Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran kode etik dalam persidangan perkara korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM).

Dalam pelaporan itu, Nadiem diwakili kuasa hukumnya, Ari Yusuf Amir dan Dodi S. Abdulkadir. Istri Nadiem, Franka Franklin, juga hadir mendampingi.

“Alhamdulillah, kami sudah resmi membuat laporan kepada Komisi Yudisial terkait kasus yang kami tangani, yaitu perkara Nadiem Anwar Makarim di PN Tipikor Jakarta Pusat,” ujar Ari Yusuf kepada wartawan di kantor KY.

Empat hakim yang dilaporkan adalah Ketua Majelis Hakim Purwanto S. Abdullah serta tiga hakim anggota, yakni Sunoto, Mardiantos, dan Eryusman.

Ari menjelaskan, laporan tersebut memuat dugaan adanya pelanggaran etik, termasuk dugaan manipulasi terhadap fakta-fakta yang muncul selama persidangan.

Menurutnya, sejumlah fakta yang semestinya menjadi bagian dari pertimbangan putusan justru tidak dicantumkan, sementara fakta yang tidak terungkap di persidangan disebutkan dalam putusan.

“Kami menyerahkan bukti-bukti secara rinci. Terlihat ada banyak fakta yang seharusnya dimuat dalam putusan, tetapi tidak dicantumkan. Sebaliknya, ada fakta yang tidak pernah muncul di persidangan justru dimasukkan ke dalam putusan,” kata Ari.

Selain itu, pihaknya juga menyoroti penunjukan Purwanto S. Abdullah sebagai ketua majelis hakim. Ari menyebut Purwanto tetap ditugaskan mengadili perkara tersebut meski sebelumnya telah dijatuhi sanksi non-palu oleh Komisi Yudisial.

“Putusan sanksi non-palu dijatuhkan pada 8 Desember 2025, sementara beliau ditunjuk sebagai hakim perkara ini pada 9 Desember 2025. Hal itu menunjukkan adanya pengabaian terhadap putusan Komisi Yudisial,” ujarnya.

Pernyataan itu disampaikan Nadiem usai menjalani sidang putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Selasa (30/6). Ia menegaskan langkah banding akan ditempuh sebagai upaya mencari keadilan.

“Saya akan terus berjuang demi keluarga dan demi Indonesia yang masih saya cintai. Saya segera mengajukan banding untuk memperjuangkan kebenaran,” ujar Nadiem.

Nadiem menilai putusan majelis hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Menurutnya, vonis yang dijatuhkan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Selain hukuman penjara, Nadiem juga menyoroti kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp809 miliar. Ia menyebut tidak memiliki harta maupun aset dengan nilai tersebut.

Menurut Nadiem, hal itu juga tercermin dalam laporan kekayaan yang dilaporkan saat mengakhiri masa jabatannya. Ia menegaskan dana senilai Rp809 miliar tersebut tidak pernah diterima atau dikuasainya.

Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 10 tahun penjara dan denda Rp1 miliar.

Dalam putusan tersebut, hakim menyatakan Nadiem terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan subsider.

Pengadilan juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp809,5 miliar.

Apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan, hukuman akan diganti dengan tambahan pidana penjara selama lima tahun. []

Banyak warganet menyoroti pernyataan para publik figur tersebut karena dianggap mencerminkan kegelisahan sebagian anak muda terhadap dunia pemerintahan dan penegakan hukum di Indonesia. Reaksi yang muncul tidak hanya berkaitan dengan sosok Nadiem Makarim, tetapi juga dampak psikologis terhadap orang-orang yang selama ini memiliki keinginan untuk berkontribusi di sektor publik.

YouTuber dan kreator konten pendidikan Jerome Polin menjadi salah satu tokoh yang paling awal menyampaikan pendapatnya secara terbuka. Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Jerome mengaku kecewa dan sedih melihat tuntutan yang dijatuhkan kepada Nadiem Makarim.

Menurut Jerome, kasus tersebut dapat membuat orang-orang yang memiliki integritas dan niat baik menjadi takut bekerja sama dengan pemerintah. Ia khawatir kondisi tersebut justru akan membuat dunia pemerintahan kehilangan sosok-sosok berkualitas yang ingin membawa perubahan positif.

“Liat Mas Nadiem dipenjara 18 tahun, ujung-ujungnya semua orang berkualitas dan berintegritas takut masih ke atau bekerja sama dengan pemerintah, akhirnya diisi oleh orang-orang yang korup,” tulis Jerome Polin.

Unggahan tersebut kemudian ramai diperbincangkan di media sosial. Banyak pengguna internet ikut memberikan tanggapan, baik yang mendukung pendapat Jerome maupun yang meminta masyarakat tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

Jerome juga mengaku dirinya selama ini memiliki impian untuk berkontribusi di bidang pendidikan Indonesia, bahkan bercita-cita menjadi Menteri Pendidikan di masa depan. Namun kasus yang menimpa Nadiem disebut membuat dirinya merasa takut dan kehilangan semangat.

“Sebagai orang yang punya impian untuk menjadi Menteri Pendidikan dan berkontribusi untuk pendidikan Indonesia, aku sedih dan patah hati banget,” tulis Jerome lagi.

]]> https://eranasional.com/101913/tuntutan-ke-nadiem-makarim-picu-reaksi-artis-dan-influencer-indonesia/feed 0 Aditya https://eranasional.com/101741/nadiem-makarim-heran-dituntut-lebih-besar-dari-pembunuh-dan-teroris https://eranasional.com/101741/nadiem-makarim-heran-dituntut-lebih-besar-dari-pembunuh-dan-teroris#respond Thu, 14 May 2026 10:44:42 +0000 https://eranasional.com/101741/nadiem-makarim-heran-dituntut-lebih-besar-dari-pembunuh-dan-teroris Jakarta, ERANASIONAL.COM – Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim meluapkan kekecewaannya atas tuntutan hukuman berat terhadap dirinya.

Dia dituntut 18 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di lingkungan Kemendikbudristek.

Usai sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, pendiri Gojek itu menyebut tuntutan jaksa tidak masuk akal.

Bahkan dinilainya lebih berat dibanding sejumlah pelaku kejahatan serius.

“Ini adalah hari yang sangat, sangat, sangat mengecewakan,” kata Nadiem kepada wartawan, Rabu (13/5/2026).

Ia kemudian mempertanyakan besarnya tuntutan yang diarahkan kepadanya.

“Kenapa tuntutan saya lebih besar daripada pembunuh? Tuntutan saya lebih besar daripada teroris?,” tanyanya.

Kasus yang menjerat Nadiem berkaitan dengan proyek pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) pada periode 2020–2022.

Jaksa menilai proyek tersebut menyebabkan kerugian negara sekitar Rp2,18 triliun.

Tak hanya hukuman penjara, jaksa juga menuntut denda Rp1 miliar subsider 190 hari kurungan.

Selain itu juga di sertai pidana tambahan berupa uang pengganti senilai Rp809 miliar dan Rp4,87 triliun.

Jika tidak mampu membayar, tuntutan tersebut dapat diganti tambahan hukuman penjara selama sembilan tahun.

Menurut jaksa, nilai uang pengganti itu berasal dari hasil audit, laporan harta kekayaan, data perpajakan, hingga dugaan konflik kepentingan dalam proyek digitalisasi pendidikan berbasis Chromebook.

Nadiem mengaku terpukul dengan tuntutan uang pengganti bernilai fantastis tersebut.

“Tidak cukup saya dimasukkan ke penjara, mereka menggunakan uang pengganti sebesar Rp5 triliun. Dan mereka tahu saya tidak punya uang itu,” katanya.

Ia juga menilai perkara yang menimpanya dapat menjadi pukulan bagi generasi muda yang ingin terjun ke pemerintahan.

“Saya sudah tidak tahu lagi apa harapan bagi anak-anak muda di negara ini,” ucapnya.

Meski demikian, Nadiem tetap membantah seluruh tuduhan jaksa.

Ia menegaskan jalannya persidangan justru menunjukkan dirinya tidak bersalah dalam kasus tersebut. []

Jaksa Penuntut Umum juga menuntut Nadiem membayar denda Rp1 miliar serta uang pengganti senilai total sekitar Rp5,68 triliun.

Tuntutan jaksa langsung memicu reaksi emosional dari pendiri Gojek tersebut.

Usai sidang, Nadiem mengaku kecewa dan merasa tuntutan yang diarahkan kepadanya sangat tidak masuk akal.

“Ini adalah hari yang sangat mengecewakan. Mungkin tidak ada kata-kata yang bisa menjelaskan perasaan saya,” kata Nadiem usai persidangan, Rabu (13/5/2026).

Nadiem bahkan membandingkan ancaman hukuman terhadap dirinya dengan sejumlah kasus kejahatan berat lain.

Ia mempertanyakan alasan jaksa menuntut dirinya dengan hukuman yang disebutnya lebih berat dibanding pelaku tindak kriminal serius.

“Jadi, saya bingung. Kenapa? Kenapa tuntutan saya lebih besar daripada pembunuh? Tuntutan saya lebih besar daripada teroris?” lanjut Nadiem.

Menurut Nadiem, seluruh proses persidangan justru memperlihatkan dirinya tidak bersalah dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook tersebut.

Ia juga mengaku sangat terpukul dengan tuntutan pembayaran uang pengganti yang nilainya mencapai triliunan rupiah.

“Dan yang lebih menyakiti hati saya, ini hal yang saya tidak mengerti karena saya sudah mengabdikan diri saya 9-10 tahun kepada negara ini, bahwa ada uang pengganti,” ujar Nadiem.

Ia menilai tuntutan tersebut bukan hanya soal hukuman penjara, tetapi juga dianggap menghancurkan seluruh pengabdiannya selama ini.

“Jadi, tidak cukup saya dimasukkan ke penjara, mereka menggunakan uang pengganti sebesar Rp4 triliun plus Rp809 miliar, jadi totalnya itu Rp5 triliun,” kata dia.

Dalam sidang tuntutan, Jaksa Penuntut Umum meminta majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 18 tahun kepada Nadiem.

“Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nadiem Anwar Makarim oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara,” kata jaksa saat membacakan tuntutan.

Selain hukuman penjara, jaksa juga menuntut Nadiem membayar denda sebesar Rp1 miliar. Apabila tidak dibayar, hukuman tersebut akan diganti dengan pidana kurungan selama 190 hari.

Tak berhenti di situ, jaksa juga meminta majelis hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp809,596 miliar dan Rp4,871 triliun.

“Uang pengganti merupakan harta kekayaan Terdakwa yang tidak seimbang dengan penghasilan yang sah atau diduga dari tindak pidana korupsi,” ucap jaksa.

Jaksa menyatakan apabila Nadiem tidak memiliki harta yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara tambahan selama sembilan tahun.

Kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook ini menjadi salah satu perkara yang paling menyita perhatian publik karena menyeret Nadiem sebagai mantan menteri.

Kini, nasib Nadiem berada di tangan majelis hakim yang akan menentukan apakah tuntutan jaksa tersebut akan dikabulkan atau justru diringankan dalam putusan akhir nanti. []

Tuntutan tersebut disampaikan jaksa Roy Riady dalam agenda pembacaan tuntutan terhadap mantan Mendikbudristek itu. Selain uang pengganti, jaksa juga menuntut Nadiem dengan hukuman pidana penjara selama 18 tahun serta denda sebesar Rp1 miliar.

Jaksa menyebut uang pengganti yang dibebankan kepada Nadiem terdiri dari Rp809 miliar dan Rp4,8 triliun yang dinilai sebagai harta kekayaan tidak seimbang dengan penghasilan sah terdakwa atau diduga berasal dari tindak pidana korupsi.

“Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa Nadim Anwar Makarim untuk membayar uang pengganti,” ujar jaksa di ruang sidang.

Dalam tuntutannya, jaksa menjelaskan bahwa apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Nadiem dapat disita dan dilelang oleh negara. Jika hasil penyitaan tidak mencukupi untuk menutupi nilai uang pengganti, maka hukuman tersebut dapat diganti dengan pidana penjara tambahan selama sembilan tahun.

Usai persidangan, Nadiem mempertanyakan dasar tuntutan yang menurutnya terlalu besar dan tidak sesuai dengan kondisi keuangannya saat ini. Ia mengaku tidak memiliki aset maupun kekayaan yang cukup untuk memenuhi tuntutan tersebut.

“Mungkin karena di dalam persidangan ini sudah terang benderang bahwa saya tidak bersalah. Tetapi karena takut saya bebas, angka yang begitu tinggi dilemparkan kepada saya,” kata Nadiem kepada wartawan setelah sidang.

]]> https://eranasional.com/101704/nadiem-makarim-sebut-tuntutan-rp56-triliun-tidak-masuk-akal/feed 0 Fyan Hadi https://eranasional.com/101625/nadiem-akui-tambah-gaji-lima-stafsus-dari-kantong-pribadi https://eranasional.com/101625/nadiem-akui-tambah-gaji-lima-stafsus-dari-kantong-pribadi#respond Tue, 12 May 2026 10:05:34 +0000 https://eranasional.com/101625/nadiem-akui-tambah-gaji-lima-stafsus-dari-kantong-pribadi Jakarta, ERANASIONAL.COM –  Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, mengaku menggunakan dana pribadi untuk memberikan tambahan penghasilan kepada lima staf khususnya selama menjabat di kabinet periode 2019–2024. Pengakuan tersebut disampaikan Nadiem saat menjalani pemeriksaan sebagai terdakwa dalam sidang kasus dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat.

Dalam persidangan, Nadiem menjelaskan bahwa posisi staf khusus menteri berbeda dengan pejabat struktural di kementerian yang memiliki berbagai fasilitas dan tambahan penghasilan resmi dari negara. Karena itu, ia merasa perlu membantu para staf khusus yang menurutnya mengalami penurunan pendapatan cukup besar setelah meninggalkan pekerjaan di sektor swasta.

“Saya menggunakan uang pribadi untuk memberikan tambahan penghasilan kepada staf khusus menteri sekitar Rp15 juta sampai Rp20 juta per bulan,” ujar Nadiem di hadapan majelis hakim.

Selama menjabat sebagai Mendikbudristek, Nadiem diketahui memiliki lima staf khusus, yakni Pramoda Dei Sudarmo, Muhamad Heikal, Fiona Handayani, Hamid Muhammad, dan Jurist Tan. Kelima nama tersebut dikenal sebagai bagian dari tim dekat Nadiem sejak awal kepemimpinannya di kementerian.

Menurut Nadiem, sebagian besar staf khusus yang direkrut berasal dari latar belakang profesional di perusahaan swasta dengan tingkat penghasilan relatif tinggi. Ketika bergabung ke pemerintahan, kata dia, pendapatan mereka turun drastis hingga mencapai 70 sampai 80 persen.

Ia mengaku tidak ingin para staf khususnya mengalami kesulitan ekonomi selama membantu menjalankan tugas di kementerian. Karena itu, ia memutuskan memberikan tambahan dana pribadi agar kebutuhan hidup mereka tetap terpenuhi.

“Saya harus membantu agar kehidupan mereka tetap berjalan, termasuk kebutuhan keluarga, tempat tinggal, dan kebutuhan sehari-hari,” kata Nadiem.

Pernyataan tersebut langsung menjadi perhatian publik karena disampaikan di tengah proses persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) di lingkungan Kemendikbudristek tahun 2019 hingga 2022.

]]> https://eranasional.com/101625/nadiem-akui-tambah-gaji-lima-stafsus-dari-kantong-pribadi/feed 0 Fyan Hadi https://eranasional.com/100677/nadiem-makarim-buka-suara-7-bulan-di-penjara-jadi-momen-introspeksi https://eranasional.com/100677/nadiem-makarim-buka-suara-7-bulan-di-penjara-jadi-momen-introspeksi#respond Thu, 16 Apr 2026 22:50:19 +0000 https://eranasional.com/100677/nadiem-makarim-buka-suara-7-bulan-di-penjara-jadi-momen-introspeksi Jakarta, ERANASIONAL.COM –  Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, menyampaikan pernyataan reflektif yang menarik perhatian publik setelah menjalani persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Dalam keterangannya, Nadiem tidak hanya menanggapi proses hukum yang tengah berlangsung, tetapi juga mengungkap sisi personal terkait perjalanan kepemimpinannya selama menjabat di pemerintahan.

Dengan nada yang lebih tenang dan penuh perenungan, Nadiem menyampaikan permohonan maaf kepada berbagai pihak yang mungkin merasa tidak nyaman dengan sikap maupun gaya komunikasinya selama menjabat sebagai menteri. Ia mengakui bahwa dalam menjalankan tugasnya, terdapat sejumlah kekurangan yang baru ia sadari setelah melewati berbagai pengalaman, termasuk masa penahanan yang cukup panjang.

Menurut Nadiem, pengalaman berada di dalam tahanan selama tujuh bulan menjadi momen penting untuk melakukan introspeksi diri. Dalam kurun waktu tersebut, ia mengaku memiliki banyak kesempatan untuk merenungkan berbagai keputusan yang pernah diambil, serta cara dirinya berinteraksi dengan lingkungan politik dan birokrasi yang memiliki karakteristik berbeda dengan dunia profesional yang sebelumnya ia geluti.

Ia secara terbuka menyampaikan bahwa dirinya belum sepenuhnya memahami dinamika budaya pemerintahan, terutama yang berkaitan dengan pendekatan personal terhadap para tokoh dan pemangku kepentingan. Dalam pengakuannya, ia menyebut bahwa dirinya mungkin kurang melakukan pendekatan yang lazim dikenal dalam budaya politik Indonesia, seperti menjalin komunikasi informal atau “sowan” kepada tokoh-tokoh senior.

Selain itu, Nadiem juga menyinggung kebijakannya yang banyak melibatkan profesional muda dari luar sistem birokrasi. Langkah tersebut pada awalnya diharapkan dapat membawa perubahan dan inovasi dalam tata kelola pendidikan nasional. Namun, ia tidak menampik bahwa keputusan tersebut berpotensi menimbulkan gesekan dengan pihak-pihak yang telah lama berada dalam sistem pemerintahan.

]]> https://eranasional.com/100677/nadiem-makarim-buka-suara-7-bulan-di-penjara-jadi-momen-introspeksi/feed 0 Aditya https://eranasional.com/96463/hakim-tolak-nota-keberatan-nadiem-makarim-perkara-chromebook-berlanjut https://eranasional.com/96463/hakim-tolak-nota-keberatan-nadiem-makarim-perkara-chromebook-berlanjut#respond Mon, 12 Jan 2026 07:05:50 +0000 https://eranasional.com/96463/hakim-tolak-nota-keberatan-nadiem-makarim-perkara-chromebook-berlanjut Jakarta, ERANASIONAL.COM – Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri resmi menolak eksepsi atau nota keberatan yang diajukan oleh mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim. Dengan putusan tersebut, perkara dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek dipastikan berlanjut ke tahap pembuktian.

Putusan sela tersebut dibacakan dalam sidang lanjutan yang digelar pada Senin (12/1/2026). Sidang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah dengan agenda pembacaan putusan atas eksepsi terdakwa dan tim penasihat hukumnya.

“Mengadili, menyatakan perlawanan atau eksepsi dari terdakwa Nadiem Anwar Makarim beserta penasihat hukumnya tidak dapat diterima,” ujar Purwanto saat membacakan amar putusan.

Atas putusan tersebut, majelis hakim memerintahkan agar penanganan perkara terhadap pendiri Gojek itu dilanjutkan ke tahap pembuktian, yakni pemeriksaan saksi-saksi dan alat bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum.

“Memerintahkan pemeriksaan perkara atas nama terdakwa Nadiem Anwar Makarim untuk dilanjutkan,” kata Purwanto.

Dengan demikian, agenda persidangan selanjutnya akan memasuki tahap krusial dalam proses hukum, di mana jaksa akan membeberkan rangkaian peristiwa dugaan tindak pidana korupsi melalui keterangan saksi, ahli, serta bukti dokumen.

]]> https://eranasional.com/96463/hakim-tolak-nota-keberatan-nadiem-makarim-perkara-chromebook-berlanjut/feed 0 Aditya https://daerah.eranasional.com/96130/sidang-dakwaan-nadiem-makarim-digelar-kasus-chromebook-masuk-babak-baru https://daerah.eranasional.com/96130/sidang-dakwaan-nadiem-makarim-digelar-kasus-chromebook-masuk-babak-baru#respond Mon, 05 Jan 2026 09:43:22 +0000 https://daerah.eranasional.com/96130/sidang-dakwaan-nadiem-makarim-digelar-kasus-chromebook-masuk-babak-baru Jakarta, ERANASIONAL.COM –  Perkara dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook yang menjerat mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim resmi memasuki babak baru. Setelah dua kali penundaan, Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjadwalkan sidang pembacaan dakwaan pada Senin, 5 Januari 2026.

Ketua Majelis Hakim, Purwanto S Abdullah, menyatakan bahwa majelis telah mempertimbangkan kondisi kesehatan terdakwa sebelum memutuskan jadwal persidangan. Ia menegaskan bahwa proses hukum harus tetap berjalan dengan memperhatikan hak terdakwa.

Penasihat hukum Nadiem, Ari Yusuf, menyebut kliennya siap mengikuti proses persidangan meskipun baru saja menyelesaikan masa perawatan medis. Menurutnya, kehadiran Nadiem merupakan bentuk penghormatan terhadap proses peradilan.

Sidang dakwaan sebelumnya tertunda karena Nadiem harus menjalani perawatan pascaoperasi selama hampir tiga pekan. Tim dokter menyatakan kondisi Nadiem cukup stabil sejak 2 Januari 2026, namun majelis hakim memberi waktu tambahan hingga 5 Januari.

Dalam kasus ini, jaksa menduga adanya penyimpangan dalam kebijakan dan pelaksanaan pengadaan laptop Chromebook untuk kebutuhan pendidikan nasional. Program tersebut disebut menimbulkan kerugian negara sebesar Rp2,1 triliun.

Selain Nadiem, perkara ini juga melibatkan sejumlah pejabat teknis di Kemendikbudristek. Tiga terdakwa lain telah lebih dulu menjalani sidang dakwaan pada Desember 2025, yakni Ibrahim Arief, Mulyatsyah, dan Sri Wahyuningsih.

Para terdakwa didakwa melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jaksa juga menerapkan Pasal 55 KUHP terkait penyertaan dalam tindak pidana.

Sidang pembacaan dakwaan terhadap Nadiem akan menjadi penentu arah proses hukum selanjutnya, termasuk kemungkinan pengajuan eksepsi dari pihak terdakwa.

Sidang Nadiem Dijaga TNI

Sidang dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dengan terdakwa eks Mendikbudristek Nadiem Makarim berlangsung dengan pengamanan ketat di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin, 5 Januari 2026. Sejumlah personel TNI terlihat berjaga sejak awal persidangan.

Namun, jalannya sidang sempat diwarnai teguran dari Ketua Majelis Hakim, Purwanto S Abdullah. Hakim menegur personel TNI yang berdiri di tengah ruang sidang karena dinilai mengganggu pengunjung dan awak media.

“Nanti pada saat sidang ditutup baru maju. Karena terganggu juga yang dari belakang,” ujar Purwanto di ruang sidang.

Hakim kemudian meminta personel tersebut untuk mundur ke area pintu masuk ruang sidang. Setelah mendapat arahan, tiga personel berseragam hijau itu keluar dari ruang sidang tanpa memberikan keterangan.

Sidang kemudian dilanjutkan dengan pembacaan nota keberatan atau eksepsi dari penasihat hukum Nadiem. Persidangan ini menjadi momen penting karena sebelumnya dua kali ditunda akibat kondisi kesehatan terdakwa.

Nadiem akhirnya hadir langsung di pengadilan setelah menjalani perawatan medis selama kurang lebih 21 hari pascaoperasi. Pihak kuasa hukum menyatakan kliennya telah dinyatakan cukup sehat oleh dokter sejak awal Januari.

Dalam perkara ini, Nadiem didakwa bersama sejumlah pejabat Kemendikbudristek terkait dugaan korupsi pengadaan Chromebook yang menyebabkan kerugian negara Rp2,1 triliun. Jaksa menilai terdapat persekongkolan dan penyalahgunaan kewenangan dalam proyek tersebut.

Sebelumnya, dakwaan telah dibacakan terhadap tiga terdakwa lain, yakni Ibrahim Arief, Mulyatsyah, dan Sri Wahyuningsih. Ketiganya memiliki peran teknis dan anggaran dalam proyek pengadaan laptop pendidikan.

Pemeriksaan yang berlangsung selama 10 jam ini menjadi sorotan publik, terutama karena prosesnya dilakukan di Gedung Bundar, Jakarta Selatan, Selasa (14/10).

Sejak pukul 11.34 WIB, Nadiem telah hadir di lokasi dan tampil dengan pakaian rompi tahanan berwarna pink serta tangan terborgol. Meski demikian, dia tetap menunjukkan ketenangannya ketika ditemui wartawan usai pemeriksaan. Dengan wajah yang tampak lesu, Nadiem menyampaikan rasa syukurnya karena proses berjalan lancar.

“Alhamdulillah, pemeriksaan hari ini berlangsung lancar,” ujarnya singkat kepada wartawan di lokasi.

Ia juga menegaskan bahwa dirinya tidak mengungkapkan banyak detail terkait materi pemeriksaan, tetapi yakin bahwa kebenaran akan terungkap dalam waktu dekat.

“Saya percaya dalam waktu dekat, kebenaran akan terungkap,” katanya.

Di tengah proses hukum yang sedang berlangsung, Nadiem juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat dan pihak yang mendukungnya. Dia meminta doa agar segala proses berjalan lancar dan hasilnya memihak pada keadilan.

Sebelumnya, Nadiem mengaku telah menerima keputusan pengadilan terkait gugatan praperadilan yang dia ajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan itu ditolak majelis hakim, sehingga ia menyatakan siap menjalani proses hukum yang sedang berlangsung.

Di tengah tekanan tersebut, Nadiem sempat menjalani perawatan medis di rumah sakit untuk pemulihan. Ia menyatakan kesiapan dan keteguhannya untuk menghadapi segala proses ke depan, sembari berharap dukungan dari berbagai pihak, terutama dari para guru dan pengemudi ojek online yang selama ini memberi dukungan moral.

Ia pun menyampaikan doa dan harapan agar seluruh proses ini dapat memberikan pencerahan dan keadilan yang sesungguhnya.

“Menolak permohonan praperadilan pemohon,” tegas hakim tunggal I Ketut Darpawan dalam sidang di ruang utama PN Jaksel, Senin (13/10/2025).

Dengan putusan ini, status tersangka Nadiem Makarim dalam perkara dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook tetap sah dan penyidikan akan terus berjalan. Hakim menilai, langkah Kejaksaan Agung dalam melakukan penyidikan hingga penahanan terhadap Nadiem sudah sesuai prosedur hukum.

Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan Nadiem sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook yang disebut merugikan negara hingga Rp1,98 triliun. Tidak terima dengan status itu, Nadiem menggugat melalui jalur praperadilan dengan harapan status tersangkanya dibatalkan.

Dalam persidangan, pihak Nadiem menyampaikan beberapa dalil pembelaan, mulai dari tidak adanya hasil audit resmi kerugian negara hingga dugaan kesalahan pencantuman identitas dalam surat penetapan tersangka.

Kejagung menegaskan, seluruh proses penyidikan telah dilakukan sesuai aturan hukum yang berlaku. Dengan putusan hakim ini, penyidikan terhadap Nadiem akan dilanjutkan oleh tim penyidik Kejaksaan Agung.

Nadiem memiliki aset senilai Rp600 miliar. Data itu bisa dilihat melalui laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang diisinya pada periode akhir menjabat.

Dalam laporannya, Nadiem mengaku memiliki tujuh tanah dan bangunan senilai Rp57,7 miliar. Sebanyak lima satu ada di Jakarta Selatan, satu di Kote Ndao, dan satu di Gianyar.

Nadiem mencatatkan kepemilikan dua kendaraan senilai Rp2,2 miliar. Alat transportasinya yakni Mobil Toyota Alphard dan Toyota Innova Zenix.

“Pada prinsipnya, kita siap bekerjasama dalam penanganan perkara,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriatna kepada wartawan, Senin (11/8/2025).

“Kebetulan kita kan sudah perkara ini dalam tahap penyidikan. Dan sudah menetapkan empat tersangka. Sedangkan KPK masih dalam penyelidikan,” imbuhnya.

Dia pun memastikan komunikasi dan koordinasi antardua lembaga penegak hukum dalam kasus terkait yang sedang ditangani masing-masing tak tertutup untuk dilakukan.

“Nanti dalam perjalanannya, pastinya kita akan melakukan komunikasi, dan koordinasi juga nantinya dengan rekan-rekan dari KPK. Sampai saat ini sih nanti kita tunggulah,” kata dia.

Pada kesempatan itu, dia menyatakan sejauh ini penyidik pun belum menjadwalkan kembali memanggil Nadiem untuk diperiksa. Dia menegaskan proses penyidikan masih berjalan, dan penyidik akan bekerja sesuai koridor pengusutan perkara.

“Sampai saat ini penyidik belum menjadwakan ulang pemeriksaan yang bersangkutan. Tapi proses tetap berjalan.” katanya.

“Nanti kita lihat perkembangan penyidikan ke sananya,” kata dia soal status Nadiem,” Kan tentunya juga penyidik sangat berhati-hati. Kita fokus dua empat dulu.”

Diketahui, Kejagung sedang mengusut kasus dugaan korupsi dalam program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek tahun 2019-2022 terkait pengadaan Chromebook.

Kejagung telah menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan korupsi Chromebook yakni mantan Staf Khusus Mendikbudristek era Nadiem Makarim bernama Jurist Tan, mantan konsultan teknologi di Kemendikbudristek Ibrahim Arief, Direktur Sekolah Dasar Kemendikbudristek tahun 2020-2021 Sri Wahyuningsih, dan Direktur Sekolah Menengah Pertama Kemendikbudristek tahun 2020-2021 Mulyatsyah.

Adapun beberapa saksi yang telah diperiksa di Kejagung terkait kasus Chromebook, salah satunya Nadiem yang telah diklarifikasi dua kali.

Pada saat yang sama, KPK sedang melakukan penyelidikan perkara dugaan korupsi terkait Google Cloud di Kemendikbudristekera Nadiem. Nadiem pun telah diklarifikasi oleh KPK.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo belum banyak berkomentar terkait kabar tersebut.

“Nanti akan kami cek info lebih dulu,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (5/8/2025) malam.

Budi mengatakan, penanganan penyelidikan dugaan korupsi terkait pengadaan Google Cloud memiliki perkembangan yang baik. Tak ada kendala saat meminta keterangan dari beberapa pihak.

“Progresnya bagus, positif, semuanya hadir memberikan keterangan dan tentu KPK mengimbau siapa pun yang dipanggil untuk dimintai keterangan kooperatif memberikan keterangan kepada penyelidik maupun di proses penyidikan,” jelas Budi.

Waktu atau tempus dugaan korupsi yang tengah diselidiki KPK ini terjadi pada saat pandemi Covid-19.

Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan penyelidikan Google Cloud di Kemendibudristek berbeda dengan kasus dugaan korupsi laptop pendidikan Chromebook yang sedang ditangani Kejaksaan Agung.

“Terkait dengan Google Cloud, apakah sama dengan Chromebook yang sekarang sedang ditangani [Kejagung], berbeda jawabannya,” ujar Asep, Jakarta, Jumat (25/7/2025).

Asep menjelaskan kasus Chromebook terkait dengan pengadaan perangkat keras, sedangkan Google Cloud merupakan pengadaan perangkat lunak.

Walaupun demikian, Asep mengatakan KPK tetap akan berkomunikasi dengan Kejaksaan Agung terkait penyelidikan Google Cloud.

“Kami tentunya juga sudah berkomunikasi dengan pihak Kejaksaan Agung untuk penanganan perkaranya karena nanti ini menjadi hal yang berbeda, walaupun ini paket yang tidak bisa dipisah antara hardware [perangkat keras] dengan software [perangkat lunak],” kata jenderal polisi bintang satu ini.