Arahan tersebut disampaikan Mendagri saat meninjau Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Denpasar, Bali, Senin (24/11/2025).

Mendagri meninjau layanan MPP Kota Denpasar bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait serta Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari.

Lebih lanjut, Mendagri mengatakan pemerintah pusat telah menyiapkan sejumlah kemudahan bagi masyarakat, khususnya MBR, untuk memiliki rumah melalui Program Tiga Juta Rumah. Ia menekankan bahwa program ini juga menyasar pegawai seperti Aparatur Sipil Negara (ASN) dan anggota TNI-Polri yang berpenghasilan rendah.

“Jadi ada dua program. Program pertama untuk program pembangunan [rumah]. Yang kedua program untuk renovasi rumah,” ujar Mendagri.

Ia mengimbau Pemkot Denpasar mengecek apakah ada pegawai yang berpenghasilan rendah dan tidak memiliki rumah layak. Mendagri menceritakan pengalaman ketika mendapati stafnya memperoleh manfaat dari Program Tiga Juta Rumah.

“Saya aja eggak tahu staf saya di Kemendagri dikasih beliau (Menteri PKP) ternyata anak buah saya Pak, dia enggak punya rumah. Jadi rumahnya hanya kos-kosan 3 juta sebulan, kemudian dikasih program oleh beliau program perumahan susun,” tuturnya.

Mendagri meminta Pemkot Denpasar memperluas edukasi kepada masyarakat terkait kebijakan pembebasan BPHTB dan PBG bagi MBR. Mendagri menilai masih banyak warga yang belum mengetahui kebijakan tersebut, termasuk memahami kriteria MBR.

“Mohonlah untuk PBG nol persen bagi MBR, BPHTB nol persen, PPN nol persen khusus MBR disosialisasikan, [dijelaskan] definisi MBR pada masyarakat, supaya mereka bisa tahu ada kemudahan itu,” tegas Mendagri.

Ia menekankan bahwa kebijakan tersebut sangat membantu MBR untuk memperoleh hunian dengan biaya yang lebih terjangkau. Dirinya menyadari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Denpasar tinggi sehingga dapat membantu merenovasi rumah masyarakat.

“Tapi jangan lupa, bantu juga masyarakat, pegawai-pegawai rendahan, masyarakat UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah), yang punya penghasilan, yang belum memiliki rumah sendiri,” tandasnya.

SEMARANG, Eranasional.com – Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma’ruf Amin mengapresiasi MPP (Mall Pelayanan Publik) Kota Semarang yang perkembangannya sangat cepat. Hal itu disampaikan saat dirinya meninjau MPP Kota Semarang yang berlokasi di Lantai 2 Terminal tipe-A Mangkang, Selasa (4/4).

“Keberadaan MPP ini ditargetkan 2024 seluruh kabupaten kota akan memiliki MPP. Mall Pelayanan Publik ini menjadi bentuk konkret hasil dari kolaborasi antar sektor. Hadirnya MPP diharapkan dapat mempercepat integrasi penyelenggaraan pelayanan publik berkualitas bagi masyarakat. Dan kota Semarang termasuk kota yang memiliki perkembangan MPP paling cepat,” terang Ma’ruf.

Sementara itu Wali kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu menyampaikan niatnya untuk terus memaksimalkan MPP Kota Semarang, mengingat MPP Kota Semarang juga telah mendapat apresiasi oleh Wakil Presiden sebagai MPP yang memiliki perkembangan sangat cepat.

“Dengan kunjungan Wakil Presiden, ini membuat semangat bagaimana memaksimalkan MPP yang ada di kota Semarang. Harapannya masyarakat juga semakin paham bahwa MPP ini dapat mempermudah melakukan proses-proses yang diperlukan masyarakat Kota Semarang. Alhamdulillah banyak juga kegiatan yang diapresiasi oleh Wakil Presiden karena pelayanan yang cepat,” ujar Mbak Ita, sapaan akrabnya.

Saat ini, MPP Kota Semarang melayani 165 jenis layanan perizinan, administrasi, non-administrasi dari 39 instansi yang bergabung. Pemerintah Kota Semarang juga terus mengoptimalkan pemberian layanan kepada masyarakat serta sedang mengembangkan layanan digital agar bisa bertransformasi menjadi MPP Digital. **