Pernyataan itu disampaikan Miftah Sunandar dihadapan para pengurus serta perwakilan bidang Asosiasi Industri usai menggelar buka puasa bersama di Kantor Sekretariat Kadin Kota Depok, kawasan Jalan Rahman Hakim, Pancoran Mas, Kota Depok, Selasa (3/3/2026).

“Saya akan mengantarkan kali ini lebih baik lagi. Makanya siapapun nanti yang terpilih supaya lebih fair, ya sudah kita percepat saja Musyawarah Kota, siapapun yang ingin mencalonkan dan mau berpasangan silahkan siapapun, yang terpenting sesuai dengan aturan persyaratan berlaku,” ujar Miftah dalam keterangannya kepada awak media, Selasa (3/3/2026).

Langkah tersebut kata dia, diambil guna menjaga kondusifitas ditengah dinamika internal organisasi yang kini juga menjadi sorotan pengurus Kadin Provinsi Jawa Barat. Dia menegaskan bahwa dirinya juga tak memiliki kepentingan pribadi atau apapun terhadap pengambilan sikap tersebut.

“Kalau saya sudah tidak bisa mencalonkan lagi. Dan saya sebagai ketua itu kemarin, saya juga hanya merekomendasikan hasil pleno apa yang disampaikan clear ya. Coba lihat, November, Desember, Januari kan tidak ada konflik apapun, betul tidak? Saya juga sudah jawab tidak ada urusan apapun, yang penting tadinya agar lebih baik,” katanya.

Namun, karena sempat ada hal bertentangan dengan Peraturan Organisasi (PO). Sehingga katanya, dia bersama pengurus harian lainnya terpaksa menggelar rapat pleno untuk mencabut rekomendasi Pelaksana Tugas (Plt) Ketua yang sebelumnya diberikan kepada Edmond Johan.

“Rekomendasi Plt Ketua itu dicabut bukan karena Miftah, harus clear kan dulu nih ya bukan karena Miftah. Kalau saya mencabut itu tidak boleh, ini kan para pengurus harian yang gelar rapat pleno, yang hasilnya mencabut rekomendasi kemarin,” jelasnya.

Dia mengaku bahwa sebelumnya memang dirinya memberikan surat rekomendasi terkait Plt Ketua, dengan harapan Musyawarah Kota (Muskot) Kadin Depok yang akan digelar dalam waktu dekat ini dapat dipersiapkan lebih matang lagi dan berjalan baik sebagaimana mestinya.

“Dari November, Desember, Januari kan tadinya tak ada kendala ya. Tapi Februari kemarin saya mendapat kabar dari seluruh pengurus, bahwa ada terjadinya perubahan struktur kepengurusan, yang digantilah, bahkan yang dikeluarkan lah,” ungkap Miftah.

Maka dari itu, dia menilai apa yang dilakukan seorang Plt Ketua dianggap telah menyalahi aturan organisasi. Padahal, statusnya itu baru sebatas rekomendasi, terlebih belum adanya Surat Keputusan (SK) resmi yang diberikan Kadin Jawa Barat.

“Beliau saja belum ada SK nya, belum boleh gitu, kan itu persoalannya. Tapi kalau beliau sudah ada SK nya, ya silahkan saja mau diganti semua ya, sah-sah saja gitu. Lho ini saja SK nya belum ada, akhirnya kita rapat pengurus harian lah untuk mencabut rekomendasi itu atas koordinasi ke Jabar juga. Karena kita ini sebenarnya yang masih memiliki SK lama sampai Oktober 2026,” terangnya.

Maka, berdasarkan hasil rapat bersama pengurus harian. Dia berkesimpulan bahwa rekomendasi Plt Ketua yang sempat diberikan kepada Edmond Johan pada 25 Februari 2026 telah dinyatakan dicabut dan kembali kepada kepengurusan lama yang ada pada Surat Keputusan (SK) berlaku.

Sementara itu terkait persiapan Muskot, Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan, Lingkungan Hidup, Pengembangan TJSP dan CSR Kadin Kota Depok, Sri Heryanti menerangkan bahwa pihaknya saat ini tengah melakukan persiapan bakal penjaringan Steering Committee (SC) dan Organizing Committee (OC).

“Kita juga butuh kemantapan dan kemampuan, untuk menjaring para peserta yang akan mengikuti kompetisi nanti. Jadi kita masih dalam persiapan, ya kita tunggu saja,” ujar Sri Heryanti

Terkait mekanisme pembentukan tim Steering Committee (SC) dan Organizing Committee (OC). Dirinya pun sejauh ini masih menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Kadin Kota Depok, karena hal tersebut masih merupakan wewenang Ketua hingga masa waktu kepengurusan habis.

“Sebetulnya masa berakhirnya kan dua bulan sebelum masa bakti habis itu sudah boleh. Tapi sekarang ini kan masih ada waktu sampai Oktober 2026, jadi kita persiapan mungkin di bulan April, Juli atau Agustus. Kalau sekarang persiapannya mungkin akan kita bentuk konsepnya dahulu lah nanti, agar kita juga tidak menyalahi aturan AD/ART dari Kadin Jawa Barat seperti itu,” pungkasnya. (**)

Pada perkembangannya, permasalahan tersebut juga mencuat setelah beredar luasnya surat resmi Kadin Jawa Barat dengan nomor 0043/WKU/II/2026 per tanggal 9 Februari 2026 yang menyatakan bahwa proses pengukuhan Dewan Pengurus Kadin Kota Depok sisa masa bakti 2021 – 2026 ditangguhkan atau ditunda karena adanya beberapa faktor hal.

Alih-alih memperbaiki situasi internal, Plt. Ketua Kadin Kota Depok, Edmond Johan, justru tak bergeming tetap melaksanakan rencana pengukuhannya tersebut yang diganti dengan acara Konsolidasi Pra Pengukuhan Kadin Kota Depok masa bakti 2021-2026 yang digelar di Komplek Pemerintahan Kota Depok pada Kamis, (12/2/2026).

Bahkan tak sampai disitu, dikabarkan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua yang seharusnya menjalani amanah dari hasil kesepakatan bersama rapat pleno pengurus. Dinilai malah, semakin bertindak menjadi-jadi dengan melampaui batas kewenangannya, salah satu yang mencolok yakni merombak struktural kepengurusan lama dengan yang baru tanpa melalui proses sebagaimana mestinya.

Menanggapi hal itu, Ketua Kadin Kota Depok masa bakti 2021-2026, Miftah Sunandar angkat bicara. Dia menegaskan bahwa berdasarkan dari hasil keputusan rapat pleno bersama pengurus harian Kadin Kota Depok pada 25 Februari 2026. Maka pihaknya memutuskan, untuk mencabut surat rekomendasi Pelaksana Tugas (Plt) Ketua kepada Edmond Johan.

Pertimbangan itu kata Miftah, dilakukan guna mencegah terjadinya konflik internal berkepanjangan yang dapat merusak hubungan kerja sama organisasi dengan Pemerintah atau pihak manapun.

“Melalui rapat pleno, pertama kita putuskan untuk mencabut rekomendasi PLT Ketua Kadin Kota Depok, jadi tidak ada lagi yang mengaku PLT atau PJ atau apapun,” ujar Miftah Sunandar saat memberikan keterangan resminya kepada awak media, Jumat (27/2/2026).

Kaitan beredar luasnya berita mengenai adanya Surat Keputusan (SK) yang menjadi dasar legitimasi Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Kadin Kota Depok kepada Edmond Johan. Miftah Sunandar membantah dirinya pernah memberikan Surat Keputusan (SK). Yang ada hanya memberikan mandat berupa surat rekomendasi kepada Edmond Johan.

“Hanya memberikan surat rekomendasi, sifatnya hanya merekomendasi bapak Edmond sebagai Plt atau Pjs Ketua Kadin Kota Depok masa bakti 2021-2026. Dan isi rekomendasinya itu ada dua, pertama beliau menjadi Plt Ketua dan rekom mempersiapkan Musyawarah Kota (Muskot) untuk dibawa ke Jawa Barat. Jadi saya tetap sebagai Ketuanya seperti SK yang ada, ingat itu perlu dipahami, ,” kata Miftah.

Kendati tugas rekomendasi tersebut belum berjalan, lanjut Miftah menilai justru jabatan Plt Ketua yang baru saja diembannya sudah melampaui batas kewenangannya.

“Belum apa-apa kok yang merekomendasikan sudah diganti lagi kan, ya cabut lagi. Anda saja belum jadi apa-apa baru dikasih begini, sudah mau ganti, ini kan salah jadi terbalik, maksud saya ini yang harus dipahami,” cetusnya.

Dia kembali menegaskan bahwa pihaknya sampai saat ini belum pernah memberikan Surat Keputusan terkait legitimasi Pelaksana Tugas (Plt) Ketua, melainkan yang ada hanyalah surat rekomendasi. Oleh karena itu menurutnya, pengukuhan di internal kepengurusan dianggap tidak perlu ada.

“Sebab SK nya juga belum ada. Apalagi kemarin mau ada pengukuhan pengurusan, ini saya harus sampaikan. Jadi sebetulnya tidak perlu ada pengukuhan, tapi kalau bapak Edmond Johan sebagai Plt nya sudah ada SK nya, boleh dikukuhkan untuk simbol, boleh, tidak ada yang larang,” tandasnya.

Maka itu, dia bersama pengurus Kadin Kota Depok mengajak Plt.Ketua serta pengurus lainnya untuk kembali membangun organisasi. Terutama menuntaskan pekerjaan rumah (PR) yang ada di depan mata yakni mempersiapkan Musyawarah Kota (Muskot) Kadin Kota Depok yang rencananya akan dimulai tahapannya pada pertengahan 2026.

“Jadi kami berharap persiapan Muskot Kadin itu nantinya tidak ada konflik apapun. Itu saja kemarin kami sudah meminta arahan ke Kadin Jawa Barat, SK kita ini kan habisnya pada Oktober 2026, Muskot boleh dilakukan itu dua bulan sebelumnya berarti kan Agusus atau September 2026 kita akan melaksanakan Muskot. Brarti di bulan April besok kita akan membentuk panitia SC dan OC untuk mempersiapkan Muskot,” jelasnya.

Sementara tudingan adanya isu permasalahan sengketa hukum Kadin Jawa Barat yang menjadi faktor tertundanya pengukuhan. Perwakilan Pengurus Kadin Jawa Barat, Rudi Malau mengungkapkan bahwa tudingan itu benar karena sudah tidak adanya lagi permasalahan sengketa hukum di tubuh internal. Apa lagi kata dia, seluruh pengurus yang ada saat ini secara resmi telah dilantik Ketua Umum Kadin Pusat, Anindya Bakri, di Cirebon beberapa waktu lalu.

“Sudah tidak ada masalah lagi, karena saya juga dengan Pak Miftah Sunandar sama-sama sudah dilantik di Cirebon disaksikan juga oleh Gubernur Jabar, KDM, Ketua Umum Kadin Pusat, Kapolda dan Forkopimda setempat, semuanya ikut hadir di pelantikan itu, artinya secara definitif tidak ada masalah hukum,” ujar Rudi.

Dia menilai bahwa tudingan adanya permasalahan sengketa hukum di internal Kadin Jawa Barat sengaja dilontarkan, sehingga seolah-olah alasan itu merupakan kesalahan dari pihak lain. Padahal kata dia, Kadin Jawa Barat sudah jelas sebelumnya telah mengeluarkan surat resmi penundaan pengukuhan karena dengan dasar beberapa faktor hal.

“Kalau mau dilantik itu, jadi jangan seolah-olah Kadin Jabar yang disalahkan. Sebenarnya kesalahan itu yang saya ingat, karena saudara Edmond sudah diberikan surat resmi dari Kadin Jawa Barat pada hari Senin. Artinya hingga waktu empat hari kenapa tidak dipertimbangkan dahulu atau berkomunikasi dengan Kadin Jabar gitu, malah tetap menggelar acara Pra Pengukuhan,” bebernya.

Lebih lanjut Rudi juga mengklaim bahwa seluruh pengurus Kadin Jawa Barat juga telah mengantongi Surat Keputusan (SK) resmi dari Ketua Umum. Dan beberapa waktu lalu juga disampaikan melalui rapat pengurus harian, bahwa untuk Kadin Kota Depok di bawah Kadin Jabar agar segera mengawal persiapan program penting yaitu Musyawarah Kota (Muskot) yang rencananya akan dilaksanakan pada Agustus – September 2026 mendatang.

“Apalagi Ketua Umum Anindya Bakri, sudah menyatakan Kadin Depok akan diadakan Musyawarah Kota pada Agustus atau September 2026. Biar kondusif, kami dari Jabar diminta untuk antarkan ini ke Musyawarah Kota yang akan datang,” pungkasnya. (**)

Faizin mengatakan, salah satu kunci kemajuan ada pada tata kelola organisasi. Ia menilai, PBSI Kota Depok harus mampu menghadirkan manajemen yang lebih profesional agar klub-klub bulu tangkis bisa berkembang dengan baik.

“Saya banyak menerima masukan dari sejumlah klub di Depok. Mereka sebenarnya punya potensi atlet yang luar biasa, tetapi masih terkendala dengan pola kepengurusan yang belum maksimal,” ujar Faizin, saat dihubungi eranasional Minggu 14 September 2025.

Ia pun mendesak agar Musyawarah Kota (Muskot) PBSI Depok tidak ditunda dan tetap dilaksanakan sesuai agenda. Menurutnya, regenerasi pengurus sangat penting agar roda organisasi bisa berjalan sehat.

“Rotasi kepemimpinan itu hal wajar dalam organisasi. Justru harusnya dilakukan dengan baik, dituntun oleh pengurus lama supaya estafet kepengurusan berjalan lancar,” jelasnya.

Lebih jauh, Faizin mengingatkan bahwa penundaan Muskot hanya akan merugikan klub-klub yang ada. Para atlet, katanya, membutuhkan pembinaan dan arahan dari pengurus baru yang lebih fokus pada pengembangan prestasi.

Ia juga menegaskan pentingnya menjaga keadilan dalam proses regenerasi.

“Kalau mekanismenya tidak fair, itu bisa mencederai semangat sportivitas yang seharusnya menjadi ruh olahraga,” tegasnya.

Faizin menyampaikan bahwa dirinya juga telah berkomunikasi dengan KONI Jawa Barat.

Bahkan dirinya berharap, sukses kepengurusan di setiap cabang olahraga, termasuk bulu tangkis di Depok, dapat berlangsung lancar dan menghasilkan kepemimpinan yang membawa kemajuan organisasi.