Kepala SMPN 4 Pekalongan, Masykur, membenarkan adanya tindakan pendisiplinan berupa penjeweran terhadap siswa kelas 7C. Namun, ia membantah tegas narasi yang menyebutkan adanya aksi pemukulan.

“Mengenai informasi yang beredar, ada hal yang perlu kami luruskan. Aksi penjeweran oleh oknum guru memang benar terjadi, tetapi tidak ada tindakan pemukulan sama sekali,” ujar Masykur saat dikonfirmasi, Senin (19/10/2026).

Masykur menjelaskan, insiden tersebut bermula pada Sabtu (17/10/2026) sekitar pukul 13.00 WIB saat jam pelajaran Matematika di kelas 7C yang diampu oleh oknum guru berinisial D.

Kala itu, D meminta para siswa menyiapkan buku catatan untuk merangkum materi di papan tulis. Namun, korban tidak kunjung mengeluarkan bukunya hingga guru yang bersangkutan mendatangi mejanya.

“Saat diminta kembali, siswa baru mengambil buku dari tas. Berdasarkan keterangan yang kami himpun, oknum guru mengaku emosi hingga melakukan tindakan menjewer,” jelas Masykur.

Pasca-kejadian, korban dirujuk ke Rumah Sakit Budi Rahayu pada Sabtu malam sekitar pukul 23.30 WIB. Mengetahui hal tersebut, oknum guru D langsung datang mendampingi muridnya di rumah sakit.

Masykur menegaskan bahwa oknum guru bersangkutan bertanggung jawab penuh atas seluruh biaya pengobatan medis secara pribadi tanpa menggunakan fasilitas BPJS.

“Kondisi fisik luar tidak terlihat luka. Mengenai pemeriksaan spesialis THT baru dilakukan hari Senin ini oleh dokter ahli karena hari Minggu kemarin yang ada hanya dokter jaga. Anaknya saat ini masih berada di rumah sakit,” tambahnya.

Sebagai langkah tegas, pihak sekolah telah mendampingi D untuk menghadap Dinas Pendidikan Kota Pekalongan guna menjalani proses pembinaan dan pemeriksaan lebih lanjut.

Mengenai sanksi administratif yang akan dijatuhkan, Masykur menyebutkan bahwa hal tersebut masih dalam tahap pembahasan intensif bersama dinas terkait.

“Sanksi masih diproses sesuai prosedur. Yang bersangkutan juga menyatakan siap menerima konsekuensi atas tindakan yang dilakukannya,” pungkas Masykur.

Sebelumnya, kabar mengenai insiden ini sempat ramai diperbincangkan netizen usai diunggah oleh akun Instagram @Pekalonganinfo.

Dalam narasi yang beredar di medsos, disebutkan bahwa seorang siswa dilaporkan mengalami pendarahan di telinga serta luka memar pada lengan akibat dugaan penganiayaan saat Kegiatan Belajar Mengajar (KBM).

Unggahan tersebut juga menyebutkan korban sempat dibawa ke puskesmas sebelum akhirnya dirujuk ke IGD rumah sakit untuk penanganan dokter spesialis THT. (em-aha)

Pasalnya, korban melalui Kuasa Hukum menilai bahwa kasus tersebut tak hanya sekadar perbuatan pelecehan seksual biasa, namun juga mengindikasikan bukti adanya unsur pelanggaran pidana Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) atas dasar penyebaran stiker bermuatan asusila.

Korban dugaan tindak asusila, melalui Kuasa Hukumnya, Wanda Alfatih Akbar menerangkan atas dasar penelusuran dan pengembangan kasus yang telah diterima. Maka itu, pihaknya akan membawa kasus perkara ini lebih tinggi dari laporan sebelumnya.

“Ya, hari ini kita untuk melayangkan tambahan laporan. Ingin menambahkan satu orang lagi terlapor dengan pelaku inisial AM. Jadi kita sekaligus juga mencoba melakukan pengembangan terhadap kasus ini, karena setelah kita telusuri ternyata ada indikasi merambah ke Undang-Undang ITE Pasal 27 ayat (1) serta Pasal 433 atau Pasal 434 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, atas dasar penyebaran stiker bermuatan asusila,” ujar Wanda Alfatih Akbar kepada awak media usai membuat laporan di Mapolres Jakarta Timur, Selasa (24/2/2026).

Kaitan dengan adanya pihak terlapor baru di dalam laporan tambahan. Dia menilai bahwa di dalam laporan awal hanya ada satu orang nama tercantum sehingga dimungkinkan nantinya akan hanya menjadi bukti pendukung, padahal di dalam grup pesan WhatsApp tersebut terdapat beberapa orang yang terlibat.

“Di dalam grup WhatsApp itu ada beberapa orang yang ikut terlibat. Tetapi di laporan sebelumnya hanya satu orang terlapor yang tercantum, di mana dalam KUHP kita itu dikenal dengan istilahnya penyertaan. Nah, kalau kita cantumkan hanya satu nama rasanya tidak fair, karena oknum guru yang sebenarnya vokal di dalam grup itu ya yang berinisial AM,” ungkapnya.

Atas dasar itu, sambung Akbar mengungkap dalam kronologis perkara tersebut diduga pelaku secara bersamaan sengaja melakukan penyebaran konten yang menjurus kepada tindak asusila . Diantaranya berupa foto stiker WhatsApp yang disertakan kalimat kata-kata menjurus tindak asusila.

“Di mana di situ (Grup Pesan WhatsApp “Zoopardie”-RED) ada foto korban yang dijadikan stiker WhatsApp dengan disertakan kalimat-kalimat tidak senonoh yang disebar juga di dalam grup tersebut,” jelasnya.

Sebagaimana diketahui berdasarkan informasi yang dihimpun, kronologis itu terjadi berawal dari aktivitas dalam Grup Komunitas Pesan WhatsApp “Zoopardie” yang memuat konten bermuatan seksual dan tidak pantas. Dalam grup tersebut diduga terjadi pengeditan foto wajah siswi menjadi stiker WhatsApp bermuatan kalimat cabul dan merendahkan martabat, serta intimidasi terhadap siswi yang mengetahui atau menentang keberadaan konten tersebut.

Atas kejadian itu pihak korban telah melaporkan kasus tersebut ke Polres Metro Jakarta Timur dengan register Nomor Laporan : STBLP/B/432/II/2026/SPKT / POLRES METRO JAKARTA TIMUR/POLDA METRO JAYA, atas Laporan Tentang Kekerasan Psikis Terhadap Anak, Pasal 76 C JO 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang UU Perlindungan Anak pada Senin, 2 Februari 2026.

Adapun pihak yang dilaporkan sebagai terlapor utama yakni bernisial A F M dan D A yang keduanya merupakan oknum guru di lingkungan SMA Budhi Warman II, Jakarta Timur. Korban merupakan siswi di bawah umur bernisial N. Akibat perbuatan tersebut, korban dilaporkan mengalami tekanan psikis berat dan trauma. Menyikapi kasus ini, pihak sekolah diketahui sudah menjatuhkan sanksi berupa Pemecatan Tidak Hormat terhadap kedua oknum guru tersebut pada 6 Februari 2026.

“Kalau untuk perkembangan kasusnya dari laporan sebelumnya. Sementara kami masih menunggu jadwal pemanggilan saksi ya, Karena sampai saat ini masih belum dipanggil saksinya,” ucap Akbar.

Lebih lanjut, Wanda Alfatih Akbar menegaskan pihaknya kini tengah menyusun konstruksi pasal berlapis yang akan menjerat para terduga pelaku. kemudian dirinya akan mendorong laporan ke Unit Reserse Kriminal atau Kriminal Khusus (Krimsus) Polres Metro Jakarta Timur sehingga memastikan penegakan hukum dapat berjalan optimal.

“Pasal 27 ayat (1) UU ITE, unsur delik terpenuhi karena terlapor diduga dengan sengaja mentransmisikan konten bermuatan asusila melalui media elektronik. Pasal 433 dan/atau Pasal 434 KUHP (UU No. 1 Tahun 2023) karena perbuatan tersebut diduga menyerang kehormatan dan nama baik korban melalui tuduhan atau representasi asusila yang tidak benar,” tegasnya.

“Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), tindakan tersebut diduga merupakan kekerasan seksual berbasis elektronik, berupa pencitraan seksual terhadap korban tanpa persetujuan. Pasal 76C juncto Pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan kekerasan psikis terpenuhi akibat dampak trauma yang ditimbulkan terhadap korban,” tambahnya.

Dengan mengambil langkah strategis untuk membuktikan adanya unsur kesengajaan (Mens Rea). Pihaknya akan menyerahkan bukti digital forensik, termasuk metadata pembuatan stiker pesan WhatsApp. Serta mendesak dilakukannya gelar perkara khusus apabila laporan tidak ditindaklanjuti, serta mempertimbangkan pengaduan ke pengawas internal kepolisian apabila ditemukan indikasi ketidakprofesionalan penyidikan.

“Bahwa transmisi konten asusila melalui media elektronik, meskipun dalam grup terbatas, merupakan tindak pidana, bukan sekadar pelanggaran etika,” pungkas Akbar.

Sementara itu, Eranasional berupaya memberikan ruang penjelasan lebih lanjut melalui konfirmasi kepada pihak terkait. Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) maupun Polres Metro Jakarta Timur terkait perkembangan kasus tersebut. (**)

Dalam aksinya tersebut mereka (Para siswa) menuntut para pelaku oknum guru yang terlibat segera diusut tuntas hingga proses hukum lebih lanjut.

Gariel Pravasta Mahardhika selaku rekan kelas korban pelecehan seksual oleh oknum guru berinisial N, meminta agar aparat hukum berwenang segera bertindak dan memproses hukum terhadap perbuatan bejat yang diketahui dilakukan tenaga pendidik bernama inisial DA dan AFM yang merupakan guru PKN dan Bahasa Inggris di SMA Budhi Warman 2 Jakarta.

“Memang kasus ini pelecehan seksual verbal terhadap rekan sekelas saya. Meski sudah dilaporkan ke pihak berwajib tapi ini merasa tidak adil dengan penanganan kasus dugaan perbuatan pelecehan verbal oleh pihak pendidik di sekolah,” ujar Gariel Pravasta Mahardhika kepada awak media disela aksi unjuk rasa, di halaman SMA Budhi Warman 2 Jakarta Timur, Senin, (9/2/2026).

Mengenai oknum pendidik yang melakukan pelecehan verbal terhadap rekannya, Gariel mengungkapkan bahwa kasus ini telah dilaporkan ke tingkat Kepolisian dan Dinas Pendidikan dengan membawa semua bukti yang telah dikumpulkan, termasuk bukti dari screenshoot chat dan rekaman pertemuan dengan pihak sekolah.

“Kasus ini sudah ditangani oleh pihak Kepolisian dan Dinas Pendidikan dengan membawa semua bukti yang telah dikumpulkan, termasuk screenshoot chat dan rekaman pertemuan dengan pihak sekolah,” ungkap Gariel.

Sementara itu, Ikhsan salah satu alumni angkatan 32 SMA Budhi Warman II yang ikut hadir mendatangi sekolah mengatakan, dirinya merasa terkejut saat mengetahui informasi tersebut dari beberapa temannya. Meski begitu, dia menyatakan bahwa dirinya tidak bermaksud untuk pro ke sekolah maupun pihak yang dirugikan.

“Kami hanya ingin meminta kejelasan saja dari pihak sekolah, terkait status pendidik tersebut, karena belum ada tindakan secara fisik hanya verbal saja. Kalau kita sih, tidak memihak kemana-mana, kita hanya ingin tahu inti permasalahannya saja. Bagaimana penjelasan dari pihak kepala sekolah kalau sudah mengeluarkan oknum guru yang bersangkutan sudah diberhentikan secara tidak hormat, itu ada berapa orang,“ katanya.

“Kami hanya ingin kejelasan dari pihak sekolah tentang penanganan oknum guru yang bersangkutan sudah diberhentikan secara tidak hormat,” tambahnya.

Pertanyaan Ikhsan tentang tindakan yang sudah diambil oleh pihak sekolah sangat relevan, namun bagaimana tindak lanjut dari pihak sekolah.

Terpisah menanggapi hal itu, Kepala SMA Budhi Warman II, Supardi mengatakan bahwa pihak sekolah sudah mengambil tindakan terhadap oknum guru yang terlibat, yaitu dengan memberhentikan secara tidak hormat.

Terkait masih adanya salah satu oknum guru lagi yang belum ditindak atau belum terdeteksi. Pihak sekolah enggak berkomentar lebih banyak, namun dirinya menyatakan bahwa pihaknya memiliki bukti dan akan segera mengambil tindakan jika memang itu terbukti terhadap oknum guru tersebut.

“Enggak bisa berbicara dulu ya, kalau yang masalah soal itu. Kan nanti itu sudah ada proses hukum berjalan, kalau memang itu terbukti sudah menjadi hal yang lain lagi pasti, Apakah pihak sekolah perlu memberikan catatan, itu pasti, karena kami juga memiliki buktinya nanti,” pungkas Supardi.

Sementara itu, Penasehat Hukum korban dugaan pelecehan seksual berinisial (N), Wanda Alfatih Akbar menerangkan bahwa pihaknya telah melakukan pertemuan dengan pihak sekolah serta didampingi aparat berwenang. Hal itu dilakukan guna memverifikasi laporan yang telah dibuat di Polresta Metro Jakarta Timur terkait dugaan kasus pelecehan anak di bawah umur yang menimpa kliennya.

“Kami dengan pihak korban dan keluarga ingin memastikan, bahwa proses hukum dapat berjalan dengan baik dan oknum guru yang terlibat dihukum sesuai dengan peraturan. Mereka (keluarga) juga ingin memastikan bahwa korban agar mendapatkan dukungan dan perlindungan yang cukup,” ujar Wanda Alfatih Akbar usai melakukan pertemuan dengan pihak sekolah di SMA Budhi Warman 2 Jakarta Timur, Senin, (9/2/2026).

Lebih lanjut Wanda menyatakan bahwa pihak sekolah sudah memberhentikan dua oknum guru yang terlibat. Namun masih ada kemungkinan akan bertambahnya pelaku lain lagi, karena diketahui sejauh ini masih ada yang menjadi korban tapi memilih diam dan belum berani melapor.

“Kami, pihak korban dan keluarga ingin memastikan. Bahwa semua korban harus mendapatkan keadilan dan dukungan yang akan mereka butuhkan,” tegasnya.

Menurut keterangan pihak korban (N), Wanda menceritakan bahwa kasus ini bermula dari orang tuanya yang baru mengetahui atas kejadian yang menimpa anaknya tersebut setelah mendapatkan laporan dari kakak korban (N).

“Kejadiannya itu berawal dari masalah chat ujaran jorok dan tak senonoh di salah satu Group Komunitas WhatsApp bernama ZOORPSRDIE yang anggotanya terdiri dari 9 orang, ada siswa ada juga dari guru atas nama DA guru PKN dan AFM atau Mister Al, guru bahasa Inggris saat itu di bulan Maret 2025 dan pada Juli 2025 korban (N) berpindah sekolah,” ungkap Wanda.

Maka dengan itu, korban (N) melalui Penasehat Hukumnya, Wanda Wanda Alfatih Akbar menegaskan bahwa pihaknya akan membawa kasus dugaan pelecehan seksual dan ujaran dengan tulisan tak senonoh di group pesan ini tak hanya sebatas pemecatan tidak hormat saja. Akan tetapi membawanya ke ranah hukum Kepolisian bahkan hingga ke meja hijau.

Sebagaimana diketahui pihaknya telah melaporkan pelaku oknum guru kasus dugaan pelecehan seksual terhadap anak tersebut ke Polres Metro Jakarta Timur berdasarkan laporan Polisi dengan Register Nomor : STBLP/B/432/II/2026/SPKT / POLRES METRO JAKARTA TIMUR/POLDA METRO JAYA, terhitung sejak Senin 2 Februari 2026 atas Laporan Tentang Kekerasan Psikis Terhadap Anak, Pasal 76 C JO 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang UU Perlindungan Anak.

“Jadi pasal yang kita laporkan di Polres itu ada di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dengan laporan Pasal 76 C Juncto 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang UU Perlindungan Anak. Ada dua pasal, yaitu pasal 76 C dan 80 dua-duanya untuk perlindungan anak,” tegasnya.

“Yang mana untuk merincinya itu adalah terkait perlindungan anak ibaratnya, tindakan-tindakan yang mengarah ke verbal, yang dapat mengakibatkan Trauma Psikis terhadap anak, akan dapat diancam hukum pidana sesuai dengan jeratan pasal yang berlaku tersebut. Kalau untuk estimasi hukuman, nanti biar penyidik yang menentukan, karena proses hukum ini sudah kita serahkan semuanya ke aparat hukum,” pungkas Wanda. (**)

Dijaga oleh aparat kepolisian, para pelajar berorasi serta membawa spanduk dan pamflet meminta pihak sekolah untuk mengusut tuntas kasus tersebut, supaya lingkungan sekolah kembali aman, nyaman dan bebas dari pelecehan.

Suhel (27), paman salah satu korban yang melaporkan kejadian tersebut ke pihak sekolah usai mediasi yang didampingi kuasa hukumnya mengatakan, bahwa ada 5 tuntutan yang sudah ia sampaikan terkait kasus pelecehan yang menimpa keponakan serta siswi lainnya.

“Menolak keras semua bentuk pelecehan seksual di lingkungan sekolah, menindak tegas pelaku pelecehan secara pidana dan hukum yang berlaku, menuntut pihak sekolah untuk memberikan SP 3 kepada oknum guru tersebut,” tegasnya usai menemui para pelajar yang melakukan aksi.

Lanjut dia, menuntut pihak sekolah untuk memenuhi hak-hak korban dan menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, serta bebas dari pelecehan verbal maupun non verbal.

Imamul Abror, kuasa hukum Suhel mengatakan, bahwa korban dipilih secara acak dan dibawa ke dalam ruangan BK yang kondisinya sepi. Disana korban diberi pertanyaan yang bersifat pribadi, mulai dari ciuman, ukuran bra, masturbasi hingga video porno.

Merasa seakan dilecehkan, lalu korban melaporkan kepada orang tuanya dan orang tua korban tersebut meminta pihaknya untuk membantu mengurus kasus pelecehan itu.

“Kami masih menunggu dari pihak sekolah advokasinya seperti apa. Tentunya kami tetap akan memproses secara hukum sambil mengumpulkan bukti-bukti dan keterangan para saksi. Untuk saat ini, jumlah korban sekitar 15-20 siswi dan kemungkinan masih akan bertambah,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Sekolah SMAN 3 Kota Pekalongan, Yulianto Nurul Furqon mengaku, bahwa dirinya baru mengetahui kasus itu seminggu yang lalu. Dan pihaknya juga sudah melaporkan hal itu ke cabdin (cabang dinas) pendidikan.

“Kami lakukan sesuai aturan kedinasan, karena beliau (pelaku) PNS. Kami juga sudah melakukan mediasi antara siswi dan guru yang bersangkutan, bahkan sudah saling memaafkan,”

“Saat ini, guru yang bersangkutan masih bertugas karena surat peringatan atau pemberhentian PNS bukan kewenangan kepala sekolah melainkan dinas,” terangnya.

Kapolres Pekalongan Kota, AKBP Prayudha Widiatmoko yang ikut terjun menenangkan para pelajar yang sedang berdemo mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti kasus tersebut hingga ke pengadilan jika sudah ada laporan pengaduan dari korban.

“Kalau memang ada tuntutan penegakan hukum, berarti harus ada yang bersedia menjadi saksi dan juga alat bukti yang cukup untuk kita tindak lanjuti sesuai progres hukum yang berlaku” tandasnya. (em-aha)

Eranasional.com – Geger, pasangan mesum asik memadu kasih di kamar mandi mushola Miftahul Huda, Desa Singasari, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor. Usut punya usut, ternyata pelakunya adalah seorang oknum guru

Aksi mereka dipergoki warga sekitar yang melihat sepasang lelaki dan perempuan memasuki mushola sekitar pukul 16.00 WIB.

Setelah itu, warga melapor ke Kepala Desa Singasari, Cakra untuk bersama-sama membuktikan kecurigaan tersebut.

“Jadi saya dapat laporan dari warga. Terus kita sama-sama ngecek. Ternyata benar mereka sedang mesum di kamar mandi,” kata Cakra, Rabu (2/3).

Dia juga membenarkan jika salah satu pelaku merupakan guru dan bukan warga Desa Singasari. Cakra pun memastikan bahwa masalah ini sudah diselesaikan secara kekeluargaan didampingi Camat Jonggol dan warga.

“Sudah diselesaikan bersama Pak Camat dan pelaku juga sudah diserahkan ke keluarganya masing-masing,” kata Cakra.

Kanit Satpol PP Jonggol, Dadang pun mengakui sebelum dimediasi oleh pihak kecamatan, kedua pelaku sempat menjadi bulan-bulanan warga.

“Jadi dibawa ke kantor desa untuk diselesaikan secara kekeluargaan,” jelas Dadang.