Integrasi kedua data tersebut akan menciptakan _single identity_ untuk setiap bidang tanah di Indonesia sehingga data kepemilikan, luasan, serta nilai pajaknya dapat terverifikasi secara akurat dan terhubung langsung dengan sistem perpajakan daerah.

“Kalau NIB dan NOP dijadikan satu integrasi data antara BPN dan Bapenda, penerimaan daerah bisa naik tiga kali lipat tanpa menaikkan PBB,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN saat memberikan pengarahan kepada para kepala daerah se-Sumatra Selatan di Kota Palembang, Kamis (09/10/2025).

Menteri Nusron mengatakan, perbedaan data luas antara bidang tanah yang tercatat di Kementerian ATR/BPN dan yang tertera di sistem pajak daerah selama ini, menyebabkan ketimpangan antara potensi dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB. Dengan integrasi NIB-NOP, potensi penerimaan dapat dimaksimalkan secara adil dan berbasis data faktual.

Langkah integrasi ini jadi bagian dari agenda besar transformasi digital pertanahan, di mana Kementerian ATR/BPN tengah mengembangkan sistem data spasial yang menyatukan peta bidang tanah, data pajak, serta kepemilikan aset. Integrasi diyakini tidak hanya meningkatkan akurasi data, tetapi juga mendorong tata kelola pertanahan yang lebih transparan dan pro-investasi.

Selain manfaat fiskal, Menteri Nusron juga menekankan pentingnya sinergi antar lembaga.

“Kita ingin satu data pertanahan yang bisa digunakan bersama oleh pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. Jadi tidak hanya menertibkan administrasi, tapi juga menumbuhkan kepercayaan publik terhadap layanan pertanahan,” tegasnya.

Kementerian ATR/BPN menargetkan, uji coba integrasi NIB-NOP ini dapat dimulai di beberapa kabupaten/kota prioritas, termasuk Palembang dan sekitarnya, sebelum diperluas ke seluruh Indonesia.

Dengan kolaborasi antara Kementerian ATR/BPN dan pemerintah daerah, langkah ini diharapkan menjadi motor peningkatan PBB daerah tanpa beban tambahan bagi masyarakat.

PALANGKA RAYA, Eranasional.com – Walikota Palangka Raya Fairid Naparin secara simbolis menyerahkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada UMKM saat meresmikan Pasar Wadai Ramadhan, Kamis (23/3/2023) sore.

Sedikitnya 10 pelaku usaha yang mendapat fasilitasi pembuatan NIB gratis di bulan Ramadan 2023 oleh Kecamatan Pahandut dan sisanya akan diberikan secara bertahap.

Fairid menuturkan, fungsi NIB bukan hanya sebagai identitas, tapi juga berlaku sebagai tanda daftar perusahaan (TDP), angka pengenal impor (API), dan akses kepabeanan bagi perusahaan untuk melakukan ekspor impor.

“Dengan memiliki NIB, maka status UMKM menjadi terjamin legalitasnya. Untuk itu kami mengimbau kepada UMKM segera mendaftarkan untuk memperoleh NIB,” kata Fairid Naparin, Jumat (24/3/2023).

Noor Ilya, seorang pedagang es buah dan es campur mengaku senang telah difasilitasi oleh Camat Pahandut, Berlianto sehingga saat ini pihaknya telah memiliki NIB.

Selama ini ia mengaku tak bisa membuat NIB, meski prosesnya melalui online, tapi karena keterbatasannya, sehingga pihaknya memilih untuk dibuatkan oleh orang lain.

Sementara Camat Pahandut, Berlianto menyebut masih banyak pelaku UMKM di wilayah Pahandut, utamanya yang saat ini berjualan di pasar wadai belum memiliki NIB dan ke depan semuanya akan difasilitasi.