9 isu itu meliputi, Penanganan Banjir dan Rob serta Pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup, Peningkatan Infrastruktur Dasar Perkotaan dan Infrastruktur Lingkungan Permukiman, Peningkatan Derajat Kesehatan.

Penurunan Angka Kemiskinan dan Angka Pengangguran, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Tata Kelola Pemerintahan, Kondusivitas Wilayah, Pelestarian Budaya Lokal, Peningkatan Daya Tarik Pariwisata.

Dan Peningkatan Daya Saing Ekonomi serta Pertumbuhan Sektor-Sektor Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Lokal.

Isu-isu itu kemudian akan menjadi prioritas dalam rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan.

“Ada beberapa permasalahan di Tahun 2024 dan rencana program strategis untuk RKPD Tahun 2025, diantaranya permasalahan banjir dan rob. Namun, kalau kita flashback kejadian banjir dan rob di Kota Pekalongan tiap tahun volumenya semakin berkurang,” ucapnya.

Menurutnya, segala upaya dan langkah proses serta rencana pembangunan infrastruktur pengendalian banjir yang sudah maupun masih dilakukan masih on the track dan terus ditingkatkan.

Hal ini memang tidak bisa instan dan membutuhkan kerjasama semua pihak yang ada, termasuk masyarakat.

Selain penanganan banjir, isu strategis lainnya yakni menuntaskan permasalahan kemiskinan, angka pengangguran, penurunan angka stunting, peningkatan infrastruktur kualitas sejumlah ruas jalan, dan sebagainya.

“Termasuk pelestarian budaya lokal dan peningkatan daya saing ekonomi serta pertumbuhan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal seperti adanya Kampung Tempe Kuripan dan Kampung Tahu Sokoduwet, Kampung Batik,”

“Mengembalikan Kejayaan Perikanan dengan adanya Pusat Oleh-Oleh  Technopark Perikanan semoga semua program ini berjalan maksimal dan memberikan kebermanfaatan untuk masyarakat Kota Pekalongan,” terangnya.

Sementara itu, Sekda Kota Pekalongan, Nur Priyantomo menjelaskan, Tahapan Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 sudah dimulai sejak Kick Off Rancangan Awal (Ranwal) RPJPD pada 30 Agustus 2023, Forum Perangkat Daerah pada 24 Oktober 2023, Konsultasi Publik pada Desember 2023.

Dan kali ini diadakan Musrenbang RPJPD Tingkat Kota Pekalongan pada Maret 2024. Kota Pekalongan dengan luas wilayah 46,42 km2 dan jumlah penduduk saat ini mencapai 309.472 jiwa mempunyai sektor unggulan pada sektor perikanan dan batik.

“Khusus untuk sektor perikanan, Kota Pekalongan saat ini berupaya mengembalikan kejayaan perikanan di Kota Pekalongan,” katanya.

Menurutnya, Kota Pekalongan juga telah memperoleh predikat terbaik dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 8 kali berturut-turut.

“Untuk Tahun 2023 dilaporkan pada Tahun 2024 saat ini masih dalam penyusunan dan pemeriksaan yang dibuat oleh BPK Semarang,” beber Sekda Nur Pri.

Sekda Nur Pri menyebutkan, untuk pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan pada Tahun 2023 tercatat 5,44 persen melebihi target yang ditetapkan sebesar 5,4 persen. Untuk tingkat pengangguran terbuka tercatat di angka 5,02 persen melebihi dari target.

“Untuk angka kemiskinan saat ini sebesar 6,81 persen atau turun 0,9 persen dari tahun sebelumnya. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pekalongan tercatat 76, 71 persen. Saat ini proses penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 sudah sampai Musrenbang tingkat Kota Pekalongan,” jelasnya.

Proses ini akan berlanjut hingga penetapan Peraturan Walikota (Perwal) Pekalongan pada Minggu Pertama Bulan Juli 2024 yang menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk rencana penganggaran vital Anggaran Tahun 2025. (em-aha)

Eranasional.com – Wakil Bupati Indragiri Hilir,  H Syamsuddin Uti membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Musrenbang Rancangan RKPD) Kabupaten Inhil Tahun 2023, Berlangsung di gedung Engku Kelana Tembilahan, Senin pagi (28/3).

Musrenbang tersebut merupakan upaya mensingkronkan program dan kegiatan prioritas pembangunan kabupaten/kota yang mengangkat tema “penguatan sumber saya manusia, Infrastruktur dan Optimalisasi pelayanan publik untuk mendukung Daya saing ekonomi dalam menjaga marwah dan martabat Indragiri Hilir”.

H.Syamsudin Uti memberikan Apresiasi atas terlaksananya Musrenbang RKPD, yang ini perannya sangat penting dalam membangun perekonomian.

Pada kesempatan tersebut H.Syamsudin Uti mengharapkan dengan adanya Musrenbang ini mampu menghadirkan proses perencanaan pembangunan yang efisien, efektif, partisipatif dan akuntabel, sehingga bermuara pada tercapainya dokumen perencanaan yang semakin berkualitas.

“Kepada seluruh OPD saya berharap agar dalam menyusun program kegiatan dapat mempedomani tema tersebut, untuk hasil yang berkualitas tak terlepas dari perencanaan yang matang,” pintanya.

Menyangkut permasalahan itu semua, menurut wakil bupati Inhil sudah selayaknya memberikan dukungan secara maksimal. Tak hanya pembangunan infrastrktur, pelayanan publik, juga diperlukan peningkatan kualitas SDM, peningkatan hasil pertanian dan pengembangan pariwisata potensial.

Terakhir H.Samsudin Uti juga berpesan agar forum strategis dapat dimanfaatkan secara maksimal serta menjadi ruang diskusi konstruktif dalam melahirkan berbagai gagasan solutif untuk menjawab berbagai isu strategis pembangunan.

“Ikutilah Forum strategis ini dengan sebaik mungkin sehingga mampu menghasilkan gagasan yang berkualitas,” tutup Wabup Inhil H Syamsudin Uti.

Hasil akhir tahapan perencanaan adalah dokumen RKPD 2023 yang ditetapkan akan menjadi acuan dalam pelaksanaan verifikasi rencana kerja perangkat daerah yang harus mengacu pada program prioritas yang tertuang dalam RKPD 2023.

Turut hadir dalam Musrenbang RKPD Kabupaten Inhil Tahun 2023, Wakil Bupati Inhil, Perwakilan Kepala Bappeda Provinsi Riau , perwakilan undangan dari kabupaten Tanjab dan Inhu, perwakilan Unsur Forkopimda lainnya serta segenap jajaran Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Inhil.(Rls)