Dalam interupsinya tersebut dirinya menyoroti kinerja sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai kerap mengabaikan kehadiran dalam rapat-rapat resmi DPRD bersama Pemerintah Kota Depok.

“Saya sering menghadiri rapat-rapat. Salah satu tugas kami di Komisi A adalah memastikan pemerintahan berjalan dengan baik. Tetapi beberapa kali kami merasa diabaikan karena undangan tidak dihadiri dan tidak ada kabar yang jelas,” ujar H. Qonita Lutfiyah dalam keterangannya, di DPRD Kota Depok, Selasa (24/2/2026).

Dia mengaku kerap menghadiri rapat bersama dengan perangkat daerah untuk membahas berbagai persoalan yang berkembang di lapangan. Namun, kata H. Qonita dalam beberapa kesempatan undangan resmi yang dilayangkan DPRD tersebut tidak dihadiri OPD tanpa ada pemberitahuan atau alasan yang jelas.

“DPRD merupakan mitra pemerintah daerah, yang memiliki tanggung jawab konstitusional dalam menjalankan fungsi pengawasan. Karena itu, komunikasi dan kehadiran OPD dalam rapat-rapat kerja bersama DPRD menjadi penting dari mekanisme pemerintahan,” kata H. Qonita.

Bahkan tak hanya itu, Hj. Qonita juga mengungkapkan, DPRD banyak menerima laporan masyarakat serta menemukan langsung sejumlah persoalan yang memerlukan penjelasan dari Dinas atau Bidang terkait. Menurutnya, permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan sepihak tanpa pembahasan bersama OPD yang memiliki kewenangan teknis.

Dia menilai bahwa ketidakhadiran perangkat daerah dalam rapat resmi berpotensi menghambat proses evaluasi dan memperlambat penyelesaian persoalan publik. Padahal, rapat itu merupakan bagian dari mekanisme formal untuk membangun komunikasi, mengklarifikasi data, serta merumuskan solusi lintas sektor.

“Kami membutuhkan kerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan, khususnya sektor teknis yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat. Banyak kondisi di lapangan yang membutuhkan pembahasan bersama agar tidak terjadi kesalahpahaman dan keputusan yang diambil tepat,” tegasnya.

Lebih lanjut H. Qonita juga mengungkap bahwa kondisi tersebut terjadi lebih dari sekali sehingga perlu menjadi perhatian serius. Oleh karenanya, dia meminta Wakil Wali Kota Depok agar menyampaikan kepada Wali Kota untuk melakukan evaluasi terhadap perangkat daerah yang tidak disiplin memenuhi undangan rapat DPRD.

Menurut Politisi Partai Berlambang Ka’bah tersebut, bahwa Komisi A DPRD memiliki tugas memastikan roda Pemerintahan di Kota Depok berjalan baik, tidak hanya pada tataran kebijakan, tetapi juga dalam pelaksanaan program hingga menyentuh masyarakat.

Melalui komunikasi terbuka, sikap profesional, dan saling menghargai peran kelembagaan. Pihaknya berharap tidak ada lagi rapat resmi yang diabaikan tanpa konfirmasi guna menjaga marwah DPRD sekaligus memperkuat sinergi dengan Pemerintah Kota Depok.

“Semoga ke depan DPRD dan Pemerintah Kota Depok dapat membangun kerja sama yang lebih solid. Demi mewujudkan Depok yang maju dan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” pungkasnya. (**)

Kegiatan ini dilakukan oleh tim gabungan lintas OPD yang terdiri dari Dinas Kesehatan, Dinperpa, Dindagkop-UKM, Satpol-P3KP, dan Dinkominfo.

Sanitarian Muda, Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, Maysaroh dalam kegiatan tersebut, Rabu (25/6/2025) menjelaskan bahwa pengawasan ini difokuskan pada kepatuhan pelaku usaha pengelolaan pangan terhadap aspek legalitas usaha serta penerapan standar keamanan pangan.

“Kami bersama tim JKPD melakukan pengawasan pada perizinan berusaha, standar higienis sanitasi tempat pengelolaan pangan, serta sertifikasi penjamah makanan dan uji laboratorium terhadap bahan pangan,” bebernya.

Ia mengatakan bahwa tempat pengelolaan pangan seperti restoran wajib memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai bentuk komitmen terhadap keamanan pangan.

Dari kepemilikan SLHS, pemerintah dan masyarakat dapat menilai apakah pengelolaan pangan dilakukan sesuai standar kesehatan dan keamanan.

“Termasuk tenaga kerja atau penjamah pangannya apakah sudah ikut pelatihan keamanan pangan. Kita juga menelusuri apakah bahan makanan yang digunakan sudah diuji laboratorium untuk memastikan tidak mengandung zat yang berbahaya,” katanya.

Pengawasan ini dilakukan merujuk pada Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 tentang perizinan berusaha pada tempat pengelolaan pangan, yang mewajibkan restoran, jasa boga/katering, dan depot air minum untuk memiliki SLHS.

“Khusus bulan ini, kami menyasar restoran sebagai prioritas. Dari beberapa lokasi yang dikunjungi, ada yang sudah mengantongi SLHS, namun ada pula yang belum. Bagi yang belum, kami arahkan untuk segera melengkapi perizinan berusahanya,” terangnya.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa pengawasan ini juga bertujuan menyosialisasikan pentingnya pemenuhan standar keamanan pangan secara menyeluruh, agar pelaku usaha tidak hanya patuh pada regulasi, tetapi juga memahami tanggung jawab menjaga kesehatan konsumen.

Ia berharap, semua pelaku usaha pengelolaan pangan bisa sadar dan berkomitmen bahwa mereka wajib memenuhi ketentuan perizinan dan keamanan pangan.

“Bukan semata-mata administratif, tapi menyangkut keselamatan masyarakat sebagai konsumen. Ketika semua memenuhi standar, maka pangan yang beredar akan benar-benar aman dikonsumsi,” pungkasnya. (em-aha)

Hal itu dilakukan sebagai bentuk penguatan peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai produsen data di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.

Kepala BPS Kota Pekalongan, Hayu Wuranti saat ditemui pada kegiatan tersebut di ruang Buketan, Kantor Sekretariat Daerah setempat, Selasa (17/6/2025) menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari evaluasi bersama terhadap pelaksanaan pengumpulan metadata.

Serta permintaan rekomendasi statistik dari OPD. Selain evaluasi, kegiatan ini juga menjadi ajang sosialisasi pembinaan statistik sektoral yang terintegrasi dalam program bernama Bistik Kaldu (Pembinaan Statistik Terpadu).

“Evaluasi ini kami lakukan bersama Dinkominfo selaku wali data, untuk melihat bagaimana pelaksanaan pengumpulan metadata dan pengajuan rekomendasi statistik sejauh ini,” katanya.

Kedepan, pembinaan melalui program Bistik Kaldu akan dilakukan secara langsung ke masing-masing OPD dalam bentuk coaching.

Ia menjelaskan bahwa BPS berperan sebagai pembina statistik sektoral, sementara Dinkominfo sebagai wali data. Melalui sinergi ini, seluruh OPD yang memproduksi data akan mendapatkan pembinaan secara bertahap dan menyeluruh.

Lebih lanjut, dirinya menuturkan bahwa kegiatan pembinaan ini juga diarahkan agar selaras dengan sistem Pusaka (Pusat Data Kota Pekalongan) milik Dinkominfo.

Pihaknya juga tengah menyusun skema pembelajaran mandiri bagi para produsen data, bekerja sama dengan BKPSDM Kota Pekalongan.

“Kami ingin produsen data di OPD tidak hanya paham bagaimana menyusun metadata, tapi juga mampu mengolah dan menyajikan data statistik sektoral secara mandiri dan tepat,” sambungnya.

Sementara itu, Plt Sekretaris Dinkominfo Kota Pekalongan, Kusuma Adi Achmad turut menekankan pentingnya konsistensi penyusunan metadata oleh OPD sebagai produsen data.

Menurutnya, metadata menjadi kunci dalam memastikan kejelasan, keakuratan, dan kemudahan pemanfaatan data.

“OPD perlu menyadari bahwa data yang mereka hasilkan harus jelas asal-usulnya. Metadata ini penting untuk memastikan data mudah digunakan dan dibagipakaikan, baik untuk pengambilan kebijakan maupun layanan publik,” ujarnya.

Ia menyampaikan bahwa Dinkominfo secara berkala melakukan pendampingan kepada OPD, baik dalam penyusunan metadata maupun evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral.

Setelah melalui proses verifikasi dan validasi, data-data tersebut ditampilkan melalui Pusaka, yang dapat diakses oleh publik maupun instansi pemerintah sebagai dasar pengambilan keputusan. (em-aha)

Kegiatan tersebut diikuti oleh sekretaris masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan dibuka oleh Wakil Wali Kota Pekalongan, Balgis Diab yang dilaksanakan di ruang Jawa Hokokai pada Rabu, 26 Februari 2025.

“Tadi sudah disampaikan, tiap OPD ada yang nilainya B dan ada juga yang A. Kami berharap bisa ditingkatkan lagi, yang B bisa menjadi BB. Dan A nilainya bisa menjadi AA,” kata Balgis.

Namun, bagi OPD yang belum memenuhi indeks kearsipan supaya bisa lebih ditingkatkan lagi pada tahun ini. Karena, pada tahun 2025 ini ada instrumen baru agar pengelolaan kearsipan menjadi lebih baik. Dan tentu, hasilnya juga bisa lebih signifikan.

“Ya, kita mulai dari awal. Hal ini untuk memudahkan masing-masing sekretaris OPD bekerja, supaya menjadi lebih baik. Sebagian besar OPD sudah mendapat nilai B. Dari 30 OPD, hanya 4 OPD yang nilainya belum memenuhi,” terang Balgis.

Ia menambahkan, 4 OPD ini nanti akan diberitahu melalui surat agar bisa memperbaiki indeks kearsipannya. Ia juga berharap, untuk semua OPD bisa mendapatkan hasil yang lebih baik pada tahun 2025 ini. (em-aha)

BANDUNG, Eranasional.com – Plh Wali Kota Bandung, Untuk itu, Ema Sumarna meminta kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar lebih banyak terjun ke lapangan. Para kepala OPD harus menginventarisasi berbagai masalah yang ada.

“Semua kepala OPD, Kepala UPT, termasuk aparatur kewilayahan harus turun ke lapangan. Semua wajib keliling menginventarisasi berbagai masalah yang ada. Saya ingin ada kepekaan,” ujarnya di sela-sela acara Bebersih Untuk Asiknya Trotoar Kota Agar Menyenangkan dan Unggul (Buat Kamu) di Jalan LLRE Martadinata, Rabu (31/5/2023).

Ema menginstruksikan, seluruh OPD konsisten memelihara urusan Kebersihan, Keidahan, dan Ketertiban Kota (K3).

“Bandung ini Harus menjadi barometer untuk urusan K3. Kita harus berikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Termasuk infrastukur seperti trotoar, jalan dan berbagi pelayanan lainnya,” kata Ema.

Menurutnya, Kota Bandung merupakan salah satu destinasi wisata. Untuk itu, kebersihan dan kenyamanan kota harus menjadi prioritas agar menimbulkan kesan baik bagi wisatawan.

“Wisatawan datang ke Bandung sudah di atas 5 juta dalam satu tahun. Kesan menimbulkan pesan. Jadi kita harus memberikan kesan yang baik tentunya bagi warga dan wisatawan yang datang Ke Kota Bandung,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (SDABM) Kota Bandung Didi Ruswandi mengaku telah mengusulkan berbagai perbaikan trotoar dan jalan demi menunjang K3 di Kota Bandung.

“Trotoar dan jalan di kawasan  Kandaga puspa, Kawasan jalan dan trotoar Tegalega kita usulkan. Termasuk kawasan Wiyataguna meskipun itu jalan Provinsi kita usulkan,” katanya.

Pada acara Buat Kamu di Jalan LLRE Martadinata, para petugas membersihkan trotoar di kawasan tersebut. Hasilnya, trotoar semakin bersih dan asri.

JAKARTA, Eranasional.com – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengakselerasi pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital, sesuai fokus Wakil Presiden RI. Saran dan masukan dihimpun dari pemerintah daerah yang berkomitmen membangun MPP Digital.

“Bapak Wakil Presiden secara konsisten terus mendorong agar pemerataan standar kualitas penyelenggaraan MPP dapat segera diimplementasikan terutama dengan mendorong penerapan pemanfaatan teknologi informasi,” ujar Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa dalam acara Rapat Koordinasi Percepatan Pembentukan MPP Digital, di Kantor Kementerian PANRB, Kamis (09/02).

Disampaikan jika MPP Digital memiliki dua fungsi utama, yaitu menyediakan fitur-fitur yang mendukung operasional MPP yang telah dibangun seperti pendaftaran hingga pelaporan kinerja. Kedua, bertindak sebagai portal kab/kota yang dilengkapi dengan integrasi berbagai layanan elektronik yang diselenggarakan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Sebagai langkah percepatan, pada tahap pertama MPP Digital, pihaknya akan fokus pada pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan perizinan dan non-perizinan diluar Online Single Submission (OSS) secara khusus yang berkaitan dengan izin tenaga kesehatan. Dengan harapan masyarakat nantinya dimudahkan dengan cukup sekali log in di MPP Digital, bisa mengakses layanan lintas OPD.

Selain itu dalam hal akuntabilitas dan transparansi, masyarakat bisa melakukan tracking dan sistem akan secara otomatis mendeteksi proses yang tidak sesuai service level agreement (SLA).

Hal tersebut mencegah risiko penyelewengan yang seringkali dikeluhkan oleh masyarakat berkaitan dengan pengurusan perizinan maupun administrasi kependudukan.

Pembangunan MPP Digital juga sejalan dengan penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE), sebagai pengawal keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan.

Pembangunan portal pelayanan publik yang dikembangkan sebagai pintu masuk utama yang mengintegrasikan layanan publik digital di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sehingga memudahkan masyarakat tanpa harus menginstal banyak aplikasi ataupun mengakses banyak website pelayanan.

“Saat ini secara paralel kami sedang mendorong percepatan kesiapan e-services di tingkat pemerintah daerah secara khusus melalui pengembangan MPP Digital sebagai portal kab/kota yang nantinya mengintegrasikan layanan elektronik di lingkup suatu pemerintah kabupaten maupun kota secara terpadu,” pungkasnya.

Sementara itu Asisten Deputi Transformasi Digital Pelayanan Publik Kementerian PANRB Yanuar Ahmad mengatakan terdapat berbagai urgensi dalam penyelenggaraan MPP Digital, seperti kemampuan teknologi daerah yang berbeda beda, kemudian pelayanan yang belum terintegrasi, belum dapat dilakukan pemantauan, persyaratan berulang, dan keterbatasan sumber daya.

Melalui MPP Digital maka diharapkan masyarakat cukup sekali melakukan input data, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun, melalui berbagai perangkat elektronik.

Untuk itu pemerintah daerah diminta mempersiapkan beberapa hal untuk implementasi MPP Digital, seperti penyiapan data berupa daftar kecamatan, kelurahan, dan desa. Selanjutnya penyiapan infrastruktur server, dan penyiapan instalansi.