Dalam peninjauan tersebut, Menko AHY memastikan kondisi sarana dan prasarana pendidikan pascabencana sekaligus mendorong percepatan pemulihan agar proses belajar mengajar dapat kembali berjalan dengan aman dan lancar.

Menko AHY menegaskan bahwa pemulihan sektor pendidikan merupakan bagian penting dari penanganan pascabencana yang tidak boleh tertunda.

“Sekolah memiliki peran vital, bukan hanya sebagai tempat belajar, melainkan juga sebagai ruang pemulihan psikososial (trauma healing) bagi anak-anak terdampak bencana,” tambah dia.

Menko AHY menekankan bahwa anak-anak di Aceh Tamiang harus tetap memiliki masa depan yang baik melalui akses pendidikan yang layak serta dukungan pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk asupan makanan bergizi. Karena itu, fasilitas pendidikan ditempatkan sebagai prioritas dalam agenda pemulihan pascabencana.

“Jangan sampai anak-anak kita tertinggal hanya karena fasilitas pendidikan belum sepenuhnya pulih. Memang sudah ada progres, tetapi saya ingin pemulihannya bisa didorong lebih cepat lagi,” ujar Menko AHY.

Dalam peninjauan tersebut, Menko AHY bersama Menteri Pekerjaan Umum, Bupati Aceh Tamiang, kepala sekolah, serta para guru meninjau langsung kondisi sekolah yang sebelumnya terdampak banjir dan endapan lumpur hingga mencapai ketinggian sekitar tiga meter. Saat ini, sebagian lumpur telah dibersihkan, meskipun masih terdapat sisa di beberapa area serta kondisi tanah yang masih lembek.

Beberapa ruang kelas telah dibersihkan dan dimanfaatkan sementara sebagai ruang komunal. Kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung dengan penyesuaian, di mana siswa kelas VII belajar di aula, kelas VIII di ruang UKS, dan kelas IX di musala. SMP Negeri 1 Karang Baru tercatat memiliki sekitar 710 siswa dari tiga jenjang kelas.

Menko AHY menyampaikan bahwa masih diperlukan penanganan lanjutan berupa pembersihan menyeluruh, perbaikan bangunan, serta penataan kembali ruang kelas agar sekolah dapat kembali berfungsi normal sebagaimana sebelum bencana.

Sebagai tindak lanjut dari kunjungan tersebut, Menko AHY mengungkapkan bahwa pada Jumat (23/1/2026), dirinya menerima laporan bahwa alat berat telah mulai masuk ke SMP Negeri 1 Karang Baru. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat proses pembersihan lumpur dan perbaikan fasilitas sekolah agar kegiatan belajar mengajar dapat segera berlangsung lebih optimal.

Dalam kesempatan tersebut, Menko AHY juga menyampaikan apresiasi atas kerja keras Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo beserta seluruh jajaran Kementerian PU, pemerintah daerah, dan seluruh elemen terkait yang terus bersinergi dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Menko AHY menilai dukungan teknis, termasuk pengerahan alat berat untuk membantu pembersihan sekolah-sekolah terdampak, menjadi wujud nyata kehadiran negara dalam mempercepat pemulihan sektor pendidikan.

“Sekolah tidak kalah penting dibandingkan pembangunan hunian, jalan, dan jembatan. Sekolah juga menjadi sarana trauma healing. Anak-anak kita masih berada pada usia pertumbuhan, baik secara fisik maupun mental dan psikologis,” jelas Menko AHY.

Selain itu, Menko AHY juga menyoroti pentingnya dukungan pemulihan secara menyeluruh, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar siswa.

Dalam peninjauan tersebut, Menko AHY melihat langsung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis yang telah berjalan dan dinilai berkontribusi positif terhadap pemulihan kondisi anak-anak pascabencana.

Terkait percepatan pemulihan sekolah, Menko AHY menjelaskan bahwa penanganan dilakukan melalui koordinasi lintas kementerian dan satuan tugas di tingkat pusat. Langkah-langkah yang akan terus didorong meliputi pengerahan alat berat dan personel untuk pembersihan, pelibatan masyarakat dan pemerintah daerah, serta pengadaan kembali fasilitas sekolah yang rusak, seperti bangku dan meja belajar.

“Ini baru satu contoh sekolah. Masih banyak sekolah lain, mulai dari SD, SMP, hingga SMA yang juga terdampak. Karena itu, semua harus dihitung dan ditangani dengan baik, termasuk dari sisi anggaran,” ujar Menko AHY.

Arahan Presiden Prabowo 

Menko AHY menegaskan bahwa atas arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah terus bekerja keras dan berupaya memulihkan wilayah Sumatera, termasuk Aceh Tamiang, agar dapat bangkit kembali. Pemerintah berkomitmen memastikan anak-anak tidak kehilangan akses pendidikan dan tetap bersemangat dalam meraih cita-citanya meskipun berada dalam situasi pascabencana.

Di akhir kunjungan, Menko AHY juga berpesan kepada pihak sekolah dan masyarakat setempat untuk bersama-sama menjaga dan merawat fasilitas yang telah dibangun dan dipulihkan agar proses pemulihan pendidikan dapat berlangsung lebih cepat dan memberikan manfaat maksimal bagi seluruh siswa.

“Kita ingin memastikan sekolah-sekolah di Aceh Tamiang dan daerah terdampak lainnya benar-benar pulih, sehingga anak-anak bisa kembali belajar dengan aman, nyaman, dan penuh harapan,” kata Menko AHY.

Sementara itu, Kepala SMP Negeri 1 Karang Baru, Edy Wahyudi, menjelaskan bahwa kegiatan sekolah telah kembali berjalan sejak 5 Januari 2026. Namun, proses pembelajaran masih dilakukan secara bertahap dengan menyesuaikan kondisi sarana dan prasarana yang terdampak banjir.

Menutup kunjungannya, Menko AHY menyampaikan apresiasi kepada para guru yang tetap mengabdi dan menjalankan peran pendidikan di tengah keterbatasan pascabencana.

“Terima kasih kepada para guru yang begitu mulia. Di tengah situasi yang tidak mudah, tetap berupaya menjadi pelita dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya bagi anak-anak kita di Aceh Tamiang,” pungkas Menko AHY.

Berdasarkan hasil kajian tim teknis Kementerian PU, kondisi bangunan dinyatakan rusak berat sehingga harus diratakan dengan tanah dan dibangun ulang dengan desain baru.

“Tidak bisa, ini termasuk kategori rusak berat. Jadi, harus dirobohkan dan dibangun ulang. Masalahnya blueprint bangunan pun ikut terbakar dalam insiden tersebut,” ujar Menteri Dody saat meninjau lokasi terbakarnya Gedung Pemkot dan DPRD Kota Pekalongan, Minggu siang (7/9/2025).

Lanjut dia, pihaknya akan mendesain ulang, tapi dengan konsep dan model yang mirip dengan bangunan lama agar tidak kehilangan identitas. Target penyelesaiannya sekitar akhir tahun 2026, tapi ia berharap bisa lebih cepat.

Dody menjelaskan, pembangunan akan dilakukan bersamaan untuk kantor Wali Kota dan DPRD mengingat keduanya berada dalam satu kompleks.

Namun, apabila ada usulan pemindahan gedung DPRD ke lokasi lain, hal tersebut masih harus dibahas lebih lanjut dengan Kementerian Keuangan karena menyangkut aturan penggunaan APBN untuk aset baru.

“Soal usulan dari Pak Wali Kota, gedung DPRD dipindahkan ke lokasi lain, kami masih belum yakin apakah APBN bisa digunakan untuk itu,” katanya.

Meski begitu, pihaknya nanti akan berdiskusi dengan Menteri Keuangan. Jika diperbolehkan, tentu akan dipindahkan. Jika tidak, maka tetap dibangun di lokasi semula.

Terkait pembiayaan, Dody memperkirakan kebutuhan dana pembangunan kantor Pemkot dan DPRD Kota Pekalongan mencapai Rp80 hingga 90 Miliar. Namun jumlah pastinya masih menunggu kajian teknis lebih detail.

“Hitungan awal kasar untuk recovery gedung pemerintahan di seluruh Indonesia yang terdampak aksi anarkis mencapai Rp1,1 hingga Rp1,2 Triliun. Kota Pekalongan termasuk prioritas, bersama Kediri dan Makassar, karena gedungnya habis terbakar,” imbuhnya.

Menteri Dody menegaskan, sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto, seluruh gedung pemerintahan yang terdampak aksi anarkis harus segera ditangani dengan pembiayaan dari APBN.

“Kita tidak ingin kepala daerah tidak punya kantor, begitu juga DPRD tidak bisa berfungsi. Maka dari itu, permasalahan ini harus segera kita selesaikan,” katanya.

Sementara itu, Wali Kota Pekalongan, Achmad Afzan Arslan Djunaid atau yang akrab disapa Mas Aaf mengaku bersyukur atas kepastian pembangunan kembali yang ditanggung APBN.

Menurutnya, jika mengandalkan APBD Kota Pekalongan, sangat mustahil membiayai pembangunan ulang gedung dengan skala besar.

“Alhamdulillah, pelayanan masyarakat tetap berjalan normal meski kami berpencar di sejumlah lokasi gedungnya. ASN tidak ada yang WFH, hanya Saya, Bu Wakil, dan Pak Sekda yang belum punya kantor tetap atau masih secara mobile,” terangnya.

Namun, Aaf bersyukur karena APBN akan menanggung pembangunan gedung baru, sehingga APBD bisa tetap fokus untuk kebutuhan masyarakat, bukan untuk membangun gedung baru.

Wali Kota Aaf menambahkan, pihaknya bersama DPRD sempat sepakat mengusulkan agar gedung DPRD dipindahkan ke Kawasan Pekalongan Baru atau dekat exit tol agar lebih representatif. Namun, keputusan akhir tetap menunggu mekanisme dari Pemerintah Pusat.

“Kami manut saja. Yang terpenting pembangunan tetap jalan dan target akhir 2026 bisa selesai. Dua bulan ke depan kami targetkan sudah ada pemenang lelang proyek,” katanya.

Dengan adanya dukungan penuh dari Pemerintah Pusat, ia optimistis pelayanan masyarakat tidak akan terganggu dan Kota Pekalongan bisa segera kembali memiliki gedung pemerintahan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakatnya.

“Semoga segala prosesnya dilancarkan, dan Kota Pekalongan bisa segera memiliki kantor pemerintahan yang lebih representatif, modern, dan lebih aman,” tukasnya. (em-aha)

Ratas dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming dan turut dihadiri sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih.

Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo memberikan arahan agar penyelenggaraan Sekolah Rakyat dilakukan dengan perencanaan yang matang dan berbasis data.

Presiden Prabowo juga meminta agar proses rekrutmen siswa harus benar-benar dilakukan secara selektif dan tepat sasaran.

Kementerian Pekerjaan Umum dalam mendukung program Sekolah Rakyat secara intensif telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Sosial serta kementerian/lembaga terkait guna mempercepat pekerjaan konstruksi sesuai usulan lokasi Sekolah Rakyat Tahap 1 sebanyak 65 lokasi.

“Sekolah Rakyat Tahap 1 sebanyak 65 lokasi telah selesai disusun dokumen perencanaan teknisnya pada minggu ke-4 April 2025 dan ditargetkan mulai konstruksi pada minggu ke-3 Mei 2025,” kata Menteri PU Dody Hanggodo.

Dalam pelaksanaannya, penanganan Sekolah Rakyat Tahap 1 di 65 lokasi akan menggunakan metode Model 1 dengan lingkup kegiatan meliputi rehabilitasi/renovasi bangunan eksisting milik Kementerian Sosial, Perguruan Tinggi, Pemerintah Daerah, BUMN maupun Swasta.

“Saat ini sudah ada Keputusan Menteri Pekerjaan Umum terkait penetapan 65 lokasi Sekolah Rakyat Tahap 1 dan sedang dalam proses penyiapan pengadaan penyedia jasa konstruksi dan penyedia jasa konsultansi,” kata Menteri Dody.

Program Sekolah Rakyat dirancang sebagai upaya Pemerintah untuk memperluas akses pendidikan bagi keluarga miskin dan miskin ekstrem, khususnya mereka yang berada di Desil 1.

Selain pelaksanaan di 65 titik tersebut, pemerintah juga menyiapkan pembangunan Sekolah Rakyat di 200 titik tambahan yang sedang dalam proses survei oleh Kementerian Pekerjaan Umum.

Lokasi-lokasi ini diprioritaskan di wilayah yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi dan kesiapan lahan. []