Menurut Amran, volume impor tersebut sangat kecil jika dibandingkan dengan ketersediaan cadangan beras nasional yang saat ini berada di level tinggi. Ia menyebut stok beras yang dikelola Perum Bulog hampir mencapai 4 juta ton. Dengan kondisi tersebut, ia memastikan bahwa impor beras khusus dari Negeri Paman Sam tidak akan mengganggu program swasembada pangan yang tengah digenjot pemerintah.

Amran menjelaskan bahwa beras basmati memiliki segmen pasar tersendiri, terutama untuk kebutuhan hotel, restoran tertentu, hingga konsumsi wisatawan mancanegara dan investor yang terbiasa dengan karakteristik beras tersebut. Ia mencontohkan preferensi rasa dan tekstur beras yang berbeda-beda sesuai latar belakang konsumen.

Di sisi lain, masyarakat Indonesia secara umum lebih familier dengan beras lokal seperti varietas Inpari atau beras Cianjur yang dikenal pulen.

Ia menekankan bahwa impor tersebut bukanlah beras medium yang menjadi konsumsi mayoritas masyarakat. Oleh karena itu, menurutnya, tidak tepat jika kebijakan ini dikaitkan dengan potensi melemahnya harga gabah petani atau beras lokal. Pemerintah tetap memprioritaskan penyerapan produksi dalam negeri, terutama pada saat musim panen raya.

]]> https://eranasional.com/99239/pemerintah-pastikan-impor-beras-as-hanya-1-000-ton-dan-bukan-beras-medium/feed 0 Aditya https://eranasional.com/96926/bongkar-beras-ilegal-1-000-ton-ketegasan-mentan-amran-didukung-pakar-hukum https://eranasional.com/96926/bongkar-beras-ilegal-1-000-ton-ketegasan-mentan-amran-didukung-pakar-hukum#respond Wed, 21 Jan 2026 21:07:14 +0000 https://eranasional.com/96926/bongkar-beras-ilegal-1-000-ton-ketegasan-mentan-amran-didukung-pakar-hukum Jakarta, ERANASIONAL.COM – Pakar Hukum dari Universitas Trisakti, Azmi Syahputra, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah tegas Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam membongkar dugaan praktik penyelundupan beras di kawasan Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau. Menurut Azmi, tindakan tersebut merupakan langkah strategis dan konstitusional untuk melindungi kedaulatan pangan nasional serta kepentingan petani Indonesia.

Azmi menilai praktik penyelundupan beras tidak dapat dipandang sebagai pelanggaran administratif semata. Ia menegaskan bahwa kejahatan tersebut masuk dalam kategori kejahatan ekonomi serius yang berdampak luas terhadap sistem pangan nasional.

“Penyelundupan beras ini adalah kejahatan multilapis. Tidak hanya melanggar regulasi karantina, tetapi juga prosedur kepabeanan secara kumulatif. Bahkan, mengandung delik pidana ekonomi yang kuat untuk menjerat para aktor intelektual di baliknya,” ujar Azmi, Selasa (20 Januari 2026).

Menurut Azmi, praktik ilegal tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk sabotase ekonomi nasional, karena secara langsung mengancam stabilitas sektor pangan dan merusak tata niaga beras yang telah diatur oleh negara.

Ia menilai bahwa masuknya beras ilegal ke dalam negeri berpotensi merusak harga pasar, melemahkan posisi petani lokal, serta mengganggu kebijakan strategis pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan.

“Ini bukan sekadar pelanggaran administratif kepabeanan. Dampaknya sistemik dan luas, sehingga negara wajib hadir secara tegas untuk menghentikan praktik-praktik semacam ini,” tegasnya.

Dari sisi hukum, Azmi menyebut bahwa penyelundupan beras dapat dijerat dengan berbagai aturan, mulai dari pelanggaran karantina hingga ketentuan pidana ekonomi. Ia menegaskan bahwa aspek karantina saja sudah cukup untuk menjerat pelaku, belum termasuk pelanggaran di sektor tata niaga dan kepabeanan.

“Kalau ditarik dari sisi karantina saja, pelanggarannya sudah sangat jelas. Ditambah lagi dengan aturan tata niaga dan hukum pidana, ada banyak pasal yang bisa diterapkan untuk memberikan efek jera maksimal,” jelasnya.

]]> https://eranasional.com/96926/bongkar-beras-ilegal-1-000-ton-ketegasan-mentan-amran-didukung-pakar-hukum/feed 0 Aditya https://eranasional.com/96296/mentan-amran-laporkan-ke-prabowo-192-aparatur-kementan-dicopot-ada-yang-dipenjara https://eranasional.com/96296/mentan-amran-laporkan-ke-prabowo-192-aparatur-kementan-dicopot-ada-yang-dipenjara#respond Wed, 07 Jan 2026 22:08:56 +0000 https://eranasional.com/96296/mentan-amran-laporkan-ke-prabowo-192-aparatur-kementan-dicopot-ada-yang-dipenjara Jakarta, ERANASIONAL.COM – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan langkah tegas yang telah ia lakukan dalam membersihkan internal Kementerian Pertanian (Kementan). Di hadapan Presiden Prabowo Subianto, Amran menyatakan telah mencopot 192 aparatur dan pejabat Kementan, bahkan sebagian di antaranya diproses secara hukum hingga berujung ke penjara.

Pernyataan tersebut disampaikan Amran saat memberikan laporan dalam kegiatan panen raya nasional, yang dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, Rabu (7/1/2026).

“Yang kami copot dari kementerian luar dan dalam, Bapak Presiden. Dari dalam Kementerian Pertanian ada 192 pejabat yang kami copot, ada yang kami pecat, bahkan ada yang masuk penjara,” ujar Amran dalam laporannya.

Amran menegaskan bahwa pencopotan tersebut bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan bentuk penindakan tegas terhadap aparatur yang tidak berintegritas, tidak mencapai target, atau bermain-main dengan kewenangan.

Menurutnya, jika pola penegakan disiplin ini dijalankan secara konsisten selama satu periode pemerintahan penuh, jumlah pejabat yang dicopot bisa mencapai angka yang jauh lebih besar.

“Kalau lima tahun, kalau kami ditakdirkan tidak di-reshuffle, itu bisa dua kali lipat. Bisa sampai 1.000 pejabat, Bapak Presiden,” kata Amran.

Pernyataan tersebut disampaikan dengan nada serius, menegaskan komitmennya dalam menjalankan reformasi birokrasi di sektor pertanian yang selama ini kerap disorot publik.

Amran menyebut, kebijakan keras ini dijalankan sebagai bentuk kepatuhan terhadap arahan Presiden Prabowo Subianto, yang sejak awal menekankan pentingnya kinerja, integritas, dan pelayanan kepada rakyat.

Ia menegaskan, setiap aparatur yang tidak menunjukkan kinerja optimal atau terbukti menyalahgunakan kewenangan akan langsung dicopot dari jabatannya.

“Kami sampaikan secara terbuka, kinerja tidak baik, main-main, perintah Bapak Presiden, kamu harus dicopot. Kami hanya menjalankan perintah dan patuh kepada Presiden,” tegasnya.

Menurut Amran, tidak ada toleransi bagi pejabat yang menghambat program strategis pertanian nasional, terutama yang berkaitan dengan ketahanan pangan, swasembada, dan kesejahteraan petani.

Lebih jauh, Amran membeberkan bahwa pencopotan pejabat tidak jarang dilakukan secara massal dan cepat. Bahkan, dalam satu hari, ia pernah mencopot hingga belasan pejabat eselon tinggi.

“Eselon I pernah kami copot delapan orang dalam satu hari, Bapak Presiden. Pernah juga sebelas orang dalam satu hari,” ungkapnya.

Ia bahkan mengibaratkan level jabatan tersebut setara dengan perwira tinggi di lingkungan militer.

“Kalau di tentara itu bintang tiga. Saya copot sebelas dalam satu hari. Tidak capai target, ya menjadi target,” ujarnya dengan nada tegas.

Langkah tersebut, menurut Amran, diperlukan agar organisasi bergerak cepat dan tidak terhambat oleh pejabat yang tidak sejalan dengan visi kementerian.

Amran menegaskan bahwa tujuan utama dari kebijakan keras ini adalah memastikan aparatur negara benar-benar bekerja untuk rakyat, khususnya petani.

Ia menyoroti masih adanya praktik korupsi, kolusi, dan mafia pertanian yang merugikan negara dan petani, mulai dari distribusi pupuk, tata niaga hasil pertanian, hingga pengadaan program strategis.

“Target utama aparatur negara itu melayani rakyat. Kalau masih ada korupsi, kolusi, dan mafia, itu harus diputus,” tegas Amran.

Menurutnya, sektor pertanian memiliki peran vital dalam perekonomian nasional dan stabilitas sosial, sehingga harus dikelola oleh aparatur yang bersih dan profesional.

Pernyataan Amran di hadapan Presiden Prabowo juga dibaca sebagai sinyal kuat arah pemerintahan baru, yang menempatkan reformasi birokrasi dan penegakan disiplin sebagai prioritas.

Dengan latar belakang Prabowo sebagai mantan perwira militer, pendekatan tegas terhadap kinerja aparatur negara dinilai sejalan dengan gaya kepemimpinan yang menuntut hasil konkret dan kecepatan eksekusi.

Langkah Amran ini sekaligus menjadi pesan kepada jajaran kementerian lain bahwa era toleransi terhadap kinerja buruk dan penyimpangan semakin sempit.

Meski menuai apresiasi, kebijakan pencopotan massal juga menghadirkan tantangan tersendiri, terutama dalam menjaga kesinambungan program dan memastikan pengganti pejabat memiliki kapasitas yang mumpuni.

Namun Amran menegaskan bahwa kualitas sumber daya manusia menjadi kunci utama dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional, sehingga penyaringan pejabat harus dilakukan secara ketat.

Amran menyampaikan hal itu usai menghadiri Panen Raya Jaksa Mandiri di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (19/8/2025).

Hal itu disampaikan Mentan menjawab pertanyaan mengenai harga kelapa yang masih tinggi di pasaran.

Ia menyebut, saat ini anggaran untuk program pengembangan kelapa sudah turun.

“Bapak Presiden perintahkan akan mengembangkan kelapa secepat-cepatnya. Anggarannya sudah turun, untuk pengembangan kelapa,” ujar Amran, dikutip dari Kompas.

Ia juga berpendapat, harga kelapa yang tinggi sebenarnya menguntungkan petani lokal dan meningkatkan nilai tukar petani (NTP) hingga 150-160 persen.

“Ini menguntungkan sehingga langkah kita ke depan adalah mengembangkan kelapa. Anggarannya pembibitan sudah turun, kemudian kita replanting penanaman kembali, kemudian kita memelihara dengan baik agar profitasinya naik,” ucapnya. []

Hal itu disampaikan Mentan saat menghadiri pengukuhan wisudawan, di Kampus Universitas Hasanussin (Unhas), Senin 14 Juli 2025.

Bayangin kata Mentan, beras yang harusnya beras biasa, tapi malah dioplos, di ubah jadi beras premium dengan menaikkan harganya sampai Rp 3.000 per kilogram.

“Ada saudara kita membutuhkan uluran tangan seperti yang dapat Bansos, dengan harga beras naik Rp 3.000 atau Rp 2.000 per kilo, padahal bukan harga sesungguhnya itu adalah oplos, ini Biadap, tidak boleh dibiarkan selama kami masih di kementerian pertanian,”tegas Amran Sulaiman.

Menurutnya, kalau naiknya Rp 3.000 untuk masyarakat menegah ke atas itu tidak masalah. Tapi bagaimana dengan yang menengah ke bawah.

“Mereka benar-benar tidak peduli dengan saudara-saudara kita yang ekonominya menengah ke bawah,”geramnya.

“Ini harus di beresin, media harus tegas sampaikan ke publik, banyak beras premium medium beredar, padahal itu adalah beras biasa,”tambahnya.

Amran pun mengaku sudah komunikasi dengan Mendagri dan Bulog untuk segera menyalurkan Bansos sebanyak 362 ribu ton kepada masyarakat.

“Itu sangat besar. Kemudian SHPH harga yang disubsidi 1,3 juta ton. Dan stok kita banyak, ada 4,2 juta ton. Tidak usah khawatir, Insya Allah dalam waktu dekat harga beras turun secara paralel. Kalau ada mafia dan koruptor kita berantas bersama,”tegasnya lagi.

Menurut Amran Kementerian Pertanian dan jajarannya akan sekuat tenaga memberesin mafia-mafia beras.

“Kami tidak akan mundur, dan ini perintah bapak presiden. Kami juga sudah laporkan semua kejadian ini. Sekarang totalnya 260 kasus kami ungkap selama 10 bulan kami menjabat,”pungkasnya. []

Hal itu disampaikan oleh Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis 31 Oktober 2024.

Puluhan perusahaan tersebut, kata dia, berasal dari dalam maupun luar negeri.

“Ada beberapa perusahaan. Kalau enggak salah ada sekitar 50-60 perusahaan, yang susu, yang sapi untuk daging juga sama segitu,” kata Sudaryono, dikutip dari Kompas TV.

“Komitmen tapi ya, artinya belum ada satu pun perusahaan yang mendatangkan sapinya,” tambahnya.

Menurutnya, perusahaan-perusahaan tersebut merasa ada jaminan tentang kebutuhan pasokan susu dan daging dari program makan bergizi gratis yang bakal dimulai pada Januari tahun depan.

“Karena ada jaminan, paling tidak kebutuhan susu untuk makan bergizi, kan di masa depan besar, ya, sehingga itu kan satu peluang juga dilihat oleh beberapa investor melihat peluang itu,” jelasnya.

Meski demikian, ia menyebut bahwa pihak yang akan mengimpor sapi bukan pemerintah.

Pembuat kebijakan hanya membuka ruang yang lebar kepada dunia usaha untuk berpartisipasi berbisnis dan mendatangkan sapi hidup ke Indonesia.

Dengan begitu di masa depan, Indonesia tidak perlu mengimpor daging dan susu sapi dari luar negeri.

“Untuk supaya memenuhi kebutuhan daging dan susu yang selama ini impor, sehingga kita berharap dengan populasi yang besar maka ketersediaan daging dan susunya itu bisa diproduksi dalam negeri, sehingga kita tidak lagi impor dalam bentuk barang jadi,” ungkapnya.

Ia berharap wacana itu dapat terealisasi secepatnya, atau minimal sudah ada pengiriman (shipment) dalam tiga bulan pertama.

“Mungkin dalam 3 bulan pertama kita sudah bisa ada shipment yang pertama, kita targetkan ke sana,”jelasnya

“Jumlahnya total yang komitmen untuk susu plus sapi kira-kira 2 juta ekor,” tambah dia.

Diketahui, Program Makan Bergizi Gratis dipastikan akan efektif dimulai pada 2 Januari 2025.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyebut sejumlah pihak dilibatkan untuk menyukseskan program ini, salah satunya Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Program ini memprioritaskan ibu hamil, ibu menyusui, anak Balita, dan seluruh anak sekolah dari mulai PAUD sampai SMA negeri dan swasta.

“Jadi 2 Januari 2025. TNI itu salah satu mitra yang bisa membantu kesuksesan program makan bergizi. Salah satu saja, sementara mitra lain juga kan banyak,” pungkasnya. []

Amran menyampaikan bahwa dirinya bersama Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono yang kembali melanjutkan kepemimpinan di Kementan siap melakukan upaya maksimal demi mencapai swasembada pangan.

Setelah mengikuti retreat Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang, para Menteri langsung gerak cepat dalam 100 hari kerja untuk mewujudkan program-program unggulan dari Presiden Prabowo.

Sebagai Menteri pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman diminta oleh presiden Prabowo untuk mempercepat cetak sawah.

“Kami ditugaskan oleh Bapak Presiden untuk melakukan percepatan cetak sawah,”katanya Kamis 31 Oktobe 2024.

Mentan Andi Amran menargetkan program cetak sawah yang mendorong transformasi pertanian dari tradisional ke modern, mekanisasi, dan peningkatan kapasitas petani muda.

“Kita sudah aksi, sudah bergerak. Saat ini kita mengejar 40 ribu hektar sawah di Merauke. Anggaran Kementan sebelumnya Rp 6,9 triliun menjadi Rp 30 triliun untuk quick win, dan dijanjikan menjadi Rp 68 triliun,”jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengungkapkan target cetak sawah yang akan dilakukan sebanyak 3 juta hektar.

Sudaryono menambahkan, cetak sawah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pangan Indonesia beberapa dekade ke depan.

“Memang kita targetnya kan 3 juta hektare dalam 3-4 tahun ke depan. Ini menjadi sebuah kebutuhan karena penduduk kita nambah, tapi sawah kita nggak pernah nambah. Kami perkirakan dengan 3 juta (hektar) itu bisa menjamin generasi kita 80 tahun ke depan,” jelasnya. []

Hal itu ia sampaikan SYL dalam sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu 5 Juni 2024.

“Saya berkontribusi Rp 2.400 triliun kepada negara, setiap tahun. Dan itu saya jadi menterinya, di atas Rp2 0.000 triliun. Jadi nggak mungkin main-main seperti ini, Bapak, maafkan saya,” tegas SYL, sebagaimana dikutip dari Breaking News Kompas TV.

SYL mengatakan bahwa pernyataan tersebut telah diakui oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Selain itu, SYL juga menyebut keberhasilan Kementerian Pertanian (Kementan) di bidang ekspor dan impor.

“Ini pernyataan dari Presiden pada 14 Agustus 2023. Untuk impor dan ekspor saya naik Rp 275,15 triliun,” ucap SYL.

SYL mengaku namanya hancur karena terjerat kasus korupsi ini sehingga ia menyinggung kontribusinya kepada negara.

“Maaf, saya perlu sampaikan ini karena saya di media hancur, Pak. Saya siap dengan segalanya, mohon, saya ini pegawai negeri dari rendah, tidak pernah ada saya punya job lain selain ASN,” jelas SYL.

Sebagai informasi, SYL didakwa menerima uang senilai Rp44,5 miliar.

Uang tersebut diduga didapat dari hasil memeras anak buah dan direktorat di Kementan untuk kepentingan pribadi dan keluarga SYL.

SYL memerintahkan eks Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan, Muhammad Hatta, dan eks Sekjen Kementan, Kasdi Subagyono, Staf Khusus Bidang Kebijakan, Imam Mujahidin Fahmid, dan ajudannya, Panji Harjanto. []

Hal itu disampaikan Syahrul dalam sidang lanjutan perkara dugaan pemerasan dan gratifikasi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu 29 mei 2024.

Joice Triatman menjawab pertanyaan dari penasehat hukum SYL mengenai jabatan Stafsus Mentan era SYL.

“Terkait dengan jabatan saksi di Kementan, itu karena memang saudara yang bermohon atau karena memang ada hal yang lain yang membuat saudara bisa di situ?” tanya penasehat hukum SYL.

Joice menjelaskan bahwa ia tidak meminta jabatan itu, tetapi ditawari oleh anak SYL, Indira Chunda Thita.

“Saya tidak bermohon. Saya ditelepon oleh Bu Thita, kami bertemu di sebuah restoran, di Plaza Indonesia. Kami ngobrol dan Ibu Thita menawarkan sekaligus dua jabatan, jabatan profesional Stafsus Mentan, dan jabatan Sekjen di Garnita, itu sedang kosong,” jelas Joice, dikutip dari Breaking News Kompas TV.

Namun pernyataan itu dibantah langsung oleh SYL. Dia menegaskan bahwa keluarganya tidak pernah mencampuri urusan jabatan di Kementan.

“Saya tidak pernah diintervensi oleh keluarga saya tentang jabatan, oleh karena itu pernyataan Joice saya tolak,” ucap SYL.

Eks Menteri Pertanian itu menjelaskan bahwa saat itu ada tiga nama yang diusulkan oleh Partai NasDem.

Ia memilih Joice Triatman karena memiliki pengalaman di Kementerian Perdagangan.

“Jadi tidak betul pertanyaannya bahwa itu rekomendasi anak saya, Thita. Anak saya tidak biasa campuri urusan saya,” tegasnya.

Menanggapi bantahan itu, Joice tetap pada keterangannya bahwa ia dihubungi oleh anak SYL soal jabatan Stafsus Menteri Pertanian tersebut.

“Kalau kenyataannya seperti itu, saya harus bicara seperti itu. Bahwa memang Ibu Thita mengontak saya pada suatu hari. Saya tetap pada keterangan saya yang sebelumnya,” tegas Joice. []

Hal tersebut disampaikan Joice saat menjadi saksi di sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Kementan dengan terdakwa eks Mentan SYL di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin 27 Mei 2024.

Joice yang juga menjabat Wakil Bendahara Umum (Wabendem) NasDem mengaku mendapat perintah dari SYL untuk menemui Sekjen Kementan saat itu, yakni Kasdi Subagyono, terkait pendanaan acara bakal calon legislatif (bacaleg) Partai NasDem.

“Apakah saudara pernah enggak untuk kepentingan partai saudara, Nasdem, mengusulkan atau menerima sejumlah uang?” tanya Ketua Majelis Hakim Rianto Adam Pontoh dalam persidangan.

“Saya mendapatkan perintah dari Pak Menteri untuk berkoordinasi dengan Pak Sekjen, Pak Kasdi, untuk pendanaan sebuah acara di Partai NasDem dalam rangka penyerahan formulir bacaleg DPR RI ke gedung KPU,” jawab Joice.

“Intinya apa?” tanya hakim lagi.

“Intinya masalah pendanaan, Yang Mulia, bahwa nanti akan ada RAB (rencana anggaran belanja) dari panitia acara Partai NasDem yang akan diserahkan kemudian pendanaan itu, saya diperintahkan Pak Menteri untuk berkoordinasi dengan Pak Sekjen,” kata Joice.

Hakim Rianto kemudian mendalami terkait anggaran yang diminta untuk mendanai acara NasDem tersebut.

Joice lantas menuturkan, awalnya ia meminta uang lebih dari Rp 1 miliar kepada Kasdi, sebagaimana RAB Nasdem.

Terbaru, Tim Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil istri, anak, hingga cucu SYL untuk jadi saksi dalam sidang pada Senin, 27 Mei 2024.

Hal itu dibernarkan Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri.

Kata dia, mereka dihadirkan jadi saksi untuk mendalami aliran dana dalam kasus pemerasan dan gratifikasi yang diduga dilakukan SYL.

“Guna mendalami peruntukkan dan aliran uang yang diterima terdakwa Syahrul Yasin Limpo dkk, bertempat di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat, Tim Jaksa KPK akan hadirkan saksi-saksi,” ujar Ali dalam keterangannya.

“Yang dipanggil, Ayun Sri Harahap, istri Syahrul Yasin Limpo, Kemal Redindo anak Syahrul Yasin Limpo, dan Andi Tenri Bilang, cucu Syahrul Yasin Limpo,” sambungnya.

Diketahui SYL diadili atas kasus dugaan pemerasan hingga mencapai Rp 44,5 miliar dan gratifikasi dianggap suap sejumlah Rp 40,6 miliar selama periode 2020-2023.

Tindak pidana itu dilakukan SYL bersama-sama dengan dua terdakwa lainnya yaitu Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Kementan Muhammad Hatta.

SYL juga diproses hukum KPK atas kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Kasus tersebut masih bergulir di tahap penyidikan. []

Adapun sidang akan beragendakan pembacaan nota keberatan atau eksepsi SYL dalam kasus yang menjeratnya tersebut.

Mengutip dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sidang dimulai pukul 10.00 WIB.

“Tanggal sidang: Rabu 13 Maret 2024, jam: 09.05 WIB s/d 10.30 WIB, agenda: eksepsi dari kuasa hukum terdakwa,” demikian tertulis dalam SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dikutip, Rabu 13 Maret 2024.

Sidang pembacaan eksepsi SYL ini sejatinya digelar pada pekan lalu, tepatnya Rabu 6 Maret 2024 lalu.

Namun Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat harus menunda sidang tersebut karena Ketua Majelis Hakim Rianto Adam Pontoh sakit.

Hal ini disampaikan oleh Anggota 1 Majelis Hakim Fahzal Hendri yang mengatakan bahwa Hakim Rianto Adam Pontoh tengah dirawat di rumah sakit.

“Pak Rianto Adam Pontoh sakit. Sekarang sedang terkapar di rumah sakit, lagi dirawat, mudah-mudahan beliau cepat sehat,” kata Hakim Fahzal, Rabu 6 Maret 2024 lalu.

Menjelang akhir tahun, harga komoditas cabai di Depok terpantau terus mengalami kenaikan. Harga cabai rawit merah di Pasar Kemiri Muka, Depok, per menyentuh angka Rp120.000 per kilogram, harga cabai merah keriting Rp100.000 per kilogram, dan harga cabai rawit hijau Rp70.000 per kilogram.

Asep (27), penjual cabai di Pasar Kemiri Muka menyebut harga cabai merah keriting naik dua kali lipat dari yang sebelumnya Rp55.000 hingga Rp60.000 per kilogram. Ia menduga, lonjakan ini mungkin terjadi akibat musim kemarau panjang.

“Awalnya Rp60.000 per kilogram, lalu naik Rp70.000, naik lagi selisih Rp10.000 sampai Rp15.000, sekarang sudah Rp 100.000 untuk cabai merah keriting,” kata Asep.

Ditanya soal kenaikan harga cabai di pasaran, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan dia tidak dapat memberikan penjelasan. Dia hanya menyebutkan Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman sedang berusaha membuat terobosan yang diharapkan bisa mengatasi persoalan harga cabai yang mengalami kenaikan fantastik.

“Pak Amran sedang gencar-gencarnya mengembangkan cabai yang tidak tergantung dengan musim. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa diatasi,” kata Zulkifli saat menghadiri peresmian SMP Karakter Tunas Bangsa di Cilodong, Depok, Kamis, 23 November 2023 pagi.

Ketika ditanya langkah konkret Kemendag dalam mengatasi harga cabai, Ketua Umum PAN tersebut tidak menanggapi pertanyaan itu. Dia masuk ke mobilnya tanpa melontarkan sepatah kata. (*)

Amran mengatakan itu pada acara makan malam bersama di Gedung AAS Building di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Sabtu (28/10/2023).

“Pada kesempatan ini saya menyampaikan bahwa gaji dan tunjangan yang saya dapat sebagai menteri akan saya serahkan kepada anak yatim piatu. Itu komitmen saya,” kata Andi Amran, saat menyampaikan sambutan.

Pernyataan itu direspon riuh oleh tamu yang hadir, yaitu sekitar 1.500 orang yang terdiri dari keluarga, jajaran dari Kementan, kerabat dan pengurus Ikatan Alumni Universitas Hasanuddin (IKA Unhas).

Hadir juga di acara itu sekitar 300 anak yatim piatu yang diundang secara khusus.

Di kesempatan itu juga Amran memaparkan permasalahan pangan dan krisis energi.

“Kita harus menjaga ketahanan pangan, karena bila terjadi krisis pangan akan melompat menjadi krisis politik,” ujar Amran.

Katanya, sekarang ini banyak negara yang menahan bantuan atau ekspornya seperti India karena menjaga stabilitas pangan di negaranya sendiri.

Di Indonesia, lanjut Amran, sedang mengalami el Nino kemarau panjang yang mempengaruhi produksi.

“Alhamdulillah kita mendapat berkah karena beberapa hari belakagnan ini Kalimantan, Sulawesi dan Sumatera sudah mulai hujan,” pungkas Amran. (*)

JAKARTA, Eranasional.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali melantik Andi Amran Sulaiman menjadi Menteri Pertanian (Mentan) untuk kedua kalinya.

Amran menggantikan Syahrul Yasin Limpo (SYL) yang kini menjalani proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dikutip dari laman elhkpn.kpk.go.id, Rabu, 25 Oktober 2023, total kekayaan Andi Amran mencapai Rp 279.580.104.564 atau sekitar Rp 279 miliar.

Ia terakhir menyampaikan LHKPN pada 30 Oktober 2019, saat menjabat sebagai Mentan periode pertama Presiden Jokowi.

Amran tercatat memiliki harta berupa tanah dan bangunan sebanyak 13 bidang yang tersebar di Makassar dan Gowa, Sulawesi Selatan.

Harta kekayaan tak bergerak milik Amran itu ditaksir berjumlah Rp 42.249.445.000.