Program Manager Koso Nippon, Itada Taki menjelaskan bahwa, review program merupakan metode baru dalam melakukan evaluasi terhadap program atau kegiatan yang telah dijalankan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan masyarakat secara langsung sebagai penerima program.

Hasil evaluasinya nanti dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun rencana kerja pemerintah pada tahun selanjutnya.

“Melalui review program ini, masyarakat diberikan kebebasan untuk berpendapat secara langsung terhadap program atau kegiatan yang telah dilaksanakan,” kata Taki di Ruang Terang Bulan Setda Kota Pekalongan, Selasa, 4 Maret 2025.

Menurutnya, program ini berfokus untuk meninjau capaian riil program khususnya sejauh mana penerimaan masyarakat dan efektivitas program

Taki menyebutkan, review program telah dilaksanakan di Kelurahan Guwosari dan Kelurahan Sriharjo di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2022 serta Kabupaten Bantul dan Kota Surabaya pada tahun 2023.

“Program review ini mulanya di Jepang yang digunakan untuk memperbaiki sistem administrasi daerah. Kemudian, kami mencoba mengenalkan program ini ke daerah-daerah di Indonesia,” ujarnya.

Kendati penerapan review program masih terbatas dan belum menjangkau seluruh daerah di Indonesia, akan tetapi review program ini diyakini akan membawa dampak yang baik terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia.

“Walaupun yang kita review belum banyak tapi (terpenting) bagaimana mensosialisasikannya, sehingga semakin banyak pemerintah daerah merasa bahwa program ini bagus untuk dilakukan,” tegasnya.

Wali Kota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid mengatakan bahwa, rencana penjajakan kerja sama dengan Koso Nippon berawal dari pertemuan tidak sengaja dirinya dengan jajaran Koso Nippon pada waktu kunjungan kerja di Surabaya.

“Merubah mindset dan perilaku masyarakat tidaklah mudah, pola masyarakat sangat berbeda. Mungkin di negara-negara maju, dimana aturan di negara maju betul-betul dijalankan. Seperti dalam hal permasalahan sampah,” katanya.

Ia menambahkan, bahwa sebenarnya di Indonesia sudah ada Perda tentang sampah beserta proses sanksi hukumannya bagi pelanggar yang membuang sampah sembarangan.

“Namun, karena kurang tegas dan tidak ada keberlanjutan aturan ini, akhirnya masyarakat semakin tidak patuh, sehingga tumpukan sampah semakin mengular di jalanan,” terang Mas Aaf.

Lanjut dia, sebenarnya masyarakat bisa berubah mindsetnya manakala lingkungan di sekitarnya mendukung. Sebagai contoh, di daerah Banyumas, dimana di daerah tersebut TPA sudah ditutup, sehingga masyarakatnya mau tidak mau harus mengubah mindsetnya dalam pengelolaan sampah.

“Hal-hal seperti ini yang memang perlu waktu untuk membiasakannya di tengah masyarakat Kota Pekalongan. Tinggal kami petakan lokus program apa yang bisa diprioritaskan untuk dilakukan review program,” ujarnya.

Sehingga, bisa memberikan solusi atau saran dan masukannya seperti apa dalam menghadapi permasalahan di tengah masyarakat. (em-aha)

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, bergabungnya Indonesia ke dalam OECD tengah diproses.

Adapun tanda-tanda Indonesia akan bergabung yaitu dilakukannya pembukaan diskusi aksesi dengan OECD.

Dan, Airlangga menyatakan bahwa dirinya telah melaporkan perkembangannya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Saya tadi (kemarin malam) lapor ke Bapak Presiden di Istana Kepresidenan bahwa keanggotaan Indonesia di OECD sudah diterima,” kata Airlangga Hartarto.

Lebih lanjut Airlangga menyatakan, dukungan tertulis terhadap proses aksesi Indonesia sudah diperoleh dari Australia, Jepang, Jerman, dan Slovakia.

Dalam diskusi aksesi, OECD akan membuat rancangan peta jalan aksesi untuk proses tinjauan teknis bersama dengan pemerintah dan akan dipertimbangkan oleh Dewan OECD pada pertemuan selanjutnya.

Katanya, rancangan peta itu akan mencakup berbagai bidang kebijakan dan berfokus pada sejumlah isu prioritas seperti perdagangan terbuka dan investasi, tata kelola publik, integritas dan upaya antikorupsi, serta perlindungan lingkungan dan upaya mengatasi perubahan iklim.

Proses peninjauan teknis tersebut akan dilakukan untuk memperhatikan keselarasan regulasi Indonesia dengan standar OECD.

Negara pertama di Asia Tenggara

Sementara itu, Sekjen OECD Mathias Cormann mengatakan, Indonesia merupakan negara pertama di kawasan Asia Tenggara yang mengajukan diri menjadi bagian dari OECD.

Katanya, Asia Tenggara merupakan salah satu kawasan dengan pertumbuhan ekonomi paling dinamis di dunia.

Sebagai negara dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara dan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, Indonesia dinilai sebagai pemain global yang signifikan memberikan kepemimpinan yang penting di kawasan ASEAN dan sekitarnya.

“Keputusan anggota OECD hari ini adalah sesuatu yang bersejarah,” kata Cormann.

Menurut dia, keputusan untuk membuka diskusi aksesi tersebut akan memberikan manfaat bagi Indonesia dan OECD.

Melalui diskusi aksesi, OECD berharap akan dapat memberikan dukungan bagi Indonesia dalam melanjutkan upaya reformasi untuk mencapai visi menjadi negara maju dengan pendapatan per kapita minimal US$30.300 pada tahun 2045.

“Saya berharap bahwa keterlibatan Indonesia dalam proses aksesi tersebut juga akan membantu memperkuat relevansi dan dampak global OECD,” ucapnya. (*)

JAKARTA, Eranasional.com – Para pakar bersama mahasiswa dan perwakilan pemerintah membahas berbagai hal soal penerapan UU Cipta Kerja. Para pakar berbicara soal dampak dari UU Cipta Kerja terhadap perekonomian negara.

Pembahasan itu dilakukan dalam Focus Group Discussion (FGD) ‘Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja dan Aturan Terkait dalam Perspektif Ekonomi dan Hukum’ yang digelar Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja di Bali, Jumat (10/3) kemarin.

Kegiatan yang dibuka oleh Sekretaris Satgas UU Cipta Kerja Arif Budimanta itu menghadirkan tiga narasumber utama, yakni Pakar Ekonomi Universitas Udayana I Gusti Wayan Murjana Yasa, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Muhammadiyah Jakarta Ibnu Sina Chandranegara, dan Pakar Ketenagakerjaan Universitas Gadjah Mada Prof Tadjuddin Noer Effendi.

Dalam pemaparannya, Prof Tadjuddin Noer Effendi mengatakan bonus demografi yang dapat dimanfaatkan oleh Indonesia perlu ditopang oleh situasi ketenagakerjaan yang kondusif. Ia menggarisbawahi penciptaan lapangan kerja menjadi sesuatu yang urgent dan harus dilakukan oleh Pemerintah Indonesia.

“Kita punya keuntungan dalam bonus demografi namun punya keterbatasan dalam ketersediaan lapangan pekerjaan. Maka dari itu Perppu Cipta Kerja jadi jawaban atas persoalan tersebut,” kata Tadjuddin dalam keterangan tertulis, Senin (13/3/2023).

Sementara itu pakar ekonomi Universitas Udayana I Gusti Wayan Murjana menjelaskan tujuan dari lahirnya Perppu Cipta Kerja merupakan upaya dari pemerintah untuk mencapai tujuan besar yakni menjadikan Indonesia sebagai negara maju pada 2045.

“Menciptakan Indonesia Maju 2045 membutuhkan perluasan investasi dan perluasan kesempatan kerja, tentu Perppu Cipta Kerja mampu memberikan dua hal itu,” ucap Wayan Murjana.