PEKALONGAN, Eranasional.com – Bulan Syawal dan Dzulhijah, merupakan dua bulan yang paling banyak dipilih oleh masyarakat untuk melaksanakan pernikahan, khususnya warga Pekalongan Utara.

Kepala KUA Kecamatan Pekalongan Utara, H Masrur saat ditemui eranasional di ruang kerjanya pada Jumat (28/4/2023) mengatakan, bahwa pihaknya mencatat untuk bulan Syawal 1444 H ini ada 58 pasang calon pengantin yang sudah dan akan melangsungkan pernikahan.

“Data sementara pernikahan untuk wilayah Kecamatan Pekalongan Utara pada bulan syawal ini, yakni 28 pasang untuk bulan April dan 50 pasang untuk bulan Mei. Karena data ini masih berjalan, kami perkirakan hingga akhir bulan Syawal total bisa mencapai sekitar 90 pasang,” jelasnya.

Masrur menjelaskan, pernikahan pada bulan Syawal memang salah satu favorit warga Pekalongan Utara karena selain dipercaya sebagai bulan yang baik, juga masih banyak warga yang berkumpul bersama keluarganya.

“Bulan Syawal ramai, tetapi bulan Dzulhijjah lebih ramai dibanding Syawal. Sedangkan bulan lainnya standar, bahkan untuk bulan Muharram biasanya warga tidak ada yang punya hajat. Untuk itu, kita juga bisa istirahat,” katanya.

Selain itu, lanjut dia, hari Jumat juga menjadi favorit untuk melangsungkan pernikahan bagi warga Pekalongan Utara. Makanya, setiap hari Jumat pada bulan Syawal dan Dzulhijjah bisa mencapai 12 pernikahan dalam sehari.

“Hari biasa hanya 1-3 pernikahan dalam sehari. Sesuai aturan, durasi pernikahan itu diberikan setengah jam. Misal mulai jam 6.30, nanti sampai jam 7. Jadi, misal dalam sehari ada 10 tempat, maka kita kerjakan selama 5 jam,” katanya.

Menurutnya, meski sudah diberi durasi waktu namun yang mempunyai hajat terkadang tidak tepat sesuai waktu bisa fluktuatif mencapai 1 jam.

“Kami sudah datang, pengantinnya belum datang. Kami dan pengantin sudah datang, tapi yang diundang untuk ikut walimah belum datang akhirnya geser-geser waktu. Belum lagi kalau ada Simtudduror dan khutbah nikah, bisa memakan waktu 3/4 jam,” katanya.

Ia menambahkan, meski akad nikah di KUA sempat menjadi trend di twitter dan tiktok. Namun, warga Pekalongan Utara masih banyak yang mendambakan pernikahan dirumah dengan disaksikan oleh Kyai dan tamu undangan walimah.

“65% kebanyakan dirumah, sisanya di KUA. Dan biasanya, yang nikah di KUA itu adalah mereka yang pernah  menikah,” katanya.

Masrur mengatakan, bahwa untuk permintaan pernikahan pada tahun 2023 ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun yang lalu.

“Kwartal I bulan Januari hingga April 2023, ada 130 pernikahan. Hal ini ada peningkatan dibanding tahun lalu yang hanya 90. Biasanya rata-rata untuk wilayah Pekalongan Utara hingga akhir tahun bisa mencapai sekitar 600 pernikahan,” pungkasnya. (em-aha)

JAKARTA, Eranasional.com – Kabar bahagia datang dari penyanyi cover, Tri Suaka dan Nabila Maharani. Setelah mengunggah pas foto berlatar biru, pasangan kini akhirnya sah menjadi pasangan suami istri (pasutri) lewat ijab kabul yang berlangsung pada, Kamis (27/4/2023).

Pernikahan keduanya diketahui berlangsung di Queen of the South Resort, Parangtritis, Yogyakarta. Akan tetapi, pernikahan tersebut dikabarkan digelar secara tertutup dan hanya dihadiri oleh keluarga saja.

Menanggapi hal tersebut mereka ternyata memang sengaja untuk menutupinya.

“Sebenarnya bukan mendadak (nikah) sih, cuma memang nggak kami share,” kata Nabila Maharani dalam sesi jumpa pers virtual, Kamis (27/4/2023).

Tri Suaka dan Nabila Maharani ingin momen pernikahan mereka cukup dirayakan keluarga saja.

Bahkan beberapa teman mereka yang datang pun awalnya tidak tahu kabar pernikahan tersebut.

“Memang nggak mau rame-rame. Penginnya simpel dan sama keluarga saja. Antar keluarga saja, stay private di keluarga,” ujar Nabila Maharani.

“Tamu undangan pun nggak banyak, cuma dari tamu-tamu keluarga saja. Kalau dari kami ya cuma itu tadi, teman-teman yang dapat bocoran ikut datang buat kasih selamat,” tambahnya.

Tri Suaka dan Nabila Maharani juga sepakat tidak menggelar resepsi pernikahan. Selain ingin menikah secara sederhana, faktor kekuatan fisik jadi alasan mereka tidak menggelar pesta besar.

“Nggak ada resepsi. Pasti nanti capeknya dua kali. Kan pengin yang simpel saja. Hari ini saja sudah cukup lah, sudah capek juga,” kata Tri Suaka seraya tertawa.

Rencana pernikahan Tri Suaka dan Nabila Maharani memang sudah tersebar di media sosial. Nabila Maharani mengunggah potret pas foto dirinya dengan Tri Suaka di Instagram beberapa hari lalu.

“Bismillah, till Jannah,” tulis Nabila Maharani dalam keterangan foto unggahan tersebut.

Namun tidak ada yang menyangka bahwa prosesi akad nikah Tri Suaka dan Nabila Maharani digelar hari ini di Yogyakarta. Maskawin seperangkat alat salat, uang tunai Rp270.420 dan logam mulia seberat 23 gram jadi saksi cinta kedua penyanyi.

JAKARTA, Eranasional.com –Pedangdut Cita Citata dikabarkan telah menikah siri dengan Didi Mahardika. Rumor ini sudah berhembus sejak beberapa bulan lalu.

Isu Cita Citata nikah siri makin kuat dengan postingan bersama Didi Mahardika. Bahkan pernah, sang biduan menyebut cucu Soekarno itu sebagai teman hidup.

Tapi kini, Cita Citata tak mau lagi isu nikah siri melekat dalam dirinya. Melalui laman Instagram Story, ia menegaskan, pernikahan dengan Didi Mahardika tercatat di negara.

“Ini ceunah yang ditanyain?” tulis Cita Citata

Bersamaan dengan tulisan itu, Cita Citata sekaligus memperlihatkan sepasang buku nikah.  Tak hanya itu, dalam unggahan lainnya, Cita Citata juga mewakili pertanyaan para warganet soal status pernikahan.

“Kapan nikah? Nih sudah. Kok nikahannya nggak dipublikasikan, biar nggak jadi fitnah? Nih, sudah,” kata Cita Citata

Cita Citata juga menjawab pertanyaan mengapa pernikahannya tidak digelar secara terang-terangan. Sambil bercanda, ia mengatakan, “Terus kudu piye? Kudu lumayan?”

Sebelumnya, beredar kabar Cita Citata dan Didi Mahardika menikah pada September 2022. Namun melalui keterangan Nanda Persada, pasangan itu belum menikah.

JAKARTA, Eranasional.com – Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutuskan nikah beda agama diakomodasi negara atau tidak. Keputusan akan ditetapkan awal pekan ini.

“Pengucapan putusan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” demikian bunyi jadwal sidang MK, sebagaimana dilansir website MK, Senin (30/1/2023).

Putusan uji materiil Undang-Undang Pernikahan tersebut rencananya dibacakan pada Selasa (31/1) besok. Sidang itu menindaklanjuti permohonan Ramos Petege, pemeluk agama Katolik yang gagal menikahi perempuan beragama Islam.

Ramos Petege lalu menggugat UU Pernikahan ke MK dan berharap pernikahan beda agama diakomodasi UU Perkawinan. Untuk mengurai permasalahan konstitusionalitas pernikahan beda agama, MK telah menggelar sidang sebanyak 12 kali.

MK Pernah Menolak Permohonan Nikah Beda Agama

Gugatan Ramos Petege bukan hal baru. Pada 2014, isu serupa pernah diadili MK dengan pemohon sejumlah mahasiswa dan hasilnya MK menolak permohonan itu. Apa alasan MK kala itu?

“Perkawinan tidak boleh hanya dilihat dari aspek formal semata, tetapi juga harus dilihat dari aspek spiritual dan sosial. Agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan, sedangkan Undang-Undang menetapkan keabsahan administratif yang dilakukan oleh negara,” demikian bunyi pertimbangan MK.

MK menegaskan, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, agama menjadi landasan dan negara mempunyai kepentingan dalam hal perkawinan. Agama menjadi landasan bagi komunitas individu yang menjadi wadah kebersamaan pribadi-pribadi dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa serta turut bertanggung jawab terwujudnya kehendak Tuhan Yang Maha Esa untuk meneruskan dan menjamin keberlangsungan hidup manusia.

“Negara juga berperan memberikan pedoman untuk menjamin kepastian hukum kehidupan bersama dalam tali ikatan perkawinan,” urai MK.

Bila melihat komposisi majelis hakim yang mengadili perkara itu pada 2014 dan 2023 saat ini, maka putusan bisa berubah karena 6 hakim MK sudah berganti. Berikut komposisinya:

– Hakim MK Inkumben yang Mengadili di 2014:

– Arief Hidayat (unsur DPR)

– Anwar Usman (unsur MA)

– Wahiduddin Adams (unsur DPR)

– Hakim MK baru yang mengadili perkara pernikahan beda agama di 2023:

– Manahan Sitompul menggantikan Ahmad Fadlil Sumadi (unsur MA)

– Daniel Yusmic menggantikan Patrialis Akbar (unsur Presiden)

– Suhartoyo menggantikan Muhammad Alim (unsur MA)

– Eny Nurbaningsih menggantikan Maria Farida Indrati (unsur Presiden)

– Saldi Isra menggantikan Hamdan Zoelva (unsur Presiden)

– Guntur Hamzah menggantikan Aswanto (unsur DPR)

Dari komposisi di atas, 6 hakim MK merupakan hakim konstitusi yang belum mengadili perkara pernikahan beda agama di 2014 sehingga semua kemungkinan bisa terjadi. Bisa tetap seperti 2014 atau berbalik arah.

Meski demikian, putusan besok bisa diterka-terka disimak dari peta perdebatan sidang beberapa waktu lalu.

Pertanyaan Hakim Konstitusi

Hakim konstitusi Suhartoyo mempertanyakan relevansi larangan pernikahan beda agama di UU Perkawinan. Sebab, UU itu telah berusia puluhan tahun sehingga konstektualnya bisa saja dikaji lagi.

“Sebenarnya Undang‐Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini, ini kan sudah hampir 40 lebih tahun,” kata Suhartoyo.

Suhartoyo menggarisbawahi keterangan DPR yang disampaikan Arsul Sani. Diterangkan Arsul Sani bila larangan itu sudah menjadi perdebatan saat lahirnya UU Perkawinan itu.

“Nah, persoalan yang muncul kemudian, memang dalam konteks kekinian, Pak Arsul dan Pak Dirjen, ini kan sudah berbeda dengan tahun 1974. Apakah tetap statis seperti 1973 atau kah sudah ada konteks kekinian yang sebenarnya juga menjadi bahan kajian bersama ketika akan dilakukan perubahan Undang‐Undang Nomor 174 itu, Pak Arsul?” tanya Suhartoyo.

Sedangkan hakim konstitusi Daniel Yusmic menggarisbawahi pada kenyataannya nikah beda agama tersebut terjadi di Indonesia. Pemerintah diminta memberi solusi.

“Jalan tengahnya seperti apa?” tanya Daniel tegas.

Sikap Pemerintah

Pemerintah menegaskan menolak melegalkan pernikahan beda agama. Hal itu disampaikan dalam sidang judicial review UU Perkawinan di Mahkamah Konstitusi (MK) yang diajukan oleh warga Papua, Ramos Petege.

“Menolak permohonan pengujian pemohon untuk seluruhnya. Atau setidak‐tidaknya menyatakan permohonan pengujian pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard),” demikian keterangan resmi pemerintah.

Sikap pemerintah ini diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Yasonna Laoly dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

“Makna hukum atau legal meaning ketentuan Pasal 29 UUD 1945 sebagai batu uji Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 8 huruf f UU Perkawinan oleh Pemohon telah ditafsirkan secara keliru. Bahwa prinsip kemerdekaan dan kebebasan agama disamakan sebagai prinsip yang membolehkan perkawinan beda agama,” kata kuasa dari Kemenag, Kamaruddin Amin.

Menurut pemerintah, hukum perkawinan masing‐masing agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia berbeda‐beda, sehingga tidak mungkin untuk disamakan. Suatu hukum perkawinan menurut satu hukum agama dan kepercayaan untuk menentukan sahnya perkawinan adalah syarat‐syarat yang ditentukan oleh agama dari masing‐masing pasangan calon mempelai.

“Dan terhadap perkawinan tersebut dilakukan pencatatan sebagai tindakan yang bersifat administratif yang dilaksanakan oleh negara guna memberikan jaminan perlindungan, kemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak-hak asasi manusia yang bersangkutan yang merupakan tanggung jawab negara, serta sebagai bukti autentik perkawinan,” urai pemerintah.

Dukungan Terhadap Diperbolehkan Nikah Beda Agama

Pemohon mengajukan sejumlah ahli yang menguatkan dalilnya. Di antaranya Rocky Gerung yang menyatakan negara memanfaatkan agama untuk mengatur kamar tidur orang. Hal itu disampaikan dalam sidang judicial review UU Perkawinan soal nikah beda agama.

“UU ini bermasalah karena mengatur yang disediakan oleh alam. Perkawinan itu adalah peristiwa perdata. Dalam UU disebut hak, bukan kewajiban. Jadi boleh tidak memakai hak itu,” kata Rocky.

“Di agama juga bukan kewajiban. Hak beragama dijamin oleh negara, tapi tidak ada kewajiban negara untuk warganya beragama kecuali disebutkan secara jelas bahwa setiap warga negara Indonesia wajib beragama,” papar Rocky Gerung.

Hadir juga Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid yang menyatakan sudah saatnya tidak ada keraguan untuk membolehkan menikah beda agama.

“Berbagai norma internasional yang tertuang di dalam Deklarasi Universal HAM, berbagai perjanjian internasional hak sipil, hak politik, hak ekonomi, sosial, budaya dan juga berbagai konvensi yang menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan, jelas memberikan hak dan kebebasan kepada laki‐laki maupun perempuan untuk melakukan pernikahan dan membentuk keluarga tanpa dibatasi oleh sekat-sekat agama, etnisitas, maupun status sosial lainnya,” kata Usman Hamid.

Adapun psikolog Dr Risa Permanadeli menyatakan pernikahan beda agama tidak bisa dihindari di negara majemuk seperti di Indonesia. Oleh sebab itu, Risa menilai sudah saatnya negara membuka peluang untuk membolehkan pernikahan beda agama.

“Apa artinya menjadi bangsa yang heterogen dan majemuk? Artinya setiap warga negara, setiap orang dalam perjalanan menempuh kehidupan di negara ini akan selalu memiliki kemungkinan dan peluang untuk bertemu dengan orang lain yang berbeda sekali, entah ras, entah suku, entah bahasa, entah tradisi, entah kepercayaan, entah agama atau mungkin hal yang sangat sepele seperti selera, apalagi dengan kehidupan modern di mana semua elemen bertemu seperti arus globalisasi misalnya,” kata Risa.

Sedangkan dosen komunikasi Universitas Indonesia (UI) Ade Armando menyatakan pangkal masalah pernikahan beda agama adalah perbedaan tafsir di dalam Islam sendiri. Ada yang setuju larangan nikah beda agama, tapi ada yang tidak mempermasalahkannya.

“Memang dari apa yang saya pelajari selama ini, tafsir dominan adalah yang mengharamkan pernikahan beda agama. Itu pun terpecah,” kata Ade Armando.

Dia memberikan contoh Fatwa MUI DKI Jakarta pada 30 September 1986 yang mengeluarkan fatwa membolehkan pernikahan beda agama dengan merujuk sejumlah pandangan ulama. Tapi Fatwa MUI DKI itu dibatalkan belakangan.

“Namun yang terpenting, MUI DKI pernah mengeluarkan fatwa yang membolehkan pernikahan beda agama dan bertahan selama 14 tahun. Ini menunjukkan perbedaan penafsiran di antara ulama sendiri,” ungkap Ade Armando.

Kontra Nikah Beda Agama

Dalam sidang itu, sejumlah kelompok masyarakat yang menolak pernikahan beda agama masuk menjadi pihak terkait. Ada juga ahli yang dihadirkan dari pemerintah. Di antaranya ahli dari Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia Teten Romly Qomaruddien yang mengatakan persoalan pernikahan beda agama seolah tidak mengenal kata berhenti. Walaupun, kata Teten, pada dasarnya ajaran Islam telah membedakan dan telah memberikan aturan yang jelas.

“Selain terdapat dalil-dalil ayat yang menegaskan haramnya pernikahan beda agama tersebut, juga adanya riwayat hadits ditambah lagi adanya ijma’ para ulama di setiap zamannya,” jelas Teten.

Sedangkan Profesor Universitas Padjadjaran (Unpad), Bandung, Atip Latipulhayat juga menolak nikah beda agama dengan dalih hak asasi manusia (HAM). Sebab, HAM bersifat partikular dan tidak universal. HAM tergantung masing-masing negara, bukan berlaku untuk semua negara.

“Perbedaan pandangan antara konsep universalisme dan partikularisme HAM sebenarnya sudah berakhir sejak ditandatanganinya Deklarasi Wina 1993 yang menyatakan bahwa terdapat pengakuan terhadap adanya standar minimum regional. Deklarasi tersebut menyatakan pula bahwa penerapan nilai universalisme HAM harus memperhitungkan juga kondisi setiap negara yang memiliki keberagaman budaya, agama, sosial, ekonomi, dan politik,” kata Atip.

Begitu juga dengan ahli hukum dari Universitas Indonesia (UI), Dr Neng Djubaedah PhD, yang menolak pernikahan beda agama karena perkawinan adalah ibadah. Oleh sebab itu, nikah tidak akan menjadi ibadah bila dilakukan dengan orang yang berbeda agama.

“Jadi dalam hal ini, kalau dilihat dari hukum Islam bahwa pernikahan itu merupakan ibadah,” kata Neng Djubaedah.

Ahli psikologi yang dihadirkan pemerintah, Euis Nurlaelawati membeberkan sejumlah dampak negatif pernikahan beda agama.

“Kalau kita berbicara terkait dengan aspek-aspek pernikahan di dalam hukum perkawinan, kita memahami bahwa aspek biologis, ada aspek agama, ada aspek psikologis, pedagogis, ada aspek politis, ada aspek ekonomi, dan ada aspek sosiologis,” kata Euis.

Euis menegaskan pernikahan satu agama lebih baik daripada antar agama.

“Jadi, saya memahami dengan merujuk kepada berbagai aspek tadi, maka perkawinan itu memang akan bisa berjalan dengan cukup baik jika dilakukan dengan sesama agama. Dan jika dilakukan dengan orang yang berbeda agama atau pasangan yang beda agama, maka mungkin kemaslahatan itu akan ada,” ujar Euis.

Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) menolak tegas legalisasi pernikahan beda agama. Menurut DDII, alasan HAM tidak bisa dipakai untuk pernikahan beda agama karena HAM ada batasnya.

“Bagi Bangsa Indonesia, melaksanakan HAM bukan berarti melaksanakan dengan sebebas-bebasnya, melainkan harus memperhatikan ketentuan yang terkandung dalam pandangan hidup Bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Hal ini disebabkan pada dasarnya memang tidak ada hak yang dapat dilaksanakan secara mutlak tanpa memperhatikan hak orang lain,” kata jubir DDII, Abdullah Al Katiri.

JAKARTA, Eranasional.com – Artis Celine Evangelista kini terang-terangan mengenai hubungan asmaranya dengan penyanyi Stevan Pasaribu. Sang aktris memutuskan go public dengan penyanyi 27 tahun itu, karena memang tidak ada hal yang harus ditutupi.

“Sudah go public banget nih, go public saja karena memang nggak ada yang ditutupi juga kan. Kita juga jalanin-jalanin saja dan tidak merugikan orang,” kata Celine Evangelista saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Jumat (13/1).

“Mau go public atau apa, itu yang terjadi, terjadilah,” timpal Stevan Pasaribu

Lalu saat ditanya adakah keduanya akan melanjutkan ke jenjang yang lebih serius. Terlebih lagi Stevan sudah dekat dengan anak-anak Celine.

“Oh ya ampun jenjang lebih serius nggak sejauh sih ya, karena kan sekarang kita ngejalanin saja gitu,” tutur Celine Evangelista.

“Kalau dibilang ke jenjang yang lebih serius ya, kalau Tuhan mengizinkan, kita serius, apalagi sudah dekat banget sama keluarga, sama anak-anaknya, lucu banget kan. Aku sering main sama mereka juga, ngajarin beberapa hal,” terang Stevan Pasaribu.

Jakarta, [Eranasional.com] Menyambut pergantian tahun 2020, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menggelar nikah massal dan itsbat nikah di halaman Gedung Balaikota, Jakarta, Selasa (31/22/2019). Setidaknya terdapat 633 pasangan dari seluruh wilayah di DKI Jakarta akan sah menjadi sepasang suami istri di malam pergantian tahun ini.

Adjid Effendi (77 tahun) dan Rimih (55 tahun) tercatat menjadi pasangan usia tertua dalam acara nikah massal. Mereka berasal dari Kelurahan Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur.

Adapun pasangan yang telah terdaftar sebagai peserta nikah massal ini diberikan uang mahar senilai Rp 1 juta rupiah beserta bingkisan seperangkat alat sholat. Peserta pun dibebaskan dari biaya administrasi karena seluruhnya ditanggung oleh Pemprov DKI.

“Semuanya biayanya gratis, dibantu oleh Baznas (Bazis) DKI Jakarta,” ujar Kepala Pendidikan, Mental dan Spiritual (Dikmental), Hendra Hidayat saat dikonfirmasi.

Dijadwalkan acara akan dihadiri langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beserta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Tak hanya itu, akan hadir Ustadz Adi Hidayat yang akan memberikan tausiyah nya kepada ratusan pasangan yang melangsungkan akad dan itsbat hari ini.

(Fyan/red).