Muhadjir mengaku tak banyak dicecar pertanyaan penyidik.

Hal itu diungkapkan Muhadjir usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2023-2024, Senin (18/5/2026).

Muhadjir diketahui tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 17.55 WIB dan rampung menjalani pemeriksaan sekitar pukul 19.40 WIB.

“Saya kan pernah jadi ad interim menteri agama tahun 2022. Oh nggak banyak, saya kan jadi ad interim hanya 20 hari. 30 Juni sampai 19 Juli. nggak banyak yang dikerjakan,” ucap Muhadjir sebelum meninggalkan markas lembaga antirasuah itu.

Namun, Muhadjir enggan berkomentar saat disinggung soal pengelolaan kouta haji saat dirinya menjabat Menag Ad Interim tahun 2022.

“Tanyakan langsung ke penyidik saja,” imbuh mantan Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) itu.

Muhadjir pada kesempatan ini menjelaskan kedatanganya di Gedung KPK pada Senin petang.

Sebab, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo sebelumnya menyebut Muhadjir meminta agar pemeriksaannya dijadwalkan ulang.

“Ya saya kan sebetulnya sudah mengajukan permohonan penundaan, tapi karena tadi ada berita dari anda semua, kok nggak enak kok saya menunda nanti ada kesan saya menghindari atau apa, yaudah saya minta waktu ketemu sekarang,” ujar penasihat Khusus Presiden Bidang Haji itu.

Muhadjir menyebut perguruan tinggi perlu membuat ketentuan bila ada kenaikan biaya kuliah. Misalnya, kenaikan tidak berlaku untuk seluruh angkatan.

“Menaikkan biaya jangan serta merta. Jadi naikkan kepada mahasiswa baru saja,” kata Muhadjir dalam RDPU Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI dengan Mantan Menteri Pendidikan di YouTube Komisi X DPR RI, Selasa (2/7/2024).

Muhadjir mengatakan penetapan biaya kuliah harus dilakukan sejak awal. Hal itu agar mahasiswa maupun orang tua bisa lebih bersiap dan memiliki kepastian.

“Kalau yang mahasiswa lama, biar sampai selesai (dengan biaya yang sudah ditetapkan di awal),” tutur dia.

Dia juga mengingatkan pembiayaan perguruan tinggi negeri tidak hanya bergantung pada mahasiswa. Melainkan, kampus harus mampu mencari pendanaan lainnya.

“Termasuk mandiri dalam pembiayaan dan mendorong fundrising-nya berjalan,” ujar dia.

Muhadjir mengatakan PTN biasa belanja untuk memenuhi kebutuhan operasional. Namun, dia menyayangkan PTN belum biasa mencari uang.

“Jadi harus ada perubahan karakter, jadi mereka harus bisa cari duit bukan untuk buang duit,” ucapmantan Menteri Pendidikan itu.

Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengatakan sejauh ini ada 6.000 rekening yang sudah diblokir.

“Sekarang ada 6.000, ya, 6.000 rekening yang sudah diblok, dan itu ada uangnya,” kata Muhadjir usai Rakor Pencegahan Judi Online di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (25/6/2024).

Muhadjir tidak mengungkap berapa jumlah uang dalam rekening tersebut. Namun ia mengatakan uang tersebut akan diambil negara bila tidak ada yang mengaku.

“Nanti akan kita umumkan, kalau nanti enggak ada yang ngaku diambil oleh negara,” ujar Muhadjir.

Sebelumnya Menko Polhukam Hadi Tjahjanto mengatakan rekening yang diduga terlibat judi online itu sudah dilaporkan PPATK ke Bareskrim Polri.

“Setelah dilaporkan kepada penyidik Bareskrim, maka Bareskrim juga akan membekukan rekening tersebut dan memiliki waktu 30 hari untuk mengumumkan terkait pembekuan rekening tersebut,” kata Hadi di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (19/6/2024).

Jika dalam 30 hari tidak ada pihak yang membuat laporan terkait pembekuan rekening, maka uang atau aset yang ada dalam rekening akan diserahkan kepada negara berdasarkan putusan pengadilan negeri.

“Dan setelah 30 hari pengumuman itu memang kita lihat, kita telusuri, maka pihak kepolisian juga akan bisa memanggil pemilik rekening dan dilakukan pendalaman dan diproses secara hukum bahwa nyata-nyata itu adalah pemilik dan mereka adalah bandar,” pungkas dia.

Muhadjir menilai, kehebohan yang terjadi atas usulannya tersebut terjadi karena masyarakat salah menangkap arti korban judi online yang dimaksud.

“Jadi sekali lagi saya tegaskan korban judi online itu bukan pelaku. Siapa korbannya? Korbannya adalah keluarga atau individu terdekat dari para penjudi itu yang dirugikan baik secara material, finansial maupun psikologis dan itulah yang nanti akan kita santuni,” kata Muhadjir usai melaksanakan Salat Idul Adha di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Senin (17/6/2024).

Muhadjir mengungkapkan, para pelaku judi online, baik pemain maupun bandar, harusnya ditindak tegas. Hal ini pun sudah tertuang dalam aturan yang berlaku.

“Jadi menurut KUHP Pasal 303, maupun UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 27, pelaku judi itu adalah tindak pidana, karena itu para pelaku baik itu pemain maupun bandar itu adalah pelanggar hukum dan harus ditindak,” jelas dia.

Sementara, untuk korban yang terdampak justru perlu diberi perhatian khusus oleh pemerintah. Khususnya yang terdampak secara langsung.

“Jadi keluarga ya sekali lagi, keluarga dan keluarga itu jatuh miskin, maka itulah yang nantinya mendapatkan bantuan sosial. Kenapa? Ya pokoknya memang orang miskin itu menjadi tanggung jawab negara, sesuai dengan UUD Pasal 34 Ayat 1 bahwa fakir miskin, dan anak anak terlantar dipelihara oleh negara,” jelas Muhadjir.

“Jadi orang miskin itu tidak hanya korban judi online saja, semua orang miskin itu menjadi tanggung jawab negara untuk diberi santunan dan itu kemudian akan diproses, akan dicek juga standar, kriteriannya cocok ga dengan yang ditetapkan Kementerian Sosial, kemudian ada verifikasi, kalau memang dipastikan bahwa dia memang telah jatuh miskin akibat judi online ya dia akan dapat bansos,” tambah dia.

“Pemerintah menargetkan akan kemiskinan ekstrem turun hingga berada di bawah 0,5 persen pada 2024,” katanya dalam Forum Konsolidasi Nasional Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin (26/2/2024).

Menurutnya, rentang waktu untuk mencapai target penurunan tersebut juga tersisa kurang dari satu tahun. Maka dari itu, perlu kekuatan optimal yang dikerahkan oleh masing-masing kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah yang diberikan tugas dalam Inpres 4/2022, serta pemangku kepentingan lainnya.

Karena itu, lanjut Muhadjir, berbagai upaya khusus telah dilakukan untuk menanggulangi kemiskinan. Mulai dari pemberian bansos tambahan, bantuan cadangan pangan pemerintah, penyediaan air bersih, hingga perbaikan sanitasi di kantong-kantong kemiskinan.

Hal itu diungkapkan Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.

Awalnya Muhadjir menceritakan saran dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar Kemenko PMK menghitung perbedaan variasi daya beli di masing-masing daerah.

Permintaan Presiden Jokowi itu terkait dengan penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

Katanya, pemberian bantuan PKH sekarang ini nilainya masih dipukul rata. Padahal, antara Merauke dengan Jawa dan Papua berbeda mengenai harga suatu barang.

“Bahkan ada yang bilang, nilai uang di Papua dengan di Jakarta sangat berbeda,” kata Muhadjir di kompleks Istana Wakil Presiden di Jakarta, Kamis, 22 Februari 2024.

Lalu, dia menceritakan saat Kemenko PMK bersama TNI membangun gudang pangan di Distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, dalam rangka menangani krisis pangan di daerah itu.

Muhadjir mencontohkan, bila membangun gudang pangan di Pulau Jawa hanya membutuhkan Rp25 miliar, tapi kalau membangun di Distrik Sinak butuh anggaran sekitar Rp70 miliar.

“Dan, sekarang harga beras di Pegunungan Tengah berkisar antara Rp40.000 sampai 50.000 per kilogram. Tapi ketika kita memberikan bantuan kok jumlahnya sama. Jadi, itulah kenapa kemiskinan tidak bisa segera dituntaskan,” jelasnya.

Ke depannya, Muhadjir meminta pengalokasian anggaran bantuan di setiap daerah harus berbeda sesuai kondisi daerahnya masing-masing.

“Selama ini pengalokasian anggaran bantuan tidak dibuat beragam, disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing tempat, tapi disamaratakan,” pungkasnya. (*)

“Sekarang ini yang mengalami peningkatan kemiskinan ekstrem itu ada 75 kabupaten/kota,” kata Muhadjir di kompleks Istana Wakil Presiden di Jakarta, Kamis, 22 Februari 2024.

Muhadjir mengungkapkan, kemiskinan ekstrem paling banyak berada di wilayah timur Indonesia.

Dia menduga terjadinya kemiskinan ekstrem di Indonesia timur karena alokasi anggaran bantuan pemerintah dipukul rata dengan daerah lain.

“Indonesia timur paling banyak. Salah satu penyebab ya itu, tapi ini masih hipotesis ya, karena kebijakan penganggaran yang dipukul rata,” ujarnya.

“Sekarang ini masih dipukul rata. Misalnya PKH (Program Keluarga Harapan), dari Sabang sampai Merauke sama. Padahal kita tahu, Merauke, Jawa, sampai Papua itu beda sekali. Ada yang bilang, nilai uang di Papua dengan di Jakarta sangat berbeda,” sambung Muhadjir.

Presiden Joko Widodo (Jokowi), lanjut Muhadjir, menyarankan agar Kemenko PMK menghitung perbedaan daya beli masing-masing daerah. (*)

Menurut dia, tidak mudah untuk menurunkan angka kemiskinan dari 9,36 persen berdasarkan data tahun 2023 ke angka 6,5 sanpai 7,5 persen.

“Berarti masih butuh 1,85 persen untuk bisa mencapai target RPJMN. Jujur ya, saya tidak terlalu optimis bisa mencapai target itu,” kata Muhadjir usai rapat tingkat menteri terkait penanggulangan kemiskinan di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis, 22 Februari 2024.

Dia memaparkan, berdasarkan pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya, bahwa penurunan angka kemiskinan per tahunnya hanya berada di kisaran 0,3 sampai 0,5 persen.

Oleh sebab itu Muhadjir menilai, target menurunkan angka kemiskinan dari 9,36 persen ke 7,5 persen dalam satu tahun sulit dilakukan.

Begitu juga dengan target kemiskinan nol persen pada 2024 akan sulit dicapai walau kemiskinan ekstrem pada 2023 sudah berada di angka 1,12 persen.

Namun, Muhadjir optimistis angka kemiskinan ekstrem bisa ditekan hingga di bawah 0,5 persen karena ada penurunannya pada 2022 ke 20223 cukup signifikan dari 1,12 persen menjadi 0,9 persen.

“Di tahun 2023 posisinya sudah 1,12, turun 0,9 persen dibandingkan tahun 2022. Kalau kita asumsikan, turunnya separuh saja misalnya 0,5 persen saja itu pasti sudah di bawah 1 persen,” jelas Muhadjir.

Kata Muhadjir, salah satu tantangan mengatasi kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di Indonesia adalah beragamnya penyebab kemiskinan di masing-masing daerah.

Sementara, saat ini pemerintah masih menggunakan pendekatan yang seragam untuk mengatasi masalah kemiskinan di banyak daerah.

“Bervariasi sekali penyebabnya. Jadi, tidak bisa satu aturan digunakan untuk semua. Harus ada pendekatan partikularistik,” ujar Muhadjir. (*)

Dengan kata lain, pemerintah akan melanjutkan realisasi penyaluran bantuan gagal panen kepada petani yang tercatat pada 2023 di tahun 2024 ini.

“Sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), pemerintah memberikan bantuan kepada mereka yang terdampak gagal panen ini, yaitu semacam bantuan untuk kerugian yaitu Rp8 juta per hektare secara kelompok dan sudah disalurkan,” kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (19/2/2024).

“Sekarang ini adalah kita memutuskan karena kemarin bantuan itu belum selesai diberikan kepada para petani, rapat tingkat menteri (RTM) ini memutuskan bahwa bantuan tersebut akan dilanjutkan diberikan kepada mereka yang terdampak gagal panen pada 2023,” imbuhnya.

Berdasarkan data BNPB tahun 2023, terdapat 136 kabupaten dan kota di 20 provinsi yang terdampak gagal panen akibat banjir. Total lahan terdampak adalah 110.383,80 hektare dan 54.442,42 hektare di antaranya mengalami gagal panen (puso).

“Dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan disiapkan vaksinasi yang diperuntukkan bagi mereka yang belum vaksin dan booster, juga disiagakan 143 posko kesehatan,” kata Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 11 Desember 2023.

Meski begitu, Muhadjir meminta para pemudik harus mewaspadai adanya COVID-19.

“Patuhi protokol kesehatan tapi nyaman saat berlibut. Begitu juga ibadahnya tetap berjalan seperti biasa tidak ada yang perlu dikhawatirkan,” ujarnya.

Kata Muhadjir, saat ini masa dalam masa endemi COVID-19, sehingga penularan virus Corona tidak bisa hilang sama sekali.

Lalu, dia menyebut, pada libur Nataru tahun ini diperkirakan akan ada pergerakan 107 juta orang. Menurutnya, jumlah tersebut mengalami kenaikan sekitar 143 persen dibandingkan dengan tahun lalu.

Sementara itu, Wakil Menteri Kesehatan Dante Sulaksono mengatakan, kenaikan kasus COVID-19 di Indonesia belum terlalu signifikan, sehingga penyebaran virus tersebut masih terkendali.

Awalnya, Muhadjir menyinggung soal kemasan PMT yang ada gambar Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok, dia menyatakan tidak mempersoalkannya.

Bagi dia yang terpenting dalam program pencegahan stunting adalah kandungan gizi yang terkandung dalam makanan tambahan yang diberikan kepada balita dan ibu menyusui atau hamil.

“Saya tidak mempersoalkan hal itu. Terpenting, pantas atau tidak, layak atau tidak menu yang diberikan kepada anak maupun ibu yang sedang menyusui itu,” kata Muhadjir, usai menghadiri acara seminar ‘Bersama Cegah Silent Pandemic Resistansi Antimikroba’, di Jakarta, Senin (20/11/2023).

Dia pun mengimbau agar anggaran program stunting tidak habis dipakai untuk pendistribusian ke warga. Menurut Muhadjir, pendistribusian bisa diserahkan ke masing-masing desa.

Selain itu, lanjut Muhadjir, agar makanan untuk program stunting terpenuhi gizinya, bisa dimasak oleh penggerak PKK, sehingga menu pencegahan stunting bisa bervariasi.

“Menurut saya, itu tidak usah dikoordinasi sampai tingkat kabupaten/kota kalau hanya membebani biaya. Serahkan saja ke ketua penggerak PKK, istri kepala kelurahan, istri kepala desa, untuk memasakkan sehingga lebih bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Muhadjir kembali menegaskan, menu PMT pencegahan stunting yang disediakan di Kota Depok tidak layak.

“Kalau saya baca dari penjelasan wartawan, itu sangat tidak layak untuk makanan tambahan. Karena makanan tambahan itu harus memenuhi syarat dan karbohidrat, protein hewani, vitamin, mineral, harus betul-betul memenuhi syarat cukup, terutama yang saya lihat dari sisi penyediaan protein hewaninya yang kurang,” jelas Muhadjir.

Dia mengimbau kepada seluruh pemerintah daerah agar tidak sembarangan dalam memberikan menu makanan pada penanganan stunting. Sebab, hal itu berkaitan dengan target pemerintah dalam penurunan angka stunting 14 persen pada 2024.

“Saya minta kepada semua kepala daerah tak main-main dengan penyediaan makanan tambahan untuk penanganan stunting ini, karena ini berkaitan dengan target penurunan yang ditetapkan Pak Presiden yaitu 14 persen, dan jangka panjangnya menyiapkan generasi emas 2045,” katanya.

“Mereka yang sekarang baru lahir atau umur 3 tahun0 nanti di tahun 2045 itu sekitar 23 tahun. Berarti memang mereka dibutuhkan tenaganya ke depan untuk mengisi Indonesia pasca 2045 itu,” pungkas Muhadjir. (*)

JAKARTA, Eranasional.com – Pemerintah Indonesia berencana mengubah nomenklatur untuk penamaan Hari Isa Almasih menjadi menjadi Hari Yesus Kristus.

“Akan ada perubahan nomenklatur atas usulan dari Kementerian Agama (Kemenag) terkait dari istilah, yaitu Isa Almasih akan diubah menjadi Yesus Kristus,” kata Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendi di kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (12/9/2023).

Muhadjir menyebutkan, Kemenag akan mengusulkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar diterbitkan Peraturan Presiden (Perpres).

Seperti diketahui, selama ini hari libur nasional menggunakan istilah ‘Isa Almasih’ yakni untuk memperingati Wafatnya Isa Almasih dan Kenaikan Isa Almasih.

Di kesempatan yang sama, Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Dasuki menjelaskan alasan perubahan nomenklatur tersebut. Katanya, perubahan merupakan usulan dari umat Kristen dan Katolik.

“Ini usulan dari umat Kristen dan Katolik agar nama nomenklatur itu diubah ke yang mereka yakini sebagai bagian dari yang mereka yakini, bahwa itu adalah kelahiran Yesus Kristus, wafatnya Yesus Kristus, dan kenaikan Yesus Kristus juga. Jadi yang mengusulkan mereka,” terang Saiful.

Ungkap Saiful, usulan itu telah dibahas di Kemenag, dan akan diusulkan perubahan nama it uke Presiden Jokowi.

“Lalu kita perjuangan. Alhamdulillah bisa diterima,” pungkasnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan pemerintah mewacanakan larangan ibadah haji lebih dari sekali. Alasannya, lantaran masa tunggu haji di Indonesia cukup lama.

“Peminat haji di Indonesia itu luar biasa, banyak sekali. Kalau tidak ada kebijakan melarang mereka yang sudah haji untuk berkali-kali atau kembali ibadah haji, maka peluang untuk yang lain yang belum berangkat bisa kecil,” kata Muhadjir di kantor Kemenko PMK, Jakarta, Minggu (27/8/2023).

“Kemudia masa tunggunya juga lama, yang mau berangkat haji semakin berumur, semakin tua, itu berisiko,” sambungnya.

Muhadjir menyebutkan bahwa menunaikan ibadah haji diwajibkan hanya sekali seumur hidup. Jadi, yang akan diprioritaskan berangkat haji adalah masyarakat yang belum pernah melaksanakan.

“Jadi, ulama sepakat bahwa haji itu kewajibannya hanya sekali seumur hidup. Kemudian untuk berikutnya orang lain, yang belum pernah yang lebih berhak,” jelasnya.

Menurut dia, wacana ini memungkinkan akan memotong lamanya antrian keberangkatan haji.

“Wacana ini perlu dibahas karena Jemaah haji yang semakin menua berimplikasi terhadap kesehatan,” ungkap Muhadjir.

Sebelumnya, Menko PMK Muhadjir Effendy telah menyampaikan wacana larangan ibadah haji berulang kali saat menjadi pembicara kunci dalam Seminar Nasional Kesehatan Haji yang digelar oleh Kedeputian Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kemenko PMK, Kamis (24/8) lalu.

BEKASI, Eranasional.com – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy menyebut puncak arus mudik Lebaran 2023 yang melintasi Tol Jakarta-Cikampek (Japek) telah terjadi pada Rabu (19/4/2023) malam. Jumlah kendaraan pemudik yang melalui Tol Japek meningkat jika dibandingkan periode mudik Lebaran tahun sebelumnya pada periode yang sama.

“Penumpukan arus mudik di beberapa titik yang beberapa tahun lalu terjadi, sekarang bisa teratasi dengan penambahan fasilitas dan tata kelola yang lebih cermat. Kemudian untuk arus mudik mengalami kenaikan dari semula 135.000 (kendaraan) tahun lalu sekarang menjadi 163.000 (kendaraan),” kata Muhadjir saat meninjau arus mudik Lebaran di Command Center PJR Korlantas Polri, Km 29 Tol Jakarta-Cikampek, Bekasi, Jawa Barat, Kamis (20/4/2023).

Muhadjir mengatakan arus mudik saat ini sudah ada kecenderungan melandai. Untuk itu, Muhadjir meminta masyarakat yang melakukan perjalanan mudik agar tetap mengutamakan keselamatan.

Sementara itu, Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen, Aan Suhanan menjelaskan, meski puncak arus mudik telah terjadi pada Rabu (19/4/2023), namun masih tersisa 20% masyarakat yang belum melakukan perjalanan mudik.

“Masih ada sisa pemudik, kalau hitung-hitungan kami dan Jasa Marga, masih ada sekitar 20% lebih sisa masyarakat yang belum mudik. Sisa waktu dua hari lagi untuk mudik, tanggal 20 April dan 21 April 2023, masih sekitar 200.000-an (kendaraan). Artinya setiap harinya ada sekitar 105.000 kendaraan per hari kalau dibagi dua hari. Kalau bagi tiga hari lagi, lebih kecil lagi angkanya. Artinya nanti malam, tidak sebanyak kemarin prediksinya,” jelas Aan.

JAKARTA, Eranasional.com – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyebut dirinya akan merangkap jabatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora). Presiden Joko Widodo (Jokowi), menurut dia, telah menunjuknya menjadi pengganti Zainuddin Amali yang mengundurkan diri.

Muhadjir menyatakan bahwa peralihan dari Zainuddin ke dirinya akan dilakukan besok.

“Besok Insya Allah sudah ada serah terima saya dengan pak Zainuddin Amali,” kata Muhadjir di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (15/3/2023).

Muhadjir Effendy menyebut dirinya ditunjuk sebagai Plt Menpora karena selama ini selalu berkoordinasi dengan Zainuddin. Sebab, secara hirarki kementerian itu berada di bawah Kemenko PMK.

“Sebenarnya sejak dulu selalu koordinasi, jadi enggak ada yang baru lah nanti. Selama ini selalu kami koordinasikan,” ujar Muhadjir.

Zainuddin Amali menyampaikan surat pengunduran diri sebagai Menpora kepada Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat pada Kamis (9/3) lalu. Politikus Partai Golkar itu mundur setelah terpilih sebagai Wakil Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI).

Dia menyatakan surat pengunduran dirinya diterima oleh Menteri Sekretariat Negara Pratikno.  “Saya menyampaikan surat permohonan pengunduran diri saya dari posisi sebagai Menpora. Dan tentu ini masih berupa surat, memang saya harus bertemu Bapak Presiden,” ujar Zainuddin di Istana Negara, Jakarta.

Soal siapa penggantinya, Zainuddn menyatakan bahwa dirinya tidak mengusulkan sosok yang dirasa layak menggantikan dirinya ke Jokowi. “Siapa yang menggantikan saya, itu Itu hak prerogatif Bapak Presiden,” kata Zainudin.

Zainuddin menyatakan dirinya akan fokus mengurus PSSI jika jika pengunduran dirinya sebagai Menpora disetujui Jokowi.

“Saya akan fokus dan konsentrasi mengurus salah satu cabang olahraga. Karena enggak etis bagi saya sebagai Menpora yang mengurusi semua cabang olahraga, kok hanya berfokus pada satu cabang olahraga. kan seperti itu,” ujarnya.

Beberapa hari lalu Presiden Jokowi mengatakan bahwa dirinya sudah menerima permohonan secara informal pengunduran diri Zainuddin Amali.

“Secara resmi belum, tertulis belum, informal sudah (soal pengunduran diri Zainudin),” ujar Jokowi, Selasa (21/2/2023).

Soal pengganti Zainudidn Amali, Jokowi belum mau membocorkannya. Dia menyatakan baru akan bicara ketika sudah ada nama pasti yang akan menduduki posisi Menpora.