Peraturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2022 tentang NPWP bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Badan, dan Instansi Pemerintah.

Jangan lupa untuk mengecek kembali jika sudah melakukan pemadanan. Wajib Pajak dapat mengakses NIK terdaftar sebagai NPWP melalui situs web yang telah disediakan.

Cara cek NIK sudah jadi NPWP atau belum:

1. Masuk ke laman ereg.pajak.go.id.

2. Gulir halaman ke bawah dan klik ‘Cek NPWP’ atau dapat juga klik langsung di laman ereg.pajak.go.id/ceknpwp.

3. Pilih kategori wajib pajak, pilih ‘Orang Pribadi’ untuk individu atau ‘Badan’ untuk wajib pajak badan.

4. Masukkan NIK, nomor Kartu Keluarga (KK), dan kode captcha.

5. Setelah selesai, klik ‘Cari’ untuk mengetahui apakah NIK sudah terintegrasi atau terdaftar dengan NPWP.

6. Kemudian halaman akan menampilkan hasil pencarian meliputi NPWP, nama WP, kantor pelayanan pajak (KPP) pratama terdaftar, Status NPWP, dan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU).

7. NIK yang telah terdaftar NPWP akan ditunjukkan dengan keterangan ‘Valid’ di kolom Status NPWP.

Apabila NIK belum terpadankan, berikut cara validasi jadi NPWP:

Dirregidens Korlantas Polri Brigjen Pol. Yusri Yunus menjelaskan wacana ini sebagai bentuk penertiban data pribadi warga Indonesia, terutama pembuatan SIM agar tidak ganda.

“Wacananya, tahun depan, Insya Allah. Untuk kemudahan saja dalam hal data seseorang,” kata Yusri seperti dilansir Antara.

Jenderal polisi bintang satu itu menjelaskan, sistem NIK sudah bagus, setiap warga negara hanya memiliki satu NIK, bahkan bayi yang baru lahir sudah langsung mendapat NIK.

Korlantas berkeinginan agar data SIM seperti NIK, tunggal satu nomor jadi satu data, yakni KTP, SIM dan BPJS, serta kartu KIS.

“Jadi, intinya bahwa kami buat single data. Paling bagus kalau NIK KTP, SIM, misalnya BPJS, kartu KS. Semua pakai NIK. Kan nomor NIK ini satu orang cuma satu di Indonesia,” katanya.

Berbeda dengan nomor SIM yang ada saat ini, kata dia. Satu pemegang SIM di Jakarta, bisa membuat SIM yang sama di wilayah berbeda. Karena SIM hanya menggunakan nomor urut.

“Jadi bisa nama Rahmat sudah punya SIM A10, datang ke Palembang bikin SIM A juga. Bisa aja, karena cuma nomor urut saja, kan nama tersebut ada banyak,” ujarnya.

Mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya itu mengatakan jika SIM berganti menjadi NIK, yang sudah tunggal satu data. Kejadian seperti di atas tidak akan terjadi.

“Dengan NIK tadi, petugas akan tau ternyata yang namanya Rahmat sudah punya SIM A di Jakarta, enggak bisa lagi bikin di wilayah berbeda,” kata Yusri.

Mereka (yang NIK-nya dihapus) bisa langsung datang ke kelurahan. Nanti ada petugas kita dan panggil RT/RW untuk melakukan verifikasi dan validasi di lapangan,” kata Kadis Dukcapil DKI Jakarta Budi Awaluddin kepada wartawan, Kamis, 18 April 2024.

Dalam prosesnya, Pemprov DKI memetakan warga-warga yang terdampak penonaktifan NIK. Data tersebut diajukan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk melakukan penghapusan NIK tersebut.

Selanjutnya, dalam verifikasi dan validasi keberatan warga yang terdampak penonaktifan NIK, Pemprov DKI akan mengajukan rekomendasi kepada Kemendagri sebagai tindak lanjutnya. Jika terbukti masih tinggal di Jakarta maka akan dikeluarkan dari data yang akan dinonaktifkan.

“Kalau memang yang bersangkutan terbukti masih di sana dan tinggal sehari-hari di sana, kami akan keluarkan dari program penataan itu. Tapi kalau sudah tidak di sana, maka kami sarankan untuk dipindahkan,” ujar Budi.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI memulai penonaktifan NIK dengan sasaran 92 ribu warga Jakarta. Dengan rincian 81.119 NIK warga yang meninggal dunia dan 11.374 NIK warga di Rukun Tetangga (RT) yang sudah tidak lagi ada.

Lalu, penonaktifan NIK warga Jakarta yang sudah tinggal di luar daerah akan dilakukan setelah penonaktifan pada dua kategori awal selesai dilakukan. Budi juga meminta masyarakat ber-KTP DKI yang tinggal di luar Jakarta segera memindahkan dokumen kependudukannya.

Budi menyebut warga harus menyadari dampak kebijakan ini. Ketika pemerintah masih menyalurkan bantuan kepada warga yang tak lagi tinggal di Jakarta, keuangan daerah terbebani dan penggunaan anggaran menjadi tak maksimal.

“Saat pemilu kemarin, mereka (warga tinggal di luar daerah) datang ke rumah orang tuanya (di Jakarta) dan ternyata masih ber-KTP di sana. Mereka sudah puluhan tahun tinggal di luar. Padahal, BPJS-nya kita bayarkan,” ungkapnya.

“Jadi minggu ini langsung kita ajukan suratnya ke Kemendagri karena yang berhak untuk melakukan penonaktifannya adalah Kemendagri,” kata Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Jakarta Budi Awaludin saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (17/4/2024).

Budi menyebut koordinasi bersama Kemendagri RI terkait penonaktifan 92 ribu NIK warga Jakarta dalam rangka memulai program penertiban KTP warga Jakarta. Sebanyak 92.493 NIK KTP yang dinonaktifkan terdiri atas 81.119 NIK warga yang meninggal dunia dan 11.374 NIK warga di Rukun Tetangga (RT) yang sudah tidak lagi ada.

Budi menjelaskan NIK yang sebelumnya dinonaktifkan dapat aktif kembali dengan masyarakat datang ke posko yang ada di loket pelayanan Dukcapil di kelurahan terdekat. Masyarakat tidak perlu mengaktifkan NIK tersebut ke Kemendagri.

“Ya, jadi langsung akan dilakukan penonaktifan sementara. Namun nanti kita yang bisa, Pemprov DKI yang diberikan kewenangan untuk mengaktifkan kembali, jadi tidak perlu prosedur harus ke Kemendagri lagi,” katanya.

Hanya saja, kata dia, kalau untuk proses penonaktifannya itu dilakukan langsung oleh Kemendagri. Dinas Dukcapil DKI Jakarta menunda penonaktifan NIK warga yang tidak lagi tinggal di Jakarta hingga setelah Idul Fitri 1445 Hijriah.

“Rencana pasca Lebaran kita akan lakukan. Iya (sekitar tanggal 12 April),” kata Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta, Budi Awaluddin saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis, 21 Maret 2024.

Menurut Budi, penonaktifan NIK warga DKI Jakarta yang tinggal di luar daerah memang lebih tepat dilakukan usai lebaran hingga akhir tahun 2024. Budi memastikan petugas Dukcapil DKI Jakarta tingkat provinsi dan kota juga akan melakukan verifikasi terlebih dahulu kepada warga, sebelum menonaktifkan NIK. “Sehingga, penonaktifan NIK tidak dilakukan secara asal,” kata dia.

“18.367 jiwa warga Kota Depok namun ber-KTP dan KK DKI Jakarta,” kata Kepala Disdukcapil Kota Depok, Nuraeni Widyatti, Senin (4/3/2024).

Eni mengingatkan warga Depok yang masih ber-KTP DKI Jakarta itu untuk dengan segera mengurus KTP-el dan administrasi kependudukan lainnya.

Cara perpindahan, kata dia, dapat dilakukan dengan mudah, apalagi warga tersebut sudah memiliki surat pindah/SKPWNI dari Dukcapil Jakarta. Warga dapat mengajukan pelayanan pindah datang melalui Online di SDP Kecamatan tujuan.

“Ajukan pindah datang secara Online ke Silondo Bermula Kota Depok, karena mulai bulan Maret pemprov DKI Jakarta akan melakukan penonaktifan NIK warga tersebut,” tegas Eni.

Diberitakan sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta mulai menonaktifkan sejumlah KTP warga mulai bulan ini. Ada sekitar 94.000 KTP warga yang akan ditata ulang.

“Penataan dan penertiban kependudukan sesuai domisili akan berlaku pascapemilu,” kata Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta, Budi Awaludin dalam keterangannya, Sabtu (2/3/2024).

5 KTP warga DKI Jakarta yang siap dinonaktifkan:

• Penduduk yang sudah tidak berdomisili secara de facto selama lebih dari satu tahun
• Warga DKI Jakarta yang sudah meninggal, tapi KTP-nya masih aktif
• Pencekalan dari instansi/lembaga hukum terkait
• Wajib KTP-el (e-KTP) yang tdiak melakukan perekaman selama lima tahun sejak usia wajib KTP
  Keberatan dari pemilik rumah/kontrakan/bangunan

Data tersebut berdasarkan informasi sementara dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta.

Saat ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan melakukan penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi warga yang tidak sesuai dengan domisilinya.

“Jadi, kami imbau kepada warga yang berdomisili Kota Depok dan ber-KTP Jakarta untuk mengurus pindah datang ke Kota Depok,” ujar Kepala Disdukcapil Kota Depok, Nuraeni Widayatti dalam keterangan yang diterima, Sabtu (2/3/2024).

Menurut Nuraeni, pihaknya juga telah mengidentifikasi bahwa banyak warga Depok yang masih memegang KTP DKI Jakarta. Sehingga diarahkan untuk segera mengurus KTP Depok dan dokumen administrasi kependudukan lainnya.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta, Budi Awaluddin mengatakan, pemerintah secara bertahap akan membekukan nomor induk kependudukan (NIK) pada kartu tanda penduduk (KTP) warga yang sudah tak lagi tinggal di wilayah Jakarta mulai Maret 2024.

“Alamat pemilik KTP harus sesuai dengan domisili Kepala Keluarga (KK) jika ingin menumpang alamat, agar NIK-nya tidak tidak bermasalah atau terkendala,” kata Budi dikutip dari akun media sosial Instagram Dinas Dukcapil DKI Jakarta, Senin (12/2/2024).

Menurut dia, Pemprov DKI Jakarta tak langsung menghapus NIK warga yang sudah berdomisili di luar Jakarta. Para warga masih memiliki kesempatan dengan melakukan konfirmasi ulang saat menemukan data NIK dalam status dibekukan.

Pemprov DKI mengklaim, para warga yang NIK terkendala atau dibekukan dapat melakukan konfirmasi ke Dinas Dukcapil atau pun desk informasi di Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan.

Berikut cara cek status NIK warga DKI Jakarta

• Kunjungi situs https://datawarga-dukcapil.jakarta.go.id
• Halaman akan menampilkan keterangan “Cek Pembekuan Warga”
• Ketik 16 digit NIK pada kolom “NIK”
• Ketik lima angka atau huruf captcha pada kolom “Captcha”
• Klik tombol “Cari Data Pembekuan”
• Jika NIK tak dibekukan, anda akan menerima informasi berbunyi; “NIK tidak terdaftar dalam Penataan dan
• Penertiban Dokumen Kependudukan Sesuai Domisili”
• NIK dibekukan, anda akan diarahkan untuk melakukan konfirmasi ke Dinas Dukcapil setempat dengan membawa sejumlah dokumen penyerta yaitu surat RT dan RW setempat dan data pendukung lainnya

JAKARTA, Eranasional.com – Wajib pajak perlu melakukan validasi data Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Hal itu berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah (PMK 112/2023).

Peraturan tersebut mengatur bahwa seluruh Wajib Pajak di Indonesia wajib menggunakan NIK (16-Digit) sebagai NPWP dengan tanggal efektif yaitu mulai 1 Januari 2024. Berkaitan dengan itu, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI masih mengizinkan NPWP (15-digit) digunakan untuk fasilitas perbankan sampai dengan 31 Desember 2023.

Proses validasi dengan status data valid untuk memastikan bahwa 16-digit NIK telah dapat digunakan sebagai NPWP adalah merupakan tanggung jawab dari masing-masing Wajib Pajak orang Pribadi yang merupakan Penduduk.

Apabila Nasabah belum melakukan aktivasi NIK menjadi NPWP pada tanggal yang sudah ditetapkan, maka akan dianggap tidak memiliki NPWP yang dapat berisiko terkena kenaikan tarif dalam pemotongan pajak penghasilan.

Bank BRI berharap nasabah segera memvalidasi data pribadi secara bertanggung jawab. Selanjutnya, Bank BRI juga mengungkapkan bahwa nasabah bertanggung jawab penuh atas kebenaran dan validitas data yang diberikan. Bank tidak memiliki kewajiban untuk melakukan validasi atas kebenaran data atau informasi yang disampaikan Nasabah kepada Bank.

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan nasabah dalam aktivasi atau pemadanan NIK KTP sebagai NPWP. Pertama, aktivasi NIK menjadi NPWP dilakukan secara mandiri melalui website resmi dirjen pajak dan berakhir pada 31 Desember 2023. Adapun detail cara aktivasi NIK menjadi NPWP sebagai berikut:

1. Masuk ke situs https://pajak.go.id dan pilih menu ‘‘Login’’ kemudian masukkan NPWP serta password yang dimilki dan juga kode keamanan sesuai dengan yang diminta, lalu klik ’’Login’’

Eranasional.com – Pada tahun 2023 nanti pemerintah berencana menetapkan NIK (Nomor Induk Kependudukan) sebagai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) juga. Anda pasti penasaran, nantinya bagaimana cara kerja NIK jadi NPWP? Berikut penjelasannya.

Kebijakan baru ini sudah dibicarakan dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil. Kerjasama ini memungkinkan NIK digunakan juga sebagai NPWP mulai tahun 2023. Simak cara kerja NIK jadi NPWP berikut ini.

Dikutip dari klikpajak.id, Integrasi NIK NPWP ini tertuang dalam Revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) yang menjadi Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) yang kini sudah dalam pembahasan di tingkat pengesahan pada sidang paripurna pemerintah dan DPR.

Cara Kerja NIK Jadi NPWP

Sekalipun nantinya NIK menjadi NPWP namun jelas bahwa tidak semua NIK akan otomatis menjadi NPWP yang otomatis kena pajak. Penggabungan fungsi NIK sebagai NPWP bukan berarti KTP berNPWP itu otomatis kena pajak karena pajak akan dikenakan kepada wajib pajak yang memang penghasilannya dikenakan pajak.

Penghasilan yang kena pajak pun diatur ke dalam UUD Pajak Penghasilan di mana penghasilan yang kena pajak adalah penghasilan yang sudah dikurangi dengan jumlah PTKP sesuai status wajib pajak. Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018, pajak Penghasilan (PPh) juga hanya akan dikenakan pada wajib pajak dengan peredaran bruto di atas Rp500.000.000 per tahun untuk pengusaha yang bayar PPh Final 0,5%.

Berikut aturan NPWP wajib pajak yang penghasilannya pasti kena pajak yang diatur oleh undang-undang:- Penghasilan sampai dengan Rp 60 juta per tahun kena tarif pajak 5 persen.

Penghasilan di atas Rp 60 juta – Rp 250 juta per tahun kena tarif pajak 15 persen.Penghasilan di atas Rp 250 juta – Rp 500 juta per tahun kena tarif pajak 25 persen.Penghasilan di atas Rp 500 juta – Rp 5 miliar per tahun kena tarif pajak30 persen.Penghasilan di atas Rp 5 miliar per tahun kena tarif pajak 35 persen.
Cara kerja NIK jadi NPWP nantinya dilakukan dengan:

Masyarakat yang sudah memenuhi kriterai wajib pajak melapor ke Direktorat Jenderal Pajak untuk aktivasi NIKDJP akan mengaktivasi NIK secara mandiri jika sudah mengantongi informasi hasil kerja para wajib pajakDJP akan memberitahu pemilik NIK bahwa nomor NIK miliknya sudah aktif sebagai NPWP. Kalau sudah aktif, wajib pajak dapat melakukan kewajibannya untuk membayar pajak menggunakan nomor NIK.

Alasan NIK Menjadi NPWP

Kebijakan NIK menjadi NPWP merupakan langkah strategis untuk melakukan pengawasan pembayaran pajak pada setiap wajib pajak. Integrasi nomor NIK menjadi NPWP juga memudahkan warga agar tidak perlu membuat kartu NPWP.

Demikian informasi perkembangan kebijakan terbaru terkait dengan cara kerja NIK jadi NPWP. Semoga bermanfaat.

JAKARTA – Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arif Fakrullah memastikan bahwa nomor pokok wajib pajak (NPWP) akan dihapus. Di mana NPWP akan digantikan dengan nomor induk kependudukan (NIK).

“Ke depan, optimalisasi NIK akan semakin intensif di mana Ditjen Pajak sudah sepakat dengan Kemendagri bahwa nantinya NPWP akan dihapus untuk sepenuhnya diganti dengan NIK,” katanya dalam siaran persnya, Selasa (5/10/2021).

Sebelumnya Zudan mengungkapkan bahwa ke depan NIK memang akan menjadi satu-satunya nomor. Sehingga semua penduduk akan langsung mendapatkan status wajib pajak.

Namun begitu dia mengatakan bahwa hal ini akan dilakukan secara bertahap.

“Nah ini bertahap seperti itu. Sehingga semua penduduk itu nanti langsung bisa mendapatkan status sebagai wajib pajak semuanya. Tapi tentunya kan tidak semua langsung membayar pajak karena kan ada kategorinya dan ketentuannya,” ungkapnya.

Zudan menjelaskan bahwa ketentuan ini sedang disiapkan di dalam UU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP). Dimana hal ini diawali dengan lahirnya Peraturan Presiden (Perpres) No.83/2021 yang mensyaratkan NIK dalam mengakses pelayanan public.

“Nah sekarang diawali dari Perpres ini. Perpres untuk menjaga agar semua layanan publik kita berbasis NIK. Jadi sudah diawal Perpres 69/2019 kemudian ditegaskan kembali dalam Perpres 83/2021,” pungkasnya.

Jakarta- Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin memastikan pemerintah telah menutup semua data para pejabat terkait informasi dalam aplikasi pedulilindungi. Langkah pemerintah diambil usai gaduh akses terhadap NIK Presiden Joko Widodo yang digunakan untuk mengakses sertifikat vaksin di situs tersebut.

“Sejak tadi malam sudah terinfo soal ini (akses terhadap NIK Presiden Jokowi). Sekarang sudah dirapikan. Data para pejabat ditutup,” ujar Menkes dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Jumat (3/9).

Aplikasi pedulilindungi itu, kata Budi, sebenarnya sarana warga untuk melakukan pengecekan status vaksinasi atau hasil tes laboratorium.

“Misalnya juga saat check in di mal. Kami dapat banyak masukan kalau orang datang enggak tahu statusnya. Ditolak rakyat enggak nyaman. Karena itu kita buka kesempatan masyarakat untuk bisa mengecek,” ujar Budi.

Budi mengatakan bukan hanya presiden, tapi banyak juga pejabat yg NIK-nya sdh tersebar.

“Kita menyadari itu kita tutup beberapa pejabat yang data pribadinya sudah terbuka kita akan tutup,” tegas Menkes.

Sebelumnya, terjadi aksi warganet menggunakan NIK Jokowi untuk akses kartu vaksin di aplikasi PeduliLindungi. Modus itu pun kini telah viral di jagat maya. NIK Jokowi diketahui bisa dengan mudah diakses.

Salah satunya melalui situs KPU. Pada situs tersebut tercantum data NIK Jokowi. ketika itu Jokowi mencantumkan NIK untuk kepentingan administrasi dalam Pemilihan Presiden.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Zudan Arif Fakrulloh mengimbau masyarakat tidak melakukan hal tersebut. Ia menekankan pentingnya kerahasiaan data pribadi setiap warga negara.

“Ini bukan kebocoran NIK, tetapi menggunakan data orang lain untuk mendapatkan data informasi orang lain. Ada sanksi pidananya untuk hal seperti ini,” kata Zudan saat dikonfirmasi oleh wartawan, Jumat (3/9).

Beberapa netizen menggunakan NIK Jokowi untuk mengakses aplikasi PeduliLindungi. Mereka mengunduh kartu vaksin Jokowi. Sebagian netizen pun mengunggah kartu vaksin Jokowi meski mengandung data pribadi.

JAKARTA- Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh mengimbau masyarakat yang hendak melakukan vaksin tapi belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk segera melapor ke Dinas Dukcapil maupun Dinas Kesehatan setempat. Hal ini supaya penerbitan NIK dapat segera diproses, sehingga bisa dilakukan penyuntikan vaksin Covid-19.

Hal itu disampaikan Zudan saat memberikan keterangan pers secara virtual, usai menandatangani kerja sama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk mengintegrasikan data kependudukan, pada Jumat (6/8/2021).

“Jadi sekarang yang belum punya NIK segera hubungi dinas kesehatan masing-masing atau langsung ke dinas dukcapil masing-masing,” ujar Zudan.

Dia menjelaskan, dengan laporan tersebut maka Dinas Dukcapil bakal segera memproses NIK yang bersangkutan, agar vaksinasi dapat segera dilakukan. Imbauan ini berkaitan dengan Surat Edaran dari Kementerian Kesehatan terkait Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 bagi Masyarakat Rentan dan Masyarakat yang Belum Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). Sehingga Dinas Kesehatan perlu terus berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil.

Zudan mengatakan, telah memberikan instruksi ke Dinas Dukcapil di daerah agar segera merespons kebijakan tersebut. Ia mencontohkan kerja kolaborasi yang dapat dilakukan.

Menurutnya, bila vaksinasi hendak dilakukan di panti asuhan dan mendapati anak-anak yang belum memiliki NIK, maka Dinas Kesehatan perlu mengajak Dinas Dukcapil untuk membantu pendataan.

“Mengajak Dinas Dukcapil datang ke panti asuhan itu, melakukan pendataan memberikan formulir F-1.01 diterbitkan NIK langsung saat itu juga bisa sambil diproses vaksinasinya, jadi tidak ada yang terhambat,” ujar Zudan.

JAKARTA – Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri telah menyelesaikan masalah seorang warga di Bekasi yang gagal divaksin lantaran NIK digunakan orang lain. Menurut Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh, warga bernama Wasit Ridwan (47) itu sudah berhasil divaksin kemarin.

“Kami bergerak cepat. Kemarin kasus sudah selesai, setelah dicek oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Bekasi data Pak Wasit benar, NIK tersebut adalah miliknya. Langsung koordinasi dengan Dinkes Bekasi. Yang bersangkutan sudah divaksin kemarin. Kemenkes nanti yang melacak kemungkinan penyalahgunaan NIK tersebut di tempat vaksin,” jelas Zudan pada Rabu (4/8/2021).

Dirjen Zudan juga langsung merapatkan masalah tersebut untuk mencegah hal tersebut berulang.

“Kemarin dengan Kemenkes, Kominfo, BPJS Kesehatan dan PT Telkom bersama Ditjen Dukcapil, kita semua sepakat untuk data vaksin harus bersumber dari NIK Dukcapil. Untuk itu tanggal 6 (Agustus 2021), hari Jumat lusa akan ditandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan aplikasi PCare BPJS Kes dan aplikasi PeduliLindungi Kominfo serta Kemenkes dengan Dukcapil untuk integrasi data dengan NIK,” Zudan menambahkan penjelasannya.

Zudan menyatakan, Kemendagri mendukung penuh aplikasi PeduliLindungi dan PCare dan meminta persoalan salah NIK dan warga belum punya NIK dalam proses vaksinasi dicarikan solusi yang tepat untuk masyarakat. Dengan integrasi data menggunakan NIK Dukcapil diharapkan masalah-seperti ini akan dapat diminimalkan.

“Kami pun di Dukcapil akan membantu sosialisasi Surat Edaran Kemenkes tentang pelaksanaan vaksinasi dan Perjanjian Kerja Sama kepada Dinas Dukcapil Daerah seluruh Indonesia agar saling membantu terselenggaranya vaksinasi,” demikian Dirjen Zudan Arif Fakrulloh.

BOGOR – Siswandi, pria pensiunan Polri dari Polres Kota Bogor, warga asal Kompleks Griya Salak Asri, Desa Cinangka, Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor, sudah tiga kali mendaftarkan diri ke puskesmas setempat untuk melakukan vaksin, namun gagal.

Pasalnya, saat mendaftarkan diri untuk divaksin, nomor induk kependudukan (NIK) atas nama Siswandi berbeda dengan data dari pihak Dinas Kesehatan, nama yang ada digunakan sebagai nama Sudarno.

Pria pensiunan Polri ini kemudian melaporkan kepada dua intansi terkait, yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, serta Dinas Kesehatan, namun melalui sistem online dua intansi ini menyarankan menghubungi Kemenkes dan Kemendagri, melalui akun website kedua intansi tersebut.

Namun demikian, upaya itu pun gagal, dan siswandi mengaku semoga ke empat kalinya dapat segera divaksin.

“Jadi khawatir, takut kalau ke mana-mana, sekarang kan harus ada sertifikat vaksin, takut kena Covid juga,” keluhnya.

Karena nik kependudukan telah dipergunakan oran lain, Siswandi meminta agar hal ini dapat ditelusuri. Sertifikat vaksin bagi pria pensiunan Polri ini sangat berharga, terlebih dirinya belum sama sekali mendapat vaksin. (Okezone)

JAKARTA- Bertempat di Aula Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta lantai 4 Kepala Rutan Kelas I Pondok Bambu (Dewi Sondari) didampingi oleh operator NIK (Sandi Yudha Pratama) mengikuti kegiatan pemutakhiran Data NIK (Nomor Induk Kependudukan) WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan) pada Lapas/Rutan/LPKA Kerja Sama Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta dengan Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta merupakan tindak lanjut validitas data permohonan NIK WBP.

Kegiatan ini dihadiri oleh Direktur Teknologi Informasi dan Kerja Sama (Dirtikers Ditjenpas), Kakanwil Kemenkumham DKI Jakarta, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta, Kasie Pendudukan Non Permanen dan Rentan Adminduk Bidang Pendaftaran Penduduk DKI Jakarta, Pejabat Struktural Divisi Pemasyarakatan serta Kalapas, Karutan dan Tim Supervisor dan Operator dari Unit Pelaksana Teknis.

Dalam kesempatan ini, Kakanwil (Ibnu Chuldun) menyampaikan tahapan pemenuhan NIK WBP telah dilakukan, terdata 3.133 WBP tidak memiliki NIK.

Kakanwil berharap koordinasi yang dilakukan saat ini dapat membantu WBP mendapatkan vaksinasi dikarenakan WBP yang berada di Lapas dan Rutan rentan terkonfirmasi positif Covid-19.

Pemutakhiran data NIK WBP disambut baik oleh Kepala Disdukcapil DKI Jakarta (Budi Awaluddin). “Dengan meningkatnya jumlah vaksin maka Covid-19 pun menurun, semoga kolaborasi kita membuahkan hasil dengan terbentuknya herd immunity melalui vaksinasi”, jelasnya.

Senada dengan hal tersebut Dirtikers Ditjenpas (Dodot Adikoeswanto) juga menyampaikan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta sudah melakukan upaya yang baik agar WBP mempunyai hak vaksinasi melalui pemadanan NIK serta langkah cepat melakukan koordinasi dengan Disdukcapil.

Tim.