OTT ini diduga terkait dengan pengadaan barang dan jasa.

Hal itu diungkapkan Ketua sementara KPK, Nawawi Pomolango, Kamis 11 Januari 2024.

“Iya benar ada itu OTT di Labuhanbatu. Kita tunggu nanti kelanjutannya seperti apa,” kata Nawawi kepada wartawan.

“Sementara sih soal pengadaan barang jasa,” sambungnya.

Nawawi belum bisa memastikan terkait apa pengadaan barang dan jasa tersebut.

Dia hanya menyebutkan dalam operasi senyap tersebut pihaknya mengamankan Bupati Labuhanbatu, Erik Adtrada Ritonga.

“Kita belum tahu pasti pengadaan barang dan jasa mengenai apa itu, cuma salah satunya yang diamankan bupatinya,” ujarnya.

seperti diketahui, sekarang ini KPK dipimpin oleh Ketua KPK sementara, Nawawi Pomolango.

“Masih dalam proses semuanya,” kata Jokowi usai menghadiri acara konsolidasi KPU di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu, 30 Desember 2023.

Mengenai batas waktu dirinya memilih Ketua KPK definitif yang baru, Jokowi enggan memberitahu juga.

“Masih dalam proses semuanya. Kita ikutin saja aturannya,” ujarnya mengulangi.

Jokowi juga tidak menjelaskan secara pasti mengenai pemberhentian Firli Bahuri apakah dilakukan secara terhormat atau tidak terhormat.

Dia menyarankan untuk hal itu ditanyakan kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno. “Saya enggak sedetail itu. Silakan tanya ke Pak Mensesneg,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi telah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) pemberhentian Firli Bahuri secara permanen dari jabatan Ketua KPK pada 28 Desember 2023.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan, Keppres tersebut mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

“Pada tanggal 28 Desember 2023, Presiden telah menandatangani Keppres Nomor 129/P Tahun 2023, tentang Pemberhentian Bapak Firli Bahuri sebagai Ketua Merangkap Anggota KPK Masa Jabatan 2019-2024,” kata Ari Dwipayana, Jumat, 29 Desember 2023.

Ari mengungkapkan, ada tiga hal yang menjadi pertimbangan Jokowi menandatangani keppres tersebut.

“Pertama, terkait surat pengunduran diri Firli Bahuri yang telah diterima tertanggal 22 Desember 2023. Surat tersebut merupakan surat perbaikan yang diterima oleh Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) pada tanggal 23 Desember 2023,” jelas Ari.

“Kedua, Putusan Dewan Pengawas (Dewas) KPK Nomor: 03/DEWAN PENGAWAS/ ETIK/12/2023 tanggal 27 Desember 2023. Dewas KPK menjatuhkan sanksi berat terhadap Firli Bahuri lantaran terbukti melanggar etik dalam kasus eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Dewas KPK memutuskan, Firli wajib mengundurkan diri sebagai pimpinan KPK,” sambungnya.

Dan, yang pertimbangan ketiga adalah berdasarkan Pasal 32, UU No 30/2002 tentang KPK tentang pemberhentian pimpinan KPK ditetapkan melalui Keppres.

Seperti diketahui, Polda Metro Jaya telah menetapkan Firli Bahuri sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap SYL dengan cara memanfaatkan kasus korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan) tahun 2021 yang sedang diselidiki KPK.

Firli sempat mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena tidak terima dirinya ditetapkan sebagai tersangka.

Namun, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 19 Desember 2023 memutuskan untuk menolak permintaan Firli Bahuri mencabut status tersangka tersebut. (*)

“Aktivitas perkantoran tidak perlu dilaksanakan lagi oleh beliau (Firli Bahuri) di kantor ini,” kata Nawawi di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin 27 November 2023.

Dia pun mempersilakan Firli mengambil seluruh barang pribadinya yang masih tertinggal di Gedung KPK. Hanya saja, harus melalui pintu depan selayaknya tamu-tamu lainnya.

Nawawi menjelaskan hal ini sekaligus menjawab isu pemberian akses terhadap Firli Bahuri setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) yang menyebabkan Firli dicopot dari jabatan Ketua KPK.

“Kedatangan beliau (Firli Bahuri) di kantor ini cukup kami perlakukan sebagai tamu undangan. Terlebih lagi bahwa tadi laporan Sespim kepada kami bahwa barang-barang inventarisir barangkali dari yang bersangkutan masih ada di ruangan yang bersangkutan. Jadi, mungkin besok bisa diambil,” tutur Nawawi.

“Prosedurnya dengan masuk melalui pintu depan, tidak diberikan akses seperti kemarin-kemarin,” tambahnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi menonaktifkan Firli Bahuri dari jabatan Ketua KPK dan mengangkat Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK sementara.

Ketua KPK sementara, Nawawi Pomolango awalnya mengatakan pihaknya baru saja mengadakan rapat struktural. Katanya, rapat berlangsung selama tiga jam.

“Tadi kami menggelar rapat struktural, dan sampat tiga jam belum kelar,” kata kata Nawawi di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin, 27 November 2023.

Karen pembahasan rapat menyita waktu, lanjut Nawawi, pihaknya belum membicarakan soal bantuan hukum kepada Firli. Dan, rencananya akan diputuskan Selasa besok.

“Besok kami akan agendakan untuk menyikapinya apakah bantuan hukum itu akan kami lakukan kepada yang bersangkutan atau tidak,” jelasnya.

Nawawi kemudian mrnyinggung soal komitmen KPK agar terbebas dari isu korupsi. Komitmen itu, menurut Nawawi, akan menjadi pertimbangan dalam keputusan memberikan bantuan hukum kepada Firli.

“Banyak hal yang kami pertimbangkan, karena KPK punya komitmen lembaga ini adalah lembaga yang harus zero tolerance terhadap isu korupsi. Itu akan menjadi bagian pertimbangan kami apakah akan melakukan pendampingan atau tidak kepada yang bersangkutan,” pungkas Nawawi.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan bahwa lembaga antirasuah tersebut akan memberikan bantuan hukum kepada Firli. Alasannya, Firli masih berstatus sebagai pegawai KPK meski telah menjadi tersangka.

Pernyataan itu disampaikan Alexander saat Firli belum diberhentikan sementara oleh Presiden Jokowi. (*)

Nawawi mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Senin, 27 November 2023 di Istana Negara, Jakarta.

Ritual pengucapan sumpah diawali dengan pembacaan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 116 tanggal 24 November 2023 terkait pemberhentian sementara Firli Bahuri dan pengangkatan Nawawi.

Setelah itu dilakukan pengambilan sumpah kepada Nawawi Pomolango yang dilantik sebagai Ketua KPK sementara.

“Demi Allah saya bersumpah dengan sungguh-sungguh bahwa saya akan melaksanakan tugas ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apa pun juga, tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun kepada siapa pun juga,” ucap Nawawi melafalkan sumpah jabatan.

“Saya bersumpah bahwa akan senantiasa menjalankan tugas dan wewenang saya ini dengan sungguh-sungguh, seksama, objektif, jujur, berani, adil, tidak membeda-bedakan jabatan, suku, agama, ras, gender, dan golongan tertentu dan akan melaksanakan kewajiban saya dengan sebaik-baiknya, serta bertanggung jawab sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa, dan negara,” sambungnya.

Selanjutnya, di hadapan Presiden Jokowi, Nawawi menandatangani berita acara.

Turut hadir dalam pelantikan ini Ketua dan Anggota Dewas KPK, yakni Tumpak Hatorangan Panggabean, Albertina Ho, Syamsudin Haris, dan Harjono.

Hadir juga Menteri Sekretaris Negara (Mensesne) Pratikno, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, Alexander Marwata dan Johanis Tanak.

Tampak juga Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin. (*)

Nawawi dilantik untuk menggantikan Firli Bahuri yang diberhentikan sementara usai jadi tersangka kasus pemerasan terhadap eks Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Nawawi resmi dilantik usai membacakan sumpah jabatan pimpinan KPK di hadapan Presiden Jokowi, di Istana Negara, Jakarta, Senin 27 November 2023 pukul 10.45 WIB.

“Saya berjanji bahwa saya senantiasa akan menolak atau tidak menerima atau tidak mau dipengaruhi oleh campur tangan siapapun juga dan saya akan tetap teguh melaksanakan tugas dan wewenang saya yang diamanatkan undang-undang kepada saya,” ucap Nawawi.

Nawawi dilantik atas Keputusan Presiden Nomor 116 P Tahun 2023 Yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kemensetneg Nanik Purwanto. (*)

Penunjukan Nawawi sebagai Ketua KPK sementara ditetapkan melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 116 tanggal 24 November 2023.

Banyak masyarkat yang tidak mengenal dan ingin tahu sosok Nawawi.

Berikut gambaran singkat sosok Nawawi Pomolango.

Sebelum ditunjuk sebagai Ketua KPK sementara, Nawawi Pomolango merupakan salah satu Wakil Ketua KPK periode 2019-2024. Dia merupakan komisioner KPK yang berlatar belakang hakim tindak pidana korupsi (tipikor). Selama berkiprah sebagai hakim, Nawawi kerap menangani berbagai kasus korupsi.

Harta Kekayaan Nawawi Pomolango

Lantas, berapa harta kekayaan Nawawi Pomolango?