Pekalongan – Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan menyerahkan bantuan 1 unit mobil operasional untuk memudahkan akses dan menunjang kegiatan keimigrasian kepada Unit Kerja Kantor (UKK) Imigrasi Kota Pekalongan.

“Hari ini penyerahan mobil operasional dari Pemkot Pekalongan kepada UKK Imigrasi Kota Pekalongan untuk menunjang kegiatan-kegiatan keimigrasian disini,” kata Walikota, HA Afzan Arslan Djunaid usai penyerahan kunci mobil secara simbolis di Setda Kota Pekalongan, Senin (14/2/2022).

Walikota menambahkan, bahwa masyarakat Kota Pekalongan kini tak harus lagi jauh-jauh pergi ke Pemalang atau Semarang jika ingin mengurus dokumen keimigrasian seperti paspor, visa dan sebagainya. Karena Unit Kerja Kantor (UKK) Imigrasi yang merupakan kepanjangan tangan dari Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Pemalang sudah ada di Kota Pekalongan.

“Alhamdulilah untuk mengurus paspor dan sebagainya, masyarakat Kota Pekalongan dan sekitarnya sudah tidak harus keluar kota seperti ke Pemalang atau Semarang. Pasalnya, di Kota Pekalongan saat ini sudah bisa melayani keimigrasian,” kata Aaf, sapaan akrab Walikota.

“Mudah-mudahan ke depan UKK ini bisa menjadi Kantor Imigrasi Pekalongan tersendiri. Dari fasilitas, peralatan dan sebagainya sudah lengkap tinggal tingkatkan pelayanan kepada masyarakat,” lanjutnya.

Arvin Gumilang, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pemalang mengaku bersyukur atas kepedulian Pemkot Pekalongan yang telah memberikan bantuan 1 unit mobil kepada UKK Imigrasi Kota Pekalongan.

“Ini adalah komitmen kami sebagai instansi vertikal untuk mendekatkan diri memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Arvin.

Menurut Arvin, pendaftaran maupun permohonan paspor di UKK Imigrasi Kota Pekalongan cenderung menurun jumlahnya karena adanya sejumlah pembatasan dalam upaya pencegahan dan penularan virus Covid-19 di masa pandemi.

“Untuk pendaftaran atau permohonan paspor di UKK Imigrasi Kota Pekalongan saat ini berkisar 20-25 orang saja per hari. Memang angka ini menurun karena masih adanya pandemi Covid, seiring kami juga memberlakukan pembatasan mengurangi jumlah permohonan mencapai 25-50 persen,” tutup Arvin. (*)