Anggota Komisi III DPR, Nasir Djamil, buka suara mempertanyakan dasar hukum langkah Kejaksaan yang meneken nota kesepahaman (MoU) penyadapan, padahal hingga kini undang-undang khusus penyadapan tak kunjung terbit.

“Putusan MK sudah jelas: penyadapan hanya boleh dilakukan kalau ada UU khusus. Sampai hari ini, beleid itu belum ada, baik pemerintah maupun DPR belum juga menuntaskannya,” ujar Nasir dalam keterangan tertulis, Sabtu, 28 Juni 2025.

Politikus PKS itu menyinggung Pasal 30C UU Kejaksaan Nomor 11 Tahun 2021. Pasal itu memang membuka pintu bagi Kejaksaan untuk menyadap, tapi dengan syarat mutlak: pelaksanaannya harus merujuk UU Penyadapan.

“Dulu sudah ada kesepahaman antara pemerintah dan DPR: pasal ini hanya bisa jalan kalau UU Penyadapan terbentuk. Tapi UU-nya ke mana?,” kata Nasir.

Nasir mengaku belum memegang salinan nota kesepahaman yang ditandatangani Kejaksaan Agung bersama PT Telkom, Telkomsel, Indosat, dan Xlsmart Telecom.

Ia berjanji Komisi III akan segera memanggil Jaksa Agung untuk mengurai duduk perkara.

“Mudah-mudahan awal Juli ini kami bisa undang Kejagung. Jangan sampai ada multitafsir dalam memahami Pasal 30C,” imbuhnya.

Nada serupa datang dari kolega Nasir, Martin Tumbelaka. Legislator Komisi III dari Partai Gerindra itu mengingatkan kerja sama Kejaksaan dengan operator telekomunikasi mesti diawasi ketat agar tak jadi alat mainan untuk membongkar privasi warga seenaknya.

“Kerja sama ini harus ada pengawasan ekstra. Hak privasi publik harus dijaga. Penyadapan itu bukan hal sepele,” kata Martin.

Martin menekankan mekanisme penyadapan harus dijalankan dengan izin berlapis, laporan rutin, dan evaluasi terbuka.

Ia bahkan mendorong Komnas HAM dan Komisi Informasi dilibatkan untuk memastikan keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak sipil.

“Komisi III DPR akan terus memantau. Kalau MoU ini disalahgunakan, kita harus bertindak,” tegas Martin.

Diketahui, Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Intelijen Reda Manthovani meneken kesepakatan dengan empat operator besar, termasuk Telkomsel dan Indosat.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, menuturkan kerja sama ini mencakup pertukaran informasi, pemasangan perangkat penyadapan, hingga pengoperasian rekaman komunikasi demi kepentingan penegakan hukum. []

JAKARTA, Eranasional.com – Dalam rangka ekspansi bisnis dan memperkuat sinergi pelaku usaha, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI bekerja sama dengan PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (Chandra Asri) melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) untuk fasilitas pembiayaan bagi pelanggan polimer domestik Chandra Asri.

Kolaborasi pemberian fasilitas pembiayaan ini menjadi program optimalisasi transaksi wholesale dalam mendukung akuisisi transaksi value chain yang dirancang khusus oleh BRI untuk sektor industri petrokimia nasional.

Direktur Bisnis Wholesale dan Kelembagaan BRI Agus Noorsanto mengatakan, kerja sama ini merupakan bentuk pengembangan bisnis yang kuat antara BRI dan Chandra Asri, serta komitmen BRI dalam memberikan financial solution terintegrasi dan inovatif bagi pelanggannya.

“Kerja sama ini mendorong BRI untuk memberikan layanan secara berkesinambungan dalam ekosistem bisnis Chandra Asri dari hulu ke hilir sehingga dapat menciptakan nilai tambah di segmen menengah, ritel, hingga mikro,” jelas Agus.

Adapun pemberian fasilitas pembiayaan ini dilakukan untuk mendukung pemerintah dalam memperkuat hilirisasi industri dengan mengoptimalkan pengolahan bahan baku di dalam negeri. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan volume transaksi dan mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya di sektor UMKM.

Selain itu, keduanya optimistis hal ini dapat menunjang daya saing rantai nilai industri, mendorong stabilitas rantai pasok, dan memberikan nilai tambah pada produk petrokimia nasional.

Untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan, nantinya Chandra Asri akan menilai secara cermat pelanggan korporat. Selanjutnya, akan merekomendasikan pelanggan yang memenuhi kriteria kepada BRI untuk kemudian mendapat akses fasilitas pembiayaan tersebut. Lebih lanjut, fasilitas ini juga bisa didapatkan oleh konsumen yang membeli dari pelanggan langsung Chandra Asri.

Polymer Sales Director Chandra Asri Raymond Budhin juga mengatakan, perseroan menyambut baik kemitraan strategis dengan BRI untuk memperkenalkan program solusi keuangan ini sehingga pelanggan dapat memperoleh manfaatnya.

“Kolaborasi ini juga merupakan apresiasi bagi pelanggan kami yang telah memilih kandungan produk dalam negeri untuk mendukung bisnis mereka. Inisiatif ini sejalan dengan komitmen Chandra Asri untuk menjadi mitra pertumbuhan yang mampu menjawab tantangan permintaan domestik dan mendukung industri hilir Indonesia secara berkelanjutan,” ujar Raymond.

PALANGKA RAYA, Eranasional.com – Kota Palangka Raya terpilih masuk 50 Kabupaten/Kota penerima pendampingan penyusunan masterplan Smart City, yang sebelumnya melalui proses asesmen dengan pertimbangan enam indikator Smart City, yakni Smart Governance, Smart Branding, Smart Economy, Smart Living, Smart Society, dan Smart Environment.

Gerakan menuju 100 Smart City merupakan program bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, Bappenas dan Kantor Staf Kepresidenan.

Gerakan tersebut bertujuan membimbing Kabupaten/Kota dalam menyusun Masterplan Smart City agar bisa lebih memaksimalkan pemanfaatan teknologi, baik dalam meningkatkan pelayanan masyarakat maupun mengakselerasikan potensi yang ada di masing-masing daerah.

Sekda Kota Palangka Raya, Hera Nugrahayu pada kesempatan itu mengajak seluruh stakeholder yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya untuk dapat bersinergi dalam mengimplementasikan Smart City dengan optimal.

“Harapannya melalui program Smart City ini kita bisa mewujudkan Kota Palangka Raya sebagai Kota Cerdas yang bisa memanfaatkan teknologi dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi demi peningkatan kualitas hidup masyarakat,” ucap Hera.

Tampak hadir di Ruang Command Center, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Palangka Raya, perwakilan dari perangkat daerah terkait, Bagian Pemerintahan Setda Kota Palangka Raya, serta Bagian Hukum Setda Kota Palangka Raya.

Eranasional.com – Pemerintah RI dan Pemerintah Malaysia menyepakati Memorandum of Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman tentang Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Sektor Domestik di Malaysia.

Penandatanganan Nota Kesepahaman dilakukan dalam rangkaian pertemuan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan Perdana Menteri Malaysia Dato’ Sri Ismail Sabri Yaakob, Jumat (01/04/2022), di Istana Merdeka, Jakarta.

Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Retno LP Marsudi menyampaikan bahwa MoU yang sudah dinegosiasikan sejak beberapa tahun lalu ini sangat penting dalam upaya untuk melindungi pekerja migran Indonesia (PMI).

“MoU ini sudah dinegosiasikan sejak enam tahun yang lalu dan dengan MoU ini maka kita berharap bahwa perlindungan pekerja migran Indonesia yang bekerja di sektor domestik di Malaysia dapat lebih dimaksimalkan, dapat terpantau dengan baik dari saat mereka berangkat, penempatan, sampai kembali,” ujar Retno usai mendampingi Presiden dalam pertemuan.

Adanya MoU ini, lanjut Retno, juga diharapkan dapat menekan kasus yang menimpa PMI pekerja domestik di Malaysia.