Komitmen ini diutarakan sebagai respons terhadap tantangan pengelolaan sampah yang semakin kompleks seiring meningkatnya volume sampah di Kota Depok.

“Penanganan sampah itu urusan wajib dan rutin, sehingga sudah masuk dalam anggaran, yang paling krusial adalah pengangkutan tambahan volume sampah dari TPA ke Nangbo dan program pemilahan sampah di tingkat kelurahan,” kata Kiai Idris, sapaan akrabnya, Jumat (15/11/2024).

Pemilahan sampah menjadi syarat utama untuk mendukung operasional fasilitas RDF atau Refuse-Derived Fuel yang akan dibangun oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Targetnya, minimal 50 persen kelurahan di Depok harus sudah aktif memilah sampah pada tahun depan.

Selain itu, pemerintah juga akan membeli mesin insinerator berbasis masyarakat yang ditempatkan di Unit Pengolahan Sampah (UPS) di setiap kecamatan, dengan minimal dua unit per kecamatan.

Program-program ini akan mulai berjalan menggunakan anggaran belanja tahun 2025.

“Itu memang pernah dalam pembicaraan, tapi ga ada follow upnya itu yang memang harus kerjasama dengan pihak itu tadi,” ujar Idris, Rabu (22/5/2024).

Idris menjelaskan, Pemerintah Kota Depok belum memiliki aturan secara resmi terkait jurkir. Menurutnya, ketersediaan parkir dari pemilik toko menjadi parkir bersama. Berbeda dengan parkir area ruko yang telah dikelola sesuai Perda Kota Depok.

“Jukir belum ada aturannya, bukan diperbolehkan. Belum ada ketentuan aturannya, seperti itu,” jelas Idris.

Pemerintah Kota Depok berencana akan melakukan kajian bersama dengan Pemerintah Pusat. Tidak hanya tentang jurkir, Pemerintah Kota Depok akan mengkaji terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan tidak pada tempatnya.

“Kita sedang kaji dengan pusat, juga program untuk penertiban PKL,” ucap Idris.

Pemerintah Kota Depok ingin PKL yang dilakukan penertiban, dapat dilakukan pemberdayaan sehingga tidak kembali melakukan pelanggaran. Pemerintah Kota Depok ingin memberdayakan PKL sehingga tidak hanya sekedar menertibkan.

“PKL itu memang harus kita berdayakan, dari sisi bisnisnya ada, tapi dari sisi pengaturan tempat dan lokasinya ini belum ada,” terang Idris.

Menanggapi hal tersebut, Idris mengaku belum mengetahui bahwa namanya masuk dalam bursa Pilgub Jawa Barat. Idris baru mengetahui kabar tersebut dari awak media bahwa dirinya akan dicalonkan pada Pilgub Jabar melalui DPW PKS Jawa Barat.

“Saya dengar dari media, Saya tunggu nanti, siapa yang melamar saya, harus bayar saya,” kata Idris berkelakar, Minggu (28/4/2024).

Sementara itu, Ketua DPD PKS Kota Depok, Imam Budi Hartono memberikan dukungan kepada Wali Kota Depok untuk maju pada Pilgub Jawa Barat. Hal tersebut merupakan amanah dari DPP dan DPW PKS Jawa Barat yang sempat didengarnya.

“Saya DPD PKS Kota Depok, mendukung pencalonan Pak Wali menjadi gubernur, karena ini memang amanah dari DPP dan DPW PKS kepada kami,” kata Imam.

Imam menuturkan, dirinya telah berkomunikasi dengan Ketua DPW PKS Jawa Barat, Haru Suandharu terkait dengan pencalonan Idris pada Pilgub Jawa Barat. Pembicaraan tersebut setelah membahas terkait pencalonan legislatif PKS di Jawa Barat.

“Kang Haru bilang bahwa yang nomor urut atas-atasnya sudah selesai pencalonan, tinggal Pak Wali,” tutur Imam.

Mohammad Idris selama memimpin Kota Depok menjadi salah satu penilaian PKS untuk pertarungan pada Pilgub Jabar. Terlebih Idris mampu memimpin Kota Depok mulai dari Wakil Wali Kota sampai Wali Kota Depok selama dua periode.

“Kita berharap warga Depok punya Gubernur Jawa Barat berasal dari Depok,” ucap Imam.

Idris mengatakan bahwa ia hanya keseleo lidah saat mengucapkan dukungannya terhadap IBH sapaan akrab Imam Budi Hartono.

“Emang saya bilang gtu yah ? yah berarti saya keseleo,” kata Idris saat meresmikan Pasar Rakyat di Pancoran Mas, Selasa (9/4/2024).

Menurut Idris, dirinya merasa resah dengan terpotong masa jabatan sebagai Wali Kota dan saat ini hanya ingin fokus untuk menyelesaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

“Saya resah harusnya sampai 2026 tapi terpotongkan, saya harus mengejar tahun 2025 agar bisa selesai 100 persen,” ujar Idris.

Ditempat yang sama, Imam Budi Hartono menganggap ucapan sinyal dukungan terhadap dirinya adalah sebuah doa yang harus disyukuri.

“Ya, saya bersyukur aja, bahwa pak Wali tadi ngomong, nggak tau mungkin menjelang maghrib lah ya. Mudah-mudahan menjadi doa kan gitu ya,” kata IBH.

Imam mengaku siap jika dirinya nanti mendapatkan amanat dan kepercayaan dari masyarakat Kota Depok untuk meneruskan menjadi Wali Kota selanjutnya.

“Siap lah menjalankan, meneruskan dari hal-hal yang memang kami periodenya dipotong. Ya, kalau ternyata Allah takdirkan warga depok mempercayai saya sebagai wali kota, kita akan teruskas, InsyaAllah,” pungkas Imam.

DEPOK, Eranasional.com – Mengkampanyekan dirinya sebagai bakal caleg DPRD Provinsi Jawa Barat, istri Wali Kota Depok, Mohammad Idris, yakni Elly Farida, diduga menggunakan papan reklame yang tak memiliki izin alias ilegal. Protes pun berdatangan dari warga daerah yang berbatasan dengan DKI Jakarta tersebut.

Papan reklame yang digunakan Elly Farida tersebut berada di pertigaan simpangan Depok. Letaknya yang strategis sehingga mudah dilihat masyarakat yang lalu lalang.

Saat dikonfirmasi, Kepala Bidang Pengawasan, Pengaduan dan Regulasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Depok Suryana Yusuf mengatakan pihaknya akan memanggil dan mengklarifikasi terkait perizinan papan reklame bergambar Elly Farida tersebut.

“Kalau memang tidak ada izin dan sebagainya, kami akan melakukan pembongkaran,” kata Suryana Yusuf saat dikonfirmasi, Kamis (8/6/2023).

Yusuf menyebutkan, pembongkaran akan melibatkan yang punya reklame tersebut. “Kalau tidak memiliki izin, kami sarankan kepada mereka untuk membongkarnya,” ujarnya.

Suryana memastikan pihaknya bekerja sama dengan Satpol PP Kota Depok akan mengawasi pemilik reklame tersebut untuk membongkar sendiri.

Sementara itu, Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Depok, Wahid Suryono menegaskan papan reklame yang memiliki izin pasti membayar pajak.

“Banyak yang nunggak pembayaran. Akan kita tagih, dan kalau bandel akan kita serahkan ke kejaksaan,” tuturnya.

DEPOK, Eranasional.com – Kerja sama ini merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah Pusat, Pemkot Depok, Universitas Indonesia (UI), Institute For Global Enviromental Strategis (IGES), dan Asia Pasific Network (APN) dari Jepang.

Seminar yang dikemas dalam bentuk workshop ini bertujuan untuk membuka kesempatan Depok menjalin jaringan kerja sama secara internasional dengan negara-negara lain di dunia yang memiliki konsentrasi dalam bidang tata kota.

Wali Kota Depok, Mohammad Idris, menyambut baik kegiatan seminar ini dan berharap dapat menjadi solusi bagi berbagai permasalahan yang ada di perkotaan, bukan hanya masalah kemacetan, tetapi juga lingkungan hidup.

“Oleh karenanya, seminar ini dalam rangka mewujudkan kolaborasi kita menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di kota, tak hanya kemacetan saja, tapi juga persoalan lingkungan hidup,” ujarnya dalam rilis tertulis yang diterima eranasionalcom, Jumat (19/5/2023).

Wali Kota Depok Mohammad Idris menyampaikan sambutannya itu saat menghadiri seminar internasional tersebut, di Aula Teratai Lantai 1 Balai Kota, Rabu (10/05/2023).

Dalam kegiatan ini, para peserta juga akan melakukan tinjauan ke sejumlah tempat potensial di Kota Depok yang sejalan dengan tema ‘Perkotaan dan Pedesaan’, di antaranya Alun-alun Kota Depok, persawahan di Kecamatan Tapos, dan cagar budaya di area Depok Lama.

Kiai Idris, panggilan akrab Wali Kota Depok, berharap kerja sama ini tidak hanya sekadar wacana, tetapi pikiran kolaboratif antara pemerintah, non-pemerintah, dan akademisi dapat terwujud dalam aksi nyata, khususnya dalam hal penataan Kota Depok yang kompleksitasnya sangat tinggi.

Hal ini juga didukung oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappeda) Kota Depok, Dadang Wihana, yang berharap para stakeholder yang berada dalam seminar ini dapat merumuskan kebijakan terkait perencanaan kota dan pedesaan yang nantinya akan dibawa ke level internasional.

“Poin pentingnya itu bisa merumuskan kebijakan terkait perencanaan kota dan pedesaan, nantinya rumusan itu akan dibawa ke level internasional,” jelasnya.

Seminar Internasional Regional-CES Nasional Workshop 2023 digelar di Kota Depok selama dua hari, dari tanggal 10-11 Mei 2023.

Ketua Panitia Seminar Internasional Regional-CES Nasional Workshop 2023, Daniel Harvey Tulis mengungkapkan bahwa pihaknya ingin memperkenalkan Kota Depok hingga ke level internasional melalui seminar tersebut.

“Depok memiliki keunikan di tengah keberadaannya sebagai kota metropolitan, yakni tidak meninggalkan kawasan pedesaan yang berada di pinggir kota tersebut,” ujarnya.

“Depok heritage menjadi salah satu ciri khas dari kota ini, dimana masih ada persawahan yang dipertahankan. Seminar ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pengembangan Kota Depok ke depannya,” pungkas Daniel.

DEPOK, Eranasioanl.com – Setara Institute menyebutkan Kota Depok selama tiga tahun masuk dalam kategori intoleran berdasarkan hasil surveinya. Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Depok, Mohammad Idris meminta untuk tidak memancing yang dapat membuat suasana tidak nyaman.

Mohammad Idris mengatakan, melakukan survei di Kota Depok merupakan hak semua orang, namun tetap dalam suasana damai di Kota Depok. Namun tidak mengeluarkan statement yang dapat memperkeruh dalam masa politik saat ini.

“Ini zaman politik kadang-kadang terpancing, kita khawatir itu akan memancing suasana yang enggak nyaman,” ujar Idris kepada Liputan6.com, Selasa (11/4/2023).

Idris menjelaskan, Depok disebut sebagai intoleran harus berdasarkan fakta. Penyelenggara survey dapat meminta statement realita Kota Depok, dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Depok.

“Apakah memang ada diskriminasi, kalau memang ada kasus yang memang kita tidak akan melanggar peraturan perundangan dari pusat,” jelas Idris.

Idris mencontohkan, penyegelan Ahmadiyah apabila dianggap sebuah kasus yang intoleran, maka dirinya mempertanyakan hal tersebut.

Menurutnya, penyegelan Ahmadiyah telah sesuai dengan peraturan perundangan, serta sebagai upaya perlindungan terhadap Ahmadiyah dari hal yang tidak diinginkan karena mendapatkan penolakan warga.

“Kami ingin menjaga saudara kita Ahmadiyah yang memang pada saat itu mendapatkan serangan dan kemungkinan ancaman dari sebagian warga Kota Depok,” tegas Idris.

Idris mengungkapkan, ajaran Ahmadiyah hingga saat ini masih dilarang dan fatwa MUI aliran Ahmadiyah merupakan aliran sesat. Tidak hanya itu, Pemerintah Kota Depok setiap bulannya memberikan insentif sebesar Rp400 ribu kepada seluruh pemangku jabatan keagamaan.

“Tidak hanya ustad tapi kami turut memberikan kepada para pendeta, kita pertanyakan itu intolerannya dimana,” ungkap Idris.

Pemerintah Kota Depok setiap tahunnya memberikan rekomendasi pembangunan terhadap masjid dan gereja. Bahkan beberapa gereja telah diberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di beberapa wilayah Kota Depok.

“Apakah ini dianggap sebagai kota intoleran, ini realita, kami mempertanyakan hasil survei dan metodenya seperti apa,” ucap Idris.

Idris menambahkan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Depok pada 2022 telah melakukan survei bersama akademis Universitas Indonesia dan pelaku survei lainnya. Hasilnya Kota Depok dinyatakan cukup baik dalam toleransi.

“Kota Depok ini dianggap cukup oleh hasil survei profesor yang ada di UI memang kita tidak memberikan publikasi secara besar-besaran,” pungkas Idris.

Sebelumnya, Setara Institute memberikan skor rendah dalam dua tahun secara beruntun pada dua laporan Indeks Kota Toleran.

Kota Depok mendapati skor terendah yakni 2,00 dan berada pada posisi ke 86 sebagai kota dengan tingkat peristiwa intoleransi tertinggi.

Berdasarkan catatan Setara Institute, terjadi lima peristiwa intoleransi dan pelanggaran hak atas kebebasan beragama.

Lima peristiwa tersebut yakni pengajuan Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok dalam Rangka Penyelenggaraan Kota Depok sebagai Kota Religius, diskriminasi terhadap dua siswi berjilbab ingin melakukan praktik kerja lapangan, dan pelarangan perayaan Valentine’s Day.

Selain itu terdapat kesepakatan rapat soal Raperda Kota Religius, dan demonstrasi yang meminta warga Ahmadiyah di Masjid Al-Hidayah menghentikan kegiatan. **

DEPOK, Eranasional.com- Melalui program D’SabR atau Depok Sedekah Bersama, Wali Kota Depok, Mohammad Idris meminta semua Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok ikut berkontribusi dalam membantu masyarakat terdampak gempa di Kabupaten Cianjur yang terjadi pada Senin (21/11/22) siang.

“Lewat Pak Wakil, saya minta kepada seluruh ASN diarahkan melalui program D’SabR untuk melakukan distribusi ke sana (Cianjur),” tutur Mohammad Idris di Balai Kota Depok, Selasa (22/11/22) pagi.

Tak hanya itu, ungkapnya, Pemkot Depok juga sudah membentuk tim satgas khusus untuk melakukan penggalangan bantuan kemanusiaan dari masyarakat Depok. Langkah ini dinilai dapat membantu percepatan penanganan bencana gempa bumi di Cianjur.

“Kami juga membuat tim satgas khusus untuk melakukan penggalangan dari masyarakat untuk bencana di sana,” katanya.

Lanjut Mohammad Idris, tim Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Depok sudah dikerahkan ke Cianjur. Terdapat enam personel PMI yang sudah dikirim ke Cianjur sejak kemarin.

“Dan sebanyak 15 personel Tagana Depok juga telah dikerahkan untuk membantu korban gempa Cianjur,” kata Mohammad Idris.

Seperti diketahui, D’SabR merupakan program Depok Sedekah Bersama yang diinisiasi oleh Pemkot Depok dengan mengumpulkan donasi atau sedekah secara sukarela dari para ASN Kota Depok.

Program D’SabR telah diluncurkan Pemkot Depok sejak tahun 2021, yang awalnya bertujuan untuk membantu masyarakat terdampak pandemi Covid-19.

DEPOK, Eranasional.com– Wali Kota Depok, Mohammad Idris memberikan bantuan dana hibah senilai Rp 50 juta ke karang taruna (katar) di 41 kelurahan Kota Depok. Total anggaran stimulus yang dialokasikan untuk 41 katar kelurahan tersebut total senilai Rp 2,05 miliar.

“Hibah ini sebagai stimulasi bantuan untuk anak-anak muda kita yang tergabung dalam karang taruna di kelurahan. Karena nomenklatur karang taruna keberadaan di kelurahan yang dikomandani oleh Kementerian Sosial,” kata Idris usai menyerahkan bantuan dana hibah senilai Rp 50 juta ke katar di Aula Teratai Balai Kota Depok, Rabu (27/07).

Dikatakan Idris, dana hibah ini merupakan bantuan pertama dari Pemerintah Kota (Pemkot) Depok untuk katar di kelurahan. Stimulus ini diberikan oleh dirinya agar katar di kelurahan dapat semakin berdaya dan berkarya membangun wilayahnya.

“Kami berikan hibah ke karang taruna agar mereka bisa lebih leluasa melakukan berbagai kegiatan kepemudaan dan urusan kemasyarakatan,” ucap Idris.

“Tapi keleluasaan mereka (katar) terbatas dengan aturan dan ketentuan birokrasi, dari mulai pengajuan sampai pelaporan. Maka yang 22 karang taruna di kelurahan yang belum ada atau tercatat, karena memang tidak memasukkan proposal di e-berbagi. Kita ini sudah sistemik, makanya kami minta untuk 22 karang taruna yang belum agar memasukkan proposal ke e-berbagi,” jelas Idris.

Selanjutnya Idris berharap hibah ini bisa dimanfaatkan oleh katar untuk mengadakan berbagai kegiatan kepemudaan maupun kemasyarakatan. Yang terpenting, ujar Idris, para pemuda dapat lebih kreatif dalam merancang kegiatan yang ada di wilayahnya.

“Ini (dana hibah) ada monitoring, pengawasannya. Kami amanatkan ke kelurahan untuk pengawasannya,” Pungkasnya.