“Demokrasi bukan sekadar memilih calon-calon legislatif atau kepala daerah, tetapi tentang bagaimana kita mewujudkan negara yang bermartabat,” katanya saat menghadiri Deklarasi Pemilu Damai yang diselenggarakan di Hotel Bumi Wiyata pada Senin (25/11/2024).

“Untuk itu, kita ingin Pilkada ini dilaksanakan secara damai,” sambungnya.

Dikatakannya, pelaksanaan pilkada yang damai akan memastikan keberlanjutan pelayanan dan pembangunan Kota Depok yang selama ini sudah berjalan.

Dia menyampaikan rasa syukurnya atas catatan positif Kota Depok yang selama ini berhasil melaksanakan pemilihan umum tanpa ada konflik besar.

“Selama pemilihan kepala daerah di kota kita, tidak pernah terjadi kericuhan atau kerusuhan, ini patut kita pertahankan bersama,” jelasnya.

Raperda dimaksud, yakni revisi Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, perubahan kedua atas Perda Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM Tirta Asasta periode 2026-2030.

Wali Kota Depok Mohammad Idris dalam sidang paripurna menyampaikan ketiga raperda bertujuan menyesuaikan kebijakan daerah dengan peraturan pusat dan mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Dala sidang paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Depok Yeti Wulandari, Idris juga menegaskan revisi peraturan terkait pencegahan kebakaran diperlukan guna menyesuaikan kemajuan teknologi, dinamika demografi, dan perencanaan tata ruang terbaru.

“Perubahan ini diharapkan memperkuat sistem penanggulangan kebakaran, meningkatkan kesadaran publik, serta memantapkan kerja sama antar lembaga,” jelasnya.

“Yang dukung saya juga belum tahu, yang mendukung saya siapa, saya belum tahu, dari media saja saya tahu dari Presiden PKS katanya mau dukung, katanya saya layak, itu kan dari beliau,” ujar Idris di Kecamatan Cilodong, Depok, Jawa Barat, Kamis (16/5/2024).

Kendati demikian, Idris menegaskan saat ini ingin menyelesaikan di Depok dulu yang ia sebut memiliki banyak PR alias Pekerjaan Rumah.

“Semuanya akan saya karyakan, tugas-tugas saya selain janji kampanye. Pak Imam (Wakil Wali Kota Depok) kan ini mau mencalonkan, nanti beliau cuti ketika kampanye, setelah itu nanti masih berkegiatan,” kata dia.

“Nanti ketika wali kota terpilih ya saya sudah keluar, nanti kita lakukan semaksimal mungkin akselerasi janji kampanye ,sudah bisa terealisasi semuanya pada tahun 2025,” lanjut Idris.

Disinggung sudah ada obrolan warung kopi atau komunikasi informal dengan partai lain terkait pencalonan dirinya untuk Jabar 1, Idris mengaku tidak ada.

“Tidak ada sih. Warung kopi dalam arti direncanakan itu tidak ada, tapi seliweran-seliweran (informasi) itu ada, di antaranya dari media informasinya,” ucap Idris.

Ia kembali memastikan enggan berandai-andai dan membuat gimik politik. Idris menilai yang utama dalam pencalonan sebuah perhelatan pemilihan kepala daerah adalah Surat Keputusan (SK) dari DPP sebagai salah satu persyaratan.

“Saya nanti tinggal nunggu SK-nya saja, enakan gitu ya Pak Imam (Ketua DPD PKS Kota Depok), tunggu SK aja langsung enggak usah bergimik-gimik politik yang penting SK, sudah kita jalan,” kata Idris.