Gunung Merapi di perbatasan Jawa Tengah (Jateng) dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) meluncurkan awan panas guguran sebanyak tiga kali selama periode pencatatan sepekan pada 30 Agustus-5 September 2024.

Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) Agus Budi Santoso mengatakan tiga awan panas guguran itu mengarah ke barat daya atau hulu Kali Bebeng dengan jarak luncur maksimal sejauh 1,3 kilometer (km).

“Masyarakat agar mewaspadai bahaya lahar dan awan panas guguran (APG) terutama saat terjadi hujan di sekitar Gunung Merapi,” kata Agus Budi dalam laporan yang diterima di Yogyakarta, Minggu, dikutip dari Antara.

Selain awan panas guguran, selama sepekan Gunung Merapi juga tercatat meluncurkan guguran lava sebanyak 232 kali ke arah hulu Kali Bebeng sejauh maksimal 1,8 km.

Suara guguran terdengar tiga kali dari Pos Babadan dengan intensitas kecil hingga sedang. Berdasarkan analisis morfologi dari stasiun kamera Deles 5, Tunggularum, Ngepos, dan Babadan 2, ia menyebut ada perubahan morfologi pada kubah barat daya Gunung Merapi akibat aktivitas pertumbuhan kubah, guguran lava, dan awan panas guguran.

“Untuk morfologi kubah tengah tidak ada perubahan yang signifikan,” ujar Agus Budi.

Menurut dia, hasil analisis foto udara pada 21 Agustus 2024 menunjukkan volume kubah barat daya terukur sebesar 2.777.900 meter kubik dan kubah tengah sebesar 2.366.900 meter kubik. Sementara itu, intensitas gempa Gunung Merapi lebih rendah dibandingkan sepekan sebelumnya dengan rincian tiga kali gempa awan panas guguran, empat kali gempa vulkanik dangkal, 20 kali gempa fase banyak, 976 kali gempa guguran, satu kali gempa frekuensi rendah, dan 11 kali gempa tektonik.

Deformasi Gunung Merapi yang dipantau dengan menggunakan EDM pada pekan ini menunjukkan pemendekan jarak tunjam sebesar 0,2 cm per hari atau lebih rendah dibandingkan sepekan yang lalu. BPPTKG masih mempertahankan status Siaga atau Level III yang ditetapkan sejak November 2020. Potensi bahaya saat ini berupa guguran lava dan awan panas guguran, yakni di Kali Woro sejauh 3 km dari puncak, dan Kali Gendol sejauh 5 km dari puncak. Selain itu, potensi bahaya juga di Kali Boyong sejauh 5 km dari puncak, serta Kali Bedog, Krasak, Bebeng sejauh 7 km dari puncak. Sedangkan lontaran material vulkanik jika terjadi erupsi eksplosif dapat menjangkau radius 3 km dari puncak.

Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) mencatat erupsi Merapi di Jawa Tengah itu tercatat pada pukul 06.26 WIB.

“Awan panas guguran amplitudo max 48 mm, berdurasi 171.32 detik dengan estimasi jarak luncur maksimal 1.700 meter ke barat daya. Masyarakat diimbau untuk menjauhi daerah bahaya yang direkomendasikan,” tulis BBPTKG melalui akun Twitter, Rabu (3/4/2024).

BPPTKG mencatat Merapi mengalami peningkatan aktivitas dalam enam jam terakhir. Merapi mengalami gempa yang membuat 43 kali guguran dengan amplitudo 2-15 mm berdurasi 29.56-169.7 detik, 6 kali gempa hybrid/fase banyak dengan amplitudo 2-11 mm, S-P selama 0.4-0.7 detik dengan durasi 5.4-9.04 detik.

Selanjutnya sekali gempa vulkanis dangkal dengan amplitudo 62 mm, durasi 9.48 detik dan gempa tektonik jauh dengan amplitudo 2 mm, S-P 19.82 detik dengan durasi 85.08 detik.

“Masyarakat agar tidak melakukan kegiatan apa pun di daerah potensi bahaya,” tulis BPPTKG.

BPPTKG memastikan status Gunung Merapi Level III Siaga. Potensi bahaya saat ini berupa guguran lava dan awan panas pada sektor selatan-barat daya meliputi Sungai Boyong sejauh maksimal 5 km, Sungai Bedog, Krasak, Bebeng sejauh maksimal 7 km.

BPPTKG juga meminta warga mengantisipasi pada sektor tenggara meliputi Sungai Woro sejauh maksimal 3 km dan Sungai Gendol 5 km.

Sleman – Aktivitas jip wisata lereng Gunung Merapi terhenti total. Bansos pun belum sampai ke tangan mereka.

Seperti diketahui kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3-4 mengharuskan destinasi wisata tutup hingga tanggal 2 Agustus mendatang.

Ketua Asosiasi Jip Wisata Lereng Merapi (AJWLM) Kabupaten Sleman, Dardiri menuturkan, jip wisata Merapi sudah tak lagi beroperasi sejak PPKM Darurat tanggal 3 Juli 2021. Tak kurang ada 1.025 unit jip dari komunitas wisata lereng sebelah barat dan timur yang dikandangkan selama periode PPKM darurat dan level 4 ini.

“Belum (beroperasi), kan kita ada, dari Dinas Pariwisata semua destinasi wisata kan ditutup. Otomatis mau menawarkan kita kan nggak ada yang kita tawarkan,” kata Dardiri saat dihubungi,” Rabu (28/7/2021).

Dardiri menyebut hingga saat ini bantuan dari pemerintah dan dinas terkait belum juga turun. Bahkan sejak awal pandemi.

“Belum ada bantuan sama sekali. (Dari dispar) juga tidak ada,” keluhnya.

Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman Suparmono saat dihubungi mengakui jika belum ada bantuan secara spesifik kepada para pelaku wisata jip Merapi. Menurutnya, pelaku jip wisata sudah menerima bantuan dari jalur yang berbeda.

“Mungkin teman-teman driver jip dan sebagainnya itu kan berhimpitan dengan kelurahan, itu kan bisa dapat (bansos) dari kelurahan dari program-program pemerintah yang lain. Nggak hanya melulu dari golongan jip wisata itu saja menurut saya,” kata Suparmono saat dihubungi, Rabu (28/7).

Pemerintah Kabupaten Sleman saat ini lebih mengedepankan bantuan penyaluran vaksinasi COVID-19 untuk para pelaku wisata jip ini.

“Kalau yang jip ini saya kemarin sedang berembuk dengan teman-teman bagaimana kita bantu dengan vaksin dulu. Bantuan yang dalam bentuk duit kok kami belum ada jalan untuk itu,” ungkapnya.

Terpisah, Asisten I Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sumadi menuturkan, Pemda DIY akan mempercepat penyaluran bantuan sosial yang digelontorkan Pemerintah Pusat selama penerapan PPKM ini.

“Kami ingin mempercepat penyaluran bantuan sosial dari Pemerintah Pusat kepada teman-teman yang terdampak ini, apakah itu berupa uang, sembako, obat-obatan, vitamin dan sebagainya,” kata Sumadi dalam dialog daring soal Perkembangan PPKM Level 4 di DIY yang digelar Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Rabu (28/7).

Bahkan, kata Sumadi, Pemda DIY kini telah mendapatkan lampu hijau dari Kementerian Keuangan untuk mempergunakan Dana Keistimewaan (Danais) dalam upaya penanganan dampak Pandemi COVID-19.

“Kami lakukan juga sejalan dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang ditetapkan,” sebutnya.

Harapannya, selama penerapan PPKM ini penanganan kesehatan bisa berjalan beriringan dengan pertumbuhan ekonomi.

“Covid ini tidak hanya aspek kesehatan tetapi kita sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang kita percepat. Sehingga, kita berikan bantuan kepada masyarakat. Masyarakat bisa menggunakan itu, bantuan permodalan, bantuan uang dan sebagainya itu bisa bergerak kembali ekonominya dengan tetap menggunakan prokes yang ketat,” pungkasnya. (detik)