Pada Jumat, 3 April dilaporkan sedikitnya 72 siswa dilaporkan mengalami gejala keracunan seperti mual, diare, dan sakit perut setelah mengonsumsi makanan dari program tersebut.

Peristiwa ini bukan kali pertama sebelumnya disejumlah daerah banyak terjadi, sehingga memunculkan pertanyaan serius terkait standar operasional dan pengendalian mutu yang diterapkan BGN.

Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, menyampaikan permohonan maaf atas kejadian tersebut. Ia menyebut BGN akan menanggung seluruh biaya pengobatan korban.

“Kami menyampaikan permohonan maaf atas kejadian ini. BGN juga akan bertanggung jawab terhadap seluruh biaya pengobatan di rumah sakit,” ujarnya, Sabtu (4/4/2026).

Namun, permintaan maaf dinilai tidak cukup menjawab akar persoalan. BGN juga memutuskan menghentikan sementara operasional dapur SPPG Pondok Kelapa 2 di Duren Sawit karena dinilai belum memenuhi standar, termasuk dari sisi tata letak dan instalasi pengolahan limbah.

Dugaan sementara menyebut makanan yang dikonsumsi siswa tidak dalam kondisi segar, akibat jeda waktu distribusi yang terlalu lama setelah proses memasak.

Menu yang disajikan saat kejadian meliputi spaghetti bolognese, bola daging, scramble egg tofu, sayuran, serta buah stroberi. Namun hingga kini, penyebab pasti masih menunggu hasil uji laboratorium.

Para siswa terdampak berasal dari empat sekolah, yakni SMAN 91, SDN Pondok Kelapa 01, SDN Pondok Kelapa 07, dan SDN Pondok Kelapa 09. Mereka dirawat di sejumlah rumah sakit, di antaranya RSKD Duren Sawit, RSKD Pondok Kopi, dan RS Harum.

Diwaktu yang sama, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, turut meninjau langsung kondisi korban. Ia menegaskan bahwa penyebab pasti masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium.

“Memang diduga dari makanan spagetinya, tapi saya tidak mau berandai-andai. Nanti biar laboratorium yang menyampaikan secara terbuka,” ujarnya.

Berulangnya kasus keracunan dalam program MBG menimbulkan kekhawatiran serius di tengah masyarakat. Program yang seharusnya meningkatkan gizi siswa justru berpotensi menjadi ancaman kesehatan jika tidak dikelola dengan standar ketat.

Evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi, pengolahan, hingga pengawasan makanan dinilai mendesak dilakukan. Tanpa pembenahan fundamental, insiden serupa dikhawatirkan akan terus berulang dengan korban yang lebih luas.

Para guru nantinya akan berperan aktif dalam memberikan edukasi mengenai gizi seimbang kepada para siswa. Penambahan jam pelajaran atau materi khusus tentang ilmu gizi ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman siswa mengenai nilai gizi makanan yang mereka konsumsi, khususnya menu yang disediakan melalui program MBG.

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang, menjelaskan bahwa pemahaman gizi yang baik menjadi kunci agar program MBG tidak hanya sekadar membagikan makanan, tetapi juga membentuk perilaku makan sehat sejak dini.

“Saya kemarin sudah bertemu dengan Direktur Jenderal PAUD dan Dikdasmen. Saya meminta agar di sekolah-sekolah nanti ada jam pelajaran gizi,” ujar Nanik saat menghadiri kegiatan Sosialisasi dan Penguatan Tata Kelola MBG serta Pengawasan dan Pemantauan Satuan Pelaksanaan Pelayanan Gizi (SPPG) di Tulungagung, Jawa Timur, Sabtu (10/1/2026).

Menurut Nanik, penambahan pelajaran ilmu gizi akan membantu siswa memahami kandungan dan manfaat makanan yang mereka terima setiap hari. Dengan begitu, siswa diharapkan tidak lagi memilih-milih makanan, tetapi justru mampu mengonsumsi menu MBG secara lebih optimal.

Ia menekankan bahwa edukasi gizi sangat penting untuk menumbuhkan kesadaran tentang dampak jangka panjang dari pemenuhan gizi yang baik, terutama bagi tumbuh kembang anak usia sekolah.

“Kalau pengetahuannya meningkat, akan muncul kesadaran. Anak-anak jadi paham mengapa harus makan sayur, lauk, buah, dan minum susu,” jelasnya.

Selain berdampak pada kesehatan siswa, peningkatan literasi gizi ini juga diharapkan mampu mengurangi pemborosan makanan. Selama ini, masih ditemukan sisa makanan pada pelaksanaan MBG di sejumlah sekolah karena siswa belum terbiasa atau belum memahami pentingnya menu bergizi yang disajikan.

Nanik mengungkapkan hal tersebut dalam konteks pelaksanaan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 28 Tahun 2025 tentang pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Program MBG. Tim koordinasi ini terdiri atas 17 kementerian dan lembaga, dengan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan sebagai ketua.

Sementara itu, Nanik dipercaya mengemban tugas sebagai Ketua Pelaksana Harian Tim Koordinasi MBG, yang bertanggung jawab mengawal pelaksanaan program secara teknis di lapangan.

“Berdasarkan Keppres tersebut, BGN tidak lagi bekerja sendiri dalam mengelola program MBG,” ujarnya.

Kolaborasi lintas kementerian dan lembaga ini juga mencakup aspek sosialisasi gizi dan pemenuhan gizi, yang kini diperluas tidak hanya melalui petugas SPPG, tetapi juga melalui tenaga pendidik di sekolah.

Jika sebelumnya edukasi gizi dilakukan secara berkala oleh Kepala Satuan Pelaksanaan Pelayanan Gizi (SPPG), ke depan peran tersebut akan lebih banyak diambil oleh para guru. Guru diharapkan menjadi ujung tombak pendidikan gizi karena mereka memiliki interaksi langsung dan berkelanjutan dengan para siswa.

“Guru akan dilibatkan secara aktif, bahkan menjadi pemeran utama dalam memberikan pembelajaran gizi di sekolah masing-masing,” kata Nanik.

Tak hanya menyasar lingkungan sekolah, BGN juga berupaya memperluas edukasi gizi ke masyarakat melalui kerja sama dengan perguruan tinggi. Nanik menyebutkan bahwa dirinya telah bertemu dengan Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie untuk menjajaki kolaborasi riset dan pengabdian masyarakat.

Melalui kerja sama tersebut, BGN berencana melibatkan para akademisi dan pakar dari perguruan tinggi, khususnya di bidang pangan, gizi, dan kesehatan masyarakat, untuk melakukan riset terkait pelaksanaan program MBG.

Riset ini akan mencakup berbagai aspek, mulai dari kualitas menu, efektivitas distribusi, hingga dampak MBG terhadap status gizi dan kebiasaan makan anak-anak sekolah.

Selain itu, mahasiswa yang tengah menjalani Kuliah Kerja Nyata (KKN) juga akan dilibatkan sebagai agen penyuluhan gizi di desa-desa tempat mereka bertugas. Para mahasiswa diharapkan dapat memberikan edukasi sederhana namun aplikatif kepada masyarakat mengenai pentingnya pemenuhan gizi seimbang.

“Mahasiswa KKN nanti bisa menjadi penyuluh gizi, baik untuk anak-anak sekolah maupun masyarakat di desa,” jelas Nanik.

Langkah ini dinilai strategis karena mampu memperluas jangkauan edukasi gizi hingga ke tingkat akar rumput. Dengan melibatkan guru, mahasiswa, dan perguruan tinggi, program MBG tidak hanya berfungsi sebagai intervensi pangan, tetapi juga sebagai sarana pembentukan budaya hidup sehat berbasis pengetahuan.

BGN berharap, sinergi antara pemerintah pusat, daerah, sekolah, dan perguruan tinggi ini dapat memastikan program MBG berjalan berkelanjutan, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

“Yang tidak libur, atau tetap diberikan MBG, itu adalah untuk 3B. Siapa yang mengantar? Ya seperti biasa, para petugas yang selama ini sudah berjalan,” kata Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) bidang Komunikasi Publik dan Investigasi Nanik Sudaryati Deyang di Yogyakarta, hari ini, Selasa, (23/12).

BGN menyadari bahwa untuk perbaikan gizi siswa perlu konsistensi. Namun BGN pun memahami bahwa anak-anak sekolah sedang memasuki masa liburan. Karena itu SPPG menawarkan kepada sekolah-sekolah penerima manfaat, jika mau menerima MBG, mereka dipersilakan mengajukannya. Hidangan MBG akan diantarkan SPPG sesui dengan permintaan sekolah, dalam bentuk makanan kering.

“Jadi anak-anak tidak dipaksa untuk datang ke sekolah. Silakan saja kalau makanan MBG itu diambil ibunya, ayahnya, atau saudaranya. Kalau misalnya sekolah tidak mau menerima, wali murid juga tidak mau, maka juga tidak apa-apa, dan tidak dipaksa. Jadi tidak ada yang memaksa anak-anak libur ke sekolah untuk mengambil MBG. Mohon jangan diplintir,” kata Ketua Pelaksana Harian Tim Koordinasi antar Kementerian dan Lembaga untuk pengelolaan program MBG itu.

Nanik juga meluruskan tudingan beberapa kalangan yang mengatakan bahwa pemberian MBG di saat liburan adalah untuk menghabiskan anggaran.

“Justru sebaliknya, kami menghemat anggaran luar biasa di tahun 2025. Bayangkan, anggaran MBG tahun 2025 itu 71 T, targetnya untuk 6 juta penerima manfaat yang terdiri dari anak sekolah dan 3B, namun ternyata kami bisa memberi manfaat kepada 50 juta anak Indonesia dan kelompok 3B,” ujarnya.

Penghematan bisa dilakukan karena semula ada banyak dapur yang harus dibangun BGN, tapi ternyata banyak yayasan/mitra yang mau membangun dapur MBG yang disebut sebagai Dapur Mandiri.

“Akhirnya cost yang dikeluarkan BGN hanya untuk program MBG 15 ribu/MBG; gaji karyawan BGN, termasuk SPPI, Ahli Gizi, dan Akuntan di tiap-tiap SPPG, yang saat ini hampir 100 ribu dan tersebar dari Sabang sampai Merauke; dan juga untuk operasional. Data yang saya sampaikan ini bisa dicek ke Kementerian Keuangan,” kata Nanik.

Nanik menegaskan bahwa pemerintah terus bekerja keras untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia.

“Pesan Pak Prabowo, tidak boleh satu anak Indonesia pun, baik (anak usia sekolah) yang berada di jalanan bila belum Sekolah Rakyat, anak-anak di pondok-pondok pesantren baik yang terdaftar di Kementerian Agama, maupun yang tidak terdaftar, semua harus dapat makan bergizi gratis,” ujar mantan wartawan senior itu

Sedangkan tentang berita mengenai pemberian BGN untuk orang-orang lanjut usia dan para difabel, menurut Nanik, yang akan memberikan makan gratis adalah Kementerian Sosial.

“Program itu masih wacana Kemensos, jadi bukan progam BGN ya,” kata Nanik menutup penjelasannya.

Selain harus sesuai dengan kandungan gizi, lanjut kata Waka BGN, Ahli Gizi juga perlu memahami harga bahan baku pangan, sehingga dapat memilih bahan baku pangan yang bagus dengan harga terjangkau.

Dengan pemahaman ini, dikatakan Nanik, program MBG bisa menjadi instrumen pengendali harga bahan baku pangan di tengah masyarakat.

“Karena itu, para Ahli Gizi yang bertugas di dapur-dapur MBG untuk tidak hanya sekadar textbook minded, yakni hanya memakai bahan baku pangan yang itu-itu saja, dan sekadar mencontoh dari buku-buku acuan, sementara saat itu justru terjadi kelangkaan bahan baku,” ujar Waka BGN dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu (17/12/2025).

Waka BGN mengatakan pemakaian terbesar adalah pakcoy, wortel, buncis, kacang, kemudian selada, timun kadang-kadang.

“Nah kalau anda hanya di situ mengukurnya, hanya text book saja, maka akan terjadi kelangkaan produk-produk tadi dan harganya akan melejit,” kata Nanik.

Ketua Pelaksana Harian Tim Koordinasi Kementerian/Lembaga untuk Pelaksanaan Program MBG itu meminta para Ahli Gizi menghitung kandungan gizi bahan baku pangan apa saja yang mirip dengan bahan baku pangan di buku acuan.

Dia menambahkan jangan sampai mereka menyusun menu yang itu-itu saja. Sebab, kata Nanik, pemakaian terus-menerus dalam jumlah banyak bisa memicu lonjakan harga.

Padahal dengan Program MBG, seharusnya nasib petani bisa tertolong. “Saat harga kentang turun, petani Wonosobo nangis, petani di Bandung itu nagis, Saya minta ke Pak Sony (Waka BGN Sony Sonjaya), instruksikan seluruh Ka SPPG menggunakan kentang. Pernah kan? Nah, akhirnya harga kentang bisa naik. Sebaliknya kalau anda lihat harga di pasar sudah tinggi, tinggalkan. Pakai produk yang lain, supaya harga itu tidak terus tinggi,” kata Nanik.

Menurut Nanik salah satu misi dari Program MBG adalah mengendalikan harga bahan baku pangan di pasaran. Sebab, jika harga bahan baku pangan tidak dikendalikan maka akan terjadi inflasi.

“Ahli Gizi, tolong diperhatikan, ya… Kita punya misi untuk menstabilkan harga komonnditas, agar tidak melejit dan juga agar tidak terlalu jatuh,” kata Nanik.

Dia mengatakan tak hanya memantau proses memasak di dapur, kepala SPPG juga harus memantau pendistribusian Makan Bergizi Gratis (MBG) ke sekolah-sekolah dan penerima manfaat lainnya, mengecek harga di pasar, serta memberikan edukasi gizi.

Karena itu pula, menurut Nanik, Kepala SPPG harus terlibat dan bertanggung jawab penuh dalam mengatur jam kerja timnya, baik dirinya sendiri, Akuntan, Ahli Gizi, maupun para relawan. Shift pagi, dari jam 8 atau 9 akuntan yang bertugas.

“Akuntan bertugas mengecek pembelian bahan baku, mengecek harga dan kualitasnya dibantu relawan penerima bahan baku, sambil mengawasi pencucian ompreng yang telah dibawa pulang dari sekolah-sekolah penerima manfaat, dan penyimpanan bahan baku,” ujar Waka BGN Nanik dalam pengarahannya di acara Sosialisasi dan Penguatan Tata Kelola Makan Bergizi Gratis Serta Pengawasan dan Pemantauan SPPG di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Minggu, (14/12).

Shift selanjutnya, dikatakan dia, sore hingga malam, adalah tugas Ahli Gizi. Ia bisa masuk dapur MBG mulai pukul 4 atau 5 setelah serah terima tanggung jawab dari Akuntan.

“Ahli gizi bertugas mengecek kembali bahan-bahan makanan apakah sudah sesuai rencana yang dia buat, mengecek kembali kualitas bahan, memantau pencucian, pemotongan dan penyiapan bahan sampai persiapan masak sekitar jam 1 sampai jam 2 malam,” ujar Nanik.

Waka BGN Nanik menegaskan Kepala SPPG mulai masuk pukul 1 atau 2 dini hari, setelah serah terima tanggung jawab dari Ahli Gizi.

Sebagai kepala dapur MBG, lanjut kata Waka BGN, Kepala SPPG bertanggung jawab penuh dalam proses yang paling krusial, yaitu proses memasak dan ditribusi. Kepala SPPG harus mengawasi proses memasak, apakah bahan sudah dimasak dengan benar, dan apakah sudah benar-benar matang. Begitu pula dalam proses pemorsian, dan distribusi.

“Saya tahu kalau yang dikerjain selalu Ahli Gizi sampai pagi… Bener nggak Ahli Gizi? (Betuuulll…) Yang nungguin Ahli Gizi kadang-kadan malah dibantu Akuntan…,” kata Waka BGN Nanik.

Dia menambahkan saat proses pendistribusian, Kepala SPPG juga harus memantau secara langsung ke sekolah-sekolah dan Posyandu.

“Selain memastikan pengiriman MBG ke sekolah-sekolah, ibu hamil, ibu menyusui dan balita berlangsung dengan baik. Kepala SPPG juga harus tanggap jika terjadi masalah, dan selalu berkoordinasi dengan para pimpinan wilayah masing-masing,” tandas Nanik.

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang, mengatakan sebab menurut Pasal 38 ayat 1 Peraturan Presiden (Perpres) nomor 115 tahun 2025, disebutkan bahwa Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri dan pelibatan usaha mikro, usaha kecil, perseroan perorangan, koperasi, koperasi desa/kelurahan merah putih, dan BUM Desa.

“Jangan lagi pakai biskuit, roti dari perusahaan besar. Semua makanan harus diproduksi warga sekitar dapur, baik itu UMKM, maupun oleh ibu-ibu PKK,” kata Nanik Sudaryati Deyang dalam pengarahannya di acara Sosialisasi dan Penguatan Tata Kelola Makan Bergizi Gratis Serta Pengawasan dan Pemantauan SPPG di Kota Probolinggo, Jawa Timur, Jumat (12/12/2025)..

Ketua Pelaksana Harian Tim Koordinasi Kementerian/Lembaga untuk Pelaksanaan Program MBG itu mencontohkan kerja sama bagus di Depok, Jawa Barat. Di sana, roti dibuat oleh ibu-ibu orang tua siswa sekolah. Mereka juga membuat bakso rumahan, nugget homemade, rolade homemade, dan sebagainya.

Semua memang harus memiliki izin PIRT (Produksi Pangan Industri Rumah Tangga). PIRT adalah izin edar bagi produk makanan atau minuman olahan yang diproduksi industri rumah tangga atau UMKM. PIRT diterbitkan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atas rekomendasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Izin berlaku untuk produk makanan dan minuman dengan risiko rendah hingga menengah.

Karena itu Nanik meminta kepada Pemerintah Kota Probolinggo untuk memberikan kemudahan dalam pengurusan izin PIRT.

“Tolong Pak Wali, Bu Wawali, Dinkes, dipermudah izin PIRT-nya, untuk usaha kecil agar mereka bisa memasok dapur-dapur SPPG,” ujar mantan wartawan senior itu.

“Tidak ada korban meninggal,” ujar Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis, (11/12).

Diketahui, total 19 siswa jadi korban kecelakaan ini. Mereka kini telah dilarikan ke RSUD Cilincing dan Puskesmas Cilincing II setempat, guna mendapatkan perawatan medis.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, terdapat korban dengan luka yang cukup parah. Namun, sejauh ini belum diketahui kondisi korban lebih lanjut.

Sebelumnya, mobil milik SPPG menabrak sejumlah siswa yang tengah berbaris di lapangan sekolah di Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara pagi tadi.

“Sebuah mobil MBG ( Makanan Bergizi Gratis ) yang membawa makanan bergizi gratis di SDN 01 Kalibaru, baru saja tanggal 11 Desember 2025 pukul 07.00 pagi ini telah menyeruduk siswa-siswa,” demikian pesan berantai yang beredar, Kamis, 11 Desember 2025.

Mobil menabrak dan melindas para siswa yang tengah berbaris di halaman sekolah. Akibatnya, sejumlah siswa terkapar dan terpental.

“(Para siswa tengah) Melaksanakan giat baris-berbaris di halaman sekolah. Dikabarkan beberapa siswa berpentalan, tergeletak,” jelasnya.

Sejauh ini belum diketahui jumlah korban maupun kronologi peristiwa tersebut. Namun, dalam video yang juga beredar, terdengar teriakan histeris serta kepanikan usai mobil menabrak para siswa.

“Ya Allah ini mobil MBG apa-apaan ini?,” kata pria perekam video.

Terlihat sejumlah siswa terkapar. Ada pula siswa yang masih berada di dalam kolong mobil. Beberapa di antaranya berusaha keluar.

Nampak seseorang yang berusaha mengangkat mobil, guna menyelamatkan korban. Ada pula seseorang yang diduga sopir mobil, yang hendak dihakimi.

Pada video lainnya, suasana lebih kondusif. Ambulans telah tiba di sekolah, dan memberikan pertolongan medis. Evakuasi terhadap murid SD yang jadi korban pun dilakukan.

BGN membuka peluang kemitraan dengan investor maupun lembaga pendukung karena pembangunan dapur berstandar nasional membutuhkan pembiayaan yang cukup besar.

Juru Bicara BGN, Dian Fatwa, menjelaskan bahwa pengadaan fasilitas MBG tidak murah mengingat terdapat sejumlah standar teknis yang wajib dipenuhi.

Beberapa di antaranya mencakup instalasi pengolahan air limbah, penggunaan lantai epoksi, hingga penyediaan peralatan sterilisasi untuk wadah makanan.

“Jika pesantren terkendala pendanaan, kami berupaya mencarikan mitra yang bersedia berinvestasi,” ujar Dian kepada wartawan di jakarta, Rabu (26/11/2025).

Ia menambahkan, sejumlah pesantren bahkan memperoleh manfaat ekonomi setelah membangun SPPG secara mandiri.

Selain tidak lagi mengeluarkan biaya dapur untuk santri, mereka justru mendapat aliran dana dari pelaksanaan program MBG yang ikut memberdayakan santri serta pelaku usaha di sekitar lingkungan pesantren.

“Beberapa pesantren bisa surplus sejak memiliki dapur sendiri karena tidak perlu lagi membiayai konsumsi santrinya,” tambahnya.

Dian menegaskan bahwa pesantren diperbolehkan mendirikan SPPG selama memenuhi seluruh persyaratan sesuai petunjuk teknis dan standar operasional BGN.

Pesantren yang berada di bawah yayasan umumnya dapat mengelola dapur secara langsung, asalkan telah memiliki dokumen seperti Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), sertifikat halal, serta sertifikasi kelayakan air untuk memastikan keamanan pangan dan kepatuhan syariat.

Menurutnya, dukungan juga kerap datang dari para alumni pesantren yang ingin berkontribusi, meski tidak selalu menggunakan pendekatan bisnis yang ketat.

Sebelumnya, Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, meminta Kementerian Agama (Kemenag) mempercepat koordinasi dengan pesantren di seluruh Indonesia agar lebih banyak yang dapat menjadi penerima manfaat program MBG. Ia menyoroti rendahnya angka penerima program tersebut.

“Dari sekitar 11 juta santri dan 1 juta tenaga pengajar, baru sekitar 2 persen yang telah memperoleh manfaat MBG,” ujar Nanik.

Hingga September 2025, Kemenag melaporkan bahwa 40 pesantren di berbagai daerah telah membangun SPPG untuk mendukung pelaksanaan program tersebut.