Dia mengungkapkan saat ini Bakamla tengah menyusun rencana postur kekuatan Bakamla RI untuk 20 tahun ke depan pada 2025–2045.

“Kapal Bakamla yang patroli (di Laut Natuna Utara) satu kapal. Satu kapal sudah pasti tidak ideal. Jumlah idealnya sedang dihitung dalam rangka menyusun rencana postur Bakamla RI 2025–2045,” kata Laksdya Irvansyah saat dihubungi di Jakarta, Senin.

Bakamla saat ini diperkuat 10 kapal yang terbagi di tiga tiga wilayah operasi, yaitu di Zona Maritim Barat yang membawahi perairan sekitar Pulau Jawa, Pulau Sumatera, dan Pulau Kalimantan, kemudian Zona Maritim Tengah yang membawahi perairan sekitar Pulau Sulawesi dan Kepulauan Sunda Kecil, dan terakhir Zona Maritim Timur yang membawahi perairan sekitar Kepulauan Maluku dan Papua.

Di Zona Maritim Barat, tepatnya di Laut Natuna Utara, kapal-kapal Bakamla secara bergantian berpatroli sepanjang tahun.

Di Laut Natuna Utara pada bulan lalu tepatnya pada 21 Oktober, 24 Oktober dan 25 Oktober, kapal penjaga pantai China CCG 5402 sempat masuk perairan yurisdiksi Indonesia dan mengganggu aktivitas survei seismik PT Pertamina yang menggunakan kapal MV Geo Coral.

Kapal patroli Bakamla pun tiga kali mengusir kapal penjaga pantai China itu.

Bakamla RI dalam siaran resminya menegaskan Bakamla RI bakal terus mengawasi secara ketat aktivitas di Laut Natuna Utara demi memastikan survei seismik di perairan itu berjalan tanpa gangguan.

“Operasi ini juga mencerminkan komitmen Bakamla RI dalam menjaga ketertiban dan keamanan maritim di perairan strategis Indonesia,” demikian siaran resmi Bakamla RI.

Laut Natuna Utara merupakan perairan yurisdiksi Indonesia di Laut China Selatan, yang masuk dalam zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia.

Walaupun demikian, China secara sepihak mengklaim perairan itu masuk dalam yurisdiksinya berdasarkan alasan historis 10-dash-line. Klaim 10-dash-line China itu mencakup sebagian besar perairan Laut China Selatan.

Pranata Humas Ahli Muda Kapten Bakamla Yuhanes Antara dikutip dari Antara mengatakan peristiwa itu dilakukan pada Jumat (25/10/2024).

Dia menyatakan, masukmya CCG – 5402 di Laut Natuna Utara bukan pertama kali melainkan sudah beberapa kali selama bulan Oktober 2024.

Bahkan kata dia, CCG-5402 tidak hanya masuk yuridiksi melainkan juga mengganggu kegiatan survei dan pengolahan data Seismik 3D Arwana yang tengah dilakukan oleh PT. Pertamina East Natuna menggunakan kapal MV Geo Coral di Laut Natuna Utara.

“Kapal Negara (KN) Pulau Dana-323 mendekati dan membayangi Kapal China Coast Guard-5402 (CCG-5402) yang memasuki wilayah Yurisdiksi Indonesia di Laut Natuna Utara pada Jumat,” ucap dia.

Ia menerangkan, dalam pengusiran KN Pulau Dana-323 sempat melakukan komunikasi melalui radio, dan saat berkomunikasi CCG – 5402 mengatakan mereka tengah melakukan patroli di yurisdiksi Tiongkok, kemudian meminta KN Pulau Dana-323 tidak terlalu dekat, untuk menjaga keselamatan dalam pelayaran.

Wakapolres Natuna Kompol Ahmad Rudi Prasetyo mengimbau warga setempat untuk selalu waspada saat beraktivitas di wilayah tersebut. Sebab buaya membahayakan.

“Kita imbau kepada warga dan orang tua yang memiliki anak untuk sementara waktu tidak melakukan aktivitas di wilayah penemuan buaya,” ucap dia dikutip dari Antara, Senin (30/9/2024).

Adapun buaya tersebut dievakuasi pada Minggu (29//20249). Kapolsek Serasan, Ipda Mazlan, mengatakan buaya berkeliaran di bawah tempat warga bermukim pada Minggu dini hari.

“Buaya berhasil ditangkap tadi pagi sekitar pukul 05.30 WIB,” ucap dia.

“Setelah menyelesaikan perjanjian pengaturan ulang ruang udara atau re-alignment FIR dengan pemerintah Singapura, saat ini Indonesia akan mengatur sendiri ruang udara di atas dua kepulauan tersebut. Ketentuan ini telah berlaku efektif mulai 21 Maret 2024 pukul 20.00 UTC atau 22 Maret 2024 pukul 03.00 WIB,” ujar Menhub.

Dengan perjanjian ini, maka luasan FIR Jakarta bertambah sebesar 249.575 kilometer persegi menjadi 2.842.725 kilometer persegi atau bertambah 9,5% dari luas semula. Menurut Budi Karya, pesawat yang terbang di wilayah pengaturan ulang FIR ini akan mendapatkan layanan navigasi penerbangan dari Indonesia.

Sebelumnya untuk penerbangan domestik seperti dari Jakarta ke Natuna, pesawat harus kontak navigasi penerbangan Singapura ketika memasuki Kepulauan Riau.

Sedangkan pada penerbangan internasional semisal dari Hongkong ke Jakarta, saat melintas di atas Kepulauan Natuna harus kontak navigasi penerbangan Singapura terlebih dahulu kemudian baru dilayani AirNav Indonesia.

“Setelah dilakukan pengaturan ulang FIR, kedua pesawat tadi akan langsung dilayani oleh AirNav Indonesia, tidak perlu ke Singapura,” tegas Menhub.

SURABAYA – Seolah menjawab ketegangan di Laut Natuna, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto didampingi Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa Panglima TNI dan KSAL meluncurkan Kapal Perang Tipe Cepat Rudal (KCR) 60 meter kelima buatan PT PAL Indonesia (Persero) Surabaya, Minggu (5/12).

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menekankan bahwa sebagai negara kepulauan yang besar dibutuhkan kekuatan maritim yang kuat. Adapun dalam pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa tujuan pemerintah RI adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Oleh karena itu, aspek pertahanan tidak boleh diabaikan.

“Laut kita sangat luas. Kita akan tambah kekuatan armada laut kita dan yang ada akan kita perbaiki,” kata Prabowo pada acara peluncuran di Surabaya, Minggu (5/12/2021).

Prabowo menggarisbawahi bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan adalah karunia sekaligus tantangan bagi kedaulatan dan keamanan bangsa. Oleh karenanya, Presiden RI Joko Widodo menaruh perhatian sangat besar pada bidang pertahanan.
“Presiden sangt menaruh perhatian pada pertahanan kita yang kuat. Kita harus kelola dengan sangat baik,” ujarnya.

Adapun kekuatan TNI, sambungnya, perlu ditopang oleh industri pertahanan dalam negeri sebab cita-cita besar bangsa adalah kuat di laut, udara, dan daratan sendiri.

Peluncuran yang digelar di Ship Lift Divisi Kapal Perang PT PAL, Surabaya, Jawa Timur tersebut turut dihadiri oleh Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono, dan Direktur Utama PT PAL Kaharuddin Djenod.

Kapal KCR yang diluncurkan Minggu memiliki panjang 60 meter, lebar 8,10 meter. Kapal tersebut mampu mengakomodasi kru sebanyak 55 orang, memiliki berat 500 ton, dan dapat melaju dengan kecepatan maksimal 28 knot pada kondisi full load serta endurance 5 hari. Kapal ini memiliki jarak jelajah 2400 Nm pada kecepatan 20 knot.

Kapal ini diharapkan dapat menjadi armada yang tangguh untuk menjaga kedaulatan Indonesia, di mana kapal ini kemampuan manuver yang lincah, serta sesuai fungsinya, pengamanan wilayah maritim dan melakukan pengejaran terhadap kapal asing yang melanggar wilayah teritorial laut RI.

Jakarta, eranasional.com : Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Achmad Yurianto mengatakan bahwa observasi Warga Negara Indonesia (WNI) dari Wuhan yang saat ini tinggal di Natuna, berakhir pada tanggal 15 Februari 2020 pukul 12.00 setelah itu akan dibawa ke Jakarta.

”Rencananya pada jam 7 pagi dari Jakarta menuju Natuna akan berangkat 3 pesawat TNI AU, terdiri dari 2 boeing 737 dan 1 Hercules. Ini adalah sejumlah pesawat yang sama pada waktu menjemput mereka dari Batam ke Natuna,” kata Achmad di Natuna seperti dalam keterangan yang dikutip dari laman Setkab, Jumat (14/2/2020).

Kemenkes, lanjut Yuri sebelum warga yang diobservasi diberangkatkan ke Jakarta akan dilakukan pemeriksaan kesehatan. Baru setelah pukul 12 atau setelah makan siang mereka bisa diberangkatkan ke Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta.

Warga yang diobservasi sebagian besar adalah mahasiswa dari 30 provinsi terdiri dari Perempuan 158 orang dan Laki-laki 80 orang dengan usia termuda 5 tahun dan usia tertua 64 tahun, beserta tim KBRI 5 orang, Tim penjemput 24 orang, dan crew Batik Air 18 orang.

”Data yang kami miliki saudara-saudara kita yang sebagian besar mahasiswa itu berasal dari 30 provinsi sebarannya paling banyak adalah Jawa Timur 68 orang, Lampung 1 orang, Jakarta 12 orang, Aceh 13 orang, Papua 8 orang, Papua Barat 6 orang, dan seterusnya,” ucap dr. Yuri.

Pemerintah juga akan menyerahkan kru PT Lion yang menjemput WNI ke Wuhan dan menjalani masa observasi selama 14 hari.

”Ini yang akan dilakukan dalam mengakhiri masa observasi. Selanjutnya hanggar yang digunakan sebagai tempat observasi akan dilakukan desinfeksi,” ujar Yuri.

Direncanakan akan ada prosesi kecil pelepasan warga yang diobservasi di Bandara Natuna menuju Jakarta. Saat mereka tiba di Jakarta akan disambut oleh Komisi 9 DPR RI dan perwakilan Pemerintah Daerah.

Pantauan eranasional.com melalui Twitter, akun @KemenkesRI pada Jumat (14/2/2020) malam sedang menggelar acara perpisahan dengan para 238 WNI yang berada di Natuna.

Sebelum malam perpisahan, pada siang hari para WNI juga menyempatkan sholat Jumat bersama di lokasi observasi. Usai sholat Jumat dilanjutkan dengan makan siang bersama.

“Alhamdulillah sejak awal hingga jelang kepulangan mereka besok, semuanya sehat,” cuit akun Kemenkes di Twitter.

Provinsi Terbanyak 

Deputi Kesehatan Kemenko PMK, Agus Suprapto, mengatakan, seluruh 238 WNI tersebut berasal dari 29 provinsi. Ia pun menyebut Jawa Timur merupakan yang terbanyak.

Namun, Agus tidak merinci jumlah warga asal Jawa Timur yang diobservasi usai kembali dari Wuhan itu.

“Total WNI yang diobservasi berasal dari 29 Provinsi, termasuk DKI Jakarta,” ungkap Agus, di Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Kamis (13/2/2020).

Agus menjelaskan, total WNI yang dipulangkan dari Natuna adalah 285 orang, termasuk kru dan petugas kesehatan yang mengobservasi. Sejauh ini, mereka semua dinyatakan sehat dan negatif virus corona.

Sementara data yang diterima oleh beberapa awak media, dari 238 WNI yang dibawa pulang dari Wuhan Tiongkok, sebanyak 65 diantaranya berasal dari Jawa Timur. Rinciannya dari Sidoarjo 3 orang, Surabaya 34 orang, Tuban 1 orang, Banyuwangi 1 orang, Bojonegoro 1 orang, Bondowoso 1 orang, Gresik 1 orang, Jember 1 orang, Kediri 4 orang, Lamongan 2 orang, Lumajang 4 orang, Malang 7 orang, Pamekasan 1 orang, Ponorogo 1 orang, dan Probolinggo 3 orang.

(Fyan/red).

Jakarta, Eranasional.com – Selain investasi di Kepulauan Natuna, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga mengajak Jepang melakukan investasi untuk pengembangan pulau-pulau terluar.

“Ini bukan hal yang baru dan Presiden menyampaikan khusus untuk Natuna maka beberapa kerja sama yang memang sudah dibahas sejak lama, antara lain untuk pengembangan perikanan termasuk SKPT (Sentra Kelautan Perikanan Terpadu), kemudian yang kedua juga pengembangan pariwisata, kemudian yang ketiga adalah peningkatan kapasitas nelayan,” kata Menlu kepada wartawan  usai mendampingi Presiden Joko Widodo menerima Kunjungan Kehormatan Menteri Luar Negeri Jepang Motegi Toshimitsu, di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (10/1) pagi.

Terkait kerjasama pengembangan SKPT di Natuna, Menlu menegaskan, bahwa itu bukan hal yang baru. Malah sekarang sudah fase kedua. Namun pemerintah ingin ingin ada kerja sama dalam rangka pemberdayaan nelayan, dan lain-lain. “Jadi sekali lagi ini adalah isu yang sudah cukup lama dibahas, Presiden menyampaikan kembali karena Presiden juga baru dari Natuna dan intinya pesan Presiden adalah pengembangan perikanan di Natuna akan terus diperkuat,” ucap Menlu.

Baca Juga : Presiden Jokowi Ajak Jepang Untuk Investasi di Natuna

Tentu saja, selain investasi di kepulauan-kepulauan terluar, menurut Menlu, kalau dengan Jepang investasi di bidang infrastruktur juga akan diteruskan. Hal kedua yang disampaikan Presiden, lanjut Menlu, adalah harapan agar draft perjanjian RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) dapat ditanda tangani pada tahun ini.

Kemudian hal yang ketiga yang dibahas adalah mengenai kerja sama dalam konteks pengembangan sumber daya manusia. Baik melalui program vokasi maupun program internship on the job. “Jadi internship pada perusahaan-perusahaan Jepang yang ada di Indonesia, serta pengembangan bahasa Jepang,” kata Menlu seraya menambahkan, bahwa Jepang saat ini sedang kekurangan sekali tenaga-tenaga, sudah ada komunikasi-komunikasi sebelumnya.

Menurut Menlu, yang perlu diperkuat adalah antara lain mengenai masalah skill di bidang bahasa. Oleh karena itu, lanjut Menlu, kalau kita melakukan kerja sama di bidang bahasa maka muaranya adalah dalam rangka dapat memenuhi permintaan pasar tenaga kerja Jepang dari Indonesia yang memang saat ini potensi cukup banyak. (red)

Eranasional.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju menerima kunjungan kehormatan Menteri Luar Negeri (Menlu) Jepang Toshimitsu Motegi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (10/1) pagi.

Dengan latar belakang ekonomi, Presiden Jokowi meyakini Menlu Jepang Toshimitsu Motegi akan memberikan banyak perhatian pada diplomasi ekonomi. Karena itu, Presiden berharap dalam pertemuan tersebut akan dibahas kerja sama bilateral secara lebih detail.

Menurut Presiden, masalah investasi menjadi prioritas dalam hubungan Indonesia dan Jepang. “Saya ingin mengajak Jepang untuk melakukan investasi di Natuna,” kata Presiden.

Presiden juga mengapresiasi kerja sama di Natuna, yaitu pembangunan sentra kelautan dan perikanan terpadu. Mendampingi Presiden Jokowi dalam kesempatan itu antara lain Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menlu Retno Marsudi, dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno. (red)

]]> https://eranasional.com/1403/presiden-jokowi-ajak-jepang-untuk-investasi-di-natuna/feed 1 Redaksi Era https://eranasional.com/1358/anggota-dpr-tanggapi-prabowo-yang-santai-soal-natuna https://eranasional.com/1358/anggota-dpr-tanggapi-prabowo-yang-santai-soal-natuna#respond Mon, 06 Jan 2020 03:55:13 +0000 https://eranasional.com/1358/anggota-dpr-tanggapi-prabowo-yang-santai-soal-natuna

Jakarta, Eranasioanl.com : Sikap Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto yang menyatakan “cool” atau santai dalam mengatasi masalah pelanggaran kapal Coast Guard China di Laut Natuna Utara dipertanyakan.

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem, Willy Aditya mengaku mengapresiasi sikap tegas Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Retno Marsudi yang telah mengirimkan nota protes ke pemerintah China.

“Tentu kami mengapresiasi nota protes oleh Kementerian Luar Negeri (Kemlu). Itu sudah benar,” katanya dalam wawancara dengan beberapa awak media,  Senin (6/1/2020).

Pasalnya menurut dia, kedaulatan wilayah NKRI sama sekali tidak ada sangkut-pautnya dengan investasi. Sekalipun negara tersebut berinvestasi banyak di dalam negeri, namun jika ada pelanggaran kedaulatan, maka pemerintah Indonesia, dalam hal ini Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto tetaplah harus tegas.

“Itu dua hal yang harus kita pisahkan. Maka dalam hal ini, Mas Dahnil dan Pak Prabowo juga harus mencerminkan kedaulatan kita,” tekannya.

Sebelumnya, Staf Khusus Menteri Pertahanan RI, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan bahwa yang dilanggar China bukanlah kedaulatan NKRI, melainkan hak berdaulat bangsa ini. Sebab, kapal Coast Guard China hanya masuk ke wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), tidak merebut tapal batas NKRI.

Terkait itu, Willy Aditya mengakui bahwa kapal Coast Guard China memang hanya masuk ke wilayah ZEE. Namun pemerintah tetap harus belajar dengan kasus Sipadan dan Ligitan yang sebelumnya direbut oleh asing.

“Kita juga harus belajar dari Sipadan dan Ligitan. Inikan China lagi memainkan peran provokasi. Dia menganggap itu sebagai bagian dari garis putus-putus (nine dash line) yang sudah historis,” ujarnya.

Lebih lanjut Willy Aditya pun mengaku sangat menyesalkan pernyataan Menhan Prabowo yang memilih “cool” dalam mengatasi masalah itu.

“Kalau pemerintah cukup tegas, cuma kemarin saya menyayangkan statement Pak Prabowo yang menyatakan seolah-olah tidak menganggap ini sebagai suatu hal yang serius. “Cool saja” begitu. Masa Menhan bersikap seperti itu. Itukan wibawa bangsa,” sesalnya.

Untuk itu, dimintanya sekali lagi Menhan Prabowo untuk mengambil langkah tegas, tanpa menunggu terjadinya pelanggaran kedaulatan NKRI terlebih dahulu.

“Nah kalau pola strategi pertahanan kita itu melihat konflik baru kemudian bersikap, nah ini Menteri Pertahanan tidak menjalankan apa yang menjadi visi dan misi Presiden Jokowi. Yaitu membangun dari wilayah-wilayah terluar. Ini harus menjadi catatan,” pungkasnya.

(Fyan/red).

Jakarta, Eranasional. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menegaskan, klaim Republik Rakyat Tiongkok (RRT) atas wilayah laut Natuna sama sekali tidak diakui oleh hukum internasional. Namun sebaliknya, Indonesia lebih memiliki landasan hukum kuat terkait itu.

Plt Jubir Kemlu RI, Teuku Faizasyah menekankan, Indonesia lebih punya hak atas kawasan laut Natuna. Hal itu berdasarkan tapal batas yang diatur dalam hukum internasional. Salah satunya dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (Unclos) 1982.

“Dari sisi hukum kita memiliki landasan hukum yang sangat jelas,” tegasnya  melalui keterangannya  dengan sejumlah awak media , Sabtu (4/1/2020).

Pasalnya, lanjut dia, dalil RRT dengan nine dash line (9 garis terputus) di Laut China Selatan hanyalah merupakan klaim sepihak. Padahal, nine dash line itu sama sekali tidak diakui oleh dunia internasional.

“Nine dash line sudah ada yuridiksi yang menetapkan bahwa itu tidak memiliki basis yang kuat terkait ini atas kasus yang diajukan oleh Filipina. Jadi itu merupakan hasil hukum internasional yang menjadi rujukan, tidak hanya bagi Indonesia, tapi juga negara lain yang diklaim tumpang tindih oleh Tiongkok,” pungkasnya.

Perlu diketahui, nine dash line yang diklaim RRT meliputi Kepulauan Paracel, wilayah itu diduduki RRT namun diklaim oleh Vietnam dan Taiwan, lalu Kepulauan Spratly yang dipersengketakan dengan Filipina, RRT, Brunei, Malaysia, Taiwan serta Vietnam.

(Fyan/Red).