Kepastian pembebasan Jonathan Frizzy disampaikan langsung oleh Kepala Subdirektorat Kerja Sama Ditjenpas, Rika Aprianti. Ia memastikan seluruh proses administrasi pembebasan telah dijalankan sesuai prosedur dan keputusan resmi telah diterbitkan.

“Hari ini, insyaallah yang bersangkutan dibebaskan melalui program cuti bersyarat. Per hari ini juga statusnya berubah dari narapidana menjadi klien Balai Pemasyarakatan (Bapas) Tangerang,” ujar Rika Aprianti kepada awak media, Rabu (7/1).

Rika menjelaskan bahwa sebenarnya Jonathan Frizzy baru akan bebas murni pada 8 Maret 2026. Namun, karena memenuhi syarat administratif dan substantif, ia berhak mengikuti program integrasi berupa cuti bersyarat.

“Bebas murninya seharusnya pada 8 Maret. Namun berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, per 7 Januari ini saudara Jonathan Frizzy dapat menjalani cuti bersyarat,” jelas Rika.

Melalui program tersebut, Ijonk diperbolehkan menjalani sisa masa pidananya di luar Lapas, namun tetap berada di bawah pengawasan ketat petugas pemasyarakatan.

Selama menjalani masa cuti bersyarat hingga Maret 2026, Jonathan Frizzy diwajibkan untuk melapor secara berkala serta mengikuti program pembimbingan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) Tangerang.

Rika menegaskan bahwa tidak ada perlakuan istimewa yang diberikan kepada sang aktor, meskipun ia merupakan figur publik.

“Sama seperti warga binaan lainnya yang mengikuti program integrasi. Selama masa cuti bersyarat, yang bersangkutan wajib mengikuti bimbingan, melapor sesuai ketentuan, dan tidak boleh melakukan pelanggaran hukum apa pun,” tegasnya.

Apabila Jonathan Frizzy terbukti melanggar ketentuan selama masa cuti bersyarat, maka hak tersebut dapat dicabut dan ia berpotensi kembali menjalani sisa hukuman di dalam Lapas.

Jonathan Frizzy diketahui mulai menjalani masa tahanan di Lapas Pemuda Tangerang sejak 14 Juli 2025. Ia terseret kasus hukum yang berkaitan dengan pengawasan dan fasilitasi peredaran zat etomidate, sebuah obat keras yang peredarannya diawasi ketat oleh negara.

Dalam perkara tersebut, etomidate diketahui diperoleh dari luar negeri, tepatnya dari Thailand dan Malaysia, sebelum akhirnya masuk ke Indonesia.

Berdasarkan hasil penyidikan, Ijonk diduga tidak bekerja sendiri. Ia disebut berkomunikasi dengan sejumlah rekan yang berinisial BTR, EDS, dan ER melalui sebuah grup WhatsApp bernama “Berangkat”. Grup tersebut diduga menjadi sarana koordinasi dalam proses pengadaan dan distribusi zat terlarang tersebut.

Atas perbuatannya, majelis hakim menjatuhkan vonis pidana penjara selama delapan bulan kepada Jonathan Frizzy. Vonis tersebut lebih ringan dibandingkan ancaman maksimal, dengan sejumlah pertimbangan yang disampaikan dalam persidangan.

Selama menjalani masa pidana, pihak Lapas menyebut Jonathan Frizzy bersikap kooperatif dan mengikuti seluruh aturan pembinaan yang berlaku, sehingga memenuhi syarat untuk mendapatkan program integrasi.

Kasus yang menjerat Jonathan Frizzy sempat menyita perhatian publik, khususnya karena ia dikenal sebagai salah satu aktor dan presenter ternama di industri hiburan Tanah Air. Sejumlah rekan sesama artis sebelumnya juga menyampaikan harapan agar Ijonk dapat mengambil pelajaran dan kembali menjalani kehidupan yang lebih baik setelah menyelesaikan proses hukum.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Jonathan Frizzy maupun pihak keluarga terkait kebebasannya hari ini. Namun, sumber menyebutkan bahwa ia akan langsung pulang ke kediamannya dan fokus menjalani masa bimbingan.

Sebagai informasi, Cuti Bersyarat merupakan salah satu program integrasi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. Program ini bertujuan untuk membantu narapidana beradaptasi kembali ke masyarakat sebelum masa pidana berakhir sepenuhnya, dengan catatan memenuhi syarat perilaku baik dan administrasi.

Ditjenpas menegaskan bahwa program tersebut diberikan secara objektif dan berlaku untuk semua warga binaan tanpa memandang latar belakang sosial maupun profesi.

Dengan status barunya sebagai klien Bapas, Jonathan Frizzy diharapkan dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Provinsi Aceh, Yan Rusmanto, membenarkan peristiwa itu.

“Saya belum bisa pastikan berapa orang yang melarikan diri. Saat ini, petugas di lapas sedang apel menghitung warga binaan. Nanti, detailnya saya informasikan, begitu juga apa yang menjadi penyebabnya,” kata Yan, dikutip dari Antara, Senin (10/3/2025).

Yan mengatakan dirinya dalam perjalanan ke Kutacane lewat jalur darat. Perjalanan ke daerah tersebut diperkirakan memakan waktu selama 16 jam.

Kementerian Hak Asasi Manusia membeberkan, amnesti hanya diberikan kepada narapidana yang ditahan terkait politik, persoalan UU ITE, warga binaan pengidap penyakit berkepanjangan dan mengalami gangguan jiwa, serta mengidap HIV/AIDS yang perlu perawatan khusus, dan pengguna narkotika yang seharusnya rehabilitasi.

“Terkait amnesti ini, salah satu yang menjadi pertimbangan adalah aspek kemanusiaan dan semangat rekonsiliasi. Presiden memiliki perhatian pada aspek itu. Maka tentu saja ini menjadi keputusan politik yang humanis berlandaskan Hak Asasi Manusia sebagaimana tertuang dalam Point 1 Asta Cita,” kata Menteri HAM Natalius Pigai, dalam keterangan tertulis Minggu (15/12/2024).

Pigai mengambil contoh kasus pelanggaran UU ITE yang menurutnya berkaitan erat dengan kebebasan berekspresi dan berpendapat.

Pilihan Prabowo memberikan amnesti kepada golongan tertentu sudah sesuai dengan HAM.

“Masalah dengan UU ITE itu HAM, narapidana yang sakit berkepanjangan itu juga HAM dan yang lain-lain. Artinya Bapak Presiden memberi perhatian pada aspek-aspek HAM dalam pengambilan keputusannya,” sambung Pigai.

Pigai memberikan sinyal amnesti serupa juga akan diberikan lagi di masa yang akan datang dengan menyasar ribuan narapidana lain.

“Pada waktunya mereka akan kita perhatikan juga salah satunya melalui program Kesadaran HAM,” pungkas Pigai.

Sebelumnya, pemberian amnesti ini pertama kali diungkap oleh Menteri Hukum, Supratman, Sabtu (14/12/2024) kemarin.

“Saat ini yang kita data dari Kementerian Imipas yang memungkinkan untuk diusulkan amnesti kurang lebih sekitar 44.000 sekian orang ya. Saya belum tahu persis jumlahnya berapa. Namun demikian ini kan baru paparan,” ucap Supratman, dikutip Sabtu (14/12/2024).

Supratman menyebut, Prabowo sendiri telah memberi sinyal setuju terkait pemberian amnesti ini. Amnesti tinggal menanti pertimbangan DPR.

“Apakah DPR nanti dinamikannya seperti apa? Kita tunggu setelah resmi kami mengajukannya kepada Parlemen untuk mendapatkan pertimbangan,” kata Supratman.

“Jumlah narapidana yang beragama Buddha sebanyak 1.629 orang. Dari jumlah tersebut, 1.168 narapidana diusulkan mendapatkan RK,” kata Ketua Kelompok Kerja Humas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Deddy Eduar Eka Saputra dalam keterangan tertulis, Kamis (23/5/2024).

Deddy merinci sebanyak 1.160 narapidana menerima RK I atau pengurangan sebagian. Lalu, delapan narapidana menerima RK II atau langsung bebas.

Menurut dia, besaran RK yang diterima narapidana beragam. Mulai dari 15 hari, 1 bulan, 1 bulan 15 hari, hingga 2 bulan. Dari ribuan napi Buddha yang mendapatkan remisi, tidak terdapat anak binaan.

Sementara itu, wilayah terbanyak yang memberikan RK Waisak yakni Sumatra Utara sebanyak 219 narapidana, Kalimantan Barat sebanyak 170 narapidana. Lalu, DKI Jakarta sebanyak 161 narapidana.

“Pemberian RK Waisak telah menghemat anggaran biaya makan narapidana total Rp683.910.000. dengan rincian penghematan dari RK I Rp678.810.000, dan penghematan dari RK II Rp5.100.000,” ujar Deddy.

Deddy menuturkan remisi diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif. Seperti telah menjalani pidana minimal 6 bulan, berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan, serta telah menunjukkan penurunan tingkat risiko.

Pemberian remisi atau pengurangan masa pidana ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Kemudian, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

“Berdasarkan Sistem Database Pemasyarakatan, jumlah tahanan, anak, narapidana, dan anak binaan di seluruh Indonesia per 17 Mei 2024 sebanyak 264.392 orang,” pungkas dia.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 158.343 Narapidana menerima RK dengan rincian 157.366 orang mendapat RK I (pengurangan sebagian) dan 977 orang mendapat RK II (langsung bebas). Sementara itu, sebanyak 1.214 Anak Binaan mendapatkan PMP Khusus dengan rincian 1.195 orang mendapat PMP I (pengurangan sebagian) dan 19 orang mendapat PMP II (langsung bebas).

Besaran RK dan PMP Khusus Idulfitri 1445 Hijriah bagi Narapidana dan Anak Binaan bervariasi, mulai dari 15 hari, 1 bulan, 1 bulan 15 hari, hingga 2 bulan. Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Jawa Timur mencatatkan jumlah terbanyak Narapidana penerima RK Idulfitri 1445 Hijriah yakni 16.608 orang, disusul Jawa Barat sebanyak 16.336 orang, dan Sumatera Utara sebanyak 16.030 orang.

Adapun tiga terbanyak jumlah Anak Binaan penerima PMP Khusus Idulfitri 1445 Hijriah berasal dari Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara sebanyak 102 orang, Jawa Barat sebanyak 98 orang, dan Sumatra Selatan sebanyak 86 orang.

Berdasarkan Sistem Database Pemasyarakatan per tanggal 1 April 2024, jumlah Tahanan, Anak, Narapidana, dan Anak Binaan seluruh Indonesia adalah 270.207 orang dengan rincian Tahanan 51.171 orang, Anak 458 orang, Narapidana 216.938 orang, dan Anak Binaan 1.640 orang. Narapidana dan Anak Binaan yang beragama Islam berjumlah 194.775 orang. Melalui pemberian RK dan PMP Khusus Idulfitri 1445 Hijriah, negara menghemat biaya makan Narapidana dan Anak Binaan sebesar Rp81.204.495.000,-.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly, mengungkapkan Remisi dan PMP merupakan wujud nyata dari sikap negara sebagai reward kepada Narapidana dan Anak Binaan yang selalu berusaha berbuat baik, memperbaiki diri, dan kembali menjadi anggota masyarakat yang berguna.

“Remisi dan PMP menjadi sebuah indikator Narapidana dan Anak Binaan telah mampu menaati peraturan di Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara/Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan telah mengikuti program pembinaan dengan baik,” ujarnya.

Yasonna berharap pemberian Remisi dan PMP ini dapat dijadikan semangat dan tekad bagi Narapidana dan Anak Binaan untuk mengisi hari-hari dengan memperbanyak karya dan cipta yang bermanfaat.

Pihaknya juga mengapresiasi seluruh petugas Pemasyarakatan yang telah menjalankan tugas dan kewajiban dalam membina Warga Binaan, serta jajaran pemerintah, instansi, dan lembaga sosial terkait yang telah berpartisipasi mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenkumham.

“Saya mengucapkan selamat dan mengingatkan agar Saudara terus memperbaiki diri, memperkuat iman dan takwa, serta meningkatkan kualitas diri. Jadilah insan yang taat hkum, berakhlak mulia dan berbudi luhur, serta berguna bagi pembangunan bangsa,” tutup Menkumham.

Tetapi di dalam penjara, para narapidana akan dilatih untuk mengubah kepribadian dan dipersiapkan untuk menjalani kehidupan yang baik ketika bebas nanti, termasuk dalam urusan agama. Gangguan dan kekerasan yang meningkat di dalam penjara Inggris ternyata menimbulkan fenomena baru

Asosiasi Petugas Penjara (POA) Inggris mengungkapkan bahwa ada peningkatan jumlah narapidana memeluk Islam yang cukup signifikan di Inggris. Hal ini juga dibenarkan oleh seorang mantan narapidana bernama Darren Gee yang mengaku sangat kagum dengan kehebatan agama Islam.

Ia menceritakan bahwa tidak ada hirarki di penjara berdasarkan suku maupun warna kulit, melainkan agama yang dianut oleh para napi.

“Kekuatan dalam sistem penjara saat ini adalah Islam. Tidak ada hirarki dalam sistem penjara. Ada satu kelompok yang menjalankan sistem penjara dan itu adalah persaudaraan Muslim. Entah Anda suka atau tidak, itulah faktanya,” ungkap Darren Gee, mengutip video YouTube OsmanLion, Kamis (25/1/2024).

Menurut Darren Gee, hal paling utama yang membuat banyak orang tertarik menjadi seorang mualaf adalah solidaritas sesama Muslim yang tak terkalahkan di dalam sel. Ibaratnya, jika ada seorang non-muslim dipukuli oleh 6 orang Muslim, maka tidak akan ada satu pun yang berani mengganggu mereka.

Sebaliknya, apabila 1 orang Muslim diganggu oleh 6 orang non-Muslim, maka saudara sesama Muslim yang melihat tak segan membela dan menyelamatkannya.

“Apa yang membedakan mereka dengan kelompok lain? Solidaritasnya. Semua untuk satu dan satu untuk yang lain seperti Dogtanian. Inilah yang kelompok muslim miliki,” kata Darren Gee. “Sekali saudara tetap saudara. Itulah mengapa Islam begitu dominan dalam sistem penjara ini,” tambahnya.

KOTA PEKALONGAN, Eranasional.com – HUT Kemerdekaan RI Ke-78 memberikan berkah bagi segenap masyarakat, tidak terkecuali bagi warga binaan di Lapas dan Rutan Kelas IIA Pekalongan.

Pada peringatan HUT Kemerdekaan RI kali ini, sebanyak 266 orang Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) menerima potongan masa tahanan atau Remisi Umum (RU) Tahun 2023 dan 1 orang di antaranya mendapatkan Remisi Khusus (RK) II atau langsung bebas dari Kementerian Hukum dan HAM.

Penyerahan remisi dilakukan secara simbolis oleh Wali Kota Pekalongan HA Afzan Arslan Djunaid. Hadir juga pada acara itu, Wakil Wali Kota Pekalongan H Salahudin, Kepala Rutan Kelas IIA Pekalongan Anggit Yongki Setiawan, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Kelas IIA Pekalongan Cahyo Sunarko, dan Kapolres Pekalongan Kota AKBP A Recky Robertho, serta Kepala Kejari Pekalongan Anik Anifah.

Tampak juga Kasdim 0710/Pekalongan Mayor Kav Ahmad Thohir dan Sekda Kota Pekalongan Nur Priyantomo. Penyerahan remisi dilakujan di Aula Rutan Kelas IIA Pekalongan, Kamis (17/8/2023).

Para WBP ini sebelumnya telah diusulkan dan telah memenuhi persyaratan untuk menerima SK Remisi. Adapun dua syarat utama yang harus dipenuhi yakni secara administratif dan substantif.

Syarat administrasi yaitu harus lengkap, memenuhi syarat, kemudian substantifnya salah satunya berkelakuan baik saat berada di Rutan maupun Lapas setempat. Dan, besaran remisi yang diterima WBP berbeda-beda.

Tercatat, untuk Rutan Kelas IIA Pekalongan, dari total WBP yang menghuni saat ini 258 orang yang mendapatkan remisi kemerdekaan, dengan rincian Remisi Umum (RU) I sebanyal 74 orang, terdiri dari remisi 1 bulan sebanyak 58 orang, 2 bulan ada 13 orang, 3 bulan sebanyak 2 orang, 1 orang mendapat remisi 5 bulan.

JAKARTA, Eranasional.com – Kurang lebih1.216 narapidana dari 1.733 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di seluruh wilayah Indonesia yang beragama Buddha menerima Remisi Khusus (RK) Waisak 2023 atau 2567 BE.

Hal itu diungkapkan, Koordinator Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Rika Aprianti mengatakan pemberian remisi khusus ini merupakan bentuk penghargaan negara kepada warga binaan yang telah berusaha menjadi pribadi yang lebih baik.

“Remisi Khusus ini tidak serta-merta kita berikan kepada semua WBP yang beragama Buddha,” ujar Rika Aprianti dalam keterangannya, Minggu (4/6/2023).

“(Remisi Khusus) hanya diberikan kepada mereka yang telah mengikuti kegiatan pembinaan dengan baik dan terus berupaya menjadi pribadi yang lebih baik lagi,” tambahnya.

Rika merinci dari 1.216 narapidana yang mendapat remisi setidaknya ada 1.209 orang menerima RK I, yaitu masih harus menjalani sisa pidana setelah memperoleh pengurangan masa pidana sebagian, dan 7 orang lainnya langsung bebas atau RK II.

Dia menambahkan, warga binaan yang mendapatkan remisi Waisak tersebut terdiri dari 782 orang pelaku tindak pidana khusus dan 434 orang pelaku tindak pidana umum.

Sementara penerima remisi terbanyak berasal dari wilayah Sumatera Utara sejumlah 233 orang, disusul Kalimantan Barat 173 orang, DKI Jakarta 154 orang, dan Banten 131 orang.

Menurut Rika, narapidana yang memperoleh remisi adalah warga binaan yang telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif sebagaimana diatur undang-undang dan regulasi lainnya. Tidak ada diskriminasi dalam pemberian remisi.

“Kami berharap warga binaan dapat termotivasi untuk selalu berupaya memperbaiki diri, menjadi pribadi yang lebih baik, dan aktif dalam setiap kegiatan pembinaan di Lapas atau Rutan,” tukasnya.

MADIUN, Eranasional.com – Petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Pemuda Kelas II A Madiun, Jawa Timur, menggagalkan penyelundupan narkotika jenis sabu. Pelaku mencoba menyelundupkan sabu ke dalam lapas dengan cara disembunyikan dalam Al Quran.

Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, Imam Jauhari, mengatakan penyelundupan tersebut diketahui petugas penitipan barang di Lapas Pemuda Madiun saat memeriksa barang bawaan pengunjung seorang perempuan berinisial PWG.

“Kejadiannya hari Selasa (23/5) kemarin sekitar pukul 09.30 WIB di Ruang Pelayanan Terpadu Lapas Pemuda Madiun. Narkoba jenis sabu dengan berat 14,98 gram berusaha diselundupkan ke dalam lapas dengan cara diselipkan dalam Mushaf Al Quran,” kata Imam Jauhari, dilansir Antara, Rabu (24/5/2023).

Dia menjelaskan, pengungkapan upaya penyelundupan narkoba itu bermula dari kecurigaan petugas lapas yang dipimpin Kepala Lapas Ardian Nova Christiawan. Petugas curiga dengan barang titipan yang dibawa pelaku.

“PWG membawa beberapa makanan dan sebuah kitab, yakni Mushaf Al Quran Utsmani yang rencananya ditujukan untuk keponakannya yang merupakan seorang warga binaan berinisial MAT,” jelasnya.

Kitab berwarna dominan merah muda itu dinilai petugas cukup mencurigakan karena pada bagian punggung Mushaf Al-Qur’an itu terlihat menonjol, pembatas sampul terlihat tidak rapi, dan ada semacam gundukan di bagian punggung Mushaf Al Quran tersebut.

Merasa ada yang aneh, maka petugas membongkar jilidan kitab untuk dilakukan pembuktian yang dipimpin Kalapas Ardian Nova Christiawan.

JAKARTA, Eranasional.com – Penuturan aktor senior Tio Pakusadewo yang mengungkapkan buruknya kualitas makanan yang diberikan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di rutan dan lapas di Indonesia membuka sisi gelap dari lembaga tersebut. Nama anak Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, yakni Yamitema Tirtajaya Laoly, yang konon mengendalikan bisnis kantin di rutan dan lapas ikut terseret-seret.

Bagi napi atau warga binaan yang berduit dapat menyantap makanan di kantin rutan atau lapas yang dikelola Yamitema Laoly. Ini mengesankan bahwa bisnis kantin tersebut orientasinya hanya ingin meraup keuntungan sebanyak-banyaknya, selagi ayahnya menjabat menteri.

Apa yang diceritakan Tio Pakusadewo di akun channel Uya Kuya TV, dibenarkan oleh mantan sipir salah satu lapas di Jakarta berinisial AB (61).

Sebagai informasi, Tio Pakusadewo pernah mendekam di dalam penjara karena terjerat kasus narkoba.

Kembali ke AB, menurut dia kualitas makanan yang disediakan bagi napi dan warga binaan memang sengaja diberikan jauh dari layak, apalagi jika ditelaah dari asupan gizi. Dia bilang, kualitas nasi yang disajikan ke para WBP yang dinamakan ‘nasi cadong’ teksturnya keras dan serupa kapur.

“Sudah kayak kapur, enggak enak dimakan. Rasanya sudah enggak karuan, rasanya hambar,” kata AB saat ditemui di Pulogadung, Jakarta Timur, Rabu (10/5/2023).

Karena buruknya kualitas nasi, beberapa WBP terpaksa membeli makanan di kantin rutan dan lapas. Kantin yang dimaksud adalah milik Yayasan anak Menteri Yasonna Laoly, yakni Yamitema Tirtajaya Laoly, dengan harga jual dua kali lipat dari pasaran.

JAKARTA, Eranasiona.com – Sebanyak 14.057 narapidana Nasrani di seluruh Indonesia menerima remisi khusus Hari Raya Natal 2022. Koordinator Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Rika Aprianto mengatakan, dari belasan ribu narapidana yang mendapatkan remisi tersebut, 95 di antaranya dinyatakan bebas menghirup udara bebas.

Rika menjelaskan, remisi ini diberikan sebagai apresiasi dari negara kepada narapidana yang telah mengikuti pembinaan dengan baik dan menunjukkan perubahan perilaku yang lebih baik.

Dia mengungkapkan, saat ini sebanyak 19.728 narapidana beragama Kristen tersebar di berbagai Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di seluruh Indonesia. Dan, yang memenuhi persyaratan mendapatkan remisi Hari Raya Natal sebanyak 13.962 di antaranya mendapat remisi Khusus I atau pengurangan sebagian.

“Artinya, setelah mendapat remisi Natal masih harus menjalankan sisa pidana,” kata Rika dikutip dari keterangannya secara tertulis, Minggu (25/12/2022).

Sementara 95 narapidana mendapatkan remisi Khusus II, yaitu narapidana setelah mendapatkan remisi langsung bebas pada Hari Raya Natal.

Adapun Lapas yang terbanyak menerima remisi Natal 2022 yaitu wilayah Sumatera Utara, yaitu 2.872 narapidana, dan Nusa Tenggara Timur (NTT) sebanyak 1.867 narapidana. Selanjutnya adalah Papua sebanyak 1.295 narapidana.

Kata Rika, pemberian remisi ini telah sesuai dengan Undang Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 1999, Keputusan Presiden (Kepres) RI No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi, dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) No. 7 Tahun 2022.

“Remisi Natal merupakan hak narapidana yang telah memenuhi syarat administrasi dan substantif sesuai peraturan Perundangan-undangan,” ucap Rika.

“Hak ini diberikan bukan hanya sebagai pengurangan masa pidana, tapi juga diharapkan dapat meningkatkan keimanan dan motivasi narapidana untuk menjadi lebih baik,” sambungnya.

Selain itu, lanjut Rika, pemberian remisi juga dapat menghemat pengeluaran negara dalam anggaran makan narapidana.

Pada remisi Natal 2022 ini, tercatat anggaran makan narapidana yang berhasil dihemat berjumlah Rp7,2 miliar. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan berharap pemberian remisi dapat memicu perbaikan diri para narapidana.

“Semoga dengan pemberian remisi ini, warga binaan dapat meresapi momen Hari Raya Natal dan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena semua adalah kehendak-Nya,” imbuh Rika.

“Remisi adalah satu nikmat yang diterima, karena warga binaan telah berupaya memperbaiki diri dan melayani Tuhan dengan baik,” pungkasnya.

BENGKULU, Eranasional.com- Sejumlah narapidana (napi) berbahaya di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) IIA Kota Bengkulu dipindahkan.

Napi berbahaya tersebut dipindahkan ke Lapas Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah.

Kalapas kelas IIA Bentiring Kota Bengkulu Ade Kusmanto mengatakan ada tiga napi berbahaya atau berisiko tinggi (high risk) yang dipindah ke Lapas Nusakambangan.

Dikatakannya, ketiga terpidana tersebut yaitu HY dengan hukuman pidana selama 43 tahun.

Kemudian terpidana ES dengan pidana penjara selama 32 tahun dan AT pidana selama 12 tahun dikarenakan telah melanggar Pasal 114 ayat 2 Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

“Pemindahan tiga terpidana yang berisiko tinggi tersebut untuk menjalani program pembinaan,” katanya, Minggu, (25/9/2022).

Serta salah satu upaya dari Kemenkumham untuk melakukan pencegahan peredaran dan pengendalian narkotika di dalam lapas.

Ia menjelaskan, pemindahan ketiga terpidana narkoba tersebut berdasarkan hasil penilaian dari Petugas Pembimbing Kemasyarakatan kantor Balai Pemasyarakatan Bengkulu.

Petugas menyatakan bahwa ketiga terpidana tersebut yaitu HY, ES, dan AT tergolong kategori berisiko tinggi sehingga berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban lapas.

Untuk keberangkatan ketiga terpidana narkoba Bengkulu ke Nusakambangan dilaksanakan setelah mendapat surat persetujuan Dirjenpas melalui surat nomor PAS – PK. 05.05-1500.

Dia mengatakan, keberangkatan ketiganya dilepas pada Jumat (23/9) menggunakan mobil tahanan Brimob dan tiba di Pulau Nusakambangan di Provinsi Jawa Tengah hari ini (25/9).

Ketiga terpidana tersebut akan ditempatkan di Lapas Maximum Security atau Lapas I Batu.

Diketahui, pemindahan ketiga terpidana narkoba tersebut dipimpin langsung Plh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bengkulu Johan Manurung dengan pengawalan ketat satuan Brimob Polda Bengkulu. (fjr)

Eranasional.com – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) memberikan Remisi Khusus (RK) kepada 1.252 dari 1.988 narapidana Buddha di seluruh Indonesia pada Hari Raya Waisak 2566 BE Tahun 2022 yang jatuh pada hari ini.

Dari jumlah penerima RK Waisak tersebut, sebanyak 1.245 narapidana menerima RK I atau pengurangan sebagian dengan perincian 116 narapidana menerima remisi 15 hari.

Selanjutnya 768 narapidana mendapat remisi 1 bulan, 211 narapidana memperoleh remisi 1 bulan 15 hari, dan sebanyak 150 narapidana mendapatkan remisi 2 bulan. Sementara itu, tujuh narapidana lainnya menerima RK II atau langsung bebas.

Remisi diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif, seperti telah menjalani pidana minimal 6 bulan, tidak terdaftar pada register F, serta turut aktif mengikuti program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) memastikan hak-hak narapidana, seperti pemberian remisi, asimilasi, layanan kunjungan baik tatap muka maupun secara daring, layanan kesehatan, dan sebagainya tetap diberikan meski masih dalam situasi pandemi covid-19.

“Negara hadir guna memberikan perhatian dan penghargaan bagi narapidana. Untuk selalu berintegritas, berkelakuan baik, dan tidak melakukan pelanggaran,” kata Koordinator Humas dan Protokol Ditjenpas Rika Aprianti, Senin (16/5).

Pemberian RK Waisak pada tahun ini berhasil menghemat anggaran makan narapidana sebesar Rp.739.500.000,00 dengan perincian Rp.735.675.000,00 dari 1.245 narapidana penerima RK I dan Rp.3.825.000,00 dari tujuh narapidana penerima RK II.

Adapun sejumlah wilayah di Indonesia yang mendapatkan remisi narapidana terbanyak di antaranya, Sumatra Utara sebanyak 265 narapidana, disusul Kalimantan Barat sebanyak 200 narapidana, dan Banten sebanyak 164 narapidana.

“Remisi diberikan bukan sekadar penghargaan kepada narapidana yang berkelakuan baik serta memenuhi persyaratan administratif dan substantif. Melalui langkah ini, negara juga berhasil menghemat anggaran dengan berkurangnya masa pidana narapidana,” jelas Rika.

Hak remisi kepada narapidana diberikan negara melalui Kemenkumham sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3614) dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak WBP (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 69.

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3846), perubahan pertama: Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2006, perubahan kedua: Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, serta Keputusan Presiden No. 174 /1999 tentang Remisi.

Berdasarkan data smslap.ditjenpas.go.id per tanggal 9 Mei 2022, jumlah narapidana dan tahanan di seluruh Indonesia mencapai 273.982 orang dengan perincian narapidana sebanyak 227.011 orang dan tahanan sebanyak 46.971 orang.(*)

Eranasional.com – Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) Sulawesi Selatan memberikan remisi kepada puluhan narapidana beragama Hindu di sejumlah rumah tahanan (Rutan) dan Lembaga Permasyarakatan (Lapas) di Hari Raya Nyepi 2022.

“Yang diberikan remisi khusus ini ada sebanyak 39 orang,” kata, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Sulsel, Edi Kurniadi, di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu, 5 Maret 2022.

Pemberian remisi terhadap narapidana pada Hari Raya Nyepi ini bertambah dari jumlah yang sebelumnya diusulkan. Pihaknya sebelumnya hanya mengusulkan 35 warga binaan untuk mendapatkan remisi.

Ia mengungkapkan, pengurangan masa tahanan berdurasi satu bulan. Totalnya, ada 30 orang narapidana. Sementara remisi 15 hari diberikan kepada 4 orang narapidana dan 1 bulan 15 hari, diberikan kepada 5 orang narapidana.

“Pemberian remisi merujuk dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018,” ungkapnya.

Jumlah narapidana yang paling banyak mendapat remisi berasal dari Rutan Sidrap sebanyak 13 orang. Sisanya dari rutan dan lapas di berbagai daerah seperti Lapas Parepare, Rutan Watansoppeng, Rutan Makale, Rutan Sengkang, Lapas Makassar, Lapas Perempuan Sungguminasa Gowa, Rutan Masamba dan Rutan Pinrang.

“Mereka yang mendapatkan remisi, telah memenuhi syarat. Di antaranya, berkelakuan baik,” jelasnya.

Secara total jumlah warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) di Sulsel, tanggal 1 Maret 2022, yakni sebanyak 10.441 orang. Terdiri dari Narapidana 8.090 orang Napi dan 2.351 orang tahanan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 66 WBP yang bergama Hindu.

Ia juga berharap pemberian remisi ini dapat memotivasi narapidana untuk selalu memperbaiki diri, menyadari kesalahannya, dan menaati aturan, sehingga mempercepat reintegrasinya ke masyarakat.