Dalam peninjauan tersebut, Menhub didampingi Direktur Jenderal Perkeretaapian Allan Tandiono, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Bobby Rasyidin, serta Wali Kota Pekalongan Achmad Afzan Arslan Djunaid.

Kunjungan dilakukan untuk memastikan penanganan di lapangan berjalan optimal serta keselamatan perjalanan kereta api tetap terjaga di tengah kondisi cuaca yang belum stabil.

Curah hujan dengan intensitas tinggi dalam beberapa hari terakhir menyebabkan luapan Sungai Bremi dan Sungai Meduri. Akibatnya, genangan air menutup jalur rel di sejumlah titik, terutama di Km 88+400 serta Km 88+900 hingga Km 89+100.

Kondisi tersebut memaksa diberlakukannya pembatasan kecepatan perjalanan kereta api demi keselamatan, yang berdampak pada keterlambatan operasional.

Menhub Dudy Purwagandhi menegaskan bahwa penanganan banjir pada jalur perkeretaapian harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya bersifat darurat tetapi juga berorientasi jangka panjang.

“Curah hujan saat ini relatif lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Karena itu, penanganannya tidak bisa hanya sementara, namun harus dipikirkan solusi jangka panjang agar kejadian serupa dapat diantisipasi,” ujarnya.

Menhub juga menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima penjelasan dari Pemerintah Daerah dan Direksi KAI terkait kondisi di lapangan. Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam penanganan banjir.

“Ada beberapa titik yang penanganannya melibatkan banyak pihak, mulai dari pemerintah daerah, provinsi, hingga kementerian dan lembaga yang berkaitan dengan lingkungan serta pengelolaan sungai. Untuk teknis detailnya akan dijelaskan oleh Direksi KAI,” tambahnya.

Sementara itu, Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin menjelaskan bahwa pada periode 16 hingga 19 Januari 2026, terdapat dua titik utama genangan air di wilayah Pekalongan. Dampaknya, sebanyak 124 perjalanan kereta api penumpang terpaksa dibatalkan.

“KAI memberlakukan pengembalian bea tiket 100 persen bagi seluruh pelanggan terdampak pembatalan, dengan batas waktu pengajuan hingga tujuh hari. Saat ini proses refund sudah berjalan dan dimanfaatkan pelanggan,” jelas Bobby.

Selain refund, KAI juga melakukan service recovery bagi pelanggan yang mengalami keterlambatan, serta operation recovery untuk memulihkan keandalan prasarana. Dalam penanganan darurat, KAI telah melakukan peninggian jalur rel setinggi 23 sentimeter.

Ke depan, penguatan prasarana akan dilanjutkan dengan rencana peninggian hingga maksimal 50 sentimeter sepanjang sekitar 600 meter, termasuk penyesuaian struktur jembatan dan emplasemen yang teridentifikasi mengalami cekungan.

“Pekerjaan perbaikan terus kami percepat. Saat ini operasional perjalanan KA sudah pulih sekitar 85 persen tanpa pembatalan. Namun, sekitar 15 persen perjalanan masih mengalami keterlambatan akibat pembatasan kecepatan,” ungkapnya.

KAI berharap kondisi cuaca segera membaik agar proses pemulihan dapat diselesaikan lebih cepat dan operasional perjalanan kereta api kembali normal sepenuhnya.

“Kami menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi dan menegaskan komitmen untuk terus mengutamakan keselamatan serta pelayanan terbaik kepada masyarakat,” pungkas Bobby. (em-aha)

Menhub Dudy menyebut pelantikan ini merupakan bagian dari langkah pemerintah untuk memperkuat organisasi dan menyegarkan kepemimpinan di lembaga-lembaga strategis. Ia menegaskan, BMKG memiliki peran krusial dalam menjaga keselamatan dan kesejahteraan masyarakat, terutama di sektor transportasi yang sangat bergantung pada informasi cuaca dan iklim.

“BMKG memegang peran esensial dalam menjaga keselamatan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Dudy, dikutip dari laman resmi Kementerian Perhubungan.

Menurutnya, ketepatan data dan kecepatan informasi dari BMKG menjadi faktor penting dalam pengambilan keputusan, khususnya untuk memastikan keselamatan perjalanan masyarakat di darat, laut, maupun udara.

Dudy berharap, di bawah kepemimpinan Prof. Teuku Faisal Fathani, BMKG mampu mempercepat transformasi menuju lembaga yang semakin modern, berbasis data, dan berteknologi tinggi.

“Semoga momentum ini menjadikan BMKG semakin solid, profesional, dan berintegritas untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima,” tuturnya.

Selain itu, Menhub menekankan pentingnya sinergi lintas sektor menjelang periode padat angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru) serta Lebaran 2026. Kolaborasi antara BMKG dan Kemenhub dinilai penting untuk memastikan keamanan serta kenyamanan masyarakat selama perjalanan.

“Saya berharap kerja sama antara BMKG dan Kemenhub dalam mengantisipasi aspek meteorologi, klimatologi, dan geofisika dapat berjalan optimal demi menjamin keselamatan dan kenyamanan perjalanan masyarakat,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Dudy juga menyampaikan apresiasi kepada Kepala BMKG sebelumnya, Prof. Dwikorita Karnawati, atas dedikasi dan kontribusinya selama menjabat.

“Terima kasih atas capaian dan kontribusi luar biasa yang telah diberikan. Kepemimpinan beliau menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan kinerja BMKG,” ujarnya.

Pelantikan turut dihadiri Wakil Menteri Perhubungan Suntana, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii, serta jajaran pimpinan tinggi madya di lingkungan Kemenhub.

Dengan kepemimpinan baru ini, pemerintah berharap BMKG semakin memperkuat perannya sebagai penyedia informasi cuaca dan iklim yang andal, guna mendukung keselamatan nasional serta pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

BOGOR, Eranasional.com – Rute LRT Jabodebek ternyata belum sampai ke Bogor, Jawa Barat. Apa kata Wali Kota Bogor Bima Arya?

Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan pembahasan LRT telah dilakukan pihaknya sejak 2014.

“Termasuk yang dibahas saat itu soal stasiun dan depo untuk LRT. Ada beberapa opsi lokasi dan lahan untuk merealisasikan itu,” kata Bima Arya, Kamis (31/8/2023).

Dia menyebut, LRT Bogor saat ini dalam proses pematangan konsep. Dijelaskannya, nantinya seluruh transportasi di Bogor akan terintegrasi dengan LRT.

“Konsepnya semua terintegrasi,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan rencana pengoperasian LRT ke Bogor membutuhkan proses.

“Direncanakan tetap ke Bogor. Ya nanti di pemerintahan berikutnya yang merealisasikannya,” kata Budi Karya usai menghadiri Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/8).

DEPOK, Eranasional.com – Daerah Sawangan menjadi salah satu titik kemacetan yang paling parah di Kota Depok, apalagi di akhir pekan.

Antrian kendaraan terjadi dari Jalan Raya Muchtar hingga pintu Tol Sawangan di Jalan Raya Sawangan setiap akhir pekan.

Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono menjelaskan bahwa masalah kemacetan di Sawangan bukan semata-mata masalah jalan yang sempit, tetapi juga perilaku para pengendara.

Imam pun mengaku bahwa pihaknya terus berkomunikasi dengan pemerintah pusat agar Jalan Raya Sawangan dilebarkan.

Kata dia, dalam nota kesepahaman (MoU) pembukaan pintu gerbang Tol Sawangan beberapa tahun lalu, pengembang jalan tol dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mempunyai kewajiban untuk melebarkan jalan.

“Mereka punya kewajiban melebarkan Jalan Raya Sawangan ke kanan hingga Parung Bingung, dan ke kiri hingga perempatan Mampang,” kata Imam, Sabtu (29/4/2023).

Menurut dia, Pemkot Depok sudah berulang kali menagih janji pelebaran jalan, namun hingga kini belum juga direalisasikan.

“Mudah-mudahan keluhan kita didengar BPTJ (Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek) Kemenhub dan pengembang jalan tol, karena itu janji mereka,” ujarnya.

Cara lain mengatasi kemacetan di Jalan Sawangan, lanjut Imam, Pemkot Depok tengah berupaya membangun jalan alternatif.

“Kami akan mencarikan jalan alternatif agar orang tidak lewat di situ,” ucap Imam.

Imam kemudian menyinggung soal perilaku pengendara. Menurut dia, pengguna jalan juga menjadi faktor penyumbang kemacetan.

“Harapannya, tidak banyak masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi tetapi kendaraan umum untuk meningkatkan perekonomian rakyat,” imbuhnya.

Terkait hal ini, Pemkot Depok sedang mengusahakan penyediaan kendaraan umum yang layak bagi warga Kota Depok.

“Insya Allah dalam waktu dekat kami akan siapkan kendaraan umum ber-AC dan layak dinikmati masyarakat Kota Depok. Mudah-mudahan segera terwujud,” ucap Imam berharap.

JAKARTA, Eranasional.com – Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi telah memetakan titik-titik krusial yang berpotensi padat saat mudik Lebaran. Tidak hanya di jalur darat, titik krusial juga ada di Bandara dan Pelabuhan.

Adapun titik krusial yang berpotensi alami kepadatan dan lonjakan penumpang yaitu Jalur Tol Jakarta, Cikampek, Cipali sampai ke Semarang, Penyeberangan Merak-Bakauheni, serta Kepadatan penumpang pesawat di Bandara Soekarno-Hatta Hatta.

Dalam hal ini, dirinya terus mengintensifkan koordinasi dengan para pemangku kepentingan jelang dimulainya masa mudik Lebaran 2023.

“Dengan adanya lonjakan pergerakan masyarakat yang tinggi, tentunya kami akan mempersiapkannya dengan all out,” ujar Menhub dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI, Jakarta, Rabu (5/4/2023).

Menhub melanjutkan, koordinasi yang dilakukan dengan Kementerian PUPR, Kepolisian, Jasa Marga, operator transportasi, dan pihak terkait lainnya sudah berjalan dengan baik.

Menhub mengungkapkan, dengan disetujuinya usulan untuk memajukan hari cuti bersama menjadi mulai 19 – 25 April 2023, masyarakat diharapkan dapat melakukan perjalanan mudik lebih awal.

JAKARTA, Eranasional.com – Pemerintah mengimbau masyarakat untuk tidak mudik pada momen Lebaran 2023 menggunakan sepeda motor. Pemerintah telah menyiapkan sejumlah program mudik gratis, sebagai alternatif untuk memfasilitasi perjalanan mudik masyarakat.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan, pemerintah meminta masyarakat untuk tidak melakukan perjalanan mudik dengan menggunakan sepeda motor. Menurut Budi, dari data yang diperoleh Korlantas Polri, tingkat kecelakaan paling tinggi perjalanan mudik adalah kendaraan sepeda motor.

“Tingkat kecelakaan paling tinggi adalah kendaraan motor. Apalagi perjalanan yang ditempuh kira-kira 3 sampai 10 jam, jadi melelahkan sekali,” jelas Budi dalam keterangan pers usai rapat terbatas persiapan mudik di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat (24/3/2023).

Budi mengungkapkan di mudik lebaran tahun ini, akan ada peningkatan jumlah pemudik sebesar 47%. Jumlah pemudik diprediksi naik dari 85 juta orang di tahun lalu, menjadi 123 juta orang di tahun 2023.

“Terdapat kenaikan dari jumlah saudara-saudara yang mudik, dari 85 juta orang menjadi 123 juta orang. Untuk pemudik di Jabodetabek naik dari 14 juta orang menjadi 18 juta orang,” jelas Budi.

Diprediksi pemudik tersebut akan menggunakan kendaraan pribadi. Berdasarkan riset Kementerian Perhubungan, 22% pemudik akan menggunakan mobil pribadi sementara 20% akan menggunakan sepeda motor.

Tercatat pemudik paling banyak berasal dari Jawa Timur, sementara tujuan pemudik paling banyak berada di Jawa Tengah. Untuk menghindari kemacetan di satu titik, pemerintah meminta masyarakat untuk mengurungkan niat mudik menggunakan sepeda motor.

Sebagai alternatif, Budi menjelaskan pemerintah sudah menyiapkan sejumlah program mudik gratis. Dari Kementerian (Kemenhub) Perhubungan misalnya, telah ada 500 bus yang disiapkan untuk mudik gratis.

Program mudik gratis pemerintah juga menawarkan perjalanan menggunakan kapal, salah satu rutenya ialah Jakarta-Semarang.

“Kami akan lakukan H-5 dari Tanjung Priok menuju Semarang. Paling tidak mereka yang menggunakan sepeda motor, sudah saving kira-kira 8 jam tidak menggunakan motor,” jelas Budi.

Meskipun sudah mengimbau masyarakat untuk tidak menggunakan sepeda motor dan sudah menyediakan program mudik gratis, Budi menyebut pihaknya tetap menyiapkan sejumlah strategi untuk mengantisipasi kemacetan.

Menhub menyebut jalur Cipali menjadi diprediksi menjadi salah satu titik paling padat di masa mudik lebaran. Untuk itu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan menerapkan rekayasa lalu lintas secara intensif.

“Sejumlah skenario rekayasa lalu lintas disiapkan, mulai dari oneway, contraflow, hingga pemberlakuan ganjil genap,” pungkasnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyebutkan, pemerintah telah sepakat untuk mengubah susunan hari cuti bersama pada musim mudik Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah/2023 mendatang.

Budi menuturkan, dengan perubahan ini, cuti bersama menjelang Lebaran akan diberlakukan mulai tanggal 19-20 April tetapi berakhir 25 April 2023.

“Tadi ada keputusan Bapak Presiden, berkaitan dengan cuti bersama, kalau sekarang itu cutinya sesuai dengan SKB 3 menteri dari tanggal 21 sampai tanggal 26 (April),” kata Budi dalam keterangan pers seusai rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (24/3/2023).

“Kami tadi bersama-sama Kapolri mengusulkan liburnya maju dua hari, jadi mulai tanggal 19 sudah libur, 20 sudah libur, tapi masuknya 26,” imbuh dia.

Budi mengatakan, hari cuti bersama dimodifikasi guna mengantisipasi menumpuknya volume jumlah pemudik sebelum Lebaran.

Menurut Budi, jika merujuk pada ketentuan SKB 3 Menteri, pemudik bakal menumpuk pada tanggal 21 April 2023.

“Sehingga dengan dimajukan itu pemudik bisa mulai (mudik) dari tanggal 18 sore, 19, 20, 21, ada 4 hari mereka mudik,” ujar Budi.

Sementara itu, ia tidak memungkiri bahwa pemudik mesti kembali ke kotanya masing-masing sebelum tanggal 26 April 2023.

Namun, para pemudik masih bisa memperpanjang masa cutinya hingga tanggal 30 April dan 1 Mei 2023 yang merupakan tanggal merah.

Budi menambahkan, ketentuan mengenai cuti bersama merupakan wewenang tiga menteri yakni Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja, dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Namun, ia mengeklaim perubahan jadwal cuti bersama ini sudah diputuskan secara de jure dan tinggal menunggu diatur secara resmi.

“Karena sudah diputuskan dalam ratas, ini secara de facto sudah terjadi tinggal de jure kami akan mengusulkan usulan kepada pak presiden dan saya rasa kami akan rapat dengan tiga kementerian tersebut,” kata Budi.

JAKARTA, Eranasional.com – Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyampaikan survei potensi pergerakan masyarakat selama masa libur Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah atau Lebaran 2023. Diprediksikan, 123,8 juta orang akan mudik Lebaran.

Survei dilakukan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Badan Kebijakan Transportasi (BKT). Jumlah ini meningkat 14,2 persen jika dibandingkan dengan prediksi pergerakan masyarakat pada Lebaran 2022 yang mencapai 85,5 juta orang.

“Melihat potensi pergerakan masyarakat yang begitu tinggi pada masa mudik tahun ini, kami bersama pemangku kepentingan terkait akan menyiapkan langkah-langkah antisipasi. Baik berupa penyiapan sarana prasarana transportasi, aspek keselamatan, manajemen rekayasa lalu lintas, dan kebijakan lainnya agar penyelenggaraan mudik tahun ini dapat berjalan dengan selamat, aman, dan terkendali,” ujar Menhub Budi Karya di Jakarta, Senin (6/3/2023).

Budi Karya mengungkapkan beberapa faktor yang menyebabkan tingginya potensi pergerakan masyarakat di masa mudik tahun ini, yaitu tidak diberlakukannya lagi Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), memasuki masa pra-endemi atau mendekati normal pasca pandemi COVID-19, perekonomian yang semakin membaik, tidak ada pembatasan atau larangan perjalanan, dan persepsi positif dari masyarakat pada penyelenggaraan angkutan Lebaran 2022.

Oleh karena itu, lanjut Budi Karya, tantangan arus mudik dan balik tahun ini sangat menantang. Kemenhub pun telah menyiapkan beberapa langkah antisipasi.

“Penanganan arus mudik dan balik pada Lebaran tahun ini sangat menantang. Maka itu kami telah menyiapkan langkah antisipasi sejak awal tahun. Selain itu, evaluasi dari penyelenggaraan mudik serta Natal dan tahun baru sebelumnya menjadi bekal penting sebagai pelajaran agar tahun ini bisa lebih baik lagi,” tutur Menhub.

Dalam survei tersebut dijabarkan bahwa asal pergerakan masyarakat diprediksi didominasi dari Pulau Jawa, yaitu sebesar 62,5 persen atau 77,3 juta orang.

JAKARTA, Eranasional.com – Rencana pemerintah untuk membedakan tarif kereta rel listrik (KRL) masih menjadi polemik di masyarakat. Meski kabar itu sudah tersiar sejak akhir Desember 2022, rencana kebijakan baru ini masih dikritik oleh sejumlah pengguna KRL.

Andri (50), mengatakan bahwa dirinya tidak setuju dengan rencana untuk membedakan tarif KRL bagi yang mampu dan tidak mampu.

“Kalau misalnya nanti jadi Rp10.000 sampai Rp15.000 per perjalanan, mendingan buat beli bensin,” kata Andri, Senin (2/1/2023).

Justru, kata Andri, biaya yang akan dikeluarkan untuk perjalanan Pulang Pergi (PP) bisa mencapai kisaran Rp20.000 sampai dengan Rp30.000. Oleh karena itu, Andri tidak setuju dengan rencana tersebut.

“Sudah bagus kita naik kendaraan umum, daripada nanti kalau dinaikin tarifinya ‘si kaya’ bisa jadi bawa kendaraan pribadi lagi, ujung-ujungnya bikin macet jalanan,” tukasnya.

Ia juga mempertanyakan cara pemerintah untuk membedakan “si kaya” dan “si miskin” bagi pengguna KRL. “Masih rancu bagaimana membedakannya. Pendapatannya yang lebih dari Rp7 juta atau bagaimana?” tanyanya.

Mengenai penggunaan kartu khusus, dia menilai hal tersebut dapat menimbulkan starta sosial. “Yang kartunya warna emas itu orang kaya, misalnya. Di lapangan dikhawatirkan akan terjadi diskiriminasi,” ucap Andri.

Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berencana untuk menerapkan subsidi silang dalam tarif KRL Jabodetabek. Wacana ini diungkapkan oleh Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dalam sebuah konferensi pers, Selasa (27/12/2022).

Ia mengatakan, tarif KRL akan disesuaikan supaya subsidi lebih tepat sasaran. “Dalam diskusi kemarin dengan Pak Presiden (Jokowi), kita akan pilah-pilah, siapa yang berhak yang mendapatkan subsidi. Jadi, mereka yang tidak berhak harus membayar lebih besar, dengan membuat kartu,” kata Budi Karya.

Sebagai informasi, tarif asli KRL adalah sekitar Rp10.000-Rp15.000 untuk sekali perjalanan. Namun, pemerintah pusat mengalokasikan subsidi pada kebijakan tarif yang sudah berlaku sekotar 5 tahun terakhir itu.

Walhasil, pengguna KRL di Jabodetabek hanya perlu membayar Rp3.000 untuk 25 Km pertama, dan Rp1.000 untuk setiap 10 Km berikutnya.

Budi Karya mengatakan, pihaknya berdiskusi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memilah-milah mereka yang lebih berhak untuk mendapat subsidi tarif KRL. Dengan begitu, kata dia, masyarakat yang memiliki kemampuan finansial lebih baik akan membayar lebih besar dari tarif normal KRL. Menurut Budi, langkah ini bisa membuat subsidi lebih tepat sasaran.

“Jadi mereka yang tidak berhak harus membayar lebih besar dengan membuat kartu. Kalau itu berhasil subsidi itu bisa kita berikan kepada sektor yang lain,” terang Budi Karya.

Yogyakarta – Kementerian Perhubungan hari ini, Jumat (27/8) melakukan Soft Launching pengoperasian Kereta Api Bandara Yogyakarta International Airport (KA Bandara YIA).

Soft launching dihadiri langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarvest) Luhut B.Panjaitan bersama dengan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Hamengkubuwono X, di Stasiun KA Bandara YIA, Kulonprogo, Yogyakarta.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, pembangunan KA Bandara YIA ini merupakan salah satu proyek strategis nasional yang pembangunannya tetap dilanjutkan di tengah pandemi.

“Sesuai Visi Misi Presiden yang harus kita laksanakan bahwa di masa pandemi ini kita tetap bergerak menyelesaikan pembangunan infrastruktur transportasi,” jelas Menhub melalui keterangan pers, Jumat (27/8)

Menhub mengungkapkan, dengan kehadiran KA Bandara YIA ini akan mempersingkat waktu tempuh dari Yogyakarta ke Bandara YIA menjadi hanya 40 menit. Lebih lanjut Menhub mengatakan, setelah dilakukan soft opening akan segera dilanjutkan dengan pengoperasian secara komersial dan akan disiapkan tarif promosi bagi pengguna jasa KA Bandara YIA.

Sementara itu, Menkomarves Luhut Binsar Pandjaitan mengapresiasi Kemenhub yang telah berhasil menyelesaikan pembangunan Ka Bandara YIA di tengah masa pandemi Covid-19. Menko Luhut mengatakan, kehadiran KA Bandara ini diharapkan membantu meningkatkan perkonomian dan membantu aksesibilitas masyarakat yang ramah lingkungan.

“Yogyakarta adalah kota pelajar dan menjadi tujuan destinasi wisata strategis nasional. Sehingga KA Bandara ini disiapkan untuk meningkatkan kunjungan wisata ke daerah ini,” ungkap Menko Luhut.

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, pihaknya mendukung pembangunan KA Bandara YIA dalam rangka meningkatkan kapasitas penumpang transportasi massal di masa yang akan datang.

“Terima kasih kepada Kemenhub yang telah memberikan investasi infrastruktur yang besar untuk pembangunan Bandara YIA dan KA Bandara YIA. Kami melalui PT AP I dan PT KAI akan melaksanakan penggunaan sarananya dan akan terus meningkatkan pelayanannya,” ujar Wamen BUMN.

Pada kesempatan yang sama Gubernur DIY Hamengkubuwono X menuturkan, kehadiran KA Bandara YIA ini akan menjadi transportasi kebanggaan masyarakat Yogyakarta dan berharap pandemi segera berakhir agar keberadaan Bandara dan KA Bandara YIA ini dapat segera melayani penerbangan internasional dan dapat menjadi salah satu moda transportasi pilihan para wisatawan baik domestik maupun asing, untuk menikmati kota Yogyakarta yang merupakan kota budaya dan pariwisata.

Sebagai informasi, Kemenhub melalui Ditjen Perkeretaapian mulai membangun jalur KA ini pada tahun 2019 dengan biaya investasi sekitar Rp. 1,1 Triliun, yang dimulai dari Stasiun Kedundang ke arah Bandara YIA sepanjang 5,4 Km. Jalur yang dibangun terdiri dari jalur at grade (di permukaan tanah) sepanjang 300 meter dan konstruksi jalur ganda layang sepanjang 5,1 km serta 16 unit konstruksi jembatan. Khusus untuk Stasiun KA di Bandara YIA dibangun oleh PT.AP I sedangkan fasilitas Stasiun KA Bandara disediakan oleh PT.KAI.

Kemenhub telah memastikan aspek keselamatan dari ka Bandara ini, dengan melakukan serangkaian pengujian dan sertifikasi kelaikan prasarana serta safety assessment terhadap prasaran jalur ka bandara YIA.

Jika tidak ada aral melintang, KA Bandara YIA akan beroperasi secara komersial mulai September 2021. Adapun untuk tarif pada saat awal operasional diberlakukan tarif promo sebesar 20 ribu rupiah. Tarif ini sudah mendapat subsidi dari Pemerintah melalui skema Publik Service Obligation (PSO). Subsidi ini merupakan bentuk kehadiran Pemerintah dalam memberikan layanan angkutan massal agar bisa dinikmati oleh masyarakat yang lebih luas.

Selain acara soft launching KA Bandara YIA, Menhub bersama Menkomarves dan Gubernur DIY juga meninjau kegiatan serbuan vaksinasi yang diselenggarakan oleh TNI AU bersama dengan PT. Angkasa Pura I. Vaksinasi ini dilaksanakan dari tanggal 25-28 Agustus 2021 dengan target masyarakat di sekitar Kulonprogo maupun Purworejo sebanyak 3000 dosis vaksin perhari.

Turut hadir dalam acara tersebut Direktur Jenderal Perkeretaapian Zulfikri, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Novie Riyanto, Direktur Utama AP I Fahmi Faik, Direktur Utama PT. KAI Didiek Hartantyo, Bupati Kulonprogo Sutedjo, Kapolda DIY Irjen Pol. Asep Suhendar, Pangdam IV Diponegoro Mayjen TNI Rudianto.

JAKARTA– Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengumumkan aplikasi PeduliLindungi mulai dipakai sebagai syarat perjalanan di seluruh moda transportasi secara serentak mulai hari ini, Sabtu (28/8). Kebijakan ini diterapkan guna menekan penyebaran Covid-19, khususnya di Indonesia.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan penggunaan PeduliLindungi akan disyaratkan untuk perjalanan moda transportasi darat, laut, udara, dan kereta api.

“Simpul-simpul transportasi seperti terminal, stasiun, pelabuhan dan bandara menjadi bagian dari filter kita untuk melakukan pencegahan penyebaran covid-19. Untuk itu, melalui penerapan aplikasi PeduliLindungi ini, diharapkan bisa mengelola mobilitas di tengah pandemi dengan baik,” jelas Budi lewat rilis, dikutip Jumat (27/8).

Ia menyebut telah menginstruksikan para Direktur Jenderal di lingkungan Kemenhub untuk menyusun aturan agar segera bisa dilaksanakan oleh para penyelenggara sarana dan prasarana transportasi.

Lanjut Menhub juga meminta seluruh operator atau penyelenggara sarana dan prasarana transportasi baik kelolaan pemerintah, BUMN, maupun swasta untuk mempersiapkan diri.

“Sosialisasi harus dilakukan dengan baik, agar tidak ada masyarakat yang kebingungan dengan adanya aturan baru ini.”

“Pada awal penerapan aplikasi ini, saya minta para petugas yang berada di simpul-simpul transportasi, agar membantu masyarakat pengguna jasa transportasi yang masih belum mengetahui adanya aturan ini,” ujar dia.

Di sektor transportasi udara, penerapan aplikasi PeduliLindungi sudah dimulai lebih dahulu pada Juli 2021 di beberapa bandara.

Sejalan dengan itu, Kemenhub telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 62 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan Transportasi Udara pada Masa Pandemi Covid-19.

JAKARTA – Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyebutkan pemerintah akan tegas menerapkan kebijakan larangan mudik lebaran 2021. Namun, pemerintah akan menekankan pendekatan yang humanis.

“Apa yang kami bicarakan tadi adalah tindak lanjut dari surat keputusan Menko PMK tentang larangan mudik,” kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Jumat (2/4/2021).

Hari ini, Budi Karya menggelar rapat bersama Kakorlantas Polri Irjen Pol Istiono membahas persiapan pengamanan larangan mudik lebaran 2021 di gedung NTMC Polri. Budi telah memerintahkan para Dirjen untuk berkoordinasi dengan Korlantas Polri dan Gugus Tugas Covid-19 membahas teknis pengamanan larangan mudik lebaran 2021.

“Oleh karenanya saya menugaskan Dirjen hubdar dan Dirjen lain untuk koordinasi dengan Kakorlantas dan gugus tugas, insya Allah apa yang dilakukan itu tetap tegas tetapi humanis,” ujarnya.

Dia juga menjelaskan koordinasi tidak hanya sebatas di tingkat pemerintah pusat. Dia berharapa pemerintah daerah juga melakukan koordinasi yang intens soal larangan mudik ini.

“Satu hal yang saya minta bahwa koordinasi ini tidak hanya di tingkat pusat tapi juga di tingkat daerah,” ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah memutuskan melarang mudik lebaran 2021. Keputusan diambil berdasarkan hasil keputusan rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy bersama sejumlah menteri dan pimpinan lembaga terkait di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Jumat (26/3/2021).

Larangan mudik bertujuan untuk mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 seperti yang terjadi sebelumnya, yakni pada beberapa kali masa libur panjang, termasuk saat libur Natal dan Tahun Baru 2020. ***

Eranasional.com – Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi, Jumat (26/6), melakukan kunjungan kerja ke Yogyakarta dan Solo untuk memastikan penerapan protokol kesehatan di sejumlah simpul transportasi seperti Bandara, Stasiun, serta Terminal Bus berjalan dengan baik dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19.

Sejumlah simpul transportasi yang ditinjau yaitu : Bandara Internasional Yogyakarta (YIA), Bandara, Adi Sumarmo Solo, Stasiun Kereta Api di Yogya dan Solo, dan Terminal bus Tipe A Tirtonadi Solo.

“Setelah kemarin saya meninjau Bandara Soekarno Hatta, hari ini saya berkunjung ke Kota Yogya dan Solo untuk memastikan penerapan pengendalian transportasi yang mengedepankan protokol kesehatan berjalan dengan baik dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19 di masa adaptasi kebiasaan baru ini,” jelas Menhub.

Lebih lanjut, Menhub mengungkapkan bahwa kota Yogya dan Solo merupakan kota yang menjadi destinasi pariwisata unggulan Indonesia. Untuk itu, ia ingin memastikan para penguna jasa transportasi merasa aman dan nyaman untuk bertransportasi melalui penerapan protokol kesehatan yang baik mulai dari saat keberangkatan, dalam perjalanan, sampai tiba di kedatangan.

“Kami ingin masyarakat pengguna jasa transportasi di kota Yogya dan Solo ini bisa tetap produktif beraktivitas dan bertransportasi, namun tetap aman dari penularan Covid-19. Kita harapkan sektor pariwisata di sini bisa semakin membaik,” Menhub.

Dalam tinjauannya ke Bandara, Stasiun dan Terminal Bus, Menhub melakukan pengecekan protokol kesehatan, dari mulai titik keberangkatan hingga kedatangan, dari mulai pemeriksaan suhu badan, hingga pengecekan dokumen kesehatan.

Pada kesempatan itu, Menhub mengapresiasi para operator transportasi baik di Bandara yang dikelola PT AP I, Stasiun (PT KAI) maupun terminal bus Tipe A (Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub) yang telah menjalankan protokol kesehatan dengan baik. Ia meminta, para operator transportasi dapat terus konsisten dan terus meningkatkan koordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Daerah.

Konektivitas Transportasi Di Yogya-Solo Semakin Meningkat

Selain itu, dalam tinjauannya Menhub juga menyinggung terkait perkembangan konektivitas transportasi di Yogya dan Solo. Menurutnya, konektivitas transportasi di kedua kota ini semakin meningkat.

Beberapa peningkatan konektivitas transportasi tersebut yaitu : pertama, pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) yang sudah selesai dibangun dan telah beroperasi.

Bandara yang menggantikan keberadaan Bandara Adisutjipto ini sudah dilengkapi juga dengan dukungan transportasi antarmoda untuk memudahkan pergerakan penumpang dari Bandara menuju kota Yogyakarta dan sekitarnya, maupun sebaliknya, seperti : Angkutan Pemadu Moda Damri, SetelQu, taksi bandara, taksi online dan kereta api melalui stasiun Wojo (sekitar 10 menit dari Bandara). Kedepannya, jalur kereta akan langsung masuk ke dalam area Bandara.

Kedua, pembangunan elektrifikasi jalur KA lintas Yogyakarta-Solo yang ditargetkan selesai pada akhir tahun 2020. Dengan selesainya proyek elektrifikasi, maka dapat segera beroperasi Kereta Rel Listrik (KRL) Komuter dari Yogyakarta-Solo PP.

Ketiga, pembangunan dan penataan Terminal Bus Tipe A Tirtonadi tidak hanya sebagai simpul transportasi, tetapi juga menjadi pusat kegiatan komersial. Pada bulan Juli 2020, direncanakan akan dimulai pembangunan gedung sebaguna, pusat olahraga dan pusat kuliner di area Terminal Tirtonadi. (red)