakan, jika hilirisasi budidaya rumput sudah berjalan, termasuk industrinya maka perputaran uang dalam hal ini perekonomian bisa lebih baik dan banyak di Nunukan.

“Produktivitas meningkat maka bisa menciptakan kemandirian ekonomi. Bayangkan saja produksi rumput laut di Nunukan 36.000 ton per tahun atau bisa mencapai Rp720 miliar, kalau berputar tiga kali sudah di atas Rp2 triliun. Artinya perputaran uang di Nunukan,” kata Sakti Wahyu Trenggono, Kamis (30/3).

Jadi, kata Menteri Wahyu Sakti, nanti tidak lagi hanya panen rumput laut mentah saja (non material), tapi nanti sudah menjadi material (olahan) yang mempunyai nilai tambah lebih tinggi.

“Dan jika hilirisasi sudah dijalankan akan menciptakan lapangan pekerjaan,” imbuhnya.

JAKARTA- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) resmi memiliki aturan baru terkait pengelolaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor kelautan dan perikanan setelah Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2021.

“Aturan tersebut kini menjadi acuan KKP dalam mengelola PNBP di bidang kelautan dan perikanan,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono dalam siaran pers di Jakarta, Jumat (27/8)

Dilansir dari laman resmi Kementerian Sekretariat Negara, PP Nomor 85/2021 ditetapkan dan diundangkan pada 19 Agustus 2021.

Dengan terbitnya PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, PP Nomor 75 Tahun 2015 yang sebelumnya menjadi acuan, tidak lagi berlaku.

PP Nomor 85 Tahun 2021 terdiri dari 23 pasal dan lampiran.

PP tersebut mengatur 18 jenis PNBP pada sektor kelautan dan perikanan yang antara lain meliputi pemanfaatan sumber daya alam perikanan, pelabuhan perikanan, dan pengembangan penangkapan ikan.

Kemudian juga mencakup penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi, pemeriksaan/pengujian laboratorium, pendidikan kelautan dan perikanan, pelatihan kelautan dan perikanan, serta analisis data kelautan dan perikanan.

Selanjutnya sertifikasi, hasil samping kegiatan tugas dan fungsi, tanda masuk dan karcis masuk kawasan konservasi, persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, persetujuan penangkapan ikan yang bukan untuk tujuan komersial dalam rangka kesenangan dan wisata, perizinan berusaha terkait pemanfaatan di laut.

Selain itu, dalam PP tersebut juga termasuk mengenai pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau dibatasi pemanfaatannya, denda administratif, ganti kerugian, dan alih teknologi kekayaan intelektual.

PP Nomor 85 Tahun 2021 merupakan implementasi dari UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang salah satunya mengatur perubahan formula penarikan PNBP yaitu penarikan praproduksi, penarikan pascaproduksi dan sistem kontrak.

Peraturan ini menjadi landasan hukum bagi KKP dalam mengimplementasikan tiga program terobosan 2021- 2024, salah satunya peningkatan PNBP dari sumber daya alam perikanan tangkap untuk peningkatan kesejahteraan nelayan.

Seiring terbitnya aturan baru mengenai pengelolaan PNBP, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meminta jajarannya untuk terus berinovasi yang salah satu tujuannya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat kelautan dan perikanan.

“Untuk mengoptimalkan PNBP guna menunjang pembangunan nasional, PNBP pada KKP sebagai salah satu sumber penerimaan negara, perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan semangat dan tujuan diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja,” ujarnya.

Sebelumnya, terkait dengan target PNBP perikanan yaitu Rp12 triliun pada 2024, Anggota Komisi IV DPR RI Slamet dalam keterangan tertulisnya menyatakan bahwa angka itu dinilai bombastis karena secara historis, realisasi PNBP perikanan selama ini tidak pernah menyentuh angka Rp1 triliun dalam setahun.

Berdasarkan data yang diperoleh Slamet, realisasi PNBP perikanan tahun 2020 yang hanya sebesar Rp600,4 miliar dan merupakan realisasi PNBP tertinggi sejak tahun 2016. Realisasi PNBP perikanan per tahun, lanjutnya, adalah Rp521 miliar pada 2019, Rp448 miliar pada 2018, Rp491 miliar pada 2017, dan Rp357 miliar pada 2016

PEKALONGAN – Atas audiensi Wali Kota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid (Aaf) pada pertengahan April lalu di Jakarta dan dibantu Wakil Ketua MPR, Asrul Sani, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono akhirnya mengunjungi Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan (PPNP), Kamis (29/4/2021) sore.

Kunjungan Trenggono, merupakan bentuk dukungan terhadap pembangunan sektor perikanan di Kota Pekalongan agar kembali menggeliat. Sekaligus untuk memberikan bantuan kepada nelayan serta pengusaha perikanan.

“Kunjungan saya kesini, untuk melihat secara langsung rencana pembangunan pelabuhan. Di Kota Pekalongan ini pelabuhannya sudah tak layak, padahal pelabuhan di Kota Pekalongan ini pernah juara,” tutur Trenggono.

Trenggono mengatakan, bahwa usai audiensi dengan walikota kemarin dirinya ingin segera bertandang melihat kondisi di sini. “Pelabuhan di Kota Pekalongan harus segera dipindah, agar ekonomi di sektor perikanan dapat meningkat lagi,” tandas Menteri Trenggono.

Dalam waktu dekat ini, pihaknya akan meminta Dirjen Tangkap untuk melakukan visibility study. Kaitannya dengan anggaran Menteri Trenggono mengaku akan segera dianggarkan.

Eranasional.com – Menteri Edhy diduga “membelanjakan gratifikasi terkait izin ekspor benih lobster saat berkunjung ke Amerika Serikat pada 21-23 November 2020”.

Usai menghadiri jumpa pers, Edhy Prabowo mengatakan kepada wartawan, “Ini adalah kecelakaan, Saya akan bertanggung jawab dunia akhirat. Saya minta maaf kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat perikanan yang mungkin banyak terkhianati.”

“Saya juga minta maaf kepada keluarga besar partai saya [Gerindra] dan saya akan mengundurkan diri sebagai wakil ketua umum partai. Saya juga akan minta untuk tidak lagi jadi menteri, dan saya kira prosesnya sudah berlangsung. Saya akan hadapi ini dengan jiwa besar,” kata Edhy sambil berjalan keluar gedung KPK untuk ditahan di rutan KPK cabang Gedung Merah Putih.

Dalam jumpa pers KPK pada Rabu (25/11) malam sekitar pukul 23.35 WIB, Menteri Edhy ditangkap dalam operasi tangkap tangan usai berkunjung untuk bekerja di AS. Diduga, saat berkunjung ke Amerika Serikat, Edhy dan istrinya mengeluarkan uang Rp 750 juta karena diduga memberikan hadiah ekspor benih lobster.

“Pada tanggal 5 November 2020, diduga terdapat transfer dari rekening pengurus PT ACK ke rekening salah satu bank atas nama AF (staf istri menteri Edhy) sebesar Rp3,4 miliar yang diperuntukkan bagi keperluan Edhy Prabowo dan istrinya serta SAF dan APM [keduanya staf khusus Menteri Edhy],” kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango.

“Uang tersebut kemudian digunakan untuk membeli barang-barang mewah di Honolulu, Amerika Serikat mulai 21-23 November 2020 senilai sekitar Rp 750 juta, termasuk jam tangan Rolex, tas Tumi dan LV, pakaian Old Navy, ”kata Nawawi.

Barang-barang tersebut kemudian ditampilkan pada konferensi pers KPK, termasuk sepeda. Namun, tidak jelas bagaimana sepeda itu dikaitkan dengan kasus yang menjebak Edhy. (red)