Akbar memastikan MPR RI akan menindaklanjuti insiden tersebut dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem perlombaan, termasuk kinerja dewan juri dan aspek teknis penyelenggaraan acara. Menurutnya, kompetisi yang membawa nama lembaga negara seharusnya menjunjung tinggi prinsip objektivitas, transparansi, dan profesionalisme.

“Kami memohon maaf atas kelalaian dewan juri dalam proses perlombaan tersebut. Kejadian ini tentu menjadi perhatian serius bagi kami dan akan segera ditindaklanjuti,” ujar Akbar kepada wartawan, Senin, 11 Mei 2026.

Pimpinan MPR RI dari unsur DPD RI itu menyayangkan polemik yang muncul dalam ajang edukatif yang sejatinya bertujuan memperkuat pemahaman generasi muda mengenai nilai-nilai kebangsaan dan konstitusi negara. Menurutnya, setiap peserta yang mengikuti perlombaan berhak mendapatkan perlakuan yang adil serta mekanisme penilaian yang jelas.

Ia menilai dewan juri seharusnya mampu merespons keberatan peserta dengan lebih terbuka dan profesional. Selain itu, panitia penyelenggara juga dianggap perlu memperbaiki sistem komunikasi dan tata teknis perlombaan agar tidak memunculkan multitafsir dalam proses penilaian.

“Saya melihat kejadian ini harus menjadi bahan evaluasi besar supaya ke depan pelaksanaan Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar bisa berlangsung lebih baik dan lebih profesional. Jangan sampai persoalan serupa kembali terjadi,” kata Akbar.

]]> https://daerah.eranasional.com/101619/penilaian-juri-diprotes-peserta-mpr-pastikan-evaluasi-sistem-lcc-empat-pilar/feed 0 Aditya https://daerah.eranasional.com/90334/mimpi-anggota-paskibraka-sman-12-pupus-gegara-nihilnya-dukungan-sekolah https://daerah.eranasional.com/90334/mimpi-anggota-paskibraka-sman-12-pupus-gegara-nihilnya-dukungan-sekolah#respond Wed, 06 Aug 2025 05:43:15 +0000 https://daerah.eranasional.com/90334/mimpi-anggota-paskibraka-sman-12-pupus-gegara-nihilnya-dukungan-sekolah Depok, ERANASIONAL.COM – Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) SMAN 12 Kota Depok harus mengubur mimpinya untuk ikut seleksi dalam kolaborasi Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) dengan Purna Paskibraka Indonesia.

Hal ini lantaran pihak SMAN 12 tidak memberikan izin siswanya untuk ikut dalam seleksi Lomba Kreasi Baris Berbaris (LKBB) dan Lomba Tata Upacara Bendera (LTUB) Tingkat SMA/SMK/MA dalam memperingati Hari Konstitusi tahun 2025.

Salah satu orang tua siswa Fyan membenarkan kalau pihak sekolah tidak menggubris undangan seleksi tersebut tanpa alasan yang jelas.

“Saya sudah menanyakan hal ini ke Wakil Kepala Sekolah tapi tidak dijawab, saya coba telepon juga enggak diangkat,” kata Fyan yang anaknya menjadi salah satu anggota Paskibraka SMAN 12 Kota Depok, Rabu (6/8/2025).

Sebelumnya, pengurus Purna Paskibraka Indonesia Kota Depok mengirimkan undangan kepada dua SMAN di Kota Depok dengan 2 Kategori. SMAN 8 Kota Depok untuk Lomba Tata Upacara Bendera (LTUB) dan SMAN 12 Lomba Keterampilan Baris Berbaris (LKBB).

“Kalau yang jadi kendala adalah akomodasi, kenapa tidak dibicarakan kepada para orangtua. Semua kan bisa dikomunikasikan,” kata Fyan.

Dengan tidak adanya dukungan dari pihak sekolah ini, Fyan takut jika akan berdampak pada mental anggota Paskibraka.

“Yang tadinya berharap bisa ikut seleksi sekarang cuma bisa pasrah karena kesempatannya pupus oleh pihak sekolah,” ujar Fyan.

Hingga berita ini ditayangkan, pihak sekolah SMAN 12 Kota Depok, belum memberikan tanggapan.

“Sudah ada tersangka,” kata juru bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis, Senin (23/6/2025).

Meski begitu, Budi enggan memerinci nama tersangka yang ditetapkan. Sejumlah saksi sudah diperiksa penyidik untuk mendalami kasus ini.

“Penyidik masih terus mendalami perkara ini dengan memeriksa para saksi,” ujar Budi.

Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian. Sementara, tidak ada kerugian negara dalam perkara ini.

“Dugaan penerimaan gratifikasi yang ada kaitannya dengan pengadaan barang dan jasa,” pungkas Budi.

“Ya, Mas Didit mendesain acara ini supaya tema hijau menjadi sebuah tema yang ingin diusung,” kata Muzani dikutip Antara, Sabtu (19/10/2024).

Menurut Muzani, Didit fokus mendesain acara pelantikan usai geladi bersih Pelantikan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Hasil Pemilu 2024 menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI Periode 2024—2029, mulai Sabtu pagi hingga Siang.

Sebelumnya, geladi bersih pada hari Sabtu ini yang turut dihadiri oleh calon wakil presiden terpilih pada Pemilu 2024 Gibran Rakabuming Raka.

Agenda pelantikan ini di Gedung Nusantara, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2024) pukul 10.00 WIB.

“Tidak boleh ada lagi toleransi terhadap para kelompok separatis, teroris ataupun OPM untuk meneror serta melakukan aksi kejahatan hingga menimbulkan korban jiwa,” kata pria yang akrab disapa Bamsoet dalam keterangan pers, Sabtu (14/4/2024).

Menurut Bamsoet, aksi OPM sangat membahayakan lantaran kerap menyerang warga Papua dari mulai masyarakat sipil, guru, tenaga kesehatan bahkan hingga aparat TNI dan Polri.

“Tindakan tegas pun perlu dilakukan aparat demi menunjukkan bahwa negara tidak akan kalah dengan kelompok separatis yang skalanya lebih kecil dari TNI dan Polri itu,” ujarnya.

Dia menilai tidak hanya itu, tindakan tegas dari TNI dan Polri harus ditunjukkan demi melindungi masyarakat yang ada di sana.

Pekalongan – Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) sekaligus Wakil Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan atau yang biasa dipanggil Zulhas mengunjungi Kota Pekalongan dalam rangkaian kegiatan safarinya di berbagai wilayah Jawa Tengah, Selasa (8/2/2022).

Dalam kunjungannya di Kota Pekalongan, ia disambut Walikota HA Afzan Arslan Djunaid, Kapolres Pekalongan Kota AKBP Wahyu Rohadi dan jajarannya di Rumah Dinas Walikota Pekalongan.

Zulhas menceritakan keadaan Kota Pekalongan yang dinilainya semakin bagus dan bersih.

“Tadi subuh saya salat jamaah di Masjid Jami Kauman Pekalongan. Alhamdulillah masjidnya bagus dan bersih. Muadzin maupun imamnya, suaranya merdu. Jamaahnya juga penuh. Terus saya keliling Kota Pekalongan, saya lihat bersih dan kehidupan masyarakatnya juga lebih tentram,” katanya kepada eranasional.

Disinggung mengenai permasalahan tanggul penahan banjir dan rob yang usianya sudah 10 tahun, Zulhas mengatakan supaya Pemkot Pekalongan bisa membuat usulan ke Kementerian PUPR.

“Saya dulu udah pernah kesini waktu menjadi Menteri Kehutanan. Saya pernah tengok tanggul itu. Memang problemnya disini, kondisinya sudah akut. Saya kira, Pemkot bisa buat usulan ke Kemen-PUPR agar pembangunan tanggul itu bisa diselesaikan secara permanen,” kata Zulhas.

Zulhas juga mendoakan, supaya kepemimpinan Walikota dan wakilnya bisa terus membawa dampak positif bagi Kota Pekalongan maupun masyarakatnya, dan mendukung penuh pembangunan infrastruktur penanganan banjir dan rob, salah satunya terkait tanggul.

“Kita doakan, semoga Kota Pekalongan menjadi lebih baik, maju dan religius dibawah kepemimpinan Walikota beserta Wakilnya,” harap Zulhas.

Walikota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid atau yang kerap dipanggil Aaf mengaku bersyukur dan mengapresiasi kunjungan Ketua Umum PAN sekaligus Wakil Ketua MPR RI tersebut.

“Alhamdulillah Kota Pekalongan mendapat kunjungan dari Ketua Umum PAN sekaligus Wakil Ketua MPR RI. Tadi sudah kita sampaikan kondisi Kota Pekalongan, baik potensi daerah dan kebencanaan yang berimbang,” katanya.

“Untuk potensi kita mohon didorong terus seperti ekonomi kreatif, batik, perikanan dan lain-lain. Kalau bencana, ada banjir, rob, pembangunan pasar, sampah yang sudah overload di TPA dan sebagainya. Mengingat APBD kita terbatas, jadi tidak mungkin bisa diselesaikan sendiri di tingkat kota,”papar Aaf.

“Untuk itu, kami memohon melalui pak Wakil Ketua MPR RI agar bisa dibantu ke Pemerintah Pusat,” lanjutnya.

Berkenaan dengan penanganan banjir dan rob, Aaf mengatakan bahwa saat ini paket pekerjaan normalisasi sungai Banger dan Kupang masih terus berjalan.

“Pembangunan normalisasi sungai Banger dan Kupang ini masih berjalan, tinggal ke depannya sungai Bremi dan Meduri kita dorong juga untuk bisa dikerjakan, karena kondisi sekarang warga yang tinggal di bantaran sungai tersebut masih terdampak banjir. Kita dorong supaya mendapatkan anggaran untuk normalisasi dua sungai itu,” pungkasnya. (em-aha)

ERANASIONAL, Jakarta | Usulan Ketua MPR, Bambang Soesatyo atau sering disapa Bamsoet, yang disampaikan saat bertemu Direktur Utama Indofarma dinilai kurang tepat, bahkan cenderung merugikan dan menyesatkan masyarakat. Sebagaimana diberitakan berbagai media, baru-baru ini Bamsoet mendorong perusahaan farmasi BUMN seperti PT Indofarma, melalui anak usahanya PT Farmalab Indo Utama, bisa memperbanyak fasilitas pemeriksaan Covid-19 dengan skema drive thru di berbagai daerah, baik swab antigen maupun PCR. Strategi tersebut kata Bamsoet berkaca dari keberhasilan penerapan swab antigen maupun PCR drive thru di Bandara Sukarno Hatta.

“Mungkin Bamsoet belum pernah mengikuti pemeriksaan swab antigen yang dilaksanakan di beberapa bandara, seperti di Bandara Sukarno Hatta itu. Jika dia tahu, tentunya akan berpikir ulang untuk mengajukan usulan konyol tersebut,” kata Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke kepada media saat dimintai tanggapannya terkait saran Ketua MPR itu ke Dirut Indofarma, Sabtu, 7 Februari 2021.

Bayangkan saja, lanjut alumni PPRA-48 Lemhannas tahun 2012 ini, sekali swab antigen di Bandara Sukarno-Hatta seseorang harus mengeluarkan dana Rp95.000,- yang hanya berlaku selama 2 hari. Artinya, usai mengikuti pemeriksaan swab antigen, maka di hari ketiga dia harus mengikuti pemeriksaan swab antigen lagi untuk mengetahui bahwa dia masih aman dari penularan Covid-19.

“Jadi, untuk memastikan Anda tidak terkontaminasi virus Covid-19 untuk waktu 1 minggu, Anda harus mengeluarkan dana sebesar Rp. 285.000,- dan untuk sebulan, minimal Rp. 950.000,- Ini namanya perampokan uang rakyat melalui tangan BUMN Indofarma,” lanjut Wilson.

Hitungan biaya pemeriksaan swab antigen yang disampaikan Wilson itu adalah sesuai tarif yang berlaku di Bandara Sukarno-Hatta. Lain di Sukarno-Hatta, lain lagi di Bandara Internasional Minangkabau – Padang. “Di Bandara Minangkabau lebih gila lagi biayanya. Saya pada tanggal 31 Januari 2021 lalu melakukan pemeriksaan swab antigen di sana untuk memenuhi persyaratan naik pesawat Padang – Jakarta. Saya harus bayar Rp. 230.000,- untuk satu orang. Saya berdua dengan istri akhirnya terkuras dompet Rp. 460.000,- untuk sebuah surat keterangan ‘diduga bebas Covid-19’ yang hanya berlaku selama 2 hari [2],” beber lulusan pasca sarjana Global Ethics dari Birmingham University, Inggris itu sedikit kesal.

Bambang Soesatyo seharusnya mencari ide yang lebih cerdas, bukan justru membebani rakyat dengan cara penanganan penularan Covid-19 yang absurd. Dia seharusnya sadar bahwa rakyat sudah semakin terpuruk secara ekonomi karena pandemi ini, sehingga sebisa mungkin ide yang disampaikan kepada para pemangku kepentingan di bidang penanggulangan pandemi Covid-19 seharusnya justru meringankan beban rakyat.

Lagi kata Wilson, semestinya Bamsoet bicara berdasarkan data yang jelas dan bisa dipertanggung-jawabkan.

“Misalnya, apakah kita punya data terkait efektivitas pemeriksaan rapid test, swab antigen, dan PCR [3] selama ini terhadap pengurangan atau penghambatan menularnya virus Covid-19? Yang ada hanyalah asumsi-asumsi bahwa jika tidak dilakukan pemeriksaan maka kita tidak tahu siapa yang tertular dan mana yang tidak, yang akan mengakibatkan semakin tinggi angka penderita Covid-19. Itu asumsi belaka, bukan fakta,” tegas Wilson.

Banyak pihak sesungguhnya meragukan efektivitas penanganan Covid-19 selama ini, termasuk strategi pemeriksaan swab. Pola penanganan yang diterapkan hanyalah bersifat defensif atau bertahan. “Padahal, yang diperlukan adalah pola ofensif atau menyerang virus itu agar segera musnah dan pandemi berakhir. Ide-ide dan usulan yang bersifat ofensif inilah yang semestinya dipikirkan oleh para pembesar negeri ini, termasuk sang Ketua MPR, Bamang Soesatyo yang terhormat itu yaa,” imbuh Wilson Lalengke yang mengaku rutin mengkonsumsi madu hitam dan campuran madu lemon untuk meningkatkan imun dan daya tahan tubuh agar mampu menghadapi segala serangan virus dan bakteri perusak kesehatan.

Beberapa pakar kesehatan dan kedokteran menyarankan agar pemerintah lebih fokus pada peningkatan imun dan daya tahan tubuh rakyatnya. Satu-satunya cara meningkatkan imun dan daya tahan tubuh secara alami adalah dengan peningkatan gizi masyarakat [4], yang oleh karena itu penyediaan makanan bergizi bagi rakyat adalah yang terbaik. Imun yang kuat akan menghasilkan kekebalan tubuh yang hebat.

“Saya akan sangat menghargai jika Bamsoet mengusulkan agar BUMN-BUMN yang ada dikerahkan untuk menyedikan makanan bergizi tinggi bagi rakyat Indonesia. Kalaupun rakyat harus membelinya, diupayakan semurah mungkin. Bisa juga dengan skema subsidi pemerintah dalam penyediaan makanan bernutrisi hebat tersebut. Strategi ini jauh lebih masuk akal daripada terus melakukan tes swab antigen atau PCR yang cenderung terlihat sebagai alat memeras rakyat,” pungkas Presiden Persaudaraan Indonesia Sahara Maroko (Persisma) ini.

Red.