Pengaduan tersebut berkaitan dengan proses pemeriksaan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang terdaftar dengan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.

Dalam aduannya, Pian menilai para hakim konstitusi yang menjadi Terduga Pelanggar telah mengabaikan prinsip independensi.

Salah satu hal yang dipersoalkan adalah penggunaan kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memperlihatkan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kepada Denny Indrayana, salah satu pihak yang mengajukan permohonan PHPU tersebut.

Kuasa hukum Pengadu, Saddan Sitorus, menyampaikan dugaan tersebut dalam sidang pemeriksaan pendahuluan MKMK.

Ia menyinggung sayembara yang sebelumnya disebut pernah dibuat Denny Indrayana terkait ijazah Gibran.

“Sejak awal, salah satu Pemohon Denny Indrayana (Pemohon III) pernah mengeluarkan sayembara terkait untuk mempertunjukkan ijazah dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan iming-iming dan atau imbalan sejumlah uang,” ujar Saddan, dikutip dari laman resmi MK, Kamis (8/10).

Atas dasar itu, Pengadu menduga adanya kemungkinan iming-iming atau imbalan kepada para hakim dalam proses pemeriksaan perkara tersebut. Dugaan itu dikaitkan dengan keputusan MK yang memperlihatkan ijazah Gibran kepada Denny Indrayana.

Pengadu juga menilai hakim konstitusi semestinya dapat menjalankan tugas secara independen dan terbebas dari tekanan masyarakat, media massa maupun para pihak yang berperkara.

Menurut Pengadu, polemik mengenai ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo sejak 2023 kemudian berkembang menjadi sorotan terhadap ijazah Gibran. Persoalan tersebut dinilai telah menjadi perhatian luas, baik di kalangan publik, media maupun politik.

Kondisi tersebut, menurut Pengadu, berpotensi menimbulkan tekanan terhadap hakim dalam menangani perkara PHPU tersebut.

Pengadu juga mempersoalkan langkah MK yang langsung menjadwalkan persidangan dengan agenda pembuktian dari Pemohon dan Termohon, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU), termasuk mendengarkan keterangan Pihak Terkait dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Saddan mengatakan, hakim konstitusi seharusnya terlebih dahulu mempelajari dan menilai permohonan sebelum masuk ke tahap pembuktian. Ia menilai keputusan untuk langsung memasuki agenda pembuktian dapat dikaitkan dengan adanya tekanan publik, media dan politik.

“Bahwa berdasarkan poin-poin di atas, Pengadu menilai bahwa Terduga Pelanggar telah melanggar prinsip independensi karena dalam dugaan kami adanya tekanan publik, media, hingga politik serta adanya dugaan iming-iming berupa uang yang dilakukan salah satu Pemohon yaitu Denny Indrayana,” kata Saddan.

Dalam aduannya, Pengadu juga meminta MKMK melibatkan Tim Pakar Independen untuk membantu proses pemeriksaan laporan tersebut.

Selain itu, MKMK diminta memeriksa dugaan pelanggaran etik para hakim secara objektif dan netral dengan mengacu pada Peraturan MK Nomor 09/PMK/2006 tentang Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi atau Sapta Karsa Hutama.

Pengadu turut meminta agar MKMK memberhentikan sementara atau menunda proses perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 sampai pemeriksaan dugaan pelanggaran etik terhadap para hakim selesai dilakukan.

Tak hanya itu, apabila para hakim dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran etik, Pengadu meminta MKMK menjatuhkan sanksi berat berupa pemberhentian tetap.

Pengadu juga meminta seluruh keputusan maupun penetapan yang telah dibuat para hakim dalam proses pemeriksaan dan persidangan perkara PHPU tersebut dibatalkan.

Sebelumnya, MK telah membacakan putusan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 pada Selasa (6/10) malam.

Dalam putusannya, MK menyatakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing. MK juga menegaskan bahwa para Pemohon tidak memiliki kewenangan untuk meminta diskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI.

Perkara tersebut diajukan oleh sejumlah pihak, yakni Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Partai Ummat, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana, enam warga yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI, M Subhan, Bonatua Silalahi, serta Tiurma M.S. Sihombing. []

Anwar menilai data tersebut tidak disampaikan secara utuh dan berpotensi menimbulkan persepsi keliru di tengah masyarakat.

“Enggak (terima),” kata Anwar singkat saat ditemui di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (21 Januari 2026).

Anwar mengaku langsung menghubungi Kepala Sekretariat Jenderal MK untuk mempertanyakan dasar dan konteks data yang dipublikasikan MKMK. Ia menilai laporan tersebut hanya menampilkan angka kehadiran tanpa menjelaskan alasan di balik ketidakhadirannya dalam sejumlah agenda persidangan dan rapat.

“Saya langsung telepon ke Kepala Sekretariat. Saya tanya, kok bisa begini? Karena pada waktu konferensi pers tidak ada penjelasan soal alasan ketidakhadiran. Yang pegang data detail itu panitera,” ujar Anwar.

Menurutnya, penyampaian data tanpa keterangan lengkap berpotensi menimbulkan kesalahpahaman, terutama jika publik hanya melihat angka statistik tanpa mengetahui kondisi faktual yang menyertainya.

Anwar juga menyoroti waktu publikasi laporan MKMK yang dilakukan pada 31 Desember 2025, bertepatan dengan periode libur akhir tahun dan kebijakan work from home (WFH) di lingkungan MK.

“Waktu laporan itu dipublikasikan, kondisinya WFH. Lalu MKMK langsung publish,” ucapnya.

]]> https://daerah.eranasional.com/96932/anwar-usman-angkat-bicara-usai-mkmk-sebut-tingkat-kehadirannya-terendah/feed 0 Aditya https://eranasional.com/60243/belum-ikhlas-dirinya-dilengserkan-anwar-usman-gugat-ketua-mk-baru-ke-pengadilan https://eranasional.com/60243/belum-ikhlas-dirinya-dilengserkan-anwar-usman-gugat-ketua-mk-baru-ke-pengadilan#respond Sat, 25 Nov 2023 07:26:25 +0000 https://eranasional.com/60243/belum-ikhlas-dirinya-dilengserkan-anwar-usman-gugat-ketua-mk-baru-ke-pengadilan JAKARTA, Eranasional.com – Anwar Usman belum berhenti melakukan perlawanan pasca dirinya dilengserkan dari kursi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK). Kini, dia menggugat Ketua MK baru ke pengadilan.

Seperti diketahui, Anwar Usman diberhentikan sebagai Ketua MK oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), Selasa 7 November 2023 lalu. Ipar Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran etik berat dalam penanganan uji materi perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden.

MKMK menyatakan bahwa Anwar Usman telah membuka ruang intervensi dalam menangani perkara uji materi syarat capres-cawapres.

Merasa dirinya difitnah, Anwar melakukan perlawanan. Bahkan dia melayangkan gugatan yang ditujukan kepada Ketua MK baru ke pengadilan.

Sebelumnya, sehari setelah dicopot dari Ketua MK, Anwar memberikan keterangan kepada awak media. Ada 17 poin keterangan yang Anwar sampaikan, di mana ia menyebut kata “fitnah” sedikitnya 8 kali.

“Fitnah yang dialamatkan kepada saya, terkait penanganan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, adalah fitnah yang amat keji, dan sama sekali tidak berdasarkan atas hukum,” kata Anwar di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu 8 November 2023 lalu.

Justru, Anwar menyebut, dirinya mendapat informasi soal skenario politisasi dengan menjadikan dirinya objek dalam putusan MK tersebut, termasuk soal rencana pembentukan MKMK.

“Itu wilayah yudikatif, saya tidak ingin komentar banyak. Sekali lagi, itu kewenangan Yudikatif,” ucap Jokowi di Purwakarta, Jawa Barat, Kamis (9/11).

Seperti diberitakan sebelumnya, MKMK yang diketuai Jimly Asshiddiqie memutuskan memberhentikan Anwar Usman dari jabatan Ketua MK. Keputusan itu bernomor 2/MKMK/L/11/2023 itu dibacakan oleh Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie.

Sebagai penggantinya, ditunjuk hakim konstitusi, Suhartoyo menjadi Ketua MK menggantikan Anwar Usman. (*)

Pelanggaran kode etik yang dimaksud di sini adalah bagaimana pihak MK menyetujui perubahan aturan batas usia capres-cawapres yang tadinya minimal 40 tahun menjadi boleh di bawah 40 tahun dengan syarat pernah menjabat sebagai kepala daerah.

Perubahan aturan tersebut telah tertuang dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait syarat minimum usia calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres).

Meski begitu, sampai saat ini, Jimly Asshiddiqie sebagai ketua MKMK belum mau menjelaskan putusan MKMK lebih jauh. Jimmy meminta publik untuk menantikan pernyataan resmi.

“Nanti tolong dilihat di putusan yang kami baca, termasuk jawaban atas tuntutan supaya putusan itu ada pengaruhnya ke putusan MK sehingga berpengaruh terhadap pendaftaran capres.” Ujar Jimly usai memimpin sidang laporang di Gedung MK.

Namun, dapat dipastikan bahwa putusan MKMK tidak akan lebih dari tanggal 7 November 2023 mengingat 8 November merupakan batas akhir pengusulan pasangan calon pengganti.

Dugaan pelanggaran kode etik

Kasus dugaan pelanggaran kode etik ini bermula saat Anwar Usman, Ipar Presiden Jokowi mengabulkan gugatan dari Almas Tsaqibbiru Re A yang meminta batas usia minimal capres-cawapres menjadi 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai kepala daerah di tingkat provinsi, kabupaten, atau kota.

Kala itu, sebenarnya ada 11 gugatan soal batas usia capres-cawapres yang masuk, tetapi Anwar hanya memutuskan untuk menyetujui satu poin itu saja.

Apabila nantinya Anwar Usman CS terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan peraturan kembali ke awal, maka status Gibran Rakabuming sebagai Calon Wakil Presiden (Cawapres) bisa terancam.

“Kami sebenarnya sudah lengkap memiliki bukti-buktinya. Tapi kan kita tetap harus melakukan pemeriksaan, menggelar persidangan,” kata Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie, Rabu (1/11/2023).

Jimly menjelaskan lima hakim konstitusi telah diperiksa yakni Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Said Isra, dan Manahan Sitompul yang masing-masing selama satu jam. Sedangkan seorang lagi, Suhartoyo diperiksa hanya sekitar 20 menit.

Jimly menjelaskan cepatnya pemeriksaan terhadap Suhartoyo karena keterangannya mirip dengan lima hakim konstitusi lainnya yang diperiksa terlebih dahulu.

Sementara itu, tiga hakim konstitusi lainnya yakni Guntur Hamzah, Daniel Yusmic, dan Wahiduddin Adams yang merangkap anggota MKMK akan diperiksa,  Kamis (2/11) hari ini.

11 Dugaan Pelanggaran Etik

Jimly Asshiddiqie mengatakan totalnya 11 isu pelanggaran etik yang diproses MKMK saat ini.

“Kami akan memeriksa panitera dan pak ketua,” kata Jimly, Jumat, 3 November 2023.

Tak hanya Anwar Usman dan panitera, Jimly juga menghadirkan eks Hakim MK, I Dewa Gede Palguna sebanyak dua kali dalam sidang dugaan pelanggaran etik hakim tersebut.

“Kita akan mendengarkan keterangan pak Palguna. Ada dua kali sidang. Satu kali terbuka. Satu kali tertutup,” jelas dia.

Alasan memeriksa Anwar Usman kata Jimy karena dilaporkan paling banyak oleh masyarakat.

Laporan terkait dugaan pelanggaran etik terkait putusan batas usia minimal capres-cawapres pada 16 Oktober 2023 lalu.